Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengungkapkan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS), yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak kabur ke Indonesia karena biaya hidup yang murah.

Sebelum ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024 di Indonesia, kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol. Yuldi Yusman, TJC sudah dua kali masuk ke Indonesia dan sempat pula kabur ke Malaysia.

"Malaysia dan Indonesia kehidupannya itu beda-beda tipis, mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu tinggi, sehingga Indonesia masih similar dengan Malaysia," kata Kombes Pol. Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Alasan tersebut didapat dari wawancara mendalam kepada TJC yang memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024 sebelum ditangkap.

Kombes Pol. Yuldi mengungkapkan bahwa TJC sudah pernah dua kali masuk ke Indonesia. Namun, saat itu belum ada koordinasi terkait dengan permohonan dari US Marshals untuk penangkapan.

Selain itu, kata dia, TJC juga bukan merupakan subjek red notice (permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap seseorang sambil menunggu ekstradisi, penyerahan diri, atau tindakan hukum serupa) maupun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) internasional.

Kendati demikian, kata dia, saat pemerintah AS meminta secara resmi pencekalan TJC, barulah Ditjen Imigrasi RI memasukkan buronan tersebut ke dalam daftar cegah.

"Karena dalam daftar cegah sudah masuk, pada saat dia apply untuk extension izin tinggalnya dia terkena di situ," tuturnya.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United
States Code (USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Berbagai tindakan itu menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

TJC memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Pada tanggal 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Pengacara IWAS alias Agus (22), seorang pria disabilitas yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan agar kliennya ditahan di rumah.

Permohonan tersebut disampaikan menjelang pelimpahan kasus ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

"Sebelum pelimpahan, kami sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan tahanan rumah ke Kejati NTB, dan tembusan ke Kejari juga sudah kami lakukan."

"Namun sepertinya permohonan kami belum dibaca dan saat ini sudah disampaikan bahwa tersangka akan ditahan di rutan," ungkap pengacara Kurniadi di Mataram, Kamis (9/1/2025).

Kurniadi memberikan apresiasi terhadap langkah Polda NTB yang sebelumnya telah melakukan tahanan rumah terhadap Agus.

Ia menekankan bahwa selama menjalani tahanan rumah, Agus selalu kooperatif dan bahkan datang memenuhi panggilan sebelum waktu yang ditentukan.

"Kami khawatir, karena pelaku ini adalah penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Jangan sampai penahanan rutan dilakukan tanpa dasar yang jelas."

"Tadi Agus sempat berteriak, itu menunjukkan dampak psikologis yang dialaminya," kata Kurniadi.

Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa Agus sempat berteriak dan menangis histeris setelah Penuntut Umum menetapkan penahanan rutan.

Kurniadi menjelaskan bahwa Agus merasa cemas membayangkan kondisi di Lapas tanpa kehadiran ibunya, yang selama ini membantunya dalam berbagai kebutuhan sehari-hari.

"Agus membayangkan bagaimana dia akan hidup di sana, sementara ibunya adalah satu-satunya orang yang selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari makan, minum, hingga buang air besar," ujar Kurniadi.

Ia menegaskan bahwa seharusnya ada asesmen yang dilakukan sebelum penahanan di Lapas Lombok Barat, mengingat Agus adalah penyandang disabilitas yang hak-haknya harus diperhatikan.

"Saya melihat tidak ada asesmen yang spesifik, komprehensif, dan terbuka terhadap Agus atau IWAS sebelum isu penahanan rutan ini muncul," tambahnya.

Kurniadi juga menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek psikologis tersangka disabilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana di Lapas.

Ia memperingatkan bahwa isu hak asasi manusia harus menjadi perhatian serius bagi Kejaksaan.

Sebelumnya, IWAS alias Agus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025).

Ia terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.

JAKARTA, iNewsMedan.id - Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME, menceritakan proses di balik pembentukan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). 

Menurutnya, Kementerian ini mungkin belum banyak dikenal publik. Sebab, kementerian baru ini lahir dari restrukturisasi lembaga yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 

"Saya melihat dari dekat bagaimana kementerian ini dipersiapkan. Pegawai bekerja hingga larut malam dengan 'meja-meja darurat'. Banyak aturan belum dibuat, peralatan kantor masih dipinjam sana-sini," ujar Abdullah, yang juga tokoh masyarakat Sumatera Utara, Kamis (9/1). 

Meski demikian, semangat pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, seperti yang selalu disampaikan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. 

