Jakarta -

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Septa Candra, mengapresiasi keberanian KPK di bawah pimpinan barunya.

"Saya patut mengapresiasi keberanian KPK di bawah kepemimpinan yang baru saja dilantik langsung menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDIP tersebut," kata Septa kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

"Ini berarti penyidik KPK sudah mendapatkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka pada periode pimpinan KPK sebelumnya, hanya saja belum atau tidak berani menetapkan tersangka. Sehingga pimpinan baru cukup mendengarkan hasil penyidikan melalui gelar perkara dan langsung memutuskan untuk ditetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

Septa menilai keberanian KPK ini menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sekjen Criminal Law Institute ini berharap di bawah pimpinan baru KPK, kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah dapat kembali.

"Semoga ini menjadi angin segar dan ujian integritas KPK di bawah kepemimpinan yang baru ini. Mengingat pada periode pimpinan KPK sebelumnya kepercayaan publik dan integritas KPK sangat jatuh dan jauh dari harapan publik," ucapnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dhn)

BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil mencatatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp80 miliar sepanjang 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya mengatakan, kinerja pelayanan keimigrasian di Kota dan Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan.

?Saya mengapresiasi kinerja seluruh pejabat dan pegawai di seluruh bagian, karena mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.? ujar Uckhy, Jumat (27/12/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun, Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan kenaikan PNBP sebesar 24,75% dari Rp64.212.400.000 data per 20 Desember 2023 ke angka Rp80.107.942.468 data per 23 Desember 2024. Pendapatan tersebut dihasilkan dari penerbitan paspor, penerbitan izin tinggal serta pendapatan lainnya.

Untuk pelayanan dokumen perjalanan atau paspor, berdasarkan data per 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 126.663 dokumen sudah diterbitkan. Dengan rincian 63.160 penerbitan paspor biasa dan 63.503 penerbitan paspor elektronik, atau terjadi peningkatan sebesar 34,86% dari tahun 2023.

Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan penerbitan perpanjangan Visa On Arrival (VoA) sebanyak 361 dokumen, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 159 dokumen, penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 4.161 dokumen.

Sedangkan, penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 187 dokumen, Affidavit sebanyak 221 dokumen, Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebanyak 7 dokumen, Exit Permit Only (EPO) sebanyak 1294 dokumen, Exit Re-entry Permit (ERP) sebanyak 2264 dokumen, perubahan alamat sebanyak 1.438 dokumen.

Perubahan data paspor sebanyak 516 dokumen, lapor lahir sebanyak 6 dokumen, lapor kematian sebanyak 6 dokumen, pelaporan WNA menjadi WNI sebanyak 14 dokumen, dan perubahan status sipil sebanyak 1 dokumen (data per 24 Desember 2024).

Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Bekasi mencatat sebanyak 179 operasi pengawasan sudah dilakukan, terdiri dari 174 operasi pengawasan mandiri, 3 operasi pengawasan gabungan, dan 2 operasi pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota dan Kabupaten Bekasi.

?Dilakukan juga kegiatan pengawasan administrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 1 kegiatan, dan pengawasan administrasi bagi WNA sebanyak 17 kegiatan,? katanya.

Dalam hal penindakan keimigrasian, telah dilakukan penindakan bagi WNI sebanyak 676 pemohon yang paspornya hilang dan rusak, pendetensian bagi WNA sebanyak 21 orang, deportasi terhadap 130 orang, dan penyelidikan bagi 1 orang WNA.

Pada 2024 ini, Kantor Imigrasi Bekasi juga sudah menyelenggarakan 4 kegiatan sosialisasi keimigrasian terkait penerapan golden visa, serta pengawasan dan penindakan bagi Orang Asing. Dalam hal indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, diraih angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,99, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 98,52.

Salah satu inovasi pelayanan yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Bekasi di tahun 2024 adalah pelayanan keimigrasian di Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall Bekasi yang resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 2024. Dihadirkan layanan percepatan untuk paspor elektronik, dengan jaminan paspor selesai dalam kurun waktu 1-2 jam setelah wawancara. Selain itu, dilayani juga permohonan izin tinggal berbasis daring melalui laman resmi.

