MAGETAN, iNewsNgawi.id - Tiga warga binaan beragama Nasrani di Rutan Kelas IIB Magetan, menerima remisi khusus Natal 2024.

Pengurangan masa pidana ini diberikan sebagai bagian dari program nasional yang diumumkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, melalui sambungan virtual, Rabu (25/12/2024).

Secara total, 15.976 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi khusus Natal tahun ini. 

Menteri Agus menegaskan bahwa pemberian remisi adalah hak yang dijamin undang-undang sekaligus momen refleksi diri bagi warga binaan.

“Jadikan natal ini sebagai momen introspeksi agar menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Agus.

Di Rutan Magetan, remisi diberikan secara simbolis oleh Kepala Rutan, Ari Rahmanto, di Aula Rutan setempat. Besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 1 bulan 15 hari.

Ari berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan. 

“Semoga remisi ini menjadi pendorong agar mereka semakin serius mengikuti setiap tahapan kegiatan pembinaan,” katanya. (ST)

Editor : Asfi Manar

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Tiga warga binaan beragama Nasrani di Rutan Kelas IIB Magetan, menerima remisi khusus Natal 2024.

Pengurangan masa pidana ini diberikan sebagai bagian dari program nasional yang diumumkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, melalui sambungan virtual, Rabu (25/12/2024).

Secara total, 15.976 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi khusus Natal tahun ini. 

Menteri Agus menegaskan bahwa pemberian remisi adalah hak yang dijamin undang-undang sekaligus momen refleksi diri bagi warga binaan.

“Jadikan natal ini sebagai momen introspeksi agar menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Agus.

Di Rutan Magetan, remisi diberikan secara simbolis oleh Kepala Rutan, Ari Rahmanto, di Aula Rutan setempat. Besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 1 bulan 15 hari.

Ari berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan. 

“Semoga remisi ini menjadi pendorong agar mereka semakin serius mengikuti setiap tahapan kegiatan pembinaan,” katanya. (ST)

Editor : Asfi Manar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” lanjutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, namun Presiden Prabowo Subianto bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," tutur mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Dirinya kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, sambung Supratman, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap dia menambahkan.

Samarinda (ANTARA) - Sebanyak 37 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka perayaan Natal 2024.

"Remisi Natal ini merupakan wujud nyata dari perhatian negara kepada warga binaan yang telah berusaha keras untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana," ujar Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus Purba di Samarinda, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa remisi ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik.

Ia menambahkan bahwa seluruh 37 WBP yang diusulkan Lapas Narkotika Samarinda telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk mendapatkan remisi.

Persyaratan tersebut antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga satu bulan 15 hari, tergantung pada masa pidana dan tingkat keseriusan kasus yang menjerat mereka," jelas Theo.

Pemberian remisi ini dilakukan secara simbolis di Aula Lapas Narkotika Samarinda. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat struktural Lapas dan perwakilan dari Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Timur.

Theo berharap remisi Natal ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

"Semoga remisi ini menjadi semangat baru bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang," harapnya.

Pemberian remisi Natal ini merupakan bagian dari program pembinaan dan pembimbingan yang diselenggarakan oleh Lapas Narkotika Samarinda.

Lapas berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan yang optimal kepada seluruh warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

Acara penyerahan remisi Natal ini berlangsung khidmat dan lancar.

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 49 orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, menerima Remisi Khusus (RK) Hari Natal pada 25 Desember 2024.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024 Tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2024 kepada Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Natal Tahun 2024 Kepada Anak Binaan.

"Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono, Rabu.

Remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus diberikan pada hari besar keagamaan Narapidana dan anak binaan sesuai dengan agama yang mereka anut.

"Dari 49 orang Narapidana yang mendapatkan remisi, sebagian besar diantaranya mendapatkan pengurangan masa hukuman selama lima belas hari hingga dua bulan.
Remisi diberikan kepada Narapidana dan pengurangan masa pidana diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko dan memenuhi syarat lainnya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pemberian remisi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.

"Remisi ini diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Pemberian remisi khusus ini juga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang pemerintah, khususnya dalam momen Natal, yang mengedepankan nilai-nilai pengampunan dan rekonsiliasi.

"Para Narapidana yang menerima remisi diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih introspeksi dan menatap masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Semoga dengan pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para Narapidana lainnya untuk lebih taat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di dalam Lapas.

"Dengan adanya remisi ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat terus memberikan pembinaan yang optimal dan membantu Narapidana untuk mempersiapkan diri dalam reintegrasi sosial di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana," katanya.