Dalam pelantikan Pimpinan Tinggi Madya yang digelar hari ini, kata Abdullah Rasyid, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kembali menegaskan pentingnya pelayanan dalam setiap langkah yang diambil kementerian ini. 

"Dengan kata lain, bukan hanya nama kementerian yang tak banyak diketahui publik, tapi juga kondisi internal yang barangkali publik tak perlu untuk mengetahui. Dan inilah yang disampaikan Menteri Agus Andrianto kepada kami, bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap ideal di mata masyarakat, karena tugas kita adalah memberi pelayanan pada publik. Begitu sering Menteri menggunakan kata 'pelayanan' dalam setiap rapat," tegasnya. 

Abdullah mengungkapkan, perkembangan teknologi dan nilai-nilai etis kehidupan global mendorong transformasi mendasar. Birokrasi kini tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pelayan masyarakat. 

"Kita tahu, selama ini birokrasi kerap dipersepsikan, atau bahkan masih diajarkan di kampus-kampus, sebagai mesin administrasi yang mengatur jalannya pemerintahan. Karena itu tertib administrasi menjadi tujuan, agar tak ada yang melanggar aturan sehingga tercipta keteraturan. Akibatnya birokrasi identik dengan prosedur yang kaku dan hierarki yang rumit. Sehingga kata 'biroktatis' menjadi idiom yang mudah dipahami maksud dan tujuannya. Namun kini, tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang responsif, mudah diakses, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat," jelas Abdullah. 

Ia menambahkan bahwa keberhasilan birokrasi kini tidak diukur dari jumlah dokumen yang diproses atau aturan yang ditegakkan, tetapi dari dampaknya pada masyarakat. 

"Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari jumlah dokumen yang diproses dan aturan yang ditegakkan, atau seberapa banyak anggaran terserap, melainkan seberapa besar program itu berdampak pada masyarakat," imbuhnya. 

Hal serupa terjadi dalam bidang keimigrasian. Dulu, keimigrasian hanya dipandang sebagai instrumen negara untuk pengawasan perbatasan dan regulasi perlintasan. Kini, paradigmannya telah berubah. 

"Keimigrasian menjadi pintu gerbang hubungan antarbangsa, cermin pertama wajah Indonesia di mata warga negara asing. Kemudian, Keimigrasian kini menyentuh aspek yang lebih dalam, bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya serta warga negara asing, dengan nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan," ujar Abdullah. 

Ia menekankan bahwa pelayanan keimigrasian yang cepat, ramah, dan humanis berkontribusi besar terhadap citra bangsa. 

"Inti perubahan ini adalah transformasi pelayanan yang berorientasi pada manusia (human-centered services). Seperti halnya bisnis 'hospitality’ di perhotelan atau restoran, dimana konsumen dihargai waktunya, kenyamanan dan kemudahannya. Dan ini bukan semata tentang efisiensi, tetapi juga soal inklusivitas dan kepedulian. Yaitu memastikan bahwa pelayanan mampu menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan, seperti difabel, lansia, atau keluarga dengan anak kecil," imbuhnya. 

Abdullah percaya, transformasi keimigrasian bukan sekadar adaptasi teknologi dan digitalisasi, tetapi juga soal cara pandang. Yaitu simbol keadaban dan kemajuan bangsa Indonesia.

Editor : Ismail

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, Patra M Zein, mengungkapkan adanya anomali dalam penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Patra, ini adalah kali pertama sejak KPK didirikan pada 27 Desember 2002, lembaga tersebut menerbitkan hingga empat surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat Hasto.

"Kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002, saya ulang, sejak 27 Desember 2002, baru kali ini KPK menerbitkan bukan dua, bukan tiga, tapi empat sprindik dalam satu perkara," kata Patra, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/1/2025).

"Baru kali ini, lebih dari 22 tahun di KPK berdiri," sambung dia.

Patra menduga bahwa banyaknya sprindik menunjukkan bahwa para penyidik KPK tidak bulat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"(Seluruh penyidik) Tidak akan bersepakat, masih ada tentu penyidik yang masih baik untuk diri KPK," ujar dia.

Ia menyebut, dalam menangani perkara tersebut, KPK mengeluarkan anggaran lebih banyak dari nilai dugaan suap kasusnya.

"Ironisnya, dugaan uang suap dalam kasus ini hanya ratusan juta, tetapi biaya penyelidikan bisa mencapai 10 kali lipat," ujar dia.

Patra merinci bahwa sprindik pertama diterbitkan pada 9 Januari 2020, sprindik kedua pada 5 Mei 2023, dan sprindik ketiga serta keempat pada 23 Desember 2023.

