Malang Raya (ANTARA) - Sebanyak 65 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur menerima remisi atau pengurangan masa tahanan, saat momen hari raya Natal, pada Rabu.

Kepala Lapas Kelas I Malang Ketut Akbar Herry Achjar di Kota Malang, mengatakan remisi yang diberikan pada momen Natal ini dikhususkan bagi para narapidana yang beragama Nasrani.

"Pada Hari Natal kali ini, sebanyak 65 warga binaan yang beragama Nasrani menerima remisi sebagai bagian dari perayaan," kata Ketut.

Remisi bagi 65 narapidana di Lapas Kelas I Malang punya pengurangan masa tahanan yang berbeda-beda, rinciannya adalah tujuh narapidana mendapatkan remisi satu bulan 15 hari, 45 narapidana mendapatkan satu bulan, dan 13 narapidana lainnya memperoleh 15 hari remisi.

"Penyerahan remisi dilakukan di Gereja Pembaharuan yang ada di Lapas Malang," ujarnya.

Ketut menyebut pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan terhadap perilaku baik dan upaya para narapidana memperbaiki diri selama menjalani masa tahanan di Lapas Kelas I Malang.

Remisi khusus ini diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada para warga binaan, khususnya yang merayakan Natal untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi di masa depan.

"Saya juga mengimbau agar remisi ini tidak hanya dimaknai sebagai hadiah, tetapi sebagai dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menjadikan momen Natal sebagai titik balik dalam memperbaiki kualitas kehidupan pribadi," kata Ketut.

Jajaran Lapas Kelas I Malang memastikan senantiasa melalukan pembentukan karakter dan keterampilan para narapidana, sehingga ketika telah menyelesaikan masa tahanan bisa langsung kembali ke masyarakat.

"Lapas Malang terus menjalankan program pembinaan yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter warga binaan," ucapnya.

Diketahui, pemberian remisi bagi narapidana saat momen Natal 2024 dilakukan serentak oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara luring dan daring, dengan mengambil tema Pemberian Remisi Khusus Natal dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Natal Tahun 2024 bagi Narapidana dan Anak Binaan.

Agenda penyerahan remisi yang dilakukan secara luring dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA, Kota Bandung, Jawa Barat.

Cirebon (ANTARA) - Sebanyak 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, menerima remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024 sebagai apresiasi atas perilaku baik mereka selama menjalani masa tahanan.

“Jumlah narapidana di Lapas Kelas I Kesambi saat ini sebanyak 920 orang. Dari jumlah tersebut, 25 orang merupakan Nasrani, dan 19 orang memenuhi syarat untuk menerima remisi,” kata Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Cirebon Rommy Waskita Pambudi di Cirebon, Rabu.

Menurutnya, terdapat enam warga binaan beragama Nasrani lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Tiga di antaranya merupakan narapidana dengan hukuman seumur hidup, satu terpidana mati, dan dua lainnya dinyatakan melanggar tata tertib selama masa tahanan.

Rommy mengatakan syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah narapidana telah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak terlibat dalam pelanggaran tata tertib.

Ia menjelaskan pengurangan hukuman ini dilakukan berdasarkan penilaian perilaku dan waktu minimal menjalani masa tahanan. Remisi diberikan kepada 19 narapidana tersebut berkisar satu hingga dua bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemberian remisi ini menjadi bukti bahwa perilaku baik selama menjalani masa tahanan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan,” katanya.

Pemberian remisi ini, lanjut dia, merupakan bagian dari program pemerintah yang rutin dilaksanakan pada momen-momen tertentu, seperti perayaan keagamaan.

Ia menyebutkan program ini bertujuan untuk memotivasi narapidana, supaya mereka berkelakuan baik dan mempercepat proses reintegrasi.

“Pemberian remisi Natal ini dapat menjadi momentum untuk mendorong narapidana lain agar lebih berdisiplin dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan,” ujarnya.

Selain memberikan remisi, Lapas Kelas I Kesambi juga mengadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk membantu narapidana lebih mendalami ajaran agamanya masing-masing.

“Melalui kegiatan keagamaan, kami ingin membentuk warga binaan yang tidak hanya patuh terhadap aturan di lapas, tetapi juga siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah masa hukumannya selesai,” katanya.

Sementara itu Andreas Alexander Ginting, salah satu narapidana, mengaku bersyukur karena mendapatkan remisi di Hari Raya Natal 2024, sehingga masa penahanannya berkurang selama satu bulan.

Warga binaan yang memiliki masa hukuman pidana enam tahun ini, berharap remisi tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri selama di dalam lapas.

“Remisi ini sangat berarti bagi kami. Selain memperpendek masa tahanan, ini juga menjadi dorongan untuk menjalani kehidupan di lapas dengan lebih baik,” tuturnya.