Uckhy juga berharap, tidak ada rasa puas yang dirasakan atas hasil kinerja tahun ini. Justru dijadikan motivasi untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pernyataannya mengenai “denda damai” dalam konteks tindak pidana korupsi hanya bertujuan sebagai perbandingan (komparasi), bukan usulan atau kebijakan resmi.

Supratman mengatakan, denda damai itu ia jadikan perbandingan karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi sama-sama merugikan keuangan negara.

“Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare," kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

"Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, keduanya merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujar dia.

Politkus Partai Gerindra ini mengeklaim, konsep denda damai bukanlah hal baru.

Ia mencontohkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dilakukan pemerintah, serta denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai tadi, itu domainnya Jaksa Agung, bukan Presiden,” kata Supratman.

Supratman juga menegaskan, tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

"Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” ujar Supratman.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Pernyataan Supratman ini mengundang kritik dari beragam pihak yang memandang denda damai tidak tepat diterapkan untuk mengampuni para koruptor.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan pemerintah supaya tidak asal memberikan landasan yang keliru terkait kebijakan hukum, dan seolah sekadar mencari pembenaran buat keinginan presiden.

Pakar hukum tata negara itu menyampaikan kritik terhadap pernyataan pemerintah yang seolah mendukung koruptor mengakui perbuatan secara diam-diam,dan mengganti kerugian melalui mekanisme denda damai yang dianggap kurang tepat.

Mahfud meminta pemerintah berhenti mencari pembenaran atas gagasan yang dianggap menyalahi aturan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga prinsip bernegara dengan menghormati hukum dan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Menyongsong tahun baru ini, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran. Itu bahaya, nanti setiap ucapan presiden dicarikan dalil untuk membenarkan itu, tidak bagus cara kita bernegara,” kata Mahfud di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Mahfud menilai pengampunan kepada koruptor, meskipun dengan syarat pengembalian aset, melanggar hukum yang berlaku.

Dia menyebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan hukum pidana tidak memberikan ruang bagi gagasan seperti itu.

“Saya heran ya. Menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh presiden,” ujar Mahfud.

“Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar,” lanjut Mahfud.

Ia menjelaskan denda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, kepabeanan, dan bea cukai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Mahfud menegaskan korupsi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pengampunan bagi koruptor bisa diberikan melalui mekanisme denda damai, selain pengampunan dari presiden.

Supratman menyebut kewenangan denda damai dimiliki Kejaksaan Agung karena Undang-Undang Kejaksaan Agung yang baru memungkinkan hal itu.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Boyolali -

Bocah berusia 12 tahun korban penganiayaan para tetangganya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bocah itu disiksa belasan orang karena dituduh mencuri.

"Kami juga sudah menghubungi ke LPSK. Kami sudah membuat surat pengaduan ke LPSK," kata kuasa hukum korban dan keluarganya, Asri Purwanti, ditemui di sela-sela mendampingi korban dan saksi diperiksa penyidik di Mapolres Boyolali, Jumat (27/12/2024).

Menurut Asri, pihaknya memiliki alasan kuat untuk meminta perlindungan LPSK. Dia mengungkap alasannya yaitu pelaku dan korban yang masih bertetangga.

"Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah timbul masalah baru. Jadi kami minta dari LPSK untuk turun mendampingi saksi dan korban," jelas dia.

Selain meminta perlindungan LPSK, dia meminta agar polisi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan para saksi dalam kasus tersebut.

"Para saksi dan korban harus dilindungi dan kami pun akan minta perlindungan kepada Bapak Kapolres setempat. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak diinginkan lagi. Karena jangan sampai ada balas dendam atau apa pun," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan belasan orang di depan ayahnya. Korban dianiaya warga karena dituduh mencuri celana dalam.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali itu, Polres Boyolali telah menetapkan 13 orang tersangka. Termasuk ketua RT setempat dan istrinya.

Awalnya polisi menetapkan 8 tersangka yang semuanya laki-laki. Identitas 8 tersangka tersebut yakni Agus, Faris, Malik, Suhada, Riko, Mudirin, Tedy, dan Wartono. Mereka pun ditahan di Mapolres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.

Kemudian penyidik menetapkan 5 orang tersangka baru yang semuanya ibu-ibu. Mereka diduga ikut terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Namun kelima emak-emak itu tidak ditahan karena pertimbangan kemanusiaan.

