Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan untuk melakukan kajian atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Pemerintah, kata Andi, harus bersiap melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Saya sudah menugaskan kepada Direktorat Jenderal PP untuk mengkaji karena, walaupun inisiatif untuk membuat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilukada itu saat ini diinisiasi oleh DPR, namun pemerintah harus siap-siap juga," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

"Saya lagi minta Dirjen PP, baru kemarin saya perintahkan untuk segera kaji, kemudian itu kita akan bicarakan bersama dengan DPR," ujar Andi.

Menurut Andi, putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen tidak lantas membuat seluruh partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, Andi mengatakan putusan MK tersebut memberi ruang kepada DPR untuk revisi UU Pemilu dan Pilkada.

"Dalam putusan MK itu tidak serta-merta penghapusan presidensial threshold itu memungkinkan semua partai politik untuk bisa mencalonkan presiden," ujar Andi.

"Karena itu, MK memberi ruang kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, bersama dengan pemerintah, presiden maksud saya, untuk melakukan rekayasa konstitusional," tambahnya.

MK sebelumnya membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). MK mengabulkan permohonan yang pada intinya menghapus ambang batas pencalonan presiden.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK pun meminta pemerintah dan DPR RI melakukan rekayasa konstitusional dalam merevisi UU Pemilu. Tujuannya agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

Simak Video: Komisi II Akan Tindak Lanjuti Putusan MK soal Presidential Threshold

[Gambas:Video 20detik]

(isa/isa)

Meulaboh (ANTARA) - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Aceh tidak tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di daerah ini, termasuk kasus matinya gajah liar di Aceh Barat yang terjadi pada Rabu, 1 Januari lalu.

“Tidak ada sanksi hukum terhadap perusahaan ketika ditemukan gajah mati dalam areal izin perkebunan seperti yang terjadi di Aceh Barat,” kata Direktur ForBINA Aceh Muhammad Nur dalam keterangan yang diterima di Aceh Barat, Selasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKSDA Provinsi Aceh memastikan matinya seekor gajah betina di konsesi PT Sapta Pesona Jaya Abadi di kawasan Desa Baro Paya-Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat pada 1 Januari 2025, murni karena sakit dan kakinya terjatuh ke lumpur.

“Benar ada kematian gajah di Aceh Barat, satwa ini mati karena kakinya yang terluka jatuh ke dalam lumpur,” kata Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata yang dihubungi ANTARA melalui saluran telepon Whatsapp dari Aceh Barat, Sabtu (4/1).

Ia menjelaskan seekor gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina dan berusia sekitar 30 tahun.

Muhammad Nur menyebutkan sepanjang tahun 2024, tercatat 180 kasus konflik antara manusia dan satwa liar. Jumlah ini menurun 21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 218 kejadian.

Dalam periode lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat 896 konflik satwa-manusia di Aceh. Angka ini cukup memprihatinkan, terutama karena kebijakan pemerintah belum mendukung upaya konservasi secara maksimal.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, kasus kematian gajah juga pernah terjadi di Aceh Utara. Beda halnya jika satwa dilindungi tersebut mati di lahan perkebunan masyarakat, maka proses hukum dilakukan oleh pihak BKSDA.

Padahal, dalam Qanun Aceh No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, kata Muhammad Nur, cukup tegas disebutkan ada sanksi administrasi terhadap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan satwa liar, dapat diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin.

"Namun, sejauh ini BKSDA belum berani melakukan itu, hanya berani dengan rakyat kecil," Muhammad Nur.

Ia menjelaskan catatan buruk lainnya dalam hal penanganan konflik agraria dalam kawasan konservasi sebagaimana yang terjadi di suaka marga satwa rawa Singkil.

Menurutnya, penggunaan aparat keamanan dalam menertibkan perkebunan masyarakat bukanlah cara dan strategi yang tepat diberlakukan di Aceh. Mengingat Aceh memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan krisis lahan pertanian, dikhawatirkan akan lahir konflik baru antara warga dengan BKSDA.

“Masih banyak strategi lain yang dapat di pakai lebih humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil. Perilaku perusakan dan pemusnahan komoditas perkebunan masyarakat merupakan prilaku arogansi yang harus segera dihentikan oleh BKSDA,” katanya.