Medan (ANTARA) - Dua narapidana atau warga binaan yang sedang menjalani hukuman atas perkara tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara menerima remisi khusus Hari Natal tahun 2024.

“Hari ini Lapas Medan dihuni 2.823 narapidana, dan diusulkan menerima remisi khusus Natal tahun 2024 sebanyak 253 orang,” kata Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih di Medan, Rabu (25/12).

Pihaknya merinci, adapun 253 narapidana yang menerima remisi, yakni perkara korupsi sebanyak dua orang, pidana narkoba sebanyak 99 orang, dan perkara tindak pidana umum sebanyak 152 orang.

Berdasarkan besaran pemberian remisi, lanjut dia, dengan rincian tiga orang menerima remisi 15 hari, 78 orang mendapatkan remisi satu bulan.

Kemudian, sebanyak 112 orang menerima remisi satu bulan 15 hari, dan 60 orang mendapatkan remisi selama dua bulan.

“Dari total keseluruhan, sebanyak 250 orang menerima pengurangan sebagian masa pidana, dan dua orang langsung bebas, sedangkan satu orang masih menjalani hukuman subsider denda,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pemberian remisi ini merupakan remisi khusus Natal ini diberikan dalam rangka memenuhi hak para warga binaan, khususnya umat Nasrani sehingga turut merasakan kebahagiaan di hari raya keagamaan.

"Selain mendapatkan hak menjalankan ibadah Natal, ada momen yang paling ditunggu oleh seluruh warga binaan beragama Nasrani yaitu pemberian remisi khusus Natal tahun ini," ucapnya.

Menurut dia, pemberian remisi ini juga merupakan apresiasi bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku yang baik dan telah berhasil mengikuti berbagai program pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas I Medan.

“Remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, dan menjadikan momen hari Natal sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih positif, serta kembali ke masyarakat dengan bekal perbaikan diri yang lebih baik,” jelasnya.

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok telah melaksanakan kegiatan pemberian remisi khusus Hari Raya Natal 2024, kepada narapidana yang berhak menerima. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemenuhan hak narapidana oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Rabu (25/12/2024) di Ruang Aula Serba Guna Rutan Kelas IIB Mentok. 

Kepala Rutan Kelas IIB Mentok, Achmad Adrian, bersama para petugas rutan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berpartisipasi dalam rangkaian acara yang berlangsung secara aman dan tertib.

"Salah satu narapidana beragama Kristen, menerima Surat Keputusan (SK) Remisi Natal 2024 dengan pengurangan masa pidana selama 1 bulan (RK I)," ucapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada narapidana, yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana, sebagai wujud apresiasi atas upaya mereka dalam berintegrasi kembali ke masyarakat.

Dikatakan Adrian, bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu pemenuhan hak-hak narapidana dan anak binaan pemasyarakatan.

"Kami berharap, pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi para warga binaan untuk terus menjaga perilaku baik, dan berkontribusi positif selama menjalani masa pidana," katanya. 

Editor : Muri Setiawan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin irit bicara terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Imin mengaku bahwa pemerintah hanya akan menunggu perkembangan kasus yang menyeret Hasto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku itu.

Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

“Saya enggak ada tanggapan, tetapi silakan saja. Kita tunggu perkembangan. Saya tidak terlalu detail memahami masalahnya,” ujarnya kepada wartawan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa proses hukum memang harus berjalan. "Tentu normatifnya semua proses hukum harus berjalan,” pungkas Cak Imin.

Sekadar informasi, Hasto diduga turut serta memberikan suap kepada Komisioner KPK Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku untuk melaju ke Senayan dengan status sebagai anggota DPR Pergantian Antarwaktu alias PAW.

Adapun berdasarkan sumber Bisnis, surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Hasto telah ditandatangani oleh pimpinan KPK jilid VI yang baru saja resmi menjabat pekan lalu, Jumat (20/12/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya pimpinan KPK periode 2024-2029 Setyo Budiyanto Cs telah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). Mereka baru resmi menjabat setelah melakukan serah terima jabatan dengan pimpinan KPK jilid V yakni Nawawi Pomolango Cs pada Jumat 20 Desember.

Pada sprindik dimaksud, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, yang saat ini masih buron, memberikan suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengupayakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang. Termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

SURABAYA, iNewsSidoarjo id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak menutup tahun 2024 dengan capaian kinerja yang sangat positif. Refleksi akhir tahun yang dilaksanakan Selasa (24/12/2024) menunjukkan keberhasilan kantor imigrasi ini dalam melampaui target yang telah ditetapkan di berbagai sektor, mulai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, mengungkapkan bahwa PNBP hampir mencapai angka Rp 67,5 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari layanan penerbitan paspor yang mencapai Rp 57 miliar, meningkat 16,52% dibandingkan tahun 2023. "Perolehan ini telah melampaui target sebesar 194,7%," ujar I Gusti Bagus M.

