Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.

Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.

"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya

(aik/isa)

Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh menggelar serah terima jabatan kepala dan pisah sambut pejabat kepala dari Edi Sigit Budiman kepada Edi Cahyono.

Prosesi serah terima jabatan dan pisah sambut pejabat kepala tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIA Banda Aceh di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

Kegiatan tersebut disaksikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yusrizal beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta para kepala unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan area Banda Aceh dan sekitarnya.

Plh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yusrizal menyampaikan apresiasi atas kinerja kepala lapas sebelumnya selama kurun waktu satu tahun lima bulan menjabat.

"Terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi, loyalitas dan integritas selama menjabat sebagai kepala di Lapas Kelas IIA Banda Aceh," kata Yusrizal menyebutkan.

Yusrizal mengharapkan kepada kepala lapas yang baru dapat meneruskan hal yang baik. Mari bahu membahu membangun Lapas Kelas IIA Banda Aceh menjadi lebih baik dari yang sudah baik," katanya.

Ia juga meminta pejabat kepala yang baru segera menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di Lapas Banda Aceh. Pekerjaan adalah amanah dan tanggung jawab besar. Jadi, bekerjalah dengan baik dan penuh integritas serta dapat merangkul seluruh jajaran.

Sementara itu, Edi Sigit Budiman, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada jajaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh atas dedikasi, loyalitas dan kebersamaan selama ini.

"Terima kasih telah bersama-sama dengan saya selama dalam kurun waktu satu tahun lima bulang. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran atas ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan. Harapan saya agar semua dapat meneruskan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini," kata Edi Sigit Budiman.

Kepala Lapas Banda Aceh Edi Cahyono mengajak seluruh jajaran bekerja sama dengan baik menjalankan program kerja agar menjadikan Lapas Kelas IIA tersebut menjadi lebih baik lagi.

"Ini merupakan tanggung jawab yang tidak mudah, untuk itu saya berharap agar seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh dapat bekerja bersama. Kami akan meneruskan apa yang sudah baik dan apa yang menjadi kekurangan, diperbaiki bersama," kata Edi Cahyono.

Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk tim gabungan guna meminimalisasi keberadaan turis bermasalah alias nakal di Pulau Dewata. Hal itu untuk menghadapi maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA) di Bali.

Tim ini akan melibatkan unsur Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang. Mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh terhadap aktivitas WNA, khususnya yang dinilai menyimpang dari aturan hukum maupun norma budaya Bali.

"Harus dibuat terintegrasi bersama, tidak bisa kami bergerak parsial. Ini menyangkut citra Bali dan kewibawaan negara," tegas Koster dalam pertemuan dengan Imigrasi Bali, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, titik awal pengawasan dimulai sejak WNA menginjakkan kaki di Bali melalui bandara. Karena itu pelayanan imigrasi harus tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga selektif.

"Kalau ada WNA yang bermasalah secara pidana, tidak ada toleransi, harus ditindak tegas," ujarnya.

Langkah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan masyarakat Bali atas ulah sejumlah turis yang bertindak semena-mena. Termasuk menyalahgunakan visa, melanggar lalu lintas, hingga melecehkan nilai-nilai adat setempat.

Sementara itu, Kakanwil Imigrasi Bali, Parlindungan, mendukung inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam menjaga kualitas dan marwah pariwisata Bali.

"Kami siap bersinergi penuh dengan Pemprov Bali. Apalagi jumlah WNA yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Ini tantangan bersama," beber Parlindungan.

Dengan dibentuknya tim gabungan ini, Pemprov Bali menegaskan bahwa pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kualitas. Turis yang ingin menikmati keindahan Bali, harus pula menghormati aturan dan budaya lokal. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang merusak citra pulau ini.

(nor/nor)

JAKARTA, KOMPAS.com - Melancong ke luar negeri tidak hanya dilakukan melalui pesawat, tetapi juga menggunakan kapal pesiar. Namun, perjalanan dengan kapal pesiar juga memerlukan paspor dan visa.