Muhammad Nur meminta Pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi kinerja BKSDA di Aceh.

Pihaknya juga meminta BKSDA menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh.

"Melindungi kekayaan spesies kunci juga bagian dari investasi besar Indonesia, maka ForBINA menilai kegagalan BKSDA ini harus menjadi perhatian khusus Kementerian untuk menyikapikonservasi BKSDA di Aceh," ucapnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya masih menunggu data puluhan ribu narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia pun berharap, data puluhan ribu narapidana itu bisa diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam waktu dekat.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," tutur Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Kementerian Hukum tak bisa menindaklanjuti usulan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto bila tak ada daftar narapidana yang didata oleh Kementerian Imipas. Ia pun menyebut, Menteri Imipas Agus Andrianto akan memberikan data napi yang mendapat amnesti dalam waktu dekat.



"Karena tentu Kementerian Hukum tidak bisa meneruskan apa-apa kalau tidak ada basis datanya dari Kementerian Imipas. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," tutur Supratman.

"Mungkin ya, proses asesmennya lebih ketat sehingga itu yang membuat sedikit lebih lama daripada yang kita perkirakan," imbuhnya.

Supratman pun menyampaikan, pihaknya tak mematok target agar data napi yang mendapat amnesti itu rampung. Menurutnya, langkah pendataan itu tergantung dari Kementerian Imipas.

"Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas. Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," terang Supratman.

Supratman pun menyatakan, pihaknya akan membuka napi penerima amnesti bila sudah ada data dari Kementerian Imipas. "Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Ia menyatakan, pemerintah akan mematuhi putusan tersebut.

"Prinsipnya kita hormati dan patuh terhadap putusan MK. Karena putusan MK itu kan final and binding. Jadi tidak ada upaya hukum berikut," ujar Supratman saat ditemui Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini pun telah menugaskan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra untuk mengkaji putusan tersebut. Langkah itu ditujukan Supratman sebagai bentuk persiapan pemerintah dalam mematuhi putusan tersebut.



"Walaupun inisiatif untuk membuat perubahan undang-undang tentang pemilu dan pilkada itu saat ini diinisiasi oleh DPR, namun demikian pemerintah harus siap-siap juga," katanya.

Lebih lanjut, Supratman menilai, putusan MK berpeluang untuk menimbulkan banyak calon presiden (capres) yang mendaftar. Ia pun mengatakan, MK telah memberi wewenang pada DPR dan Pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusi.

"Karena itu MK memberi ruang kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama dengan pemerintah, presiden maksud saya, untuk melakukan rekayasa konstitusional dengan mempedomani lima hal. Yang satu tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," kata Supratman.

Meski demikian, Supratman belum mengetahui pasti peluang semua partai politik bisa mengajukan paslon. Menurutnya, keputusan itu menunggu hasil pembahasan RUU Pemilu.

"Apakah nanti semua partai politik akan masing-masing boleh mencalonkan? Nah nanti akan dibahas di Revisi Undang-Undang tentang Pemilu, Partai Politik, maupun Pilkada," pungkasnya.

Nagan Raya (ANTARA) - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Aceh agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di daerah ini, termasuk kasus matinya gajah liar di Aceh Barat yang terjadi pada Rabu, 1 Januari 2025 lalu.

“Tidak ada sanksi hukum terhadap perusahaan ketika ditemukan gajah mati dalam areal izin perkebunan seperti yang terjadi di Aceh Barat,” kata Direktur For-BINA Aceh, Muhammad Nur dalam keterangan diterima di Aceh Barat, Selasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh memastikan matinya seekor gajah betina di konsesi PT Sapta Pesona Jaya Abadi di kawasan Desa Baro Paya-Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat pada 1 Januari 2025 lalu murni karena sakit dan kakinya terjatuh ke lumpur.

“Benar ada kematian gajah di Aceh Barat, satwa ini mati karena kakinya yang terluka jatuh ke dalam lumpur,” kata Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata yang dihubungi ANTARA melalui saluran telepon Whatsapp dari Aceh Barat, Sabtu (4/1).

Ia menjelaskan, seekor gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina dan berusia sekitar 30 tahun.

Muhammad Nur menyebutkan, sepanjang tahun 2024, tercatat 180 kasus konflik antara manusia dan satwa liar. Jumlah ini menurun 21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 218 kejadian.

Dalam periode lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat total 896 konflik satwa-manusia di Aceh. Angka ini cukup memprihatinkan, terutama karena kebijakan pemerintah belum mendukung upaya konservasi secara maksimal.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, kasus kematian gajah juga pernah terjadi di Aceh Utara. Beda halnya jika satwa dilindungi tersebut mati di lahan perkebunan masyarakat, maka proses hukum dilakukan oleh pihak BKSDA.

Padahal dalam Qanun Aceh No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, kata Muhammad Nur, cukup tegas disebutkan ada sanksi administrasi terhadap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan satwa liar, dapat diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan dilapangan, dan pencabutan izin.

Namun sejauh ini BKSDA belum berani melakukan itu, hanya berani dengan rakyat kecil, katanya.

Muhammad Nur juga menjelaskan, catatan buruk lainnya dalam hal penanganan konflik agraria dalam kawasan konservasi sebagaimana yang terjadi di suaka marga satwa rawa Singkil.

Menurutnya, penggunaan aparat keamanan dalam menertibkan perkebunan masyarakat bukanlah cara dan strategi yang tepat diberlakukan di Aceh. Mengingat Aceh memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan krisis lahan pertanian, dikhawatirkan akan lahir konflik baru antara warga dengan BKSDA.

“Masih banyak strategi lain yang dapat di pakai lebih humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil. Perilaku perusakan dan pemusnahan komoditas perkebunan masyarakat merupakan prilaku arogansi yang harus segera dihentikan oleh BKSDA,” katanya.

Muhammad Nur juga mendesak Pemerintah Aceh harus mendesak pemerintah pusat untuk dievaluasi kinerja BKSDA di Aceh.

Pihaknya juga meminta BKSDA harus menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh.

Melindungi kekayaan spesies kunci juga bagian dari investasi besar Indonesia, maka Forbina menilai kegagalan BKSDA ini harus menjadi perhatian khusus Kementerian untuk menggantikan kepala BKSDA di Aceh, demikian Muhammad Nur.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya telah menerima satu permohonan naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia dari PSSI . Ia pun mengaku, pihaknya tengah memproses usulan naturalisasi tersebut.

"Ada satu yang kita sudah proses ya," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Kendati demikian, Supratman tak menjelaskan identitas pesepak bola keturunan Indonesia yang diusulkan oleh PSSI tersebut. Ia menyebut, pesepak bola yang diusulkan naturalisasi kewarganegaraan oleh PSSI berasal dari Belanda.

Terlepas dari itu, Supratman mengaku, pihaknya belum menerima usulan permohonan naturalisasi lagi dari PSSI.

"Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami," terang Supratman.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan, proses naturalisasi Ole Romeny sudah mulai berlangsung. Bahkan, Erick mengungkapkan kalau PSSI juga sedang mendekati Jairo Riedewald yang diharapkan untuk bisa segera menjadi WNI untuk membela Timnas Indonesia.

"Ole Insyaallah surat-menyuratnya sudah lebih advanced. Kita juga sedang approach Jairo (Riedewald) untuk gabung tim nasional," kata Erick, Senin (6/1/2024).

JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.

Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.

Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.

"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Supratman memastikan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang satu, tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman Kementerian Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman sudah meminta Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) untuk mengkaji putusan MK tersebut untuk segera dibahas bersama DPR RI.

"Saya lagi minta Dirjen PP baru kemarin saya perintahkan untuk segera kaji, kemudian itu kita akan bicarakan bersama dengan DPR," ujarnya.

Supratman mengatakan, dalam revisi UU Pemilu tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan membahas soal seluruh parpol bisa mengusulkan capres dan cawapres.

Selain itu, ia berpendapat capres dan cawapres seharusnya pasangan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari Parlemen.

"Karena kalau tidak, maka tentu program-programnya baik itu menyangkut soal pembiayaan, karena kan APBN kita disetujui bersama-sama dengan DPR, termasuk regulasi dalam bentuk undang-undang. Karena itu, dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan," ucap dia.

Diberitakan, MK memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Kamis (2/1/2/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal.

Berikut ini adalah lima poin pedoman dari Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan presiden usai MK hapus presidential threshold:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.
4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menyebut, kasus kekerasan terhadap anak AS (5) di indekos, Gang Soter, Perum Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua yang dilaporkan ke Polresta Kota Jayapura pada Jumat (3/1/2024) memenuhi unsur penyiksaan.

Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, saat melakukan pemantauan terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, pada Senin (6/1/2024) malam.

"Kami sudah lakukan pemantauan terhadap kasus ini dan memang kasus yang menimpa anak AS ini memenuhi unsur penganiayaan," katanya.

Frits mengaku prihatin terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtua angkat korban berinisial NS (36) dan JY (36) tersebut.

Tak hanya memantau korban, kata Frits, Komnas HAM Papua bertemu dengan tersangka (NS) di Ruang Tahanan Mapolresta Kota Jayapura.

"Menurut pelaku, penyiksaan ini terjadi berulang-ulang kali dalam kurun waktu agak panjang," katanya.

Tersangka NS menceritakan mengenai penyiksaan yang dilakukannya terhadap korban.

Ia mengaku penyiksaan ini dilakukan dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras (miras) atau obat-obatan.

"Dengan pengakuan tersangka, maka kasus ini kami menilai sudah memenuhi unsur penyiksaan," ujarnya.

Tersangka NS mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

NS mengeklaim bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk kedisiplinan terhadap korban.

Bagi Komnas HAM Papua, menurut Frits, pengakuan yang disampaikan oleh tersangka tidak masuk akal.

"Contohnya sebenarnya masalah sepele seperti saat tersangka pulang kerja, anak kandungnya mengadu bahwa korban melemparnya. Hal itu langsung memicu tersangka untuk melakukan penganiayaan," katanya.

Oleh karena itu, bagi Frits, alasan seperti ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak kecil (balita).

"Peristiwa ini harus diproses hukum secara tuntas dan dipublikasikan, sehingga menjadi pelajaran untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap anak," ucapnya.

"Proses hukum adalah pilihan yang tepat," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Frits menyerahkan sekardus mainan kepada korban sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi trauma yang dialami.

“Kami berharap mainan ini bisa memberikan keceriaan dan sedikit meringankan beban mental korban,” ujarnya.

JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id - Theo Hesegem, seorang pembela HAM sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyampaikan seruan kepada pemerintah dan masyarakat Jayawijaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca-Pilkada 2024. Hal ini disampaikan menyusul aksi demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jayawijaya terkait gugatan calon nomor urut 4, Jhon Martin, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Theo menilai bahwa gugatan ke MK adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. “Sebagai warga negara, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan perkara ke MK. Namun, saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo lagi dan menunggu hasil keputusan dari MK,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi gesekan di masyarakat jika aksi demo terus berlangsung. Menurutnya, situasi yang memanas dapat memicu aksi tandingan atau provokasi yang justru merugikan masyarakat luas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Theo menyarankan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah aktif untuk menjaga stabilitas. Beberapa rekomendasi yang ia usulkan, di antaranya:

1. Menggelar pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM, dan pemuda.

2. Memberikan himbauan melalui dialog interaktif di RRI dengan melibatkan tokoh masyarakat.

3. Membentuk forum diskusi panel untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

“Penting bagi kita semua untuk membangun kesadaran politik yang baik, khususnya bagi masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Gugatan di MK biarlah berjalan sesuai proses hukum, tetapi situasi di daerah harus tetap aman dan terkendali,” tegas Theo.

Ia juga berharap pemerintah segera mengadakan pertemuan bersama semua pihak untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian situasi. “Kita tidak boleh diam setelah pemilihan. Jika ada potensi masalah, kita harus bertindak cepat untuk mengatasinya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Theo mengakhiri dengan mengingatkan bahwa upaya menjaga Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. “Mari kita ciptakan Papua Pegunungan yang damai dan harmonis. Jangan biarkan perbedaan pandangan politik merusak persatuan kita,” tutupnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (6/1) menjadi sorotan, mulai dari Bareskrim Polri sita Hotel Aruss Semarang terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) judi online (judol) hingga Kejagung periksa mantan Sekretaris Mendag terkait kasus impor gula.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Bareskrim Polri sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judol

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang, Jawa tengah, terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana awal perjudian online/daring (judol).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menemukan bahwa Hotel Aruss yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 116 Kota Semarang, Jawa Tengah itu dikelola oleh PT AJP dan dibangun dari hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan transaksi aliran rekening yang dilakukan para pemain hingga bandar judi online, diketahui bahwa PT AJP menerima dana yang ditransfer melalui rekening seseorang berinisial FH yang disetorkan dari lima rekening.

Baca selengkapnya di sini

2. Mantan Dirjen ESDM merasa jadi kambing hitam dalam kasus korupsi timah

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2015–2022 Bambang Gatot Ariyono merasa telah menjadi "kambing hitam" dalam kasus dugaan korupsi timah.

Penasihat hukum Bambang Gatot mengungkapkan kliennya tidak mungkin mengesampingkan sumpah jabatannya sebagai seorang Dirjen demi iming-iming uang atau fasilitas yang didakwakan diterima Bambang.

"Terdakwa hanya merupakan sasaran empuk pengadilan pertanggungjawaban perkara timah a quo," ujar penasihat hukum pada sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Komisi Kejaksaan terima 869 laporan pengaduan sepanjang 2024

Komisi Kejaksaan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 869 laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) dari seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap di Gedung Komisi Kejaksaan, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa provinsi terbanyak yang mengajukan laporan adalah Jakarta.

"Jakarta ini selalu yang terbanyak karena perkaranya juga ini paling banyak. Jakarta itu satu kejari saja 300—400 perkara, bahkan kewalahan juga bagi mereka untuk menanganinya," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini

4. Hasto minta pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP pada 10 Januari

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) mengajukan permohonan agar pemeriksaannya dilakukan setelah 10 Januari 2025.

"PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan," kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Kejagung periksa mantan Sekretaris Mendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Sekretaris Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa IDS (Ida Dewi Santi) selaku Sekretaris Menteri Perdagangan periode tahun 2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain IDS, penyidik juga memeriksa dua saksi lainnya, yaitu NAS selaku Project Manager PT Sucofindo periode tahun 2016 dan SS selaku pegawai Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu program yang banyak diminati calon mahasiswa. Meski begitu, calon mahasiswa harus berhati-hati agar bisa memilih Prodi Ilmu Hukum yang sesuai kualifikasi.

"Masyarakat harus hati-hati dan jeli memilih Prodi Ilmu Hukum yang ditawarkan oleh universitas dan sekolah tinggi hukum," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Megawati Barthos, melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan, kata Megawati, adalah status akreditasinya. Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab melakukan akreditasi perguruan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, seperti:

• Kurikulum
• Proses pembelajaran
• Tenaga pendidik
• Fasilitas belajar
• Proses penjaminan mutu
• Tata kelola institusi

Peringkat akreditasi perguruan tinggi dibagi menjadi tiga, yaitu Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Akreditasi Unggul adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi.

Akreditasi memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa dan orang tua, di antaranya:

• Menjamin bahwa pendidikan yang dijalani akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman
• Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mutu pendidikan, tingkat kompetensi tenaga pengajar, dan fasilitas yang tersedia

"Akreditasi yang diberikan BAN-PT adalah satu rujukan dan syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas," kata Megawati.

Dia melanjutkan, untuk dapat diterima di lapangan pekerjaan, penyesuaian bahkan untuk promosi jabatan sebaiknya memilih prodi atau universitas yang terakreditasi Unggul.

Megawati mengatakan Unbor bisa menjadi pilihan. Alasannya, Prodi Ilmu Hukum Unbor sudah terakreditasi Unggul untuk semua jenjang, baik untuk S1, S2, dan S3. "Bahkan secara universitas pun sudah terakreditasi Unggul," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)