JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa presiden diberikan sejumlah hak oleh Undang-Undang Dasar (UUD) untuk bersikap atas suatu perkara hukum yang sedang berjalan.

Salah satu hak tersebut adalah grasi atau pengurangan masa hukuman bagi seseorang yang tengah dihukum dalam kasus pidana.

Namun, ada persyaratan yang juga diatur di dalam Konstitusi agar presiden dapat memberikan grasi tersebut.

"Kalau grasi harus minta pertimbangan ke Mahkamah Agung," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman menyampaikan itu saat menanggapi pernyataan awak media tentang bagaimana para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih menerjemahkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan, kalau koruptor mengembalikan kekayaan negara yang telah mereka curi, maka mungkin kesalahan mereka akan diampuni.

Supratman pun menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara pernyataan Presiden Prabowo dengan para menteri di jajarannya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang membenturkan antara ketentuan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan Konstitusi yang berada di atasnya. Sebab, menurutnya, ada hierarki peraturan perundan-undangan.

"Kalau ada orang yang menyatakan, kalau presiden memberikan pengampunan dalam bentuk amnesti, bertentangan dengan UU, karena kan di UU Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa mengembalikan keuangan negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Benar, itu tidak salah," tegas Supratman.

"Tetapi jangan lupa bahwa presiden oleh Undang-Undang Dasar diberi hak untuk bisa memberi grasi dalam bentuk pengurangan masa hukuman. Tetapi tidak boleh presiden serta merta (memberikan grasi)," ucapnya.

Selain grasi, imbuh dia, presiden juga diberikan hak untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di dalam UUD.

Namun sama seperti grasi, pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu tidak bisa dilakukan serta merta oleh presiden. Misalnya, ketika presiden akan memberikan amnesti untuk menghapus kesalahan seseorang, maka presiden harus meminta pertimbangan ke DPR.

Demikian halnya ketika presiden hendak memberikan abolisi, yaitu tidak melanjutkan atau menghentikan sebuah perkara yang sedang berjalan. Menurutnya, pelaksanaan dari amnesti, rehabilitasi, grasi dan abolisi, tergantung dari kebijakan presiden.

"Mau tindak pidana apapun, kita ndak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Presiden diberi hak untuk itu. Tetapi apakah presiden akan menjalankan, kita tunggu nanti presiden seperti apa kebijakannya," ujarnya.

"Tapi apa boleh? Boleh. Yang ingin saya tanggapi, jangan membenturkan seolah-olah kalau presiden mengambil langkah itu, dia dianggap turut serta, menggunakan Pasal 55 KUH Pidana. Itu yang sebenarnya konteksnya yang mau saya sampaikan," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta maaf atas polemik mengenai denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan, apa yang dia sampaikan sebelumnya hanya bertujuan sebagai perbandingan atau komparasi.

"Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf,” tegas dia di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman menegaskan pernyataan soal denda damai dalam kasus korupsi bukanlah usulan atau kebijakan resmi.

“Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare," kata dia.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai tadi, itu domainnya Jaksa Agung, bukan Presiden,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, Supratman mengingatkan, hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

“Keinginan kita memperbaiki republik ini dari praktik tindak pidana korupsi sudah ada sejak era reformasi," katanya.

"Tetapi sampai hari ini, kita belum bisa menyelesaikannya secara baik. Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa Kementerian Hukum saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatur ulang jadwal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sempat tertunda pada hari Senin (23/12) di Langkawi.

Prasetyo Hadi yang dijumpai usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, merencanakan penjadwalan pertemuan kedua kepala negara itu pada bulan Januari 2025.

"Ya ada kemungkinan Januari," katanya saat ditanya apakah pertemuan itu akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan itu sedang dicocokkan dengan tim protokol kepresidenan kedua negara dan diupayakan berlangsung secepatnya.

Saat ditanya terkait dengan beda alasan dari batalnya pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia di Langkawi, Prasetyo menyebut adanya agenda lain di dalam negeri seperti persiapan pergantian tahun hingga perayaan Natal 2024.

"Akhir tahun natalan dahulu, persiapan tahun baru, gitu," katanya.

Anwar melalui akun X-nya menjelaskan bahwa pertemuan itu batal karena Presiden Prabowo mengalami kendala kesehatan. Padahal, Anwar dan keluarga sudah tiba di Pulau Langkawi untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Saya dan keluarga sudah berada di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto, hari ini. Namun, tadi malam beliau meminta pertemuan tersebut ditunda beberapa hari karena demam," tulis Anwar di Instagram, Senin (23/12).

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden batal bertemu Anwar karena keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya kembali segera.

Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memimpin agenda rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana memberikan denda damai untuk koruptor dihentikan.

Hal tersebut dikatakan Supratman saat meluruskan pernyataannya soal pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa diberikan melalui denda damai.

Denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung.

Setelah pernyataannya menjadi sorotan publik, Supratman menyampaikan, denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi.

Ia meminta publik supaya tidak menyalahartikan ucapannya tersebut.

“Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi, tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara,” kata Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Alasan wacana denda damai koruptor dihentikan

Supratman berdalih, ucapannya soal denda damai koruptor hanyalah pembanding dengan tindak pidana ekonomi karena keduanya sama-sama merugikan negara.

Ia menegaskan, kasus korupsi mempunyai mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain itu, Supratman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan pengampunan kepada koruptor dengan mekanisme denda damai.

Pemerintah hingga saat ini masih mencari cara yang ampuh untuk memberantas korupsi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” ujar Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Supratman menyebut, konsep denda damai bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Sebabnya, konsep tersebut sudah pernah dijalankan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Contoh lainnya dari denda damai adalah denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Kejagung sebut denda damai tidak berlaku untuk korupsi

Sebelum Andi meluruskan pernyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, sudah menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi.

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Bekasi Ariyes Budiman memastikan, proposal alokasi anggaran perayaan tahun baru Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Bekasi Selatan sudah ditarik usai viral di media sosial.

Ariyes mengatakan, perintah penarikan proposal langsung disampaikan oleh Ketua PAC PP Bekasi Selatan berinisial ED kepada panitia pelaksana kegiatan perayaan tahun baru.

"ED menuturkan bahwa sudah memerintahkan panitia untuk menarik kembali proposal yang telah diedarkan, sesuai dengan jumlah proposal yang telah di keluarkan oleh panitia acara," kata Ariyes dalam siaran persnya, Sabtu (28/12/2024).

Terlebih, pimpinan ormas PP telah mengeluarkan instruksi pelarangan penyebaran proposal yang tak jelas peruntukannya.

"MPN, MPW dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan proposal tahun baru, THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya," tegas Ariyes.

Dalam pemanggilan tersebut, kata Ariyes, ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksa ke para pelaku usaha.

Dari pemanggilan ini juga diketahui bahwa proposal tersebut juga diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan, namun hal ini tak masuk dalam perincian proposal.

Ariyes menambahkan, ED telah menyampaikan permintaan maaf dan siap menerima sanksi buntut viralnya proposal tersebut.

"ED meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.

Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram @presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.

Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.

"Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025," demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Unggahan tersebut menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, pembuatan atribut Rp 1 juta, dan pembelian umbul-umbul Rp 1,5 juta.

Selanjutnya, pembuatan binder Rp 500.000, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dokomentasi Rp 1,5 juta, serta dekorasi Rp 1 juta,

Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, pembelian 500 snack Rp 2,5 juta, keamanan Rp 1 juta, kebersihan Rp 1 juta, tarian anak-anak dan live dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.

Seorang warga RT/RW 02/06, Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan/Kabupaten Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Jumat (27/12) pagi, karena diduga terlibat terorisme. Rumah pria berinisial AR itu digeledah polisi.

"Penggerebekan sekitar jam 10 dan berlangsung cepat, dilanjut tim Inafis menggeledah dari jam 11 sampai 14.30 WIB," kata ketua RT 02 Yanyan Mulyana saat diwawancarai detikJabar, Sabtu (28/12/2024).

Yanyan berujar, saat penggeledahan, polisi berhasil membawa sebanyak 17 item barang bukti. Barang bukti yang dibawa polisi itu di antaranya petasan, dokumen hingga perlengkapan pakaian.

"Barang yang disita ada 17 item yang berkaitan keterlibatan AR sebagai pemilik rumah termasuk dokumen, berkas. Tapi kalau bahan peledak saya tidak melihat, hanya petasan biasa atau kembang api saya lihat ada beberapa biji mungkin 4 atau 5 biji. Kalau bahan peledak secara umum saya tidak melihat karena tim inafis saat penggeledahan saya ikut mendampingi dan RW, tapi emang saya hanya melihat kembang api gitu tapi entah bekas atau baru saya kurang tau persis kurang lebih 5 buah ada," jelas dia.

Di sisi lain, Yanyan meluruskan terkait penangkapan terduga teroris di lingkungannya. Terduga yang ditangkap di Ciasih itu merupakan terduga berinisial H. Sedangkan AR selaku pemilik rumah diduga sudah ditangkap terlebih dahulu di luar rumahnya.

"Kronologis penggerebekan dan penggeledahan di RT 2 RW 06, Kelurahan Majalengka Wetan, yang didapat itu bukan AR yang ditargetkan Densus 88 tapi penduduk luar yang sedang bertamu ke rumah AR yaitu terduga inisial H dan infonya (warga) dari Tasik," ujar Yanyan.

"Emang terjadi penggerebekan di rumahnya AR, tapi saat digerebek yang didapat hanya H, dan AR informasinya sudah duluan diamankan petugas," tambahnya.

Yanyan mengaku kaget saat penggerebekan rumah AR. Pasalnya dia tidak mengetahui jika polisi tengah menarget terduga teroris di lingkungannya.

"Setelah kejadian itu karena memang dari awal kami tidak menduga di RT 02 ada yang diduga terlibat jaringan teroris tapi setelah kejadian kami dari RT sudah wanti-wanti ke warga kalau ada tamu atau penduduk baru segera lapor ke yang berwajib terutama RT, RW agar tidak terjadi hal seperti ini. Insyaallah warga sudah kondusif, aman, dan kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa jadi tidak ada masalah lagi karena semuanya sudah diambil petugas," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana mengatakan, sedikitnya ada 4 warga Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polda Jabar. Mereka ditangkap di tempat berbeda.

"Saya mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, saya selaku Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka membenarkan bahwa telah adanya penangkapan 4 diduga teroris telah diamankan oleh Densus 88 Polda Jabar di wilayah Majalengka di tempat berbeda sejak pukul 05.50 WIB," kata Riyana.

Majalengka (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Majalengka, Jawa Barat, menyebutkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap empat warga di daerahnya yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana membenarkan bahwa ada empat warga asal daerahnya, yang diamankan oleh Densus 88 di beberapa lokasi berbeda pada Jumat (27/12).

“Kami mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto membenarkan Tim Densus 88 telah menangkap empat terduga teroris di wilayah Majalengka. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda,” katanya saat dikonfirmasi di Majalengka, Sabtu.

Riyana menjelaskan penangkapan ini masih berkaitan dengan jaringan teroris di Tasikmalaya, yang juga terungkap pada hari yang sama.

Selain itu, dia menyebutkan kalau Densus 88 turut melakukan penggeledahan di empat rumah milik para terduga teroris itu dengan pendampingan Polres Majalengka.

"Polres Majalengka mendampingi proses penangkapan yang dilakukan Densus 88. Ini rangkaian dari penangkapan di Tasikmalaya. Namun, informasi lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh Polda Jabar,” ujarnya.

Ia memastikan keempat terduga teroris itu merupakan warga Majalengka. Namun, pihaknya belum dapat memberikan informasi rinci terkait temuan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88.

Riyana mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik menyikapi penangkapan ini. Sebab, Polres Majalengka sudah berkomitmen untuk memperketat pengamanan wilayah, terutama menjelang malam pergantian Tahun Baru 2025.

“Polres Majalengka menjamin keamanan wilayah. Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kami siap menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.

Sementara itu Ketua RW06 Kelurahan Majalengka Wetan Sabur Subekti menuturkan salah satu terduga teroris yang ditangkap adalah pria berinisial AR, serta diketahui bekerja sebagai guru di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, AR ditangkap saat terduga teroris itu sedang berada di rumahnya di Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Majalengka, sekitar pukul 07.30 WIB, Jumat.

Ia menyampaikan AR selama ini dikenal sebagai warga yang tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. Kendati begitu, AR jarang terlihat di lingkungan sekitar karena lebih sering beraktivitas di Tasikmalaya.

“Dia tinggal sendiri karena sudah cerai dengan istrinya. Selama ini tidak ada yang aneh. Semua warga kaget karena ada penangkapan ini,” ujar dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dirwatkeshab) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dr. Adhayani Lubis mengapresiasi program perawatan kesehatan dan rehabilitasi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan Rutan Kelas I Medan dan saat ini sudah berjalan sesuai ketentuan,” kata dr Adhayani Lubis dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Sabtu (28/12).

Dia mengatakan, hal itu diketahui saat pihaknya bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Sianturi melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas I Medan pada Jumat (27/12).

Kunjungan ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi di Rutan Kelas I Medan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar bagi setiap warga binaan dan kami memastikan fasilitas seperti klinik memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kebersihan maupun kualitas pelayanan,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar petugas Rutan Kelas I Medan dalam menjalankan program rehabilitasi, terutama di tengah tantangan pemulihan dari kecanduan narkotika.

"Rehabilitasi adalah langkah kunci untuk memutus lingkaran penyalahgunaan narkoba, dan kami sangat mengapresiasi Rutan Kelas I Medan yang telah memiliki blok rehabilitasi," sebut dia.

Selain itu, pihaknya juga memantau dapur sehat hingga kamar warga binaan lansia (lanjut usia) di Rutan Kelas I Medan.

Menurut dia, peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan dapur sehat di Rutan I Medan telah sesuai standar dan dapur sehat harus menyajikan makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi warga binaan terpenuhi dengan baik.

"Kami meninjau langsung dapur sehat, klinik pratama, serta program rehabilitasi di Rutan Kelas Medan untuk memastikan warga binaan mendapatkan pelayanan yang berkualitas, terutama warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas dan pasien penyakit kronis," ujar dia.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Tahanan Ronny Hutapea mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dirwatkeshab Ditjenpas dan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumut ke Rutan Kelas I Medan.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut, ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan, baik di bidang kesehatan maupun rehabilitasi,” ujar Ronny Hutapea.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan aturan pengampunan melalui denda damai hanya ditujukan untuk tindak pidana ekonomi.

Hal tersebut itu sekaligus meluruskan soal pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa koruptor bisa diampuni melalui mekanisme denda damai.

"Pertama, itu yang saya maksudkan tadi. Ini kesalahan konteks ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan soal denda damai itu, itu ada aturannya. Ya ada aturannya [terkait tindak pidana ekonomi]," ujarnya di Jakarta, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dia menambahkan, aturan denda damai terkait tindak pidana ekonomi ini masih belum diimplementasikan hingga saat ini karena masih menunggu peraturan perundang-undangannya.

"Tetapi apakah sudah diimplementasikan? Sampai sekarang belum. Karena menunggu peraturan perundang-undangannya. Tetapi itu hanya terkait dengan tindak pidana ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa mekanisme denda damai sudah tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU No.11/2021 tentang Kejaksaan RI.

Pada intinya, aturan itu menyatakan bahwa Jaksa Agung (JA) mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, salah satu mekanismenya dengan denda damai.

Harli menjelaskan, denda damai ini merupakan cara penghentian perkara diluar pengadilan dengan pembayaran denda yang telah disetujui JA.

⁠"Denda damai adalah penghentian perkara diluar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung terhadap perkara tindak pidana ekonomi," ujar Harli.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menyoroti putusan 15 tahun penjara atas Crazy rich Surabaya, Budi Said. Menurutnya, putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi terkait jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu lumrah dan wajar saja, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan, meringankan bahkan menghapuskan hukuman," kata Fikar saat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Bahkan jika dibandingkan dengan putusan terhadap Harvey Moeis, putusan terhadap Budi Said sudah sangat baik. Mengingat dalam perkara Harvey Moeis, hakim hanya memutus 6,5 tahun penjara. Padahal kerugian negara yang diakibatkannya mencapai Rp 300 Triliun.

'Makanya fakta-fakta itu harus ditampilkan di persidangan, baik melalui keterangan ahli ataupun saksi atau alat bukti lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman pada hakim bahwa kerugian akibat tindak pidana pertambangan tidak hanya kerugian materil yang nampak, juga kerugian lingkungan dan kerugian sosial lainnya, sehingga sampai pada perhitungan 300T. Dan tentu saja jika pemahaman ini dipahami hakim maka akan berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan," jelasnya membandingkan putusan terhadap Budi Said dan Harvey Moeis.

Sementara dalam kasus Budi Said, Abdul Fikar menjelaskan bahwa hakim yang menyidangkan kasus Budi Said tersebut tentu sudah memiliki pertimbangan, sehingga putusan 15 tahun penjara atas Budi Said sudah pasti melalui pertimbangan yang matang.

Apalagi hal ini, jelas Fikar, menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasua korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang, seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," jelasnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), hakim memvonis Budi Said dengan 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam, yang merupakan BUMN, hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan ," kata hakim

Medan (ANTARA) - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengungkapkan bahwa pihaknya menduga kuat ada kekerasan saat proses penangkapan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap tahanan berinisial BS (42), yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan visum, terdapat pendarahan pada batang otak, pendarahan kepala, luka terbuka di pipi, rahang, lalu ada luka di bagian mata. Dari hasil visum tersebut menyimpulkan bahwa ada kekerasan benda tumpul,” ujar Gidion di Medan, Sabtu (28/12).

Pihaknya menegaskan, bahwa proses upaya penangkapan paksa terhadap BS yang dilakukan oleh petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan diduga berlangsung keras.

Dalam penangkapan tersebut, BS dilaporkan sempat jatuh dari sepeda motor saat berboncengan dengan rekannya saat disergap oleh anggota polisi, dan diduga menyebabkan pendarahan akibat benturan.

“Kami juga menduga adanya kekerasan saat di perjalanan, tapi ini harus kita pastikan dengan kekerasan yang terjadi,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah masuk ruang tahanan sementara, almarhum BS muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit.

“Namun, pada Kamis (26/12) sekitar pukul 10.30 WIB, BS meninggal dunia di rumah sakit,” ucap dia.

Gidion mengungkapkan bahwa peristiwa bermula pada Senin (23/12), ketika itu almarhum BS dan rekannya sedang berkumpul di sebuah warung berlokasi dekat dengan rumah seorang anggota polisi berinisial Ipda ID.

“Pada malam itu, mereka mulai minum-minum, dan pada Selasa (24/12) malam masih berlanjut. Kemudian, pada Rabu (25/12) malam, terjadi persoalan yang lebih serius, yang mengakibatkan anggota kami, Ipda ID melaporkan kejadian tersebut ke tim WRC yang sedang bersiaga,” kata Gidion.

Dikarenakan Hari Natal, lanjut dia, mayoritas anggota kepolisian Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas patroli luar. Namun, ada tim khusus yang selalu berjaga dan ditugaskan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, seperti kejahatan jalanan atau tindak kriminalitas lainnya.

“Tim ini sedang berada di Binjai, dan setelah menerima laporan, mereka langsung dipanggil cepat ke lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota kami, termasuk BS dan rekannya, diduga terlibat dalam insiden tersebut,” jelasnya.

Gidion menambahkan, proses penangkapan terhadap BS berawal dari serangkaian kejadian yang melibatkan anggota kepolisian dan almarhum BS.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa saat ini pihak kepolisian masih mendalami apakah ada masalah pribadi antara anggota yang terlibat dengan almarhum BS.

“Untuk klarifikasi lebih lanjut, kami masih mendalami apakah ada masalah pribadi antara anggota dan almarhum BS. Semua ini harus kami pastikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, untuk dua rekan almarhum BS, yakni G dan D yang sebelumnya dibawa ke Polrestabes Medan dan ditahan di ruang tahanan sementara telah dipulangkan ke pihak keluarga.

“Kedua teman almarhum BS, yang sebelumnya ditangkap sudah kita pulangkan ke keluarganya,” ujar dia.

Pihaknya mengatakan, keduanya dipulangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan saat ini berstatus sebagai saksi.

“Keduanya sudah kita lakukan pemeriksaan, untuk meyakinkan kondisinya baik-baik saja, kita juga telah membawa keduanya ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan,” ujar Gidion Arif Setyawan.