Ketua DPP PDIP sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menanggapi terjeratnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. Ia berharap semua pihak meletakkan kasus ini secara proporsional.

"Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya terhadap kawan kawan pers, saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak kita framing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini. Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," sambungnya.

Said mengatakan semua pihak tidak perlu perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum PDIP. Selanjutnya, dirinya sebagai DPP PDIP menuturkan kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketum PDIP.

"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," tuturnya.

Menurutnya kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa diotak atik, ada ketidakpastian hukum ,tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

"Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," ujar Said.

"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," lanjutnya.

Di lain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

Ekonomi China sedang melambat, padahal China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat.

"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," ungkap Said.

Said mengajak semua pihak mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan ke depan, agar bisa membuahkan harapan dan menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.

"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya.

Simak Video Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana memberikan denda damai untuk koruptor dihentikan.

Hal tersebut dikatakan Supratman saat meluruskan pernyataannya soal pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa diberikan melalui denda damai.

Denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung.

Setelah pernyataannya menjadi sorotan publik, Supratman menyampaikan, denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi.

Ia meminta publik supaya tidak menyalahartikan ucapannya tersebut.

“Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi, tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara,” kata Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Alasan wacana denda damai koruptor dihentikan

Supratman berdalih, ucapannya soal denda damai koruptor hanyalah pembanding dengan tindak pidana ekonomi karena keduanya sama-sama merugikan negara.

Ia menegaskan, kasus korupsi mempunyai mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain itu, Supratman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan pengampunan kepada koruptor dengan mekanisme denda damai.

Pemerintah hingga saat ini masih mencari cara yang ampuh untuk memberantas korupsi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” ujar Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Supratman menyebut, konsep denda damai bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Sebabnya, konsep tersebut sudah pernah dijalankan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Contoh lainnya dari denda damai adalah denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Kejagung sebut denda damai tidak berlaku untuk korupsi

Sebelum Andi meluruskan pernyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, sudah menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi.

Denda damai hanya berlaku untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti kepabean dan bea cukai.

Ia menjelaskan, denda damai diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Pasal tersebut mengatur, Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani tindak pidana yang membuat perekonomian negara merugi.

Jaksa Agung juga dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf k kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” jelas Harli dikutip dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk pengembangan usaha pertanian dan perikanan guna mendukung program ketahanan pangan.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup Ronaldo Devinci Talesa saat dihubungi di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan lapas tersebut saat ini berisikan lebih dari 650 orang yang terdiri atas narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong maupun dari daerah lainnya, serta tahanan titipan kepolisian maupun kejaksaan dari tiga wilayah.

"Usaha pertanian dan perikanan yang dikembangkan oleh Lapas Kelas IIA Curup ini sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Dia menjelaskan pengembangan usaha pertanian dan perikanan yang dilakukan pihaknya itu selaras dengan upaya Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan yang menginstruksikan seluruh lapas dan rutan memanfaatkan lahan yang ada untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Pemanfaatan lahan pekarangan Lapas Kelas IIA Curup untuk usaha pertanian dan perikanan ini, kata dia, meliputi budidaya tanaman pepaya california dan budidaya tanaman labu siam.

Kemudian untuk rumah dinas yang tidak terpakai dijadikan lokasi budidaya jamur tiram, budidaya maggot dan pemeliharaan ikan lele.

Menurut dia, usaha pertanian dan perikanan yang dilaksanakan WBP Lapas Kelas IIA Curup ini sejauh ini sudah menghasilkan. Hasil panen untuk ikan lele dan jamur tiram dijual ke pedagang di Pasar Atas Curup.

Sedangkan untuk buah pepaya dijual kepada pengepul buah yang datang ke lapas setempat, serta maggot untuk pakan ternak dijual kepada peternak ayam, burung dan ikan.

Program pertanian yang dilaksanakan pihaknya itu, tambah dia, sebagai inovasi dalam pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada pembinaan mental dan perilaku tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan warga binaan pemasyarakatan.

Terdakwa kasus pemalsuan surat, Dodi Rustandi Muller, meninggal dunia saat berada di Rutan Kebonwaru Bandung. Ia wafat pada Selasa (24/12/2024) setelah mengalami serangan jantung.