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan PDIP agar menghormati proses hukum yang menyeret Sekjen Hasto Kristiyanto di KPK.

Hal tersebut disampaikan Ara merespons pernyataan PDIP yang menduga penetapan tersangka Hasto bernuansa politis.

"Saya rasa kita hormati hukum," ujar Ara di Jakarta, Rabu (25/12) malam.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, Ara meminta agar semua pihak dapat menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan. Negara ini, panglimanya adalah hukum. Saya pikir itu yang harus kita kedepankan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sayembara Rp8 miliar bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku juga masih berlaku. Hal itu sebelumnya ia sampaikan pada akhir November lalu.

"Berlaku bagi yang bisa menangkap. Siapa yang bisa menangkap, masa negara sebesar ini menangkap Harun Masiku enggak bisa," tuturnya.

Diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia juga jadi tersangka kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menuding adanya upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Hasto lewat penetapan tersangka tersebut.

Menurutnya, kasus suap Harun Masiku telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa sudah menyelesaikan masa hukuman. Ia menilai sejak persidangan hingga kasasi tak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus suap Wahyu Setiawan.

"Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024," kata Ronny.

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ara ketika dimintai tanggapan terkait klaim pihak PDI-P yang menyebut penetapan tersangka Hasto beraroma politis.

"Saya rasa kita menghormati hukum ya," kata Ara saat ditemui di sela-sela acara open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga persoalan kasus rasuah yang menjerat Hasto harus dihormati.

"Kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Ara menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku tetap berlaku meski Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata dia.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

BANDUNG, iNews.id - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus Natal kepada 15.807 narapidana Kristen di seluruh Indonesia.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan tahanan termasuk pengurangan masa tahanan kepada mereka yang beragama Nasrani," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan remisi secara simbolis di Lapas Perempuan Bandung, Rabu (25/12/2024).

Agus Andrianto menyatakan, pemberian remisi kepada napi yang memenuhi syarat tersebut, diharapkan menjadi contoh bagi warga binaan lainnya.

"Kalau mereka berkelakuan baik, berprestasi, mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan mereka akan mendapatkan hak mereka karena ini hak mereka yang diatur oleh undang-undang," ujar Agus.

Dari 15.807 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal, tutur Menteri Imipas, 119 di antaranya langsung bebas karena telah selesai menjalani masa pidana setelah remisi.

Menteri Imipas menuturkan, remisi khusus Natal tidak berkaitan dengan rencana pemberian amnesti kepada 44.000 lebih narapidana narkotika yang berkategori pengguna.

"Mudah-mudahan besok atau pekan depan kami bisa kirimkan nama-namanya ke Menko Hukum dan HAM," tutur Menteri Imipas.

Agus mengatakan pemberian amnesti bagi pengguna narkoba bakal dilakukan serentak. Setelah pemberian amnesti, para pengguna narkotika wajib mengikuti program rehabilitasi sebelum kembali ke masyarakat.

"Kriteria penerima amnesti ada dalam peraturan. Dari 274.000 warga binaan pemasyarakatan di lapas, 95 persen masih berusia produktif," ucap Agus Andrianto.

Di Lapas Sukamiskin Bandung, sebanyak 35 narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor)  mendapatkan remisi khusus Natal 2024. Masa hukuman mereka dikurangi 1-2 bulan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Sukamiskin Bandung, Wachid Wibowo mengatakan, Lapas Sukamiskin dihuni oleh 389 orang narapidana, dari ratusan orang itu yang beragama Kristen sebanyak 46 orang.

"Dari 46 napi kasus korupsi, yang mendapatkan remisi 35 orang dengan perincian, 34 orang dapat remisi 1 bulan, dan 1 orang 2 bulan," kata Wachid. 

Dalam kegiatan pemberian remisi ini, dua orang perwakilan dari Lapas Sukamiskin menerima remisi secara simbolis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pemberian remisi ini oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dipusatkan di Lapas Perempuan Bandung dan diikuti seluruh unit pelaksana teknis seluruh Indonesia, termasuk di Lapas sukamiskin," ujar Wachid.

Editor: Kastolani Marzuki

KOMPAS.com - Kebanyakan tahanan atau narapidana di berbagai belahan dunia akan mengenakan baju berwarna oranye.

Menilik ke belakang, sebelum warna oranye, baju tahanan identik dengan motif garis hitam putih.

Lantas, mengapa kini kebanyakan baju tahanan berwarna oranye?

Berikut sejarah pergantian warna baju tahanan dari seluruh penjuru dunia.

Baju tahanan hitam putih

Seragam tahanan bermotif garis hitam putih pertama kali digunakan oleh tahanan Auburn prison, New York pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an.

