Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara.

Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

"Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. 'Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo menanggapi pernyataan Hasto.

Prasetyo menambahkan bahwa Pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12).

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara.

Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

"Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. 'Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo menanggapi pernyataan Hasto.

Prasetyo menambahkan bahwa Pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12).

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatur ulang jadwal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sempat tertunda pada hari Senin (23/12) di Langkawi.

Prasetyo Hadi yang dijumpai usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, merencanakan penjadwalan pertemuan kedua kepala negara itu pada bulan Januari 2025.

"Ya ada kemungkinan Januari," katanya saat ditanya apakah pertemuan itu akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan itu sedang dicocokkan dengan tim protokol kepresidenan kedua negara dan diupayakan berlangsung secepatnya.

Saat ditanya terkait dengan beda alasan dari batalnya pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia di Langkawi, Prasetyo menyebut adanya agenda lain di dalam negeri seperti persiapan pergantian tahun hingga perayaan Natal 2024.

"Akhir tahun natalan dahulu, persiapan tahun baru, gitu," katanya.

Anwar melalui akun X-nya menjelaskan bahwa pertemuan itu batal karena Presiden Prabowo mengalami kendala kesehatan. Padahal, Anwar dan keluarga sudah tiba di Pulau Langkawi untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Saya dan keluarga sudah berada di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto, hari ini. Namun, tadi malam beliau meminta pertemuan tersebut ditunda beberapa hari karena demam," tulis Anwar di Instagram, Senin (23/12).

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden batal bertemu Anwar karena keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya kembali segera.

Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memimpin agenda rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatur ulang jadwal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sempat tertunda pada hari Senin (23/12) di Langkawi.

Prasetyo Hadi yang dijumpai usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, merencanakan penjadwalan pertemuan kedua kepala negara itu pada bulan Januari 2025.

"Ya ada kemungkinan Januari," katanya saat ditanya apakah pertemuan itu akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan itu sedang dicocokkan dengan tim protokol kepresidenan kedua negara dan diupayakan berlangsung secepatnya.

Saat ditanya terkait dengan beda alasan dari batalnya pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia di Langkawi, Prasetyo menyebut adanya agenda lain di dalam negeri seperti persiapan pergantian tahun hingga perayaan Natal 2024.

"Akhir tahun natalan dahulu, persiapan tahun baru, gitu," katanya.

Anwar melalui akun X-nya menjelaskan bahwa pertemuan itu batal karena Presiden Prabowo mengalami kendala kesehatan. Padahal, Anwar dan keluarga sudah tiba di Pulau Langkawi untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Saya dan keluarga sudah berada di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto, hari ini. Namun, tadi malam beliau meminta pertemuan tersebut ditunda beberapa hari karena demam," tulis Anwar di Instagram, Senin (23/12).

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden batal bertemu Anwar karena keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya kembali segera.

Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memimpin agenda rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatur ulang jadwal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sempat tertunda pada hari Senin (23/12) di Langkawi.

Prasetyo Hadi yang dijumpai usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, merencanakan penjadwalan pertemuan kedua kepala negara itu pada bulan Januari 2025.

"Ya ada kemungkinan Januari," katanya saat ditanya apakah pertemuan itu akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan itu sedang dicocokkan dengan tim protokol kepresidenan kedua negara dan diupayakan berlangsung secepatnya.

Saat ditanya terkait dengan beda alasan dari batalnya pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia di Langkawi, Prasetyo menyebut adanya agenda lain di dalam negeri seperti persiapan pergantian tahun hingga perayaan Natal 2024.

"Akhir tahun natalan dahulu, persiapan tahun baru, gitu," katanya.

Anwar melalui akun X-nya menjelaskan bahwa pertemuan itu batal karena Presiden Prabowo mengalami kendala kesehatan. Padahal, Anwar dan keluarga sudah tiba di Pulau Langkawi untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Saya dan keluarga sudah berada di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto, hari ini. Namun, tadi malam beliau meminta pertemuan tersebut ditunda beberapa hari karena demam," tulis Anwar di Instagram, Senin (23/12).

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden batal bertemu Anwar karena keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya kembali segera.

Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memimpin agenda rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatur ulang jadwal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sempat tertunda pada hari Senin (23/12) di Langkawi.

Prasetyo Hadi yang dijumpai usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, merencanakan penjadwalan pertemuan kedua kepala negara itu pada bulan Januari 2025.

"Ya ada kemungkinan Januari," katanya saat ditanya apakah pertemuan itu akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan itu sedang dicocokkan dengan tim protokol kepresidenan kedua negara dan diupayakan berlangsung secepatnya.

Saat ditanya terkait dengan beda alasan dari batalnya pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia di Langkawi, Prasetyo menyebut adanya agenda lain di dalam negeri seperti persiapan pergantian tahun hingga perayaan Natal 2024.

"Akhir tahun natalan dahulu, persiapan tahun baru, gitu," katanya.

Anwar melalui akun X-nya menjelaskan bahwa pertemuan itu batal karena Presiden Prabowo mengalami kendala kesehatan. Padahal, Anwar dan keluarga sudah tiba di Pulau Langkawi untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Saya dan keluarga sudah berada di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto, hari ini. Namun, tadi malam beliau meminta pertemuan tersebut ditunda beberapa hari karena demam," tulis Anwar di Instagram, Senin (23/12).

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden batal bertemu Anwar karena keperluan penting di Jakarta yang mengharuskannya kembali segera.

Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo langsung memimpin agenda rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial.

"Itu 'kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya 'kan kita inginnya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gituloh, berdampak gitu," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu malam.

Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari pembatasan ini tidak otomatis pada satu sektor tertentu seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

"Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Akan tetapi, tidak otomatis penghematan di sini, langsung pindah ke sana, tidak begitu juga," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani di Jakarta, 23 Desember 2024.

Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN.

Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Itu 'kan semangatnya untuk penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial.

"Itu 'kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya 'kan kita inginnya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gituloh, berdampak gitu," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu malam.

Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari pembatasan ini tidak otomatis pada satu sektor tertentu seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

"Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Akan tetapi, tidak otomatis penghematan di sini, langsung pindah ke sana, tidak begitu juga," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani di Jakarta, 23 Desember 2024.

Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN.

Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Labuan Bajo (ANTARA) - Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas II Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeportasi sebanyak lima warga negara asing (WNA) yang melanggar peraturan keimigrasian di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024.

"Kami terus memantau pergerakan warga negara asing di wilayah kami dengan sangat hati-hati dan setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas II Labuan Bajo Jaya Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Labuan Bajo, Sabtu.

Ia menambahkan kelima WNA yang telah dideportasi itu berdasarkan kewarganegaraan berasal sebanyak dua orang dari Malaysia, satu orang dari Mesir, dan dua orang dari Pakistan.

Jaya Mahendra mengatakan langkah tegas deportasi itu diambil sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional.

Proses deportasi, lanjut dia, dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam.

"Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tegasnya.

Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal, seperti bekerja tanpa izin yang sah atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka.

Jaya Mahendra juga menegaskan tindakan deportasi itu merupakan upaya untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di wilayah yang kini menjadi pusat pariwisata utama di Indonesia.

"Dengan semakin banyaknya turis dan pendatang dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya," katanya.

Sejumlah langkah tegas yang diambil oleh Kantor Imigrasi TPI Kelas II Labuan Bajo diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

Melalui penerapan aturan yang lebih ketat, lanjut dia, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara.

Pewarta: Gecio Viana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, angkat suara terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Said berharap agar apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto, begitu sapan akrabnya, tidak diframing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini.

“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” kata dia dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dia juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa dijaga.

Sementara itu, terkait kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap

Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik.

Said juga meminta agar tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDIP. Apalagi sepanjangan pengetahuannya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum.

“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ujar dia.

Dia mengingatkan, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum,tentu hal ini akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” tutur dia sembari menyebut market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik.

Said mengakui sejumlah pihak berkomunikasi dengan dirinya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan.

Di lain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

Ekonomi Tiongkok, kata dia, sedang melambat padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. “Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat,” ujar dia.

Dia menyebutkan, jika dalam negeri gaduh terus menerus, dirinya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional.

Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Said kembali mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.

BACA JUGA: Terungkap Agenda Penghancuran Sistematis Gaza Hingga tak Dapat Dihuni dan Peran Inggris

“Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” ujar dia.

Diketahui, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadikan Hasto sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly agar tidak berpergian ke luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menceritakan tentang keluarganya yang memiliki latar belakang agama beragam.

Namun, orangtuanya tidak pernah ribut mengenai masalah agama. Buktinya, kata Prabowo, mereka berhasil mendidik putranya hingga menjadi seorang Presiden RI periode 2024-2029.

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024) malam.

"Kalau orangtua saya bertengkar tidak pernah soal agama, bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil putranya menjadi presiden Republik Indonesia," kata Prabowo menyampaikan sambutan dalam acara tersebut, Sabtu.

Ibunya, Dora Marie Sigar, adalah seorang kristiani. Sementara ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, merupakan seorang muslim.

Ia beranggapan, keluarganya merupakan potret keluarga pancasila dan menganut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tetapi tetap bersatu.

Tak heran, kata Prabowo, perayaan natal menjadi juga menjadi momen berkumpul keluarganya.

"Tradisi dalam merayakan natal adalah bagi kita sekalian selalu kembali berkumpul dengan keluarga dengan orang-orang yang kita cintai. Saya mengerti hal ini, karena keluarga saya banyak yang kristiani," tutur Prabowo.

"Saya juga lahir dari ibu yang beragama kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti keluarga pancasila," ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan, merayakan Natal merupakan bagian dari kehidupan dan kepribadian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam.

Bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbeda, tetapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, untuk hidup rukun sebagai suatu keluarga besar, meraih cita-cita dan tujuan bersama.

"Yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini dan bekerja keras untuk menghadapi dunia yang akan datang," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya adalah contoh dari masyarakat yang berbhineka dan menjunjung nilai Pancasila.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa meskipun beragama Islam, tetapi dia memiliki keluarga yang juga menganut kepercayaan lain, yaitu sebagai umat kristiani.

Hal ini disampaikannya dalam Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Saya mengerti hal ini karena keluarga saya banyak yang kristiani. Saya juga lahir dari ibu yang beragama kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti keluarga Pancasila,” tuturnya dalam forum itu.

Kepala Negara pun sedikit bercerita bahwa apabila kedua orang tuanya pun bertengkar tidak pernah mengenai soal agama.

Bahkan, Prabowo mengatakan sebagai didikan dari keluarga yang menjunjung perbedaan. Kedua orang tuanya berhasil mendidiknya hingga saat ini menjadi Presiden Ke-8 RI.

“Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama, kalau bertengkar sih kadang-kadang, tetapi buktinya mereka berhasil [mendidik saya] kini putranya menjadi Presiden RI,” pungkas Prabowo.