Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap seorang Warga Negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buron lembaga penegak hukum federal US Marshals. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh tim penyidik Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (9/1) petang.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Perbuatannya melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251(a) dan 2251(e). Tindakan ini mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak.

Selain itu, ia juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A(a)(5)(B) dan 2252A(b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Tindakan-tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, Amerika Serikat.

"Penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan," kata Yuldi.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," sambungnya.

Yuldi menuturkan TJC masuk wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Dua pekan setelahnya, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075 yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

"Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyampaikan TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat sangat membantu proses ini," kata Godam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial TJC, pada Kamis (9/1/2025).

TJC merupakan buronan US Marshals yang dicari terkait kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dalam konferensi pers di Media Center Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta.

Yuldi mengatakan, penangkapan TJC terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku berhasil terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring.

"Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," ujar dia.

Data pelintasan menunjukkan bahwa TJC memasuki Indonesia pada 4 Desember 2024.

Pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut, sehingga statusnya menjadi tidak sah.

"Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan pra penyidikan," tuturnya.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menambahkan bahwa setelah diamankan, TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, sangat membantu proses ini,” kata Godam.

Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI berhasil menangkap dan mengamankan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, serta kepemilikan pornografi anak.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," kata Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Ia mengatakan tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A (a)(5)(B) dan 2252A (b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Yuldi menuturkan berbagai tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

Dirinya mengungkapkan TJC memasuki wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

“Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas RI Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa setelah diamankan, TJC dipindahkan ke ruang detensi Ditjen Imigrasi RI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi RI juga telah berkoordinasi dengan Kedubes AS untuk proses hukum selanjutnya. Dirinya berpendapat langkah tersebut merupakan bukti nyata komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional.

"Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedubes AS, sangat membantu proses ini,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Eks pelatih Chelsea, Graham Potter dikabarkan akan menjadi juru taktik baru West Ham United untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Julen Lopetegui.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Graham Potter sudah menandatangani kontrak dengan klub Liga Premier Inggris tersebut. Dia menyetujui kontrak berdurasi dua setengah tahun.

"Kontak ditandatangani dan jajaran staf pelatih sedang diputuskan, Graham Potter menggantikan Julen Lopetegui," tulis Romano di akun X-nya pada Kamis.

Berdasarkan Sky Sports, West Ham akan mengumumkan penunjukan Graham Potter pada Kamis pukul 09.00 pagi waktu Inggris.

West Ham memecat Julen Lopetegui pada Rabu (8/1) menyusul rentetan hasil buruk di Liga Premier Inggris musim ini.

"West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian West Ham dalam lamannya.

“Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi-ambisi klub, dan oleh sebab itu klub mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuannya."

Kekalahan 1-4 dari Manchester City yang terjadi pada Sabtu (4/1) adalah kekalahan kesembilan West Ham dari 20 pertandingan liga musim ini. Hasil itu juga membuat West Ham terpuruk pada posisi ke-14, atau hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

Potter sendiri akan kembali melatih klub setelah 'menganggur' sejak dipecat Chelsea pada April 2023.

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pertanian perkotaan (urban farming) untuk mewujudkan ketahanan pangan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih.

"Hari ini, Lapas Salemba memberikan sebuah inspirasi bahwa ketahanan pangan juga bisa dilakukan di lingkungan Lapas Salemba. Tadi bisa panen sayuran yang dibudidaya dengan hidroponik," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Arifin di Lapas Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, menyebutkan, inisiasi ini dilakukan pihak Lapas Salemba dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menggiatkan pertanian perkotaan.

Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perkantoran dan masyarakat di Jakarta Pusat (Jakpus).

"Medianya cukup pipa paralon dan sirkulasi air, mudah dan hasilnya dapat meningkatkan kadar gizi dalam tubuh. Selain itu juga mendukung program pemerintah pusat terkait swasembada pangan," ujar Arifin.

Arifin juga menginstruksikan kantor camat dan lurah yang berada di tiap wilayah Jakarta Pusat untuk dapat menghadirkan "urban farming".

Dengan "urban farming" yang memiliki manfaat sangat besar ini membuat masyarakat tidak bergantung pada pasar karena punya kebun sendiri.

"Saya mendorong untuk kantor-kantor pemerintah, ada kantor camat, lurah maupun suku dinas akan kita upayakan untuk menghadirkan 'urban farming'," katanya.

Bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga perlu mengadopsinyai. Di gang-gang kecil bagus juga menerapkan model "urban farming" hidroponik ini.

Arifin mengapresiasi peluncuran teh yang berasal dari daun kelor dan bunga telon yang berada di Rutan Salemba dan mengandung gizi yang baik. Pemkot Jakarta Pusat juga berkomitmen terus mendukung pemasaran setiap produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas Salemba.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat menjelaskan, "urban farming" di lingkungan lapas ini menindaklanjuti program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hasil dari panen ini akan dimanfaatkan bagi warga binaan dan keluarga warga binaan yang membutuhkan.

"Karena lokasi kami di perkotaan, jadi kami kembangkan 'urban farming' dengan hidroponik. Saat ini kami telah punya 30 rak hidroponik dengan sayuran yang ditanam antara lain ada samhong, selada, kale, pakcoy, kangkung dan lain sebagainya," katanya.