Jasad Dodi kini sudah dimakamkan di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung pada Rabu (25/12/2024). Sedangkan saudaranya, Her Hermawan Muller diketahui masih ditahan di Rutan Kebonwaru.

"Betul. Kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia saat menjalani tahanan di Rutan Kebonwaru Bandung," kata Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya, Sabtu (28/12/2024).

Dodi dan Heri telah divonis Pengadilan Negeri (PN) Bandung selama 3 tahun 6 bulan dalam kasus pemalsuan surat sengketa tanah Dago Elos. Keduanya kemudian sempat melawan dengan mengajukan banding, tapi ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Meski demikian, keduanya diketahui masih mengajukan perlawanan melalui kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lantas setelah Dodi Rustandi Muller meninggal dunia, bagaimana dengan nasib status hukumnya saat ini?

"Kami akan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan untuk menentukan bagaimana status hukumnya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut, kami kabari lagi," singkatnya.

Sebelumnya, kabar meninggalnya Dodi Rustandi dibenarkan pengacaranya, Jogi Nainggolan. Saat dikonfirmasi wartawan, Jogi Nainggolan mengatakan, Dodi meninggal pada Selasa (24/12/2024) karena mengalami serangan jantung.

"Iya, betul. Jadi, ini klien kami yang sedang menjalani proses hukum. Mereka berada di Rutan Kebonwaru, salah satu dari mereka (Dodi Rustandi Muller) terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia," katanya, Sabtu (28/12/2024).

BANDUNG, iNews.id - Dodi Rustandi, salah satu terpidana kasus sengketa lahan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat meninggal dunia di Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru pada Selasa 24 Desember 2024. Dodi meninggal akibat mengalami serangan jantung.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum Dodi ketika dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Kronologi kejadian, sebelum meninggal, Dodi dijenguk istrinya. 

Setelah selesai, istrinya pulang, kata dia Dodi kembali ke ruang tahanan. Saat akan berwudu untuk salat,  Dodi tiba-tiba terkena serangan jantung.

"Iya, betul (Dodi Rustandi Muller meninggal dunia). Saat istrinya baru selesai menjenguk, dia terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung," ujar Jogi, Sabtu (28/12/2024).

Dia menuturkan, Dodi lalu dibawa ke klinik di dalam Rutan Kebonwaru dan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Santo Yusup. "Di sana, dia dinyatakan meninggal dunia. Almarhum dimakamkan di permakaman umum daerah Rancaekek," tuturnya.

Menurutnya, Dodi meninggal saat menjalani proses hukum di Rutan Kebonwaru. Dodi, lanjut dia kemungkinan mengidap penyakit jantung sejak sebelum terjerat kasus Dago Elos. 

"Jadi, ini (Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller) klien kami yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu dari mereka (Dodi Rustandi Muller) terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia. Mereka sudah berada di Rutan Kebonwaru hampir tujuh bulan bersama kakaknya," katanya.

Dia menyampaikan, jenazah Dodi telah dimakamkan di tempat permakaman umum (TPU) kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dia memastikan meninggalnya Dodi tidak menggangu proses hukum kasasi yang sedang ditempuh. "Saat ini, kasusnya masih dalam proses kasasi," ucapnya.

Diketahui, Dodi Rustandi Muller merupakan salah satu dari dua terpidana dalam kasus sengketa lahan Dago Elos. Dodi dan kakaknya, Heri Hermawan Muller disinyalir melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan Dago Elos.

Kasus ini sudah berjalan sekitar delapan tahun hingga berakhir di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Heri dan Dodi Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di PN Bandung pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Hakim menyatakan Muller bersaudara itu memakai akta kelahiran berisikan keterangan palsu.

Dalam putusan itu, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa satu Heri Hermawan dan terdakwa dua Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syarip.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dodi Rustandi, salah satu terpidana kasus sengketa lahan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, meninggal dunia di Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru pada Selasa 24 Desember 2024. Dodi meninggal akibat mengalami serangan jantung.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum almarhum,  membenarkan kabar tersebut. Kronologi kejadian, sebelum meninggal, Dodi dijenguk istrinya. Setelah selesai, istrinya pulang. 

Dodi pun kembali ke sel tahanan. Kemudian almarhum hendak melaksanakan ibadah salat. Ketika sedang berwudu, almarhum Dodi tiba-tiba terkena serangan jantung.

""Iya, betul (Dodi Rustandi Muller meninggal dunia). Saat istrinya baru selesai menjenguk, dia terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung," kata Jogi saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Kemudian Dodi dibawa ke klinik di dalam Rutan Kebonwaru. Setelah itu, Dodi dirujuk ke Rumah Sakit Santo Yusup. "Di sana, dia dinyatakan meninggal dunia. Almarhum dimakamkan di pemakaman umum daerah Rancaekek," tutur Jogi.

Jogi menuturkan, Dodi meninggal saat sedang menjalani proses hukum di Rutan Kebonwaru. Almarhum Dodi kemungkinan mengidap penyakit jantung sejak sebelum terjerat kasus Dago Elos. 

""Jadi, ini (Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller) klien kami yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu dari mereka (Dodi Rustandi Muller) terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia. Mereka sudah berada di Rutan Kebonwaru hampir tujuh bulan bersama kakaknya," tutur Jogi.

Jenazah Dodi, tutur Jogi telah dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dia memastikan meninggalnya Dodi tidak menggangu proses hukum kasasi yang sedang ditempuh. "Saat ini, kasusnya masih dalam proses kasasi," ucapnya.

Diketahui, Dodi Rustandi Muller merupakan salah satu dari dua terpidana dalam kasus sengketa lahan Dago Elos. Dodi dan kakaknya, Heri Hermawan Muller disinyalir melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan Dago Elos.

Kasus ini sudah berjalan sekitar delapan tahun hingga berakhir di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Heri dan Dodi Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di PN Bandung pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Hakim menyatakan Muller bersaudara itu memakai akta kelahiran berisikan keterangan palsu.

Dalam putusan itu, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa satu Heri Hermawan dan terdakwa dua Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Syarip.

Editor : Ude D Gunadi

China membangun pusat-pusat penahanan atau rumah tahanan baru di seluruh negeri seiring dengan meluasnya pemberantasan korupsi di negara itu

Negeri Tirai Bambu ini membangun lebih dari 200 fasilitas penahanan baru di seluruh negeri menyusul kampanye antikorupsi Xi Jinping yang kian meluas.

Melansir CNN, rumah tahanan itu digunakan untuk menginterogasi para tersangka yang terjerat kampanye antikorupsi Xi Jinping.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi melakukan kampanye besar-besaran melawan korupsi dan ketidaksetiaan. Dia menyingkirkan pejabat korup serta pesaing politiknya dengan cepat dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Memasuki masa jabatan ketiganya, pemimpin tertinggi China tersebut terus melakukan kampanye tanpa henti dan dan terlembaga dari kekuasaannya yang terbuka.

Belakangan, beberapa alat paling menakutkan yang telah Xi gunakan untuk menjaga agar para pejabatnya tetap patuh kini sedang digunakan. Cara itu dilakukan kepada pengusaha swasta hingga administrator sekolah dan rumah sakit, terlepas mereka adalah anggota partai atau bukan.

Xi menamakan rumah tahanan baru itu "liuzhi," atau "penahanan dalam tahanan". Fasilitas rumah tahanan itu dilengkapi permukaan berlapis dan penjaga yang berjaga sepanjang waktu di setiap sel.

Di dalamnya, para tahanan dipenjara hingga enam bulan tanpa pernah bertemu pengacara atau anggota keluarga.

Ini merupakan perluasan dari sistem yang telah lama digunakan oleh partai untuk melakukan kontrol dan menanamkan rasa takut di antara para anggotanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi Ariyes Budiman memastikan pimpinan PP telah mengeluarkan instruksi larangan menyebarkan proposal permintaan anggaran yang tak jelas peruntukannya.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan beredarnya surat proposal kebutuhan anggaran kegiatan perayaan malam tahun baru untuk Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Bekasi Selatan yang viral di media sosial.

"MPN (Majelis Pimpinan Nasional), MPW (Majelis Pimpinan Wilayah), dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan proposal tahun baru, THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya," jelas Ariyes dalam siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Ariyes berujar, pihaknya telah menjatuhkan sanksi bagi Ketua PAC PP Bekasi Selatan berinisial ED.

Sanksi itu diberikan buntut viralnya surat proposal kebutuhan anggaran PAC PP Bekasi Selatan untuk kegiatan perayaan malam tahun baru.

"(MPC PP Kota Bekasi) telah memanggil yang bersangkutan ED dan telah diberikan sanksi administrasi," kata Ariyes.

Saat dipanggil, ED menyampaikan permintaan maaf dan siap menerima sanksi yang diberikan.

"ED meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi," ujar Ariyes.

Saat memberikan klarifikasi kepada MPC PP Kota Bekasi, ED disebut telah memerintahkan panitia pelaksana kegiatan untuk menarik surat proposal anggaran tahun baru.

ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan ke para pelaku usaha.

Saat dipanggil, ED menyebut proposal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan.

"Namun tidak dirinci dalam proposal tersebut. Dirinya (ED) telah membuat vidio klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa di rugikan," tutur Ariyes.

Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.

Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram @presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.

Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.

"Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025," demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Unggahan tersebut menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, pembuatan atribut Rp 1 juta, dan pembelian umbul-umbul Rp 1,5 juta.

Selanjutnya, pembuatan binder Rp 500.000, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dokumentasi Rp 1,5 juta, serta dekorasi Rp 1 juta,

Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, pembelian 500 snack Rp 2,5 juta, keamanan Rp 1 juta, kebersihan Rp 1 juta, tarian anak-anak dan live dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.

Itu 'kan semangatnya untuk penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial.

"Itu 'kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya 'kan kita inginnya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gituloh, berdampak gitu," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu malam.

Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari pembatasan ini tidak otomatis pada satu sektor tertentu seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

"Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Akan tetapi, tidak otomatis penghematan di sini, langsung pindah ke sana, tidak begitu juga," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani di Jakarta, 23 Desember 2024.

Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN.

Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar puluhan video yang siap diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan korupsi para petinggi negara.

Pras meragukan ada sejumlah video yang menunjukkan dugaan praktik korupsi para petinggi negara. Jika memang ada, dia meminta agar video itu dikeluarkan saja. Lagipula, menurut Pras, semuanya tetap harus berdasarkan pada hukum.

"Emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," kata Pras usai menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/12) malam.

Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli sebelumnya mengatakan Hasto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Guntur yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram, Kamis (26/12) malam.

Menurut dia, puluhan video tersebut disiapkan sebagai perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka KPK.

"Kenapa baru sekarang? Sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," katanya.

Meski begitu, dia mengaku belum dapat memastikan apakah video itu akan dirilis. Menurut Guntur, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Hasto.

Segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara.

Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

"Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. 'Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo menanggapi pernyataan Hasto.

Prasetyo menambahkan bahwa Pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12).

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sempat tertunda belum dijadwalkan lagi. Prasetyo mengatakan saat ini keduanya masih mencocokan jadwal bersama.

"Belum tahu, lagi cari waktu, lagi mencocokan waktu," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Meski begitu, Prasetyo mengatakan pertemuan itu direncakan akan digelar secepatnya. Dia pun menuturkan ada kemungkinan pertemuan itu digelar Januari 2025.

"Sedang dicocokan. Secepatnya lah (bertemu). Ada kemungkinan Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunda pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia. Teddy menepis Prabowo mengalami demam.

"Oh ya nggak dong," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Teddy mengatakan setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri. Rapat itu membahas situasi terkini terutama soal Natal dan Tahun Baru.

"Tadi saja tiba mendarat langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga kok ya videoin," ujar Teddy.

Teddy menjelaskan Prabowo dalam kondisi baik. Prabowo menunda kunjungan ke Malaysia karena ada keperluan mendesak di Jakarta yang mengharuskan kembali segera.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," ujarnya.