MEDAN, KOMPAS.com - Tindakan guru bernama Haryati yang menghukum siswa Kelas IV SD Abdi Sukma Medan menuai kritik.

Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menyayangkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi skorsing kepada Haryati.

Ahmad juga menegur Kepala Sekolah SD Abdi Sukma, Juli Sari, karena dinilai lalai dalam mengawasi tindakan guru tersebut.

“Kepala Sekolah itu saya bilang juga akan kita berikan teguran, karena lalai menjalankan visi-misi sekolah,” ujar Ahmad saat ditemui wartawan di SD Abdi Sukma, Sabtu (11/1/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan dari yayasan yang mewajibkan siswa duduk di lantai jika belum membayar SPP. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi Haryati.

“Khusus untuk kejadian yang seperti ini, ini di luar kebijakan sekolah dan yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah, tidak boleh ikut pelajaran, tidak ada itu, saya tegaskan,” katanya.

Mengenai kemungkinan pemecatan Haryati, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

“Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat,” ungkapnya.

Akibat insiden ini, pihak yayasan melalui kepala sekolah telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua siswa.

Ahmad berharap kejadian ini bisa memotivasi yayasan untuk menjadi lebih baik di masa depan.

“Makanya tadi saya bilang di awal, mudah-mudahan dengan kejadian ini Insya Allah membangkitkan semangat SD Abdi Sukma ini menjadi lebih baik,” harapnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP viral di media sosial.

Kamelia, ibu dari bocah tersebut, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia menjelaskan bahwa anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan, dengan total Rp 180 ribu.

Salah satu faktor anaknya menunggak adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025) dengan menjual handphone-nya terlebih dahulu.

Namun, sebelum pergi ke sekolah, ia mendengar cerita anaknya yang merasa malu karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya selama dua hari.

Setelah mendengar cerita tersebut, Kamelia langsung pergi ke sekolah.

Saat tiba di ruang kelas, ia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman lainnya duduk di kursi.

“Saya bilang ke anak saya, kejam kali guru mu nak,” ujarnya, menirukan ucapan wali kelas anaknya yang kemudian menjelaskan peraturan tersebut.

MEDAN, KOMPAS.com - Tindakan guru bernama Haryati yang menghukum siswa Kelas IV SD Abdi Sukma Medan menuai kritik.

Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menyayangkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi skorsing kepada Haryati.

Ahmad juga menegur Kepala Sekolah SD Abdi Sukma, Juli Sari, karena dinilai lalai dalam mengawasi tindakan guru tersebut.

“Kepala Sekolah itu saya bilang juga akan kita berikan teguran, karena lalai menjalankan visi-misi sekolah,” ujar Ahmad saat ditemui wartawan di SD Abdi Sukma, Sabtu (11/1/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan dari yayasan yang mewajibkan siswa duduk di lantai jika belum membayar SPP. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi Haryati.

“Khusus untuk kejadian yang seperti ini, ini di luar kebijakan sekolah dan yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah, tidak boleh ikut pelajaran, tidak ada itu, saya tegaskan,” katanya.

Mengenai kemungkinan pemecatan Haryati, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

“Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat,” ungkapnya.

Akibat insiden ini, pihak yayasan melalui kepala sekolah telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua siswa.

Ahmad berharap kejadian ini bisa memotivasi yayasan untuk menjadi lebih baik di masa depan.

“Makanya tadi saya bilang di awal, mudah-mudahan dengan kejadian ini Insya Allah membangkitkan semangat SD Abdi Sukma ini menjadi lebih baik,” harapnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP viral di media sosial.

Kamelia, ibu dari bocah tersebut, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia menjelaskan bahwa anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan, dengan total Rp 180 ribu.

Salah satu faktor anaknya menunggak adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

LOS ANGELES - Hampir 1.000 narapidana pria dan wanita telah bergabung di garis depan dalam pertempuran melawan kebakaran hutan yang memecahkan rekor yang membakar California selatan.