Ibrahiem. Target PNBP tahun 2024 sendiri sebesar Rp 22.904.128.000. Selain itu, realisasi anggaran juga mencapai 95,62% dari total anggaran Rp 22.518.455.797. Di sektor pelayanan keimigrasian, Imigrasi Tanjung Perak melayani 129.629 permohonan paspor WNI dan 2.595 permohonan izin tinggal WNA.

Rincian izin tinggal WNA meliputi ITK (869), ITAS (1.594), dan ITAP (132). Sebagian besar WNA datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga ahli dan penyatuan keluarga. Tercatat 32.707 orang memasuki dan 39.842 orang meninggalkan wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Penerapan tarif paspor baru berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diimplementasikan. Biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp 950.000, paspor non-elektronik 10 tahun Rp650.000, paspor elektronik 5 tahun Rp650.000, dan paspor non-elektronik 5 tahun Rp350.000. Dalam penegakan hukum, Imigrasi Tanjung Perak mendeportasi 36 WNA yang melanggar peraturan keimigrasian, sebagian besar karena overstay. Sebanyak 31 WNA dikenakan penangkalan.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras petugas imigrasi dan kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang telah menggelar 6 kali rapat koordinasi dan 2 operasi gabungan. Imigrasi Tanjung Perak juga berkomitmen pada reformasi birokrasi melalui inovasi seperti "Immigration Goes to School" di Gresik dan "Reach Out Stay Permit Services (ROSES)" untuk WNA.

Inovasi lainnya adalah "Immigration Lounge" di Icon Mall Gresik, yang merupakan yang pertama di Jawa Timur. Berbagai capaian ini telah membuahkan sejumlah penghargaan, termasuk Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Tapanuli Utara (ANTARA) - Sebanyak 88 orang napi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima remisi khusus Natal dengan besaran remisi dari 15 hari hingga satu bulan.

"Sebanyak 88 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima remisi khusus Natal tahun 2024," ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (25/12).

Pemberian remisi khusus bagi narapidana dan pengurangan masa pidana khusus bagi anak binaan di Hari Raya Natal 2024 dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat dan dilaksanakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada narapidana dan anak binaan yang diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia, secara serentak.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan hingga penyerahan SK Remisi secara simbolis dan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

"Untuk warga binaan Rutan Tarutung yang mendapat Remisi Khusus Natal terdiri atas
36 orang narapidana mendapatkan remisi 15 hari dan 52 orang narapidana mendapat remisi 1 bulan," jelasnya.

Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Remisi diberikan bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan, yakni berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan di Rutan dengan baik, dan telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana,telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta memenuhi syarat lainnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring berharap melalui Pemberian Remisi Khusus Natal dapat memberikan motivasi dan semangat bagi narapidana untuk lebih baik lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM terus berupaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, iNewsDepok. id - Rutan Kelas I Depok memberikan remisi khusus Natal kepada 29 narapidana pada Hari Raya Natal 2024. Penyerahan remisi berlangsung di Gereja Oikoumene Anugerah Rutan Kelas I Depok, Rabu (25/12/2024), dan dihadiri oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Gaffar Waliyondi, pejabat struktural, serta para pegawai rutan.

Dari 54 warga binaan beragama Kristiani di rutan tersebut, 29 narapidana menerima remisi setelah memenuhi syarat administratif dan substantif. Seluruh penerima mendapatkan Remisi Khusus I, sementara tidak ada yang memperoleh Remisi Khusus II.

Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan atas upaya perbaikan diri yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku positif para narapidana. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.

Kepala Rutan Kelas I Depok, Lamarta Surbakti, melalui Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, menyampaikan harapan kepada para narapidana. 

"Untuk semua narapidana agar nantinya bisa berubah menjadi lebih baik dan benar-benar menjadi anggota masyarakat yang akan taat terhadap hukum dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali," ujarnya.

Remisi tidak hanya meringankan masa pidana, tetapi juga bertujuan memotivasi narapidana untuk terus menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa tahanan. Selain itu, pemberian remisi menjadi momen refleksi spiritual dalam perayaan Natal.

Sebagai hak yang diatur undang-undang, remisi diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan kelakuan baik dan memenuhi syarat lainnya selama menjalani masa hukuman.

Rutan Kelas I Depok terus mendorong program pembinaan bagi narapidana, khususnya dalam aspek spiritual dan moral. Penyerahan remisi saat perayaan keagamaan, seperti Natal, menjadi salah satu wujud nyata dari upaya tersebut.

Dengan adanya remisi ini, pihak rutan berharap para narapidana semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat dengan semangat baru.

Editor : Mahfud