"Tidak ditahan mas, pertimbangan kemanusiaan. Karena seluruh ibu-ibu tersebut memiliki anak-anak yang harus diasuh oleh mereka," kata Plt Kapolres Boyolali, AKBP Budi Adhy Buono, kepada detikJateng dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (23/12).

(ahr/rih)

JAKARTA, KOMPAS.com -Agung LaKsono, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) versi Musyawarah Nasional (Munas) tandingan, meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengadakan mediasi untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di PMI.

Agung berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan kronologi dan fakta terkait penyelenggaraan Munas PMI ke-22.

“Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” kata Agung dalam keterangan kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Agung juga memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum yang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PMI yang dipimpin Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Menurut dia, hal tersebut memberikan kesempatan untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.

“Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya, karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI Nomor M.HH-A1-11, tanggal 19 Desember 2024. Padahal, itu bukan surat pengesahan,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung juga menilai Munas PMI ke-22 yang berlangsung pada 8-10 Desember 2024 melanggar mekanisme dan prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019–2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

“AD/ART PMI 2019-2024 memuat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum tanpa batas. Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata mantan ketua DPR itu.

Menurut Agung, hasil Munas juga menyalahi prinsip reformasi dan demokrasi karena Jusuf Kalla akan menjabat selama empat periode sejak 2009.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa ada protes dan ketidakpuasan peserta Munas ke-22 terhadap keputusan menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon tunggal ketua umum.

Hal ini lantaran membuat sebagian peserta meninggalkan arena Munas versi yang memenangkan JK dan menggelar Munas tandingan yang memilih Agung secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029.

“Saya tidak bisa menolak saat mereka secara aklamasi memilih saya. Apalagi dukungan yang saya terima sudah memenuhi syarat lebih dari 20 persen utusan yang berhak hadir,” ujar Agung.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya memang belum menerbitkan surat keputusan (SK) soal kepengurusan PMI versi kepemimpinan JK.

Menurut Supratman, SK dimaksud akan diterbitkan jika fitur pendaftaran perkumpulan dengan layanan publik di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah disempurnakan.

"Dari data peserta yang hadir dan penyelenggara Munas serta setelah ditelaah AD/ART PMI, disimpulkan bahwa Munas JK yang memenuhi syarat, tetapi terkait SK Kemkum nanti akan diterbitkan setelah fitur pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia," ujar Supratman saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Supratman mengatakan pihaknya sudah memberi surat pengakuan kepada pengurus PMI versi JK.

"Namun untuk saat ini, Kementerian Hukum hanya membalas surat dari bahwa pemerintah melalui Menkum mengakui kepengurusan PMI dengan ketua umum Bapak JK," tegas Supratman.

Sebagai informasi, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan Munas tandingan.

Hasil Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

Pada saat yang sama, muncul Munas tandingan yang memenangkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, sebagai Ketua Umum PMI.

Keduanya pun mendaftarkan hasil Munas ke Kementerian Hukum.

DEPOK - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan bahwa proses merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo masuk ke dalam kajian hukum dan ekonomi.

Pembahasan aspek formal dan keekonomian itu merupakan fase awal dari aksi gabungan ketiga entitas perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan tersebut. Tiko memastikan, hasil kajian akan disampaikan di akhir kuartal I-2025.

"Nah itu sedang kita kaji, ada kajian hukumnya termasuk kajian ekonominya. Mungkin nanti triwulan I akhirlah (2025) kita share hasilnya seperti apa," ujarnya di Depok, Jumat (27/12/2024). "Jadi itu yang kedua itu sedang kita lakukan kajian di situ ya," paparnya.

Menurut dia, dalam kerangka integrasi perbaikan pengelolaan sektor pelabuhan akan berdampak baik bagi manajemen kapal. "Yang kedua kita sedang mengkaji mengenai integrasi, seperti Pak Erick sampaikan, integrasi antara BUMN di pelabuhan. Pada akhir Minggu juga saya ke Pelni ini antara integrasi antara Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dengan pengelola kapal ferry, ASDP," paparnya.

Tiko meyakini dampak dari konsolidasi ketiga perseroan juga akan menekan biaya logistik di sektor kelautan. Selain itu, juga memperluas dan menguatkan ekosistem transportasi kapal laut. Dengan demikain, pada akhirnya jangkauan menjadi semakin luas dengan biaya yang semakin murah.