Berbeda dengan pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan yang dilakukan di tempat keberangkatan, pemeriksaan untuk penumpang kapal pesiar mewah dilakukan di dalam kapal itu sendiri.

Sistem ini dikenal dengan nama Immigration on Shipping (IoS).

Bagaimana Proses Pemeriksaan Imigrasi di Dalam Kapal Pesiar?

Immigration on Shipping (IoS) merupakan sistem pemeriksaan imigrasi yang berlangsung di dalam kapal pesiar selama perjalanan, baik saat menuju maupun meninggalkan Indonesia.

Proses pemeriksaan ini mirip dengan sistem di bandara atau pelabuhan internasional.

Dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, akan diperiksa oleh petugas imigrasi sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertamanya di Indonesia.

Dengan cara ini, penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan, sehingga mengurangi kemungkinan penumpukan penumpang.

Pemeriksaan juga mencakup verifikasi pelaporan (general declaration), crew list, dan manifest penumpang, yang dilakukan sebelum kapal pesiar lepas sandar dari pelabuhan luar negeri.

Apa yang Terjadi Sebelum Penumpang Turun dari Kapal?

Sebelum turun dari kapal pesiar, semua penumpang diminta untuk menunjukkan dokumen perjalanan luar negeri, termasuk paspor dan visa.

Salah satu kru kapal akan mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal, yang kemudian akan diperiksa oleh petugas imigrasi.

Dengan cara ini, dokumen perjalanan dan visa penumpang dikumpulkan secara kolektif di dalam kapal pesiar selama pelayaran berlangsung.

Setelah tiba di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia, penumpang dan kru kapal dapat langsung menuju tempat wisata yang telah dituju.

Tidak semua pegawai imigrasi dapat bertugas sebagai pemeriksa dokumen perjalanan di dalam kapal pesiar. "Peraturan yang ada menyebutkan bahwa pegawai yang bisa mengikuti IoS wajib berstatus sebagai pejabat imigrasi, kecuali dalam situasi di mana belum ada pejabat imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan," jelas Putu Maha Permanana Aditya, petugas imigrasi yang pernah bertugas di IoS.

Sebagai contoh, jika kapal pesiar berangkat dari Singapura menuju Batam, petugas yang bertugas untuk IoS berasal dari Kantor Imigrasi Batam.

Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah menjalani pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis, serta wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang.

Durasi penugasan petugas imigrasi IoS berkisar antara dua hingga empat hari, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran.

Berapa Banyak Penumpang yang Menggunakan Fasilitas IoS?

Jumlah penumpang kapal pesiar yang diperiksa oleh petugas imigrasi dapat mencapai hingga 3.000 orang dalam satu rute perjalanan.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, selama periode Oktober 2022 hingga April 2025, terdapat 215.453 penumpang kapal pesiar yang telah mendapatkan fasilitas IoS.

Penumpang tersebut berasal dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak berasal dari Australia (11.523 orang), Amerika Serikat (8.460 orang), dan Inggris (7.504 orang).

Rute kapal pesiar yang telah melaksanakan IoS beragam, termasuk dari Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Papua Nugini.

Puncak jumlah penumpang kapal pesiar biasanya terjadi pada musim libur akhir tahun, Idul Fitri, serta periode antara Oktober dan April.

Selama libur Natal dan Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 2.515 penumpang berlayar menggunakan kapal pesiar, sedangkan selama Idul Fitri 2025, terdapat 18.329 orang yang memanfaatkan fasilitas IoS.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat beberapa pelabuhan strategis di Indonesia yang menjadi destinasi favorit kapal pesiar, seperti Benoa (Bali), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Priok (DK Jakarta), Sabang (DI Aceh), dan Tanjung Emas (Jawa Tengah).

Di antara pelabuhan tersebut, Benoa tercatat sebagai pelabuhan dengan aktivitas paling ramai, dengan total 48 kapal pesiar yang bersandar selama periode Oktober 2022 hingga April 2025.

tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara bersama Kepolisian masih mencari tahanan bernama Januar Murdianto yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Selasa (6/5).