Jumlah yang dikerahkan - sekarang 939 - adalah bagian dari program sukarelawan yang telah berjalan lama yang dipimpin oleh Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California (CDCR).

Jumlah mereka terus meningkat sejak Selasa, hari ketika kebakaran mematikan mulai menyebar tak terkendali melalui Los Angeles.

Melansir BBC, lebih dari 10.000 bangunan telah hancur dan 37.000 hektar lahan terbakar, saat ribuan pekerja darurat turun ke daerah Los Angeles untuk memadamkan api.

Setidaknya 11 orang tewas dalam kebakaran hutan, kata para pejabat.

Para petugas pemadam kebakaran yang dipenjara telah direkrut dari antara 35 kamp kebakaran konservasi yang dikelola oleh negara, fasilitas keamanan minimum tempat para narapidana menjalani hukuman mereka dan menerima pelatihan. Dua dari kamp tersebut diperuntukkan bagi para wanita yang dipenjara.

Lebih dari 900 petugas pemadam kebakaran yang dipenjara yang digunakan merupakan sekitar setengah dari 1.870 petugas pemadam kebakaran narapidana dalam skema tersebut.

Di lapangan, mereka dapat terlihat mengenakan pakaian oranye penjara yang disematkan bersama anggota Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California (Cal Fire).

Para petugas pemadam kebakaran yang dipenjara telah bekerja "sepanjang waktu memotong garis api dan menyingkirkan bahan bakar dari belakang bangunan untuk memperlambat penyebaran api", CDCR mengatakan kepada BBC dalam sebuah pernyataan melalui email.

Program tersebut, yang dimulai sejak tahun 1946, telah memecah belah para kritikus, yang melihatnya sebagai eksploitatif, dan para pendukung, yang mengatakan bahwa program tersebut bersifat rehabilitasi.

Negara membayar narapidana upah harian antara USD5,80 (Rp95.000) dan USD10,24 (Rp160.000), dan tambahan USD1 per hari saat ditugaskan untuk keadaan darurat aktif.

Upah tersebut merupakan sebagian kecil dari gaji yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran warga negara di California, yang dapat memperoleh lebih dari USD100.000 per tahun.

"Anda mendapatkan uang receh dibandingkan dengan orang lain yang bekerja bersama Anda. Anda hanyalah pekerja murah," kata Royal Ramey, mantan petugas pemadam kebakaran yang dipenjara dan salah satu pendiri Program Perekrutan Kehutanan dan Kebakaran (FFRP) nirlaba, kepada BBC.

"Dan jika Anda meninggal saat memadamkan api, Anda tidak mendapatkan manfaat apa pun dari itu," lanjutnya.

"Anda tidak akan mendapatkan penghargaan apa pun. Anda tidak akan diakui sebagai petugas pemadam kebakaran hutan liar," katanya, seraya menambahkan bahwa ia akan ingat di lapangan bahwa ia telah menandatangani surat kematiannya sendiri.

Namun, Ramey mengatakan gaji yang rendah itu lebih besar daripada yang seharusnya diterima narapidana California untuk pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan negara bagian.

Kamp konservasi dan "suasana seperti taman dan piknik" di sana juga menawarkan fasilitas tambahan seperti makanan yang lebih baik, katanya, dibandingkan dengan penjara California yang terkenal berbahaya dan penuh sesak.

"Ini adalah situasi kehidupan yang lebih baik, tentu saja," katanya.

Peserta kamp juga dapat memperoleh kredit waktu yang membantu mengurangi hukuman penjara mereka, kata CDRC.

Narapidana yang dihukum karena kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan "serius" atau "kekerasan" tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Setelah petugas pemadam kebakaran yang dipenjara dibebaskan dari penjara - setelah dilatih oleh negara - banyak yang mencoba untuk dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran warga negara, tetapi ditolak, kata Tn. Ramey.

"Ada stigma di dalamnya. Ketika orang berpikir tentang petugas pemadam kebakaran, mereka berpikir tentang orang yang berpenampilan rapi, seorang pahlawan, bukan seseorang yang dikurung," katanya.