Beni menyebutkan, pihaknya telah mengembangkan "urban farming" sejak berapa bulan terakhir. Hingga Januari 2025 ini, panen telah dilakukan sebanyak empat kali.

Pada pelaksanaan panen keempat ini, pihaknya berhasil memanen sebanyak 60 kilogram sayur-mayur jenis sawi samhong, selada air dan kailan. Pihaknya akan terus mengembangkan "urban farming" di area 1.100 meter persegi (m2) dengan melibatkan para warga binaan.

"Harapannya tentu setiap lapas bisa berswasembada pangan, warga binaan semakin sejahtera dan bisa menikmati apa yang mereka lakukan dari hasil kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dengan inisial TJC. TJC adalah buron US Marshals dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Buron US Marshals, TJC, dihadirkan dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). TJC mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan menggunakan masker penutup kepala berwarna hitam.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imipas, Yuldi Yusman, mengatakan awalnya pihaknya menerima surat pencabutan paspor WN Amerika Serikat dan surat penangkapan aktif dari US Marshals atas nama TJC.

"Pada tanggal 18 Desember 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara Amerika Serikat atas nama TJC," kata Yuldi dalam konferensi pers.

"Dan menginformasikan yang bersangkutan memiliki surat penangkapan aktif dari US Marshals dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak serta lampiran surat penangkapan dari US District Court Southern District of Iowa," ucapnya.

Sebagai informasi, US Marshals merupakan lembaga penegakan hukum AS. US Marshals bertanggung jawab atas semua tahanan federal, dari penangkapan hingga penyerahan ke penjara.

Kembali kepada TJC, pelaku terdeteksi masuk ke Indonesia pada 4 Desember 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pihak Imigrasi melakukan penahanan terhadap TJC pada 30 Desember 2024 di Tangerang, saat TJC hendak perpanjangan izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang.

"Senin, 30 Desember 2024, TJC melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang dan langsung diamankan oleh Tim Inteldakim," katanya.

"Selanjutnya, warga negara Amerika tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat Wasdakim guna proses pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H., kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel.

Sebelumnya ia menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Kanwil Kemenkumham Gorontalo.

Pria kelahiran Wakat, 20 Februari 1983 silam ini mengenyam pendidikan sejak SD hingga SLTA di Sulawesi Utara, kemudian mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi Utara)

Pria yang kerap disapa Feri ini kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Muslim Indonesia (Makassar, Sulawesi Selatan), dan terakhir menamatkan program doktoralnya di Universitas Sam Ratulangi pada 2024 lalu.

Ia memiliki istri yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Endah Prihatini Tunggil dan dikaruniai 3 orang anak.

Dr. Feri memulai karirnya di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2006, dan menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di tahun 2011. Sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan, ia bertugas melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum. pada tahun 2017 ia dilantik menjadi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya.

Pada awal Desember 2024 lalu, Dr. Feri Pontoh resmi dilantik menjadi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bangka Belitung.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; dan
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah.

Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto berharap, Rahmat Feri Pontoh segera dapat bersinergi dengan jajaran Pemprov Babel, DPRD Babel, dan Pemerintah Kabupaten /Kota serta DPRD Kabupaten/ Kota

"Serta tingkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat Bangka Belitung," pesan Harun Sulianto.

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kapuas Hulu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendrawan dengan tegas menyatakan siap melakukan proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menyikapi antrean dan mahalnya harga pertalite di kios pengecer.

"Kondisi itu akan kami tindaklanjuti, bila mana ditemukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh SPBU akan kami lakukan proses hukum," kata AKBP Hendrawan kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Selain itu, Hendrawan juga mengingatkan pemilik SPBU agar dalam pelayanan mengutamakan masyarakat serta pihak SPBU mesti melakukan penjualan BBM sesuai dengan aturan berlaku.

Diketahui, saat ini harga BBM jenis pertalite di Kota Putussibau dan sekitarnya dijual dengan harga Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter, dimana sebelumnya hanya Rp12 ribu per liter di tingkat kios pengecer.

Pantauan ANTARA, di lapangan kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut menjadi keluhan masyarakat di Kapuas Hulu, bagaimana tidak antrean panjang di SPBU dikuasi para pengecer dengan tujuan minyak itu dijual kembali.

Bahkan, ketika SPBU buka pelayanan sekitar pukul 07.30 WIB, tidak begitu lama sekitar pukul 10.00 WIB, SPBU kembali tutup dan tertulis BBM habis.

Masyarakat berharap persoalan tersebut segera diatasi oleh pihak-pihak terkait, sehingga harga BBM dan mekanisme antrean di SPBU benar-benar dilakukan sesuai aturan berlaku.

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan dari ancaman tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi. Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyampaikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di Bandar Udara yang merupakan Objek Vital Strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Komjen Eddy dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Eddy mengatakan kerja sama dengan Garuda Indonesia sangat strategis, khususnya dalam pertukaran data hingga informasi. "Oleh karena itu, Perjanjian Kerja Sama ini menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia. Kerja sama ini, kata dia, bisa bermanfaat untuk memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

"Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi kita bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan dan keutuhan bangsa kita di masa depan," ujarnya.