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan terdakwa Januar Murdianto disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dan Pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti di Pengadilan Jakarta Utara pada Selasa (6/5).

Ia mengatakan tahanan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira jam 13.00 WIB dan pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel gang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota polisi.

Lalu pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian tahanan atas nama Januar Murdianto dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia

Sewaktu tahanan menuju sel di lantai dasar terdapat celah di tangga sebelah sel dan tahanan Januar Murdianto dan Dio Adhy Setia masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan dan dilakukan pengejaran, tahanan Dio yang dikejar terjatuh dan kakinya keseleo yang membuat dirinya tidak dapat melarikan diri.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata dia.

Sedangkan tahanan Januar melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ia mengatakan sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat tahanan ini bersembunyi

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," kata dia.

Sebelumnya dua tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan kabur pada Selasa malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara dan satu lagi masih belum ditangkap.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata dia.

Ia mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone untuk mencari keberadaan pelaku.

Selain itu personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), guna meningkatkan pengawasan keimigrasian dan aktivitas warga negara asing secara terkoordinasi di daerah itu.

"Globalisasi dan modernisasi keberadaan warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia adalah suatu hal yang harus kita terima demi pembangunan yang berjalan di negara ini," kata Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Babel Amrulloh Shodiq saat membuka Rakor Timpora Kabupaten Bangka di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan keberadaan dan aktivitas orang asing yang masuk di Indonesia perlu mendapatkan perhatian seksama termasuk juga warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bangka yang menjadi korban TPPO atau TPPM di Kamboja.

"Ini bukan menjadi tugas satu instansi saja, tetapi seluruh instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya Masing-masing," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo menyampaikan kegiatan rapat Timpora ini merupakan amanat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara terkoordinir antar lintas instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing melalui Rapat Timpora, baik di tingkat pusat maupun di daerah dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia". Ucap Sutoyo

Ia menyatakan kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Namun, dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

"Kehadiran Timpora di Kabupaten Bangka sebagai wadah tempat tukar- menukar informasi," katanya.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Wahyu Purwanto mengatakan potensi kerawanan di Kabupaten Bangka di tengah perekonomian masyarakat menurun.

"Kondisi ekonomi pasca-kasus Timah membuat masyarakat kehilangan pencaharian, lowongan kerja yang susah didapat, sehingga rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan tenaga kerja asing diakibatkan adanya kecemburuan sosial dan ekonomi, sehingga banyak masyarakat Bangka Belitung yang menjadi korban TTPM/TTPO di Kamboja dan Thailand," katanya.

Ia menyatakan untuk mengatasi TTPM dan TTPO ini, Timpora perlu meningkatkan sinergitas dalam hal pengawasan orang asing untuk mengantisipasi adanya pelanggaran maupun tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Bangka.

"Kami harapkan bantuan dan partisipasi bapak/ibu sekalian untuk dapat turut serta melaporkan terkait keberadaan atau aktivitas orang asing dan Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah menyediakan sarana komunikasi melalui Whatsapp, Nomor Telpon Khusus Pelaporan WNA dan barcode APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) sebagai media pelaporan orang asing," katanya.

Public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan keahlian public speaking (berbicara di depan publik) bagi aparatur sipil negara (ASN) hukum penting untuk meningkatkan reformasi bidang hukum.

"Berangkat dari public speaking kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik, meningkatkan penguatan informasi Kemenkum, dan meningkatkan reformasi di bidang hukum," kata Gusti di sela-sela pembukaan Pelatihan Public Speaking Metode Klasikal Angkatan I bagi ASN Wilayah Kerja Badiklat Kepri di Kota Batam, Rabu.

Gusti menjelaskan bahwa pelatihan public speaking bagi ASN hukum sangat penting pada era saat ini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas dan tersampaikan dengan baik.

"Salah satu yang ingin didapatkan dari pelatihan ini adalah melahirkan ASN yang profesional, khusus public speaking," katanya.