"Jika kita tarik, sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, masyarakat dapat mempertanyakan berapa banyak anggaran yang telah digunakan oleh KPK, termasuk untuk operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri," lanjutnya.

Patra menilai, penetapan tersangka terhadap Hasto terkesan dipaksakan.

"Kalau saja Pak Hasto bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan pemaksaan, dan dugaan order valid tidak bisa kita larang," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pengadilan sudah dinyatakan bahwa uang suap untuk pergantian antar waktu (PAW) adalah milik Harun Masiku, sehingga penyidik seharusnya sudah menghentikan penyelidikan.

Patra juga menekankan perlunya evaluasi terhadap KPK.

"Saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Karena kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flashdisk dan buku sampai tas koper. Dan baru pertama kali juga, tidak ada yang bisa dibawa saat penggeledahan," pungkas dia.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim dapat kabar bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto ditarget akan dijebloskan ke penjara sebelum Kongres PDIP yang rencananya digelar tahun 2025 ini.

"Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Ronny menjelaskan penahanan Sekjen Hasto bertujuan mengganggu proses konsolidasi dan kongres partai.

Penahanan itu, lanjutnya, untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

"Kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres," kata dia.

Ronny melabeli pimpinan KPK saat ini sebagai 'KPK Edisi Jokowi'. Sebab, ia mengatakan Joko Widodo di akhir masa jabatannya tidak menghiraukan kritik dari publik agar menghentikan proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo.

Ia berkata pimpinan KPK langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi sehari sejak dilantik.

"KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," kata dia.

Ronny menyatakan Hasto sudah menyiapkan pelbagai kondisi terburuk setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satunya, lanjut dia, Hasto menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa.

"Mas Hasto sampaikan ke saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny.

Ronny menyerukan semua kader PDI Perjuangan tetap solid di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia berharap kader tak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacak-acak partai.

"PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada," kata dia.

Ketua KPK Komjen Setyo Budiyanto sudah merespons tudingan miring PDIP terhadap proses hukum Hasto. Dia memastikan kasus Hasto diproses sesuai prosedur yang berlaku.Setyo menegaskan pimpinan KPK mengawasi seluruh proses penyidikan serta perkembangan yang dilakukan Deputi Penindakan.

"Prinsipnya kami pimpinan itu melakukan pengawasan. Sepanjang sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan sesuai secara administrasi, ada suratnya, tugasnya dan lain-lain, menurut saya itu sudah formalnya sudah dilaksanakan," kata Setyo usai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1).

Anggota Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail mempertanyakan KPK soal keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron.

Maqdir mengatakan jawaban KPK atas pertanyaan ini penting lantaran KPK sudah kerap kali mengumbar rencana penangkapan Harun belakangan ini.

"Karena kita belum pernah mendengar penjelasan resmi dari KPK, Harun Masiku masih ada apa tidak? Dan beliau ada di mana? Kan, berkali-kali kita baca beritanya sebentar lagi akan dilakukan penangkapan kepada Harun," kata Maqdir..

Maqdir meyakini langkah KPK yang menjadikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka di kasus Harun Masiku sebagai upaya KPK membuat kasus ini heboh kembali.

Ia mengatakan Harun Masiku seolah dilupakan di kasus Hasto. Sementara di sisi lain Hasto dijadikan tersangka supaya kasus ini terus heboh lantaran statusnya sebagai sekjen partai pemenang pemilu.

"Dari tahun lalu, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum juga [Harun ditemukan]. Apakah karena pintarnya Harun masiku atau karena tak ada niat secara baik mencari Harun," kata dia.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa pihaknya telah mendapat informasi Hasto Kristiyanto akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) jelang pelaksanaan Kongres PDIP 2025. Adapun Kongres PDIP dijadwalkan digelar pada April 2025.

"Yang ingin kami sampaikan ke publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Hal ini diungkapkan Ronny dalam jumpa pers terkait perkembangan kasus hukum yang menyeret Hasto hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.



Terkait dengan informasi ditahannya Hasto ini, dia menduga tujuannya untuk mengganggu prosesnya konsolidasi PDIP. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya.

Selanjutnya, dia menilai semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, penersangkaan, dan sampai yang terakhir penggeledahan di kediaman Hasto, tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum.

"Tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau mengawut-awut internal partai menjelang kongres," ujarnya.

"Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader simpatisan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai," pungkasnya.

KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, atau yang lebih dikenal dengan Agus memohon agar status penahanannya diubah menjadi tahanan rumah.