"Tujuannya gimana supaya biaya logistik laut dan juga ekosistem transportasi penumpang di laut itu bisa semakin terintegrasi dengan jangkauannya semakin luas dan dengan biaya yang semakin murah buat para pelanggannya," jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa merger Pelni dan ASDP Indonesia Ferry ke Pelindo sudah mendapat dukungan penuh dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencana aksi korporasi tersebut pun sudah diskusikan oleh kedua belah pihak.

Jakarta -

Ahli hukum pidana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Aan Asphianto menyambut baik langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Aan yakin penyidik KPK profesional.

"Saya menyambut baik penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tentu penyidik KPK kan tidak sembarangan, saya yakin sebagai seorang akademisi melakukan langkah-langkah sesuai dengan KUHAP, di mana di sana dijelaskan dalam KUHAP untuk penetapan tersangka itu kan sudah dilakukan sesuai dengan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang valid, yang sah untuk seseorang bisa ditetapkan tersangka," kata Aan kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

Aan menilai langkah KPK ini sesuatu hal yang baik. Dia berharap ke depan KPK melakukan penegakan hukum tidak pandang bulu.

"Ini saya kira sebagai orang akademisi itu kan ya saya melihat ini hal yang baik, mudah-mudahan penegakan hukum ke depan tidak pandang bulu. Tapi tetap kan masih menggunakan asas praduga tak bersalah, tapi setiap orang apakah orang biasa, pejabat tinggi, ya equality before the law, setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan," ucapnya.

Aan yakin KPK bisa membuktikan bahwa anggapan penetapan Hasto tersangka politisasi itu tidak benar. Dia pun mendukung langkah-langkah KPK selama dalam aturan yang berlaku.

"Penetapan tersangka seseorang itu harus sangat hati-hati, harus profesional, harus proporsional, harus transparan. Karena masyarakat sekarang sudah kritis," imbuhnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dnu)

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut tak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi, sama sekali tidak ada," kata Supratman di Kantor Kemenkum RI, Jakarta, Jumat (27/12).Supratman menyampaikan mereka yang akan menerima amnesti itu terdiri dari empat kategori narapidana.

Pertama, narapidana terkait kasus politik, salah satunya adalah gerakan dugaan makar di Papua.Lalu, narapidana yang mengidap sakit berkelanjutan dan membutuhkan penanganan yang memadai di luar lapas.Ketiga, narapidana yang dijerat Pasal UU ITE menyangkut penghinaan terhadap kepala negara."Keempat adalah siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tapi statusnya sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas," ucapnya.Pernyataan Supratman ini berbeda dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut ada beberapa koruptor yang menerima amnesti.Ia tak menjelaskan secara rinci ihwal penerima amnesti tersebut. Hanya saja, Yusril mengatakan paling banyak merupakan narapidana kasus narkotika, sedangkan untuk kasus korupsi hanya berjumlah beberapa ribu saja."Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya menyampaikan pemerintah akan memberikan pengampunan (amnesti) ke 44.088 warga binaan yang kini mendekam di 631 lapas dan rutan.Agus menyebut puluhan ribu warga binaan yang akan mendapatkan amnesti itu, sebagian besar merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai.Agus menyampaikan 44.088 warga binaan itu muncul setelah melakukan penilaian atau assessment atas kondisi narapidana."Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Totalnya ada 44.088 narapidana," kata Agus di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (17/12).

Manggarai Barat -

Buntut pesta seks dan narkoba yang dilakukan turis bule di Canggu, Imigrasi bakal memelototi turis asing yang liburan di Labuan Bajo selama periode Nataru.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan ketat itu akan dilakukan personel Imigrasi di Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan.

"Kami turunkan personel dari seksi intelijen dan penindakan dalam meningkatkan pengawasan selama Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi di bandara dan pelabuhan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, Kamis (26/12/2024).

Jaya mengatakan, Imigrasi mengatensi lonjakan penumpang khususnya WNA ke destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo selama periode liburan Nataru.