Hal itu mengingat, lanjut dia, belum semua ASN hukum di daerah maupun tingkat pusat seperti pimpinan tinggi dan kepala divisi belum memiliki keahlian dasar dalam berbicara di depan publik.

Menurut dia, public speaking merupakan keterampilan yang tidak dapat dikualifikasikan dan lebih bersifat subjektif.

Kepala BPSDM Kemenkum mengutarakan bahwa public speaking berkaitan dengan kecerdasan berkomunikasi, hubungan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi sehingga ASN harus mampu beradaptasi dengan semua perubahan.

Tidak hanya itu, lanjut dia, mengamati situasi saat ini, tidak semua ASN memiliki kemampuan komunikasi. Hal ini terjadi karena masih banyak yang kurang percaya diri, dan tidak menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dari keberhasilan membangun hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, ataupun pemangku kepentingan lainnya.

"Peran komunikasi sangatlah berdampak pada kinerja seseorang dengan segala unsur yang ada di dalamnya," kata Gusti.

Apalagi, kata Gusti, pada era digital yang terus mengalami perkembangan pesat, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), kemampuan komunikasi yang efektif memiliki tantangan tersendiri.

Public speaking kini tidak hanya berbicara di hadapan audiens langsung, tetapi juga berbicara melalui platform digital seperti media sosial, conference video, dan forum daring.

"Di sisi lain, memunculkan fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, atau hoaks yang semakin masif," kata Gusti.

Hal itulah, kata dia, salah satu alasan kenapa public speaking sebagai keterampilan yang harus dimiliki setiap profesional, termasuk ASN Kemenkum, agar mampu menjadi garda depan dalam menyampaikan pesan dan membangun komunikasi yang positif.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dua tahanan yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kabur pada Selasa (6/5) sekitar pukul 19.00 WIB. Satu di antaranya berhasil ditangkap.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo mengatakan pihaknya langsung melakukan pencarian usai menerima informasi tersebut.

"Untuk yang kabur dua orang. Satu sudah tertangkap. (Ditangkap) masih di sekitar pengadilan," kata Tommy saat dikonfirmasi, Rabu (7/5).

Tommy mengatakan pihaknya dan jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih berupaya mencari keberadaan satu tahanan lainnya.

"Kami upaya juga dengan menerbangkan drone, masih dalam pencarian," ujarnya.

Dari hasil pendalaman sementara, kata Tommy, kedua tahanan itu diduga kabur dengan cara memanjat tembok dan langsung melarikan diri.

Kendati demikian, Tommy menyebut hal itu masih didalami lebih lanjut. Termasuk, soal sistem pengawasan di dalam tahanan.

"Untuk awal kejadian masih kami dalami. Ini masih dalam pencarian. (Diduga) mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara," tutur dia.

Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai...,

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menargetkan, seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum Koperasi Desa Merah Putih sebelum peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Dies Natalis ke-26 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu.

"Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Baru nanti Juni, kalau bisa, persoalan badan hukum di tingkat Menteri Hukum selesai, 12 Juli mudah-mudahan seluruh desa, termasuk kelurahan, itu badan hukumnya sudah ada," ujar Yandri.

Menurut dia, pendirian Koperasi Desa Merah Putih dimulai dari musyawarah desa khusus yang menghasilkan berita acara untuk kemudian disahkan melalui notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi sekarang tahapan musyawarah desa khusus untuk membuat koperasi badan hukumnya dulu. Setelah itu, baru kita bahas permodalan, gudang, jenis usaha, dan tenaga kerjanya," ujar dia.

Ia menegaskan, jenis usaha koperasi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pertanian, sembako, LPG 3 kg, pupuk, hingga klinik desa.

"Kalau desa itu misalkan pertanian, ya pertanian yang utama. Jangan kita memaksa. Kalau potensinya cabai, ya cabai. Jangan ikan," ujar dia.

Selain itu, ia mendorong pelibatan sarjana penggerak desa dalam operasional koperasi. Ia mencontohkan rekrutmen manajer koperasi dari kalangan sarjana asal desa yang saat ini menganggur di kota.