Dikutip dari BBC, warna hitam putih ini melambangkan jeruji besi penjara dan garis horizontal lebar pada seragam merupakan "simbol aib", untuk mengecap tahanan sebagai pelanggar.

Dengan memakai baju garis hitam putih ini, para tahanan diharapkan akan merasa malu karena telah melanggar hukum.

Pakaian bergaris saat itu juga dinilai membuat narapidana sulit melarikan diri dan menghindari polisi.

Mulai awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, baju tahanan hitam putih mulai tergantikan dengan seragam model baru. Sebab saat itu ada perubahan filosofi mengenai penjara, dilansir dariRanker(29/1/2024).

Penjara yang semula dipandang sebagai tempat untuk menghukum pelanggar, dipandang sebagai pusat rehabilitasi. Tahanan dilengkapi sarana untuk membuat warga negara jadi lebih baik.

Mereka juga diperlakukan lebih bermartabat, karena itu penjara memberikan seragam yang tidak begitu mencolok seperti sebelumnya. Baju terusan berwarna solid menjadi tren kala itu.

Penjara di Negara Bagian New York juga mulai mengganti seragam garis-garis dengan jaket dan topi yang terbuat dari kain abu-abu pada tahun 1904.

Namun di luar New York, seperti North Carolina, seragam garis hitam putih masih digunakan hingga 1958.

Pada akhirnya, seragam itu diganti menjadi abu-abu untuk tahanan yang memerlukan penjagaan tingkat tinggi, warna cokelat untuk tingkat menengah, dan hijau untuk tingkat rendah, dikutip dari Slate (3/12/2010).

Sekitar tahun 1950-an, sejumlah penjara ada yang mengganti seragam tahanan menjadi denim jeans dan kemeja polos. Tujuannya karena cocok digunakan untuk bekerja mau pun ketika tidak bekerja di penjara.

Alasan berganti warna oranye

Seragam tahanan berwarna oranye mulai digunakan pada tahun 1970-an. Pakaian ini digunakan mereka yang dipenjara dalam tahanan khusus, saat di fasilitas sementara, atau selama transit.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dicegah KPK ke luar negeri (LN) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Bila melihat ke belakang, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronnny Franky Sompie buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara, Rabu (25/12/2024), pada 28 Januari 2020, Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ronny diganti saat itu juga.

"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna saat menjabat Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, saat itu.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Adapun Ronny menjabat Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung empat tahun lima bulan. Setelah Ronny dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara Terminal 2. Kalau Terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di Terminal 3," kata Yasonna saat itu.

Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

Terbaru, KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

Kediri (ANTARA) - Sebanyak 19 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, mendapatkan remisi khusus Natal dalam perayaan Natal 2024.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Urip Dharmayoga mengemukakan pemberian remisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

"Pemberian remisi ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk memenuhi syarat substantif dan administratif. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjalankan aturan secara transparan dan adil," katanya di Kediri, Rabu.

Ia menjelaskan, remisi itu khusus diberikan kepada narapidana yang beragama Nasrani. Pemberian remisi ini merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Pihaknya mengungkapkan sebanyak 19 narapidana memenuhi syarat untuk menerima remisi tahun ini. Adapun rinciannya sembilan orang menerima pengurangan hukuman 15 hari, sembilan orang mendapatkan remisi satu bulan, dan satu orang menerima remisi satu bulan 15 hari.

Selain itu, dari kategori perkara, 11 orang adalah kasus pidana umum (pidum) dan delapan orang adalah kasus pidana khusus (pidsus) yang melibatkan narkotika dan tindak pidana korupsi.

Dirinya menambahkan, Lapas Kelas II A Kediri saat ini memiliki kapasitas tampung sebanyak 354 orang. Namun, jumlah penghuni telah mencapai 924 orang, yang terdiri dari 665 narapidana dan 259 tahanan.

Menurut dia, dalam kondisi melebihi kapasitas tersebut, pemberian remisi diharapkan mampu memberikan semangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan berperilaku baik.

Kalapas juga menambahkan bahwa pemberian remisi bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga bagian dari upaya pembinaan terhadap narapidana.

"Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mematuhi aturan yang ada. Kami ingin mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal moral yang lebih baik," kata dia.

Lapas Kediri, kata dia, juga terus berupaya meningkatkan layanan pembinaan dan pemberdayaan bagi warga binaan meskipun menghadapi tantangan melebihi kapasitas.

"Dengan semangat sinergi dan profesionalisme, kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pemasyarakatan secara optimal," kata dia.