Dia pun memastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Imigrasi Labuan Bajo juga memperkuat sinergi dengan beberapa instansi seperti tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tim pengamanan Bandara Internasional Komodo.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke luar negeri, Imigrasi ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor dan visa sebelum bepergian ke luar negeri.

"Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandas Jaya.

--------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)

Surabaya (ANTARA) - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menekankan pentingnya penegakan hukum untuk kemajuan ekonomi melalui seminar Refleksi Tahun 2024, Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'di kampus setempat, Jumat.

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Nilai excellent with morality yang menjadi tagline Unair sangat relevan dalam upaya menegakkan hukum yang humanis bagi semua lapisan masyarakat," kata Nasih.

Wakil Direktur Bidang III Sekolah Pascasarjana Unair, Prof Dr Suparto Wijoyo SH MHum mengatakan seminar ini diharapkan mampu membangun pandangan yang positif bahwa penegakan hukum yang baik akan menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga akan berdampak pada perekonomian yang baik pula.

"Dunia usaha butuh kepastian hukum dan aparatur hukum yang berintegritas, yang memberikan jaminan hukum berusaha untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Kondisi sosial politik dan hukum yang berkepastian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena ada ketenangan dan jaminan berusaha yang tidak dipolitisasi maupun dikriminalisasi," katanya.

Prof Suparto Wijoyo menegaskan pengusaha butuh hukum dan aparatur hukum yang baik, dan Jatim telah memberikan iklim usaha yang baik dengan tata kelola pemerintahan berbasis good governance.

Menurutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardiyanto dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menciptakan suasana berusaha yang nyaman.

"Acara ini acara rektor (Unair), dan digelar di gedung Rektorat Unair sebagai ajang refleksi bersama para pemangku kepentingan negara hukum. Jaksa dan hakim serta eksekutif dihadirkan ditambah dengan Dirut PT SIER sebagai korporasi negara yang sekaligus akademisi," ujarnya.

Dalam seminar tersebut, Kajati Jatim Mia Amiati memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis, namun tetap profesional dengan menjunjung nilai keadilan dan profesionalitas.

Pendekatan humanis, bukan berarti penegakan hukum jadi lemah atau permisif, tapi penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan menyampaikan berbagai proyek strategis yang akan dibangun pada 2025, untuk mendorong pertumbuhan investasi di Surabaya.

Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan investasi lebih dari 40 triliun, dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan penegakan hukum dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Sedangkan Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, meskipun penegakan hukum di Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih diperlukan penguatan untuk memastikan kepastian hukum di setiap sektor.

“Kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jawa Timur. Namun, kepastian hukum tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang konsistensi penerapannya di lapangan," ujarnya.

Menurut dia, investor, baik domestik maupun asing, selalu melihat stabilitas hukum sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kredibilitas sistem hukum kita.

Ia menambahkan bahwa PT SIER secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi Jatim dan beberapa Kejari di wilayah operasional perusahaan.

"Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa iklim usaha yang kami tawarkan kepada para investor memiliki landasan hukum yang kuat. Kepastian hukum bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan dalam menjamin kepercayaan dan keberlanjutan investasi," katanya.

Tasikmalaya (ANTARA) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

"Tim melakukan kegiatan kepolisian, dan mengamankan satu orang," kata Kapolres kepada wartawan di Tasikmalaya, Jumat.

Ia menyampaikan tim Densus 88 Anti Teror itu membawa orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jabar atau Mabes Polri.

"Saat ini sudah dibawa, dan mungkin dalam rangka pemeriksaan," katanya.

Kapolres menegaskan pihaknya sebagai jajaran kepolisian di wilayah Tasikmalaya hanya membantu tugas tim Densus 88 Anti Teror, seperti pengamanan saat melakukan penggeledahan di rumah warga.

Terkait apa dan siapa, kemudian hasil penggeledahan itu apa, kata Kapolres, nanti akan diberitahukan lebih rinci oleh Humas Polda Jabar maupun Densus 88 Anti Teror.

"Kalau terkait apa, dan inisialnya siapa, mungkin nanti dari pihak Densus dan Humas Polda Jabar yang lebih rinci," katanya.

Kepala Desa Jayaratu, Rudi Kusmayadi mengatakan, orang yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror bukan warga Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, melainkan sedang bertamu ke warga sini.

"Bukan warga kami, dia bertamu," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya