Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari klarifikasi Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terhadap wacana pengampunan koruptor sampai dengan perkembangan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Menkum: Denda damai hanya sebagai pembanding bukan pilihan utama

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Polres Malang gelar prarekonstruksi kecelakaan Tol Pandaan-Malang

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menggelar prarekonstruksi di Rest Area KM 88 A Tol Pandaan-Malang, Jumat, guna mengurutkan kronologi kecelakaan antara truk bermuatan pakan ternak dan bus beberapa waktu lalu.

Di sela-sela prarekonstruksi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Widyagana Putra Dhirotsaha mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan sopir truk berinisial SW yang sudah berstatus tersangka atas insiden kecelakaan tersebut di dalam pelaksanaan prarekonstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil saksi penyidikan perkara Hasto Kristiyanto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu orang saksi penyidikan kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4 atas nama ATF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan CSR BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Serial Original Vision+ Inul & Adam kembali hadir dengan episode penuh ketegangan dan drama hukum yang menggugah emosi. Dalam episode kelima ini, cerita berfokus pada perjuangan Adam dan Inul untuk membuktikan kebenaran dalam kasus hukum yang menimpa Ari, salah satu klien mereka yang terjebak dalam tuduhan pemukulan.

Ari, yang didakwa melakukan pemukulan terhadap seseorang, menjadi pusat perhatian dalam episode ini. Adam, sebagai pengacara yang berpengalaman, mendapat tanggung jawab besar untuk membela Ari. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut ternyata adalah sahabat lama Adam, yang tentu saja menambah beban emosional dalam proses pembelaan ini. Konflik pribadi dan profesional antara Adam dan sahabatnya semakin membuat suasana persidangan menjadi sangat dramatis.

Dalam upaya membuktikan bahwa Ari tidak bersalah, Adam dibantu oleh Inul, Maura, dan Dodi, yang bekerja keras untuk mencari bukti yang dapat meringankan posisi Ari. Mereka menggali berbagai informasi dan bukti, namun jalan untuk mendapatkan kebenaran tidaklah mudah.

Pihak korban menghadirkan saksi yang sangat menyudutkan Ari, ditambah dengan tekanan dari tiga teman Jupri yang ikut memperkeruh suasana di ruang sidang. Ari yang ketakutan hanya bisa terdiam, merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa.

Ketika situasi semakin memanas, Inul muncul dengan kejutan besar. Ia berhasil menghadirkan saksi kunci yang memberikan kesaksian penting yang membantu membela Ari. Saksi tersebut memberikan rincian yang sangat relevan mengenai kejadian yang sebenarnya, yang ternyata berbeda jauh dari yang digambarkan pihak korban.

Tidak hanya itu, bukti tambahan berupa rekaman suara di ponsel Ari yang merekam kejadian saat itu juga menjadi elemen krusial dalam persidangan. Bukti tersebut mampu mengubah jalannya persidangan dan memberikan angin segar bagi pihak pembela.

Pada akhirnya, setelah melalui drama panjang di ruang sidang, hakim memutuskan bahwa Ari tidak bersalah. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi Adam dan tim, serta menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran tidak pernah sia-sia.

Jangan lupa saksikan Inul & Adam dan ikuti perjalanan hidup penuh drama dan harapan dari Original Series V+ Inul dan Adam! setiap hari pukul 15.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan koneksi yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan menyampaikan pandangan dan catatan penting terhadap dua raperda yang tengah dibahas, Sabtu (28/12). Yakni Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Didit Pamungkas menjelaskan, bahwa pihaknya telah mencermati dan mempelajari nota penjelasan, draft raperda, serta masukan dari berbagai pihak. Dalam rapat pembahasan, pentingnya kedua raperda tersebut untuk memberikan manfaat strategis bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

Fraksi Golkar menyambut baik tujuan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dinilai sangat relevan dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kerukunan, dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

"Raperda ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang berkarakter, unggul, dan berjiwa Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga diangkat dari nilai-nilai adat, kebudayaan, serta religius yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan terkait beberapa substansi dalam raperda yang dinilai perlu penyempurnaan. "Kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini ke tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bersama, antara Pansus DPRD dan tim Raperda dari Pemerintah Daerah,”katanya.

Terkait Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya raperda ini dalam menjaga identitas, warisan budaya, dan nilai-nilai lokal.

"Penamaan jalan dan fasilitas umum bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga sarana pelestarian dan promosi warisan budaya serta identitas lokal. Raperda ini harus mencerminkan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengelolaan konflik," jelasnya.

Fraksi Golkar mendukung, agar raperda ini dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus, dengan mencatat beberapa poin yang perlu disempurnakan bersama tim Raperda Pemerintah Daerah.

"Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan peraturan daerah yang tidak hanya bermanfaat secara administratif. Tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pelestarian budaya lokal," ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya, untuk terus berkontribusi dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kuningan secara luas.***

Editor : Andri Yanto

NO viral no justice adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan realitas penegakan hukum hari ini.

Tanpa atensi dan tekanan publik, penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar tenggelam begitu saja.

Sudah banyak kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar terungkap. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo berhasil terungkap atas desakan dan kontrol publik.

Kasus ini bahkan melibatkan orang-orang di petinggi Polri dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum.

Kasus kekerasan anak pegawai pajak, Mario Dandy, dengan gaya hidup mewah (hedon) menyeret orangtuanya. Kasus Mario Dendy berhasil membuka kasus pencucian uang oleh orangtuanya di perpajakan.

Kasus diskriminasi guru di Sulawesi Tenggara, Supriyani, dituduh memukul murid dan dilaporkan oleh orangtua murid kepada polisi tak kalah memantik perhatian publik.

Di NTB, kasus yang sedang menjadi perhatian publik adalah kasus narkoba. Kasus ini menjadi heboh karena diduga kuat melibatkan beberapa oknum anggota legislatif lokal dan oknum di petinggi "partai coklat".

Tentu saja dampak narkoba sangat merusak generasi dan masyarakat kita. Itulah yang membuat publik resah dengan peredaran narkoba selama ini.

Mudah-mudahan kasus ini tidak hanya hebohnya saja di publik, tetapi juga harus ada tindakan dan penyelesaian hukumnya.

Fakta sejumlah kasus selama ini, tanpa perhatian publik, kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar sulit terungkap, terselesaikan, dan mendapatkan keadilan.

Jadi, keadilan bukan karena murni penegakan hukum, tetapi karena atensi dan tekanan publik. Padahal, penegak hukum seharusnya menjamin keadilan dalam penegakan hukum.

Ironisnya, kasus-kasus hukum ini tak jarang melibatkan penegak hukum sebagai pelakunya. Inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan penegak(an) hukum runtuh.

Studi Donald Black (1993), respons, proses penegakan hukum, dan putusan pengadilan di Amerika Serikat (AS) tergantung kelas dan ras seseorang.

Ketika seseorang yang status sosialnya rendah atau seorang kulit hitam melakukan tindak pidana, maka respons penegak hukum cepat dan vonis tinggi di pengadilan.

Sebaliknya, ketika seseorang yang status sosialnya tinggi atau seorang kulit putih melakukan tindak pidana, maka respons penegak hukum lambat dan putusan pengadilan rendah.

Di Indonesia, tampaknya penegakan hukum hampir sama dengan di AS. Hanya saja lokal kultur, sosial, dan politik yang berbeda. Sedikit lebih kompleks dan "brutal".

Penegakan hukum di Indonesia: apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau punya relasi kuasa dan orang yang memiliki ekonomi kuat, maka penegakan hukum dan putusan pengadilan rendah. Ini terjadi pada kasus-kasus korupsi.

Sebaliknya, apabila tindak pidana dilakukan oleh "orang biasa" atau "orang kecil" dan orang yang memiliki ekonomi lemah, maka penegakan hukum dan putusan hakim tinggi. Ini terjadi pada kasus-kasus pencurian seperti pencurian buah, beberapa potong kayu.

Jika di AS penegakan hukum tergantung kelas dan ras, maka di Indonesia penegakan hukum tergantung status quo.

Positivisme Hukum

Dalam dunia hukum, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana.

Pandangan ini tentu tak salah. Namun, pandangan ini sangat normatif, kaku, dan terkadang "keliru dalam penyelesaian masalahnya".

Akibatnya, tindak pidana hanya sekadar melihat: ada kasus, lalu dicarikan pasal-pasalnya, kemudian bangun argumentasi hukumnya.

Jika demikian pandangan hukumnya, maka pandangan ini tak akan mampu menjawab seluruh persoalan yang ada.

Tentu sebagai persoalan hukum, maka harus diselesaikan secara hukum. Namun, pertanyaan sosiologisnya adalah, apa yang membuat orang melakukan tindak pidana atau tindak kriminal?

Jika seseorang melakukan tindak kriminal karena faktor ekonomi atau karena pendidikannya kurang baik, maka yang harus dipenuhi dan diperbaiki adalah ekonomi dan pendidikannya. Bukan semata-mata persoalan hukumnya.

Jika ekonomi dan pendidikan masyarakat baik, maka angka kriminalitas setidak-tidaknya menurun atau bisa dihilangkan.

Dengan demikian, tak perlu lagi kita menghabiskan anggaran negara untuk membiayai penanganan kasus kriminalitas, rekrut polisi banyak-banyak, bangun pos-pos keamanan (Polsek), bangun infrastruktur penjara, dan biaya untuk para tahanan/napi.

Kenapa anggaran itu tak disalurkan untuk membiayai pendidikan dan ekonomi masyarakat? Di sinilah perlunya intervensi politik untuk memperbaiki pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah telah berupaya menurunkan angka kriminalitas atau menghilangkan kriminalitas. Semoga saja!

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan memberi pengampunan atau denda damai ke koruptor. Meski begitu, bukan berarti Prabowo memberi toleransi kepada perilaku koruptor.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan denda damai hanya bisa diberikan terkait kasus tindak pidana ekonomi yang merugikan negara. Pengampunan koruptor yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto hanya memungkinkan terjadi jika pelaku kejahatan mengembalikan kerugian negara.

"Pertama ada kemungkinan, kan gitu, mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Tidak akan memberi toleransi," ujarnya dikutip detikNews, Jumat (27/12/2024).

Apabila nantinya ada pengampunan, tetap akan dilakukan penegakan hukum yang keras. Prabowo juga berpesan untuk menindak aparat yang membekingi pengusutan kasus tertentu.

"Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekingi terhadap satu kasus tertentu," imbuhnya.

Menurutnya, denda damai hanya bisa diberikan untuk tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Dia menegaskan pemberian denda damai hanya bisa diberikan oleh Jaksa Agung.

"Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara itu boleh diselesaikan di luar pengadilan kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi," kata dia.

"Nah karena itu, itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan, bukan, bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung," ujarnya.

Supratman menegaskan pemerintah serius mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penindakan tegas terhadap para pelaku korupsi.

"Satu, beliau akan melaksanakan penerapan hukum yang maksimal. Akan menindak aparat penegak hukum yang membekingi semua usaha yang merintangi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi," pungkasnya.

(astj/astj)

Hanoi -

Pengadilan di Vietnam menjatuhkan hukuman mati terhadap 27 orang yang terlibat jual-beli lebih dari 600 kilogram narkotika termasuk heroin, ketamin, dan metamfetamin. Delapan orang lainnya dihukum penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup.

Dilansir AFP, Jumat (27/12/2024), pemimpin geng dan bos kriminal terkenal Vu Hoang Anh, alias Oanh Ha (67), termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati. Hal itu dilaporkan surat kabar Tuoi Tre.

Pengadilan mengatakan kelompok yang beranggotakan 35 orang itu menyelundupkan 626 kilogram narkoba dari Kamboja ke Vietnam. Kasus ini terjadi antara Maret 2018 hingga November 2022.

Delapan anggota yang tidak dijatuhi hukuman mati dijatuhi hukuman penjara mulai dari 20 tahun hingga seumur hidup, setelah persidangan selama empat hari di Kota Ho Chi Minh.

Pengadilan mengatakan kasus tersebut melibatkan operasi perdagangan narkoba lintas batas yang sangat serius dalam jangka waktu yang lama.

Para tersangka menggunakan jaringan media sosial seperti Signal, dengan menggunakan nama panggilan seperti 'Kolombia' dan 'Mosscau' atau 'Mosscau Rusia' untuk menghindari deteksi.

Untuk memastikan kerahasiaan dalam operasi mereka, jaringan tersebut menggunakan aplikasi pengiriman pesan Signal dan nomor telepon dari Amerika Serikat atau Kamboja untuk berkomunikasi tentang transaksi narkoba.

Pada tahun 2009 lalu, Oanh Ha diberi amnesti dari hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan perdagangan narkoba. Wanita tersebut juga pernah beberapa kali dipenjara dalam sejumlah kasus.

Peran Oanh Ha

Menurut pengadilan, Oanh memimpin para terdakwa dalam mengangkut dan menyelundupkan 626 kilogram narkoba dari Kamboja untuk dikonsumsi di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, dan kota-kota lain di Vietnam.

Penyidik telah menetapkan bahwa jumlah total uang yang terlibat dalam jaringan tersebut adalah sekitar USD 54,8 juta.

Dakwaan tersebut mengatakan bahwa sejak awal tahun 2020 dan seterusnya, Oanh mentransfer hingga USD 20.000 per perjalanan kepada para penyelundup yang mengangkut narkoba yang disembunyikan di mobil. Sebanyak 129 mobil berhasil diselundupkan dari Kamboja ke Vietnam.

Vietnam Komunis memiliki beberapa undang-undang narkoba terketat di dunia, dan terkenal sangat tertutup tentang eksekusinya. Tidak ada indikasi kapan eksekusi akan dilakukan.

Pengadilan Vietnam secara rutin menjatuhkan hukuman mati untuk terdakwa narkoba, dan negara tersebut merupakan algojo terkemuka di dunia, menurut Amnesty International.

Negara ini dekat dengan kawasan penghasil narkoba 'Segitiga Emas' tempat Laos, Thailand, dan Myanmar bertemu. Kepolisian Vietnam mengatakan Kota Ho Chi Minh semakin menjadi pusat penyelundup karena infrastruktur transportasi telah membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Siapa pun yang tertangkap membawa lebih dari 600 gram (21 ons) heroin atau lebih dari 2,5 kilogram metamfetamin dapat menghadapi hukuman mati.

Laporan Amnesty International tahun 2021 mengatakan pengungkapan sebagian oleh pihak berwenang "menunjukkan bahwa ratusan orang terus dijatuhi hukuman mati setiap tahun".

Banyak yang menghadapi masa tahanan yang panjang sebelum dieksekusi, dengan informasi tentang persidangan dan kematian mereka yang terbatas.

Sejak 2013, Vietnam telah melaksanakan hukuman mati dengan suntikan mematikan, menggantikan eksekusi dengan regu tembak.

(lir/lir)

Tulungagung -

Satresnarkoba Polres Tulungagung menetapkan tiga tersangka dalam dua kasus penyelundupan sabu dan pil dobel L ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat. Salah satu tersangka telah berulang kali beraksi.

Kapolres Tulungagung AKBP Mohammad Taat Resdi, mengatakan dua perkara penyeludupan narkoba yang digagalkan petugas lapas tersebut terjadi pada Selasa, 12 November dan Sabtu 21 Desember 2024.

"Yang pertama pada November itu adalah upaya penyelundupan pil dobel L dengan modus mencampur dengan sambal, sedangkan kedua penyelundupan sabu-sabu yang disembunyikan di balik jilbab," kata Taat Resdi, Jumat (27/12/2024).

Dari proses penyelidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Tulungagung akhir menetapkan tiga orang tersangka. Pasangan kekasih Arik Bayu Sudarmono (27) Jalan Mayjen Sungkono III Kelurahan Tertek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dan Siti Ernawati (34) Dusun Gembes, Desa Masaran. Kecamatan Munjungan, Trenggalek ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyeludupan pil dobel L.

"Sementara itu untuk penyeludupan sabu-sabu, kami menetapkan Mina Mundalis (50) warga Dusun Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung sebagai tersangka," ujarnya.

Hasil pemeriksaan tersangka Arik dan Erna merupakan residivis narkoba di wilayah Blitar. Keduanya mendapatkan pesanan dari seseorang untuk mengirimkan paket yang berisi sambal bercampur pil dobel L ke dalam Lapas Tulungagung dengan upah Rp 100 ribu.

"Barang itu diserahkan ke tersangka dengan sistem ranjau, diletakkan di pinggir jalan. Namun, berkat kejelian petugas lapas, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan," jelasnya.

Sementara itu Kasatresnarkoba Polres Tulungagung AKP Endro Purwandi, mengatakan dari kasus penyeludupan sabu-sabu yang dilakukan tersangka Mina, pihaknya mendapatkan fakta jika yang bersangkutan telah berulang kali penyelundupan ke lapas.

"Tersangka sudah melakukan penyelundupan sabu-sabu tiga kali dan yang terakhir ketahuan. Dia tahu bahwa barang yang dimasukkan adalah narkotika," kata Endro.

Dari tiga kali menjadi kurir sabu-sabu, Mina mendapatkan upah dari bandar sebesar Rp 2,6 juta. Dalam aksinya, tersangka mendapatkan order melalui telepon dari seseorang yang mengaku teman anaknya di dalam lapas.

"Dia tidak tahu siapa yang menelepon itu. Narkotika itu dilempar oleh bandar di halaman rumah tersangka, lengkap dengan uang ongkosnya," ujarnya.

Beruntung upaya penyelundupan ketiga sabu-sabu tersebut berhasil digagalkan oleh petugas Lapas Tulungagung.

Kalapas Tulungagung Budiman R Kusumah, mengatakan upaya penyelundupan yang dilakukan Mina sempat lolos pemeriksaan petugas. "Namun, saat berada di ruang besuk, petugas kami curiga dengan gerak-gerik pelaku yang memberikan sesuatu kepada warga binaan. Akhirnya ketahuan," kata Budiman.

Dari tangan tersangka didapatkan barang bukti 15 gram narkotika jenis sabu-sabu. Barang tersebut disimpan pelaku di balik baju pada bagian bahu.

Akibat perbuatannya tersangka Arik dan Erna dijerat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan Mina dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(abq/iwd)

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menjabarkan kontribusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada perekonomian daerah tahun ini.

Menurutnya, penegakan hukum bukanlah penghambat pembangunan ekonomi, tetapi justru menjadi motor penggerak yang akan mengarahkan proses pembangunan ekonomi yang adil dan beradab.

"Penegakan hukum akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan pemerataan pembangunan di segala bidang," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/12).

"Di Jawa Timur, keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar, menyelamatkan aset negara, dan mencegah kerugian ekonomi adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Mia mencontohkan satu kasus besar yang ditangani Kejati Jatim tahun ini adalah kasus peredaran cukai palsu yang merugikan negara dan masyarakat.

Ia menjelaskan kasus ini melibatkan jaringan distribusi barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya rokok dan minuman beralkohol, yang menggunakan pita cukai palsu.

"Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar, merugikan para pelaku usaha yang mematuhi peraturan," ujarnya.

Dalam mengungkap kasus ini, Mia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bea Cukai dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan.

Lantas, dalam pengungkapan yang dilakukan di berbagai wilayah Jawa Timur, kejaksaan berhasil menyita sejumlah besar barang ilegal dan pita cukai palsu yang diproduksi untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai yang sah.

"Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa barang-barang yang menggunakan pita cukai palsu ini disalurkan ke pasar dengan harga yang jauh lebih murah, mengancam keberlanjutan industri yang sah," tegas Mia.

Selain memberantas rokok ilegal dan minumal beralkohol, Kejaksaan Tinggi Jatim berperan aktif mendorong kemajuan sektor pariwisata dan UMKM Jatim.

Salah satu inisiatif penting Kejati Jatim adalah berpartisipasi dalam Jakarta Economic and Education Fair (JEEF) 2024, yang diselenggarakan di Atrium Grand City Surabaya pada tanggal 6-10 November 2024.

"Sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah, termasuk di Jawa Timur, dan Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dengan cara yang sah dan adil, serta tidak terhambat oleh praktik ilegal atau ketidakpatuhan terhadap hukum," pungkasnya.

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Polres Tulungagung berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Kasus ini melibatkan tiga orang tersangka, termasuk seorang perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, dalam konferensi pers di halaman Mapolres Tulungagung, Jumat (27/12/2024), menjelaskan bahwa kasus pertama terjadi pada 12 November 2024 pukul 10.30 WIB, sedangkan kasus kedua berlangsung pada 21 Desember 2024 pukul 11.00 WIB.

“Tersangka dalam kedua kasus ini ada tiga orang, terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki,” ujar Kapolres.

Dua dari tiga tersangka merupakan residivis, yaitu pasangan kekasih ABS alias Jet (27) dan SE alias Erna (34). ABS berasal dari Kelurahan Tertek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, sementara SE adalah warga asal Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, yang kini tinggal di kos-kosan di Tulungagung.

ABS dan SE menggunakan modus operandi dengan mengambil barang ranjau di pinggir jalan atas suruhan seorang napi bernama Mukram. Keduanya menerima upah Rp 100.000 untuk mengirim barang tersebut ke Lapas. Saat diperiksa petugas, mereka kedapatan membawa 30-50 butir pil double L yang dicampur sambal.

Penggeledahan di kos mereka mengungkap barang bukti lain, termasuk alat hisap sabu, timbangan digital, dan beberapa klip sabu seberat 2,9 gram. Kedua pelaku diketahui sering mengedarkan sabu atas perintah seorang buronan berinisial SNY.

Tersangka ketiga adalah MM, seorang ibu rumah tangga asal Pinggirsari, Ngantru. MM terlibat setelah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku teman anaknya di Lapas. Ia diminta membawa sabu yang dilempar ke halaman rumahnya saat membesuk suaminya. Imbalannya mencapai Rp 2.600.000 per transaksi. MM melakukan perbuatan ini sebanyak tiga kali, dengan modus menyembunyikan sabu di baju bahunya. Pada pengiriman ketiga, ia tertangkap dengan barang bukti sabu seberat 15 gram.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu:

Sabu seberat 18,73 gram.

Pil double L yang dicampur sambal kecap.

Tiga unit handphone.

Satu pipet dan alat hisap sabu.

Satu timbangan digital.

Tiga plastik klip.

Para tersangka dijerat dengan Pasal dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.

Kapolres menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Tulungagung, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam lapas. “Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron,” pungkasnya. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengapresiasi program 'Galendo' yang dibentuk Lapas Kelas II Ciamis, Jawa Barat. Agus mengatakan program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM) warga binaan agar mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan.

"Saya baru membaca tentang Program Galendo. Ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan SDM agar warga binaan mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024) malam.

Sebagaimana informasi, program Galendo dirancang untuk meningkatkan minat baca warga binaan. Caranya, menyediakan akses literasi yang lebih mudah, diharapkan WBP dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.

Kemudian membekali WBP dengan keterampilan berpikir kritis. Galendo menjadi wadah bagi WBP untuk menyampaikan ide, opini, dan masukan, sekaligus mendorong pola pikir yang lebih konstruktif.

Kembali ke pernyataan Agus, dia mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan SDM, oleh karena itu, Agus mendorong para kepala lapas dan Rutan untuk berinovasi dalam menciptakan program pembinaan. Dia meminta Kalapas dan Karutan memberikan bimbingan seperti program Galendo ini.

"Para Kalapas dan Karutan harus kreatif dalam membimbing warga binaan, mulai dari ketahanan pangan, pelatihan kerja, hingga pengelolaan hasil produksi. Program seperti Galendo di Lapas Ciamis patut menjadi contoh," katanya.

Sejumlah hal juga dilakukan Kementerian Imipas guna mendukung program ketahanan pangan. Kementerian Imipas bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui program Brigade Pangan Warga Binaan.

Program tersebut akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan warga binaan dilatih untuk mengelola lahan pertanian.

"Hasil dari program ini akan digunakan untuk menabung. Separuhnya akan menjadi modal usaha saat mereka bebas nanti," jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus juga mengatakan perlunya evaluasi berkala terhadap kontrak penyedia bahan makanan dan kantin di lapas dan rutan. Dia mewanti-wanti akan membatalkan kontrak apabila kualitas layanan tidak membaik setelah dua kali peringatan.

"Mohon doa dan dukungannya agar tata kelola pemasyarakatan semakin baik," katanya.

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan pembinaan, Agus merencanakan pembentukan koperasi pegawai pemasyarakatan yang akan mengelola kantin secara mandiri. Nantinya, warga binaan yang belanja di kantin akan mendapatkan cashback yang langsung tersimpan di rekening mereka.

Program Lapas Kelas II Ciamis

Selain Program Galendo, Lapas Ciamis juga memiliki program pembinaan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, pengajian rutin, pelatihan kerja, seni budaya, dan kegiatan olahraga. Semua program yang dibuat itu bertujuan untuk membentuk warga binaan agar siap berkontribusi di masyarakat.

Program-program ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mencetak warga binaan yang mandiri, berdaya guna, dan berprestasi.

(aud/lir)

IDXChannel - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut wacana pengampunan koruptor bukan wacana baru.

Supratman menyebut gagasan itu juga pernah disampaikan Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

"Bahwa wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru, itu sudah lama. Bahkan oleh Prof Mahfud juga disebut," kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

"Beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara," katanya.

Supratman menyebut usulan tersebut salah satunya mencontohkan apa yang diterapkan di negara Afrika Selatan. Meski demikian, Supratman menyebut bahwa saat itu Mahfud menyampaikan tidak ada yang berani merealisasikan wacana tersebut.

Dia kemudian meluruskan bahwa urusan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah baru di sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pengampunan tindak pidana korupsi bahkan pernah mengedepankan restorative justice di beberapa aparat penegak hukum tergantung jumlah kerugian negaranya.

"Kalau kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negara hanya Rp50-100 juta padahal biaya untuk penganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsi yang sedikit," kata Supratman.

Intinya, kata dia, pemerintah sedang mereancang perbaikan sistem pemberantasan korupsi agar menjadi lebih baik. Salah satunya ialah agar pelaku tindak pidana korupsi bisa mengembalikan kerugian negara yang telah dirampas.

"Ada semangat baru yang diinginkan oleh bapak Presiden. Silakan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya, nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh bapak Presiden," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta maaf atas polemik terkait ‘denda damai’ sebagai jalur konstitusional pemberian pengampunan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Supratman sadar pandangannya tentang ‘denda damai’ hanya berlaku pada jenis tindak pidana bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara, maupun keuangan negara. Meskipun dikatakan dia, dalam tindak pidana korupsi unsur tentang kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara, pun ada.

Kesamaan unsur tersebut, menurut Supratman memberikan alternatif jalur penyelesaian yang sama. Yaitu melalui ‘denda damai’. “Saya meluruskan menyangkut soal ‘denda damai’. Yang saya maksudkan itu adalah mengkompare, atau membandingkan karena undang-undang tindak pidana korupsi, atau juga undang-undang Kejaksaan Agung, khususnya terhadap tindak pidana ekonomi, keduanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara yang merugikan perekonomian negara,” begitu ujar Supratman saat konfrensi pers di Kementerian Hukum di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tetapi, dikatakan dia, dua jenis tindak pidana tersebut diatur dalam dua perundangan yang berbeda. ’Denda damai’ yang dijadikan rujukannya mengacu pada Undang-undang (UU) 11/2021 tentang Kejaksaan Agung (Kejagung). Beleid tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung membuka ruang hukum di luar pengadilan untuk penyelesaian tindak pidana di bidang perekonomian. Sementara dalam tindak pidana korupsi, mengacu pada UU 31/1999 dan 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan UU Tipikor tak menyediakan mekanisme penyelesaian nonyudisial.

“Jadi sekali lagi, terkait dengan isu ‘denda damai’ itu adalah hanya mengkompare menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu saja intinya. Kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, saya menyatakan mohon maaf. Tetapi saya katakan, itu adalah hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan yang merugikan ekonomi negara, di bidang tindak pidana ekonomi, dengan tindak pidana korupsi,” begitu ujar Supratman. “Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan perekonomian negara, yang itu juga merugikan keuangan negara, diselesaikan di luar pengadilan,” ujar Supratman.

Polemik tentang ‘denda damai’ bagi koruptor adalah rentetan dari objek kritik banyak kalangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana. Pemberian ampunan, dan penghapusan pidana tersebut belakangan melebar karena dikhawatirkan banyak pihak bakal diberikan juga kepada para koruptor, atau narapidana tindak pidana korupsi. Kekhawatiran tersebut menguat setelah Presiden Prabowo dari Kairo, Mesir berpidato akan memberikan maaf dan ampunan terhadap koruptor yang bersedia mengembalikan hasil malingnya ke kas negara, Rabu (18/12/2024).

Pidato Presiden Prabowo tersebut diterjemahkan jajaran pembantunya di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan menguatkan dalil konstitusional seorang kepala negara dalam pemberian amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi terhadap narapidana. Supratman menerangkan, dalil konstitusional kepala negara tersebut terang adanya dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. ”Disampaikan dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita, memberikan hak pemberian amnesti, abolisi, ataupun grasi, dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana,” begitu kata Supratman.