"Kita sudah minta minimal tiga orang di setiap koperasi. Kita utamakan SDM dari desa itu sendiri. Misalnya ada sarjana dari Desa Kertasana yang nganggur, kita ajak pulang jadi manajer koperasi," jelasnya.

Ia menambahkan, peran sarjana juga akan diperluas untuk program-program ekonomi desa seperti suplai bahan baku makan siang bergizi bagi masyarakat desa.

Selain itu Yandri juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji pemberlakuan honorarium batas bawah untuk anggota BPD secara nasional agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

"Apakah kita akan membuat batas bawah, misalkan se-Indonesia berapa itu honor BPD. Nanti akan kita bicarakan lintas kementerian. Ini saya kira aspirasi yang sangat bagus," ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku dijanjikan posisi komisioner Komnas HAM hingga komisaris jika bersedia mundur dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih Dapil Sumsel I untuk digantikan Harun Masiku . Janji itu ia terima dari Kader PDIP Saeful Bahri dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.

Hal itu diungkapkan Riezky Aprilia saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Awalnya, Riezky menyebutkan tawaran dari Saeful saat mereka bertemu di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Saeful menjanjikan Riezky menjadi anggota Komnas HAM.



"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu," jawab Riezky.

"Kalau Donny menyampaikan, 'kan nanti bisa jadi komisaris macem-macem', walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," sambung Riezky.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Hal itu dilakukan dengan memerintahkan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pemilu 2019 dan Kusnadi sebagai orang kepercayaannya untuk merendam handphone.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Jaksa menjelaskan, perbuatan Perintangan Hasto bermula pada 8 Januari 2020. Saat itu KPK sudah mengantongi informasi adanya penerimaan suap yang diterima Wahyu Setiawan dan Tio Agustiani Fridelina terkait memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.



Sore harinya, Hasto menerima informasi jika Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan komisioner KPU tertangkap oleh KPK. "Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh Petugas KPK," ujarnya.

Akibatnya, keberadaan Harun tidak diketahui lantaran ponselnya sudah direndam. KPK kemudian melacak lokasi keberadaan Harun melalui update lokasi Nasaruddin.

Keduanya pun terdeteksi di PTIK. Namun tim penyidik KPK gagal menemukan Harun di lokasi tersebut dan belum bisa menangkap Harun hingga saat ini.

Sementara itu, Hasto yang meminta Kusnadi merendam ponselnya terjadi ketika ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun pada 10 Juni 2024. Hasto yang menerima surat pemanggilan seminggu sebelum hari H kemudian memerintahkan Kusnadi untuk merendam ponselnya.

"Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut Kusnadi melaksanakannya," ujarnya.

Atas perbuatannya itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Selain itu, Hasto Kristiyanto didakwa turut menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan dalam mata uang dolar Singapura.

"Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi SGD 57.350 atau setara Rp600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahyu Setiawan," kata Jaksa di ruang sidang.

Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menggelar pelatihan membuat kue dan mencukur rambut bagi 40 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan penghapusan stigma negatif terhadap mantan narapidana.

“Stigma bahwa alumni lapas adalah orang-orang yang tidak bisa diperbaiki harus kita buktikan salah. Memang tidak mudah, tetapi di situlah letak berkahnya,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Farhan mengatakan warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi setelah bebas.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pemberdayaan. Mereka adalah warga Kota Bandung, hanya saja sedang berada dalam proses pembinaan,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan rencananya untuk kembali mengunjungi rutan pada hari terakhir pelatihan mencukur rambut sebagai bentuk dukungan konkret.

“Hari ke-10 saya akan datang ke sini untuk dicukur. Bukan formalitas, tapi sebagai bukti bahwa pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil,” ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti temuannya terkait kasus mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama ditujukan kepada Komnas HAM dalam rangka untuk menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada Pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di KemenHAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekpose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.



"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujarnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepasda kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

KemenHAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para pengadu menyampaikan laporan ke Polri," tuturnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," pungkasnya.