Pada Kamis (9/1/2025), Agus resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, setelah berkas perkaranya dilimpahkan dari polisi ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Dalam proses penahanannya, Agus tampak emosional dan mengungkapkan ketidaknyamanannya secara terbuka.

"Saya mohon Pak, biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja, terus terang, saya tahan kencing," ujar Agus dengan nada memelas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka.

Agus, yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa, terlihat menangis histeris setelah mengetahui dirinya akan ditahan di Lapas.

Tangis Agus pun diiringi kekhawatiran dari ibunya, Ni Gusti Ayu Ari Padni.

Ibunda Agus: dia tidak bisa sendiri

Ni Gusti Ayu Ari Padni, ibu Agus, mengaku cemas dengan kondisi anaknya selama ditahan di Lapas.

Selama ini, Agus sepenuhnya bergantung pada dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan mendasar seperti ke kamar mandi.

"Tidak bisa sendiri, mau cebok, mau apa. Kalau dia normal, saya lepas," ujar Padni saat menemani Agus di Kejaksaan Negeri Mataram.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi NTB, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa keputusan menahan Agus di Lapas diambil dengan pertimbangan yang matang.

"Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya," ujar Iwan.

Agus dijadwalkan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum berjalan.

Kejaksaan memastikan bahwa ruang tahanan yang akan ditempati Agus telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kurniadi, kuasa hukum Agus, mengkritik keputusan Kejaksaan Tinggi NTB yang menolak permohonan tahanan rumah untuk kliennya.

Ia menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena keterbatasan fisik Agus yang selalu bergantung pada ibunya.

"Teriak-teriak di dalam tadi itu dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," jelas Kurniadi.

Menurut Kurniadi, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk meninjau kondisi ruang tahanan terlebih dahulu.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok

Mataram -

IWAS alias Agus, pria difabel resmi ditahan usai berkas kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), lengkap. Ia pun diserahkan ke Kejari Batam.

Dilansir detikBali, Agus ditahan di Lapas Kelas II-A Kuripan, Lombok Barat. Pihak Kejari Mataram menyebut telah menyiapkan pendamping untuk IWAS selama ditahan.

Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Lapas Kelas II-A Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," katanya, dilansir detikBali, Kamis (9/1/2025).

Penahanan terhadap Agus, kata dia, telah memenuhi syarat termasuk aspek objektif dan subjektif. Adapun aspek objektif dimaksud yakni tindak pidana yang dilakukan Agus memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan Terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti Terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Sementara, perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengatakan, kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Ia menyebut Agus sempat menangis histeris saat akan ditahan karena belum siap berpisah dari ibunya. Selama ini Agus dibantu ibunya untuk beraktivitas.

"Sejak lahir sampai sekarang (IWAS) bergantung dengan ibunya," imbuh Kurniadi.

(nkm/nkm)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buronan US Marshals. TJC diburu pihak Amerika Serikat lantaran terjerat kasus kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Pada tanggal 18 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat Kedutaan Besar AS perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara AS atas nama TJC," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol Yuldi Yusman, Kamis (9/1/2025).

Menurut Yuldi, setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan sudah berada di Indonesia sejak 4 Desember 2024. Hal tersebut berdasarkan data perlintasan dengan nomor paspor A52376279, penerbangan dari Malaysia. "Masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujarnya.

Pada tanggal 19 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat keputusan tindak administratif keimigrasian berupa pencegahan terhadap TJC. Selanjutnya, berdasarkan montoring yang dilakukan melalui sistem keimigrasian, diketahui yang bersangkutan berada di Tangerang, Banten.

Pada 29 Desember 2024, berdasarkan pengamatan pada sistem keimigrasian, tim penyidik mendapatkan informasi adanya permohonan perpanjangan izin tinggal dari warga negara AS atas nama TJC melalui aplikasi Molina dengan alamat di Tangerang.

"Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penundaan permohonan izin tinggal dan memberikan rujukan ke Kantor Imigrasi Tangerang sesuai dengan alamat izin tinggal yang diajukan," ujarnya.



TJC, menurut Yuldi, kemudian melakukan perpanjangan izin tinggal pada 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Tangerang. "Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat Wasdakim dan dilakukan pendetensian guna proses pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Jakarta -

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap TJC, warga negara (WN) Amerika Serikat yang menjadi buron US Marshals. Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas, Saffar Muhammad Godam, menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum terkait warga negara asing (WNA) yang bermasalah.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian, yang terkait dengan WNA yang bermasalah, terutama bermasalah dengan hukum dan kejahatan internasional," kata Godam dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Godam mengatakan pihaknya akan terus konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian. Dia mengatakan Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing.