Ia meluncurkan lembaga nirlabanya untuk membantu mantan narapidana mengatasi kendala dan membantu mengatasi kekurangan petugas pemadam kebakaran yang telah dialami California selama bertahun-tahun.

Saat ini, ada lima kebakaran hutan yang membakar bangunan senilai miliaran dolar di wilayah Los Angeles, yang diprediksi menjadi salah satu kebakaran termahal dalam sejarah.

Karena kekurangan sumber daya, negara bagian tersebut telah memanggil lebih dari 7.500 personel darurat dan responden pertama, termasuk Garda Nasional dan negara bagian, serta petugas pemadam kebakaran dari tempat yang jauh seperti Kanada.

Kebakaran masih sulit dipadamkan dan terus menyebar, dengan 35.000 hektar dari dua kebakaran terbesar, Palisades dan Eaton, telah terbakar.

Kejuaraan taekwondo Pancasila Cup 2025 diyakini bisa menjadi jembatan bagi Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di pentas internasional seperti SEA Games.

Dalam edisi terakhir SEA Games, 2023 lalu, Indonesia meraih satu emas, empat perak dan perunggu. Pencapaian tersebut tak menutup kemungkinan terlampaui pada edisi 2025 ini.

Menurut Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Taekwondo DKI Jakarta Ivan Pelealu semakin banyak kejuaraan yang berlangsung, kian banyak pula potensi atlet yang berprestasi.

Sebagai contoh, DKI Jakarta meraih tiga emas dan perak dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Ini peningkatan tajam dibandingkan PON Papua dan PON Jawa Barat.

Salah satu kunci sukses itu, menurut Ivan, karena banyak kejuaraan yang berlangsung di DKI. Atlet-atlet muda terus muncul dan yang terjaring kian giat mengasah kemampuan.

"Kejuaraan-kejuaraan seperti Pancasila Cup ini harus diakui bisa meningkatkan prestasi. Dari kejuaraan begini kami bisa mencari atlet-atlet potensial untuk dilatih," kata Ivan.

Perwakilan Universitas Pancasila Noor Suryaningsih juga berharap kegiatan yang diadakan ini bisa mengatrol prestasi Indonesia. Karena itu Pancasila Cup ingin diadakan rutin.

"Rektor kami amat sangat mendukung. Kami diminta rektor kami untuk mengawal kegiatan ini. Kami bangga adik-adik kami bahu membahu menyukseskan acara ini," kata Noor.

Yang berbeda dari Pancasila Cup 2025 dibanding kejuaraan lainnya adalah kompetisi kategori para taekwondo. Bahkan, para taekwondo ini baru pertama kali digelar di Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut serta dalam kegiatan rapat koordinasi penilaian usulan desa/kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (9/1/25).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh serta jajaran pejabat fungsional Penyuluh Hukum di Ruang Rapat lantai 2 Kanwil Kemenkum Babel.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (11/1), kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas terhadap program dan kegiatan desa/kelurahan sadar hukum, agar dapat terukur baik dari sisi peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Agenda utama meliputi pembahasan teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh BPHN.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menekankan pentingnya keberlanjutan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai sarana membangun budaya hukum di masyarakat. Ia juga menyoroti peran Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan sebagai pusat informasi dan solusi bagi warga yang menghadapi masalah hukum.

“Pos bantuan hukum akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga mediasi terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Hal ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata,” ujar Kristomo.

Dalam sesi pembahasan teknis, Penyuluh Hukum Madya BPHN, Heni Indrawati, memaparkan prosedur penilaian dan verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dijelaskan terkait kebijakan periodisasi penilaian/verifikasi usulan Desa/kelurahan sadar hukum serta data dukung dalam pengisian kuesioner pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Claudia Valeriana, Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda, membahas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari penguatan program. Dijelaskan JDIH sebagai salah indikator penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa berdasarkan data terakhir, terdapat 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan 165 Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Bangka Belitung. “Kami terus mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dengan mengikuti rapat ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat meningkatkan koordinasi serta memaksimalkan peran desa dan kelurahan dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Babel akan segera menyusun rencana untuk memastikan setiap desa/kelurahan yang diusulkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPHN.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkumham Babel dalam mendukung upaya pemerintah pusat membangun kesadaran hukum masyarakat di Bangka Belitung.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara mengatakan sebanyak 68 narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah dengan menggunakan sistem pengamanan super maximum security sepanjang 2024.

"Sekitar 68 narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara Sumut ke Nusakambangan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy melanjutkan puluhan napi tersebut rata-rata merupakan napi kasus narkoba yang berisiko tinggi yang dikhawatirkan akan mengendalikan di dalam penjara.

Selain itu, dia mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan ada yang terlibat kasus pembunuhan dan lainnyadari lapas dan rutan di wilayah tersebut.

"Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dan kejahatan lainnyadari lapas dan rutan," ucap dia.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengusung kerja sama dengan melibatkan TNI, Polri, dan BNN yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas, dengan didampingi Kemenkumham Sumut.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penipuan daring maupun kejahatan lainnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumatera Utara yang sampai 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 23.273 orang, dengan rincian narapidana laki-laki 22.371 orang, narapidana wanita 902 orang, sementara anak binaan laki-laki 171 orang dan anak binaan perempuan dua orang.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia, salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

KOMPAS.com- Telah dikonfirmasi bahwa Hanni dari NewJeans dilaporkan sebagai imigran ilegal.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2024, Hanni NewJeans diduga dilaporkan sebagai imigran ilegal karena status visanya.

Hanni memegang kewarganegaraan ganda di Australia dan Vietnam, yang berarti ia memerlukan visa untuk bekerja di Korea.

Selama bekerja di Korea Selatan di bawah naungan ADOR, visa E-6 Hanni diurus oleh agensi. Tapi Hanni diduga tidak lagi memiliki visa yang sah karena kontrak antara ADOR dan NewJeans telah berakhir.

Untuk diketahui, jika kontrak antara artis pemegang visa E-6 dan perusahaan tersebut dihentikan, visa E-6 akan batal.

Menurut laporan SpoTV, seseorang yang tidak disebutkan namanya mengajukan pengaduan tentang dugaan tempat tinggal ilegal Hanni.

Pada 10 Januari, Divisi Investigasi Kantor Imigrasi Seoul di bawah Kementerian Kehakiman membagikan pernyataan tentang status Hanni.

"Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan setelah hubungan kerja selesai," kata Imigrasi Seoul.

Kantor Imigrasi Seoul juga menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat merilis rincian spesifik tentang potensi pelanggaran hukum imigrasi yang dilakukan seseorang.

"Kami tidak dapat memberikan perincian khusus mengenai apakah individu asing tertentu telah melanggar undang-undang imigrasi," kata mereka.

"Bagi penghibur asing yang menggunakan visa E-6, status kependudukan dan durasinya ditentukan berdasarkan kontrak kerja dengan agen lokal," lanjut mereka.

Jika visa Hanni dengan ADOR secara resmi dihentikan, ia akan memerlukan visa E-6 baru melalui agen baru atau visa pencari kerja D-10, atau dipaksa meninggalkan negara itu dalam waktu 15 hari.

Meskipun hal ini biasanya bukan masalah, akan sulit untuk memperpanjang visa E-6 tanpa dukungan dari sebuah agensi.

Diperkirakan bahwa jika kontrak Hanni dengan ADOR dihentikan secara resmi, visanya akan langsung batal.

Hanni akan dipaksa untuk mengajukan perubahan status visa, baik itu visa E-6 baru melalui agensi baru atau visa pencari kerja D-10, atau dipaksa untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 15 hari.

Visa E-6 umumnya berlaku selama satu tahun dan dapat diperbarui tanpa batas waktu.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara mengatakan sebanyak 68 narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah dengan menggunakan sistem pengamanan super maximum security sepanjang 2024.

