Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Puan menegaskan PDIP akan patuh terhadap proses hukum yang melibatkan Hasto.

"Sebagai warga negara tentu saja mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," kata Puan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Status tersangka kepada Hasto diumumkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku.

KPK menjerat Hasto dengan pasal suap. Dia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sekjen PDIP itu juga ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal perintangan penyidikan. Hasto diduga menghalangi KPK dalam menangkap Harun Masiku.

KPK dijadwalkan akan memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (13/1) mendatang. Hasto pun memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

"Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB dan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Hari ini Hasto juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap status tersangka yang menimpanya. Gugatan praperadilan teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pemohon dalam gugatan ini adalah Hasto Kristiyanto. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Pihak sekolah pun buka suara terkait peristiwa itu.

"Itu sebenarnya nggak ada peraturan sekolah, miskomunikasi saja sebenarnya. Anak itu kan tidak menerima rapor waktu pengambilan raport dikarenakan dia belum lunas uang SPP," kata Kepala SD Juli Sari, Jumat (10/1/2025).

Meskipun demikian, Juli mengatakan tidak masalah jika siswa itu belum membayar uang sekolahnya. Namun wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri jika tidak boleh mengikuti pelajaran jika tidak mengambil rapor.

"Tapi itu tidak menjadi permasalahan dari sekolah sebenarnya, rupanya wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya, bahwasanya kalau anak tidak mengambil rapor tidak dibolehkan mengikuti pelajaran, buat peraturan itu tanpa kompromi dulu dengan sekolah," ucapnya.

Juli menyebutkan jika dia telah meminta maaf kepada orang tua siswa atas peristiwa itu di hari kejadian. Menurutnya, masalah itu sudah diselesaikan dan anak tersebut tetap sekolah usai kejadian.

"Ada (kepsek panggil wali kelas), kan kejadian itu orang tuanya (siswa) kan nangis-nangis, kami bawa ke kantor kami tanya kronologinya, udah kami selesaikan hari itu juga, saya sebagai kepala sekolah sebagai pihak dari wali kelas memohon maaf sama orang tuanya, anak itu tetap sekolah sampai sekarang tetap sekolah di sekolah" ujarnya.

Pihak sekolah telah mengadakan rapat hari ini untuk membahas permasalahan itu. Wali kelas tersebut juga telah diberikan peringatan.

"Kami tadi sudah rapat sama guru-guru dan koordinator yayasan, sudah diperingatin, sudah ada tertulisnya, nanti insyaallah Senin kami juga ada rapat lagi dengan Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan," sebutnya.

Selain itu, pihak yayasan akan mengadakan rapat lagi pada Senin (13/1). Nantinya akan disampaikan terkait hasil rapat tersebut.

"Itu (pemecatan) keputusan dari yayasan, saya tidak berani membilang iya atau tidak karena kan nanti Senin kami rapat lagi, bicara lagi gimana keputusannya yang baik untuk sekolah dan untuk ibu itu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Video: Kata Pengamat Pendidikan soal Penyebab Siswa SD-SMP Belum Bisa Baca

Video: Kata Pengamat Pendidikan soal Penyebab Siswa SD-SMP Belum Bisa Baca

SOLO, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum menggunakan pasal pemberatan pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Desakan itu disampaikan oleh Komisioner KPAI Dian Sasmita merespons soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Dian juga meminta pemenuhan hak anak korban atas restitusi.

"Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apa pun alasannya," kata Dian dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, korban anak yang masih usia sekolah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemenuhan hak anak untuk pendampingan dan pemulihan sangat penting untuk segera diberikan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya.

Pelibatan tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor, psikolog juga penting dilakukan agar pemulihan anak dapat berkelanjutan dan komprehensif.

"Pemulihan juga perlu diberikan kepada keluarga korban. Agar mereka dapat berpartisipasi mendukung pemulihan anak," katanya lagi.

Kekerasan seksual di sekolah

Dian menyampaikan bahwa kekerasaan seksual di sekolah adalah hal yang serius.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2023 mencatat ada 730 kasus kekerasaan seksual di sekolah. Kemudian 2024 terdapat 447 kasus.

"Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan perlindungan anak, di mana memastikan setiap warga sekolah tidak melakukan kekerasan terhadap anak," kata dia.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya menggemparkan warga Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025).

Guru berinisial ST (35) yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah nekat merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami-istri.

Sudah dua tahun terakhir, ST melecehkan siswanya tanpa diketahui orang lain saat korban masih duduk di bangku kelas IX SMP.

Dalam kurun waktu tersebut, ST sudah berhubungan badan sebanyak 10 kali dengan siswanya yang dilakukan di rumah pelaku.

Sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan bakal melakukan klarifikasi kepada guru yang bersangkutan.

"Nanti kami dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti setelah kami klarifikasi ke yang bersangkutan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya bakal menyampaikan hasil klarifikasi tersebut nantinya. Benny belum menanggapi banyak soal peristiwa itu.

"Ya lagi kami proses juga, nanti detailnya kami sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Video: Prabowo Bakal Beri Bantuan Untuk Guru Bisa Lanjut Studi D4 dan S1

Video: Prabowo Bakal Beri Bantuan Untuk Guru Bisa Lanjut Studi D4 dan S1

IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.

Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.

"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).

Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).

"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.

Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.

"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.

Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.

Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.

"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).

Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).

"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.

Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.

"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.

Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

JAKARTA, investor.id - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah segera memastikan teknis pelantikan kepala daerah, menyusul adanya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024.

"Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa atau kah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," ujar Yusril usai menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Keperesidenan, Jumat (10/1/2025). 

Menurut Yusril, teknis pelantikan kepala daerah harus segera dipastikan dan dilaksanakan. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Tujuannya agar program-program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan secepatnya oleh pemerintah daerah. Karenanya, lanjut Yusril, pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu diselesaikan.

Yusril menuturkan, pelantikan kepala daerah yang tak terlibat perselisihan hasil pemlihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 dapat dipertimbangkan untuk segera dilaksanakan. 

Setelah berkomunikasi dengan Mensesneg, Yusril mengaku akan segera membahas teknis pelantikan kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI.

"Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya. Ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi lagi dengan Mendagri, baik juga dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah ke depan," ungkap Yusril.

Diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 direncanakan akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025. Pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan sengketa Pilkada 2024. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

MK telah merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). MK meregistrasi sebanyak 310 perkara, terdiri dari 23 perkara PHP gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 16 provinsi, 238 perkara PHP bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHP wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 233 kabupaten/kota. 

Saat ini sidang di MK telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8-16 Januari 2025. Kemudian, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengawasi IWAS alias Agus (22) yang sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

Sebelumnya, pria difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025). Kini, IWAS menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan dengan status tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat (10/1/2025).

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS ditahan karena sudah memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Ivan, Kamis.

Ivan lantas menjelaskan aspek objektif yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sehingga, yang bersangkutan harus ditahan.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," imbuhnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah IWAS ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. Terungkap, ada 15 orang yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pria difabel itu.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold (PT).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Yusril menyebutkan setelah adanya putusan terbaru MK, pasal 222 UU no. 7 tahun 2017 yang mengatur ketentuan presidential threshold artinya sudah tidak relevan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan baru.

Maka dari itu pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak yang paling terdampak yaitu partai-partai politik agar pengaturan baru terkait pemilihan umum (pemilu) bisa diajukan dengan lebih tepat kepada DPR untuk membuat regulasi baru sejalan dengan putusan MK.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa pengaturan baru yang akan diajukan nantinya berdasarkan lima panduan rekayasa konstitusional yang telah dikeluarkan lembaga yudikatif tersebut.

Salah satu rekomendasi rekayasa konstitusional tersebut ialah terkait pengaturan pencalonan dari setiap partai politik yang harus proposional. Yusril mencontohkan misalnya ada 30 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, artinya ada kemungkinan 30 calon presiden bisa diajukan dalam pemilu terkait. Namun tentu hal itu tidak akan efektif sehingga mekanisme koalisi seharusnya diperbolehkan.

"Tapi kalau bergabung jangan sampai 29 (partai) mencalonkan satu orang, lalu yang satu partai mencalonkan, akhirnya cuma jadi dua lagi (capresnya). Jadi bagaimana mekanismenya? In between, antara terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah itu yang mesti dikompromikan," kata pria yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

Maka dari itu koordinasi dengan partai politik dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menyusun rancangan kebijakan yang tepat untuk menjaga berlangsungnya proses demokrasi setelah putusan baru MK tersebut.

Rancangan itu tentu akan disampaikan Pemerintah ke DPR agar bisa memastikan pemilu selanjutnya berjalan dengan lancar, meski begitu Yusril mengatakan rancangan itu masih belum akan disampaikan dalam waktu dekat mengingat pemilu terdekat akan berlangsung 5 tahun lagi yaitu 2029.

"Satu sikap nanti dibawa ke DPR karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru,"tutupnya.

Sebelumnya, diwartakan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga angkat bicara mengenai video viral menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah tersebut.

Mulanya Ihwan mengatakan dia baru saja mendatangi rumah murid tersebut dan bertemu orang tuanya. Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada murid itu dapat merusak mental anak.