Menurut Godam, cara itu diharapkan mampu meminimalkan pelaku kejahatan internasional berada di Indonesia. "Kita akan terus meningkatkan kerja sama atau joint investigation dengan stakeholder terkait," tegas dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang jadi buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

"Yang bersangkutan diketahui buron atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda.

"Yang bersangkutan punya enam active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada enam active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi. Jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

(aud/aud)

Jakarta -

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap TJC, warga negara (WN) Amerika Serikat yang menjadi buron US Marshals. Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas, Saffar Muhammad Godam, menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum terkait warga negara asing (WNA) yang bermasalah.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian, yang terkait dengan WNA yang bermasalah, terutama bermasalah dengan hukum dan kejahatan internasional," kata Godam dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Godam mengatakan pihaknya akan terus konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian. Dia mengatakan Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing.

Menurut Godam, cara itu diharapkan mampu meminimalkan pelaku kejahatan internasional berada di Indonesia. "Kita akan terus meningkatkan kerja sama atau joint investigation dengan stakeholder terkait," tegas dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang jadi buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

"Yang bersangkutan diketahui buron atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda.

"Yang bersangkutan punya enam active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada enam active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi. Jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

(aud/aud)

Jakarta: Memilih tempat kuliah itu penting banget, apalagi kalau kamu ingin masa depan karier yang jelas. Kamu bisa melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan kalau ingin kerja terjamin setelah lulus.

Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah di Indonesia dengan tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja di instansi tersebut. Lulusan dari sekolah kedinasan biasanya langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian atau lembaga yang menaunginya.

Salah satu contoh sekolah kedinasan yaitu Sekolah Politeknik Imigrasi (Poltekim). Dilansir dari laman Poltekim, Politeknik Imigrasi adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Didirikan pertama kali pada tahun 1962 sebagai Akademi Imigrasi (AIM), institusi ini sempat dihentikan operasionalnya dan kemudian didirikan kembali pada tahun 2000 dengan nama Politeknik Imigrasi.

Dikutip dari laman brainacademy, Poltekim bertujuan menghasilkan sumber daya manusia profesional dan kompeten di bidang keimigrasian. Kurikulum pendidikan di Poltekim mencakup tiga aspek utama, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Pengajaran meliputi kegiatan pembelajaran di kelas untuk memperluas pengetahuan akademik. Pelatihan berfokus pada pengaplikasian teori di lapangan, termasuk penguasaan bahasa asing dan seni bela diri. Pengasuhan bertujuan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa melalui pembinaan mental, ideologi, dan fisik.

Politeknik Imigrasi, sebagai sekolah kedinasan, punya banyak kelebihan yang bikin beda dari kampus lain, mulai dari pendidikan terarah, fasilitas lengkap, sampai peluang kerja lebih pasti di bidang imigrasi. Jadi, apa aja sih keunggulan kuliah di Politeknik Imigrasi? Berikut beberapa kelebihan sekolah di Politeknik Imigrasi dikutip dari akun Instagram @kanim_makassar:

Baca juga: Kenalan Yuk dengan Seragam yang Dipakai Taruna Poltekim

Kelebihan Politeknik Imigrasi

1. Kuliah gratis

Mahasiswa Politeknik Imigrasi tidak perlu membayar biaya pendidikan selama menempuh studi. Bahkan, setiap mahasiswa mendapatkan uang saku bulanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa kuliah.

2. Asrama nyaman

Politeknik Imigrasi menyediakan asrama yang berada di dalam lingkungan kampus. Asrama ini dilengkapi dengan fasilitas memadai, sehingga mendukung kenyamanan mahasiswa dalam belajar maupun menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Peluang kerja terjamin

Setelah lulus, mahasiswa akan langsung ditempatkan di berbagai kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini memberikan jaminan karier yang jelas dan mempermudah lulusan dalam memasuki dunia kerja.

4. Fasilitas lengkap

Selama menempuh pendidikan, mahasiswa mendapatkan seragam resmi dari kampus, mulai dari pakaian dinas hingga sepatu. Hal ini menambah rasa bangga dan memberikan kesan profesional bagi mahasiswa selama masa kuliah.

Itulah kelebihan yang ditawarkan Politeknik Imigrasi, membuatnya menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin meraih masa depan cerah di bidang keimigrasian. Dengan pendidikan yang jelas, Poltekim bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam kariermu. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)