"Sekitar 68 narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara Sumut ke Nusakambangan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy melanjutkan puluhan napi tersebut rata-rata merupakan napi kasus narkoba yang berisiko tinggi yang dikhawatirkan akan mengendalikan di dalam penjara.

Selain itu, dia mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan ada yang terlibat kasus pembunuhan dan lainnyadari lapas dan rutan di wilayah tersebut.

"Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dan kejahatan lainnyadari lapas dan rutan," ucap dia.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengusung kerja sama dengan melibatkan TNI, Polri, dan BNN yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas, dengan didampingi Kemenkumham Sumut.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penipuan daring maupun kejahatan lainnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumatera Utara yang sampai 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 23.273 orang, dengan rincian narapidana laki-laki 22.371 orang, narapidana wanita 902 orang, sementara anak binaan laki-laki 171 orang dan anak binaan perempuan dua orang.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia, salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak eks narapidana terorisme (napiter) untuk berperan aktif dalam upaya program deradikalisasi dan pencegahan penyebaran paham radikal di Kabupaten Poso.

"Dalam rangka meningkatkan pemulihan keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, Satgas II Preemtif Operasi Madago Raya menggencarkan kegiatan sambang silaturahim kepada eks napiter di daerah ini," kata Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdiyanto di Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Ia mengemukakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Poso, terutama Kecamatan Poso Pesisir, yang memiliki sejarah panjang terkait kelompok-kelompok radikal.

Operasi Madago Raya merupakan operasi kewilayahan yang bertujuan memelihara keamanan melalui kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Untuk itu, melalui kegiatan sambang tersebut, ia mengajak para eks napiter untuk berperan aktif dalam upaya deradikalisasi dan pemberantasan paham radikal yang di wilayah operasi.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi radikalisme. Dukungan dari eks napiter dan masyarakat sangat dibutuhkan," katanya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Poso, serta menangkal segala bentuk ideologi yang dapat merusak kesatuan bangsa.

Ia mengharapkan dengan dukungan penuh masyarakat dan eks napiter, proses pemulihan keamanan dan penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Operasi Madago Raya melibatkan personel gabungan TNI-Polri dengan sasaran utama meliputi individu seperti mantan narapidana terorisme, simpatisan, serta masyarakat yang rentan terpapar paham radikal, termasuk remaja, anak-anak, perempuan, dan para tokoh.

Kemudian barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, atribut, dan dokumen yang berpotensi membahayakan keamanan juga menjadi fokus operasi.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menciduk peredaran gelap narkotika jenis sabu yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Palangka Raya.

Dari hasil pengungkapan tersebut, terungkap jaringan besar narkoba yang melibatkan narapidana dan petugas di rutan.

"Kasus ini merupakan pengembangan dari tindak lanjut terhadap laporan masyarakat perihal adanya transaksi narkotika dari jaringan Subaidi (narapidana lapas) di sekitar Jalan Sapan XXI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya," kata Kepala BNNP Kalteng, Brigadir Jenderal Polisi Joko Setiono, dalam keterangan pers, Sabtu (11/1/2025).

Dia lalu menceritakan kronologisnya. Awalnya, hari Minggu (5/1/2025), sekitar pukul 22:00 WIB, Tim Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalteng melaksanakan penyelidikan terhadap sebuah barak di Jalan Sapan XXI, kemudian melihat salah satu penghuni barak nomor 8, yaitu JP, datang dengan mengendarai motor dan memakai tas ransel warna hitam.

Selanjutnya, tim melakukan Raid Planning and Execution (RPE) dan berhasil mengamankan JP beserta barang bukti satu bungkus besar dan dua bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1.260 gram atau 1,26 kg yang disimpan di atas plafon barak.

Berdasarkan hasil interogasi terhadap JP, dia mengaku diarahkan oleh seseorang untuk mengambil barang yang diletakkan di Aula Komplek Islamic Center Masjid