"Iya ini saya baru pulang, jadi memang sangat disayangkan sekolah memberikan hukuman seperti itu terhadap anak apalagi kelas 4 SD yang belum mengerti apa-apa, ini kan bisa merusak mental atau psikologisnya seorang anak, sementara anak itu kan tahunya belajar," kata Ihwan Ritonga kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Mendengar cerita dari Kamelia, orang tua dari siswa itu, Ihwan bakal membayar uang sekolah siswa tersebut hingga lulus SD. Selain siswa tersebut, Ihwan juga bakal membayar uang sekolah anak Kamelia yang satu lagi di sekolah tersebut.

"Kita prihatin, sedih, melihat anak digituin karena latar belakang ekonominya kurang mampu, jadi saya secara spontan tadi saya bayarin uang sekolahnya (2 anak Kamelia) sampai dengan tamat SD," ucapnya.

Ketua DPC Gerindra Medan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan sanksi kepada sekolah. Hal itu agar menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah untuk tidak mempermalukan siswa apalagi karena tidak mampu membayar uang sekolah.

"Harapan kita Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Medan memberikan teguran keras dan sanksi supaya menjadi bahan evaluasi kepada sekolah-sekolah dimana pun berada, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dihukum karena tidak mampu membayar uang sekolah, apalagi hukumnya adalah mempermalukan di depan temannya," ujarnya.

Pihak sekolah dinilai harus lebih bijak mengelola bantuan operasional sekolah (BOS) yang beserannya Rp 900 ribu per orang selama setahun. Sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid.

"Harusnya sekolah bijak menggunakan dana BOS untuk siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, kalau kita cek data 1 murid itu mendapat Rp 900 ribu jika dia SD selama setahun, harusnya itu dapat dikelola sehingga tidak harus menghukum murid yang kurang mampu membayar uang sekolah seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia.

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar saat dikonfirmasi detikSumut terkait kasus tersebut belum merespons. Termasuk kepala sekolah SD juga belum merespons saat dihubungi.

23 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Ini Strategi Kemendikdasmen

23 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Ini Strategi Kemendikdasmen

Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meneken Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menko Yusril mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

"Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel," ujar Yusril dalam acara penandatanganan di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Ia pun menyatakan apresiasinya terhadap pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui pencanangan tersebut, kata Yusril, Kemenko Kumham Imipas akan lebih fokus membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik.

"Mari kita jadikan Zona Integritas ini sebagai pijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik buruk dan memberikan pelayanan optimal," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula peluncuran laman resmi atau website Kemenko Kumham Imipas yang menjadi langkah transformasi digital strategis dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik.

Dia menuturkan laman resmi dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan kementerian, memberikan masukan, serta mendapatkan layanan yang lebih transparan dan cepat.

"Peluncuran website ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keterbukaan informasi publik," ungkap Yusril.

Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan laman resmi tersebut untuk memperoleh layanan yang lebih baik dan terlibat aktif dalam memberikan masukan demi peningkatan kinerja kementerian.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dari seluruh jajaran kementerian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dia pun mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan menegakkan berbagai prinsip pelayanan publik yang jujur serta profesional.

"Mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun penuh pencapaian signifikan bagi Kemenko Kumham Imipas dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Bersama, wujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas.

“Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung, terutama di tahun awal perjalanan Kemenko Kumham Imipas,” kata Najih.

Senada dengan Ketua Ombudsman RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut menyampaikan apresiasinya dan mengaku bangga dengan pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kemenko Kumham Imipas.

"Di antara kementerian yang baru dibentuk, Kemenko Kumham Imipas adalah yang pertama kali melakukan pencanangan Zona Integritas,” ujar Rini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku memperkuat sinergitas dalam strategi kebijakan hukum di daerah itu.

"Dengan adanya sinergi yang kuat antara Kemenkum Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Jumat.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri ke Kantor Gubernur Maluku.

Menurut dia, strategi kebijakan hukum di daerah merupakan rencana tindakan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan hukum dan kebijakan daerah.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang strategi kebijakan, yakni desentralisasi kekuasaan, pengembangan otonomi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, kata dia, dalam implementasinya strategi kebijakan hukum bisa berupa penyusunan peraturan daerah yang jelas dan konsisten, peningkatan efektivitas penegakan hukum, pengembangan sistem peradilan daerah, peningkatan kesadaran hukum aparatur daerah serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan hukum.

"Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program Kemenkum, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujar Sadali Ie.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri mengatakan pascapemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kemenkum Maluku akan lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

"Semoga terjalin sinergitas yang kuat antara Pemerintah Daerah Maluku dengan Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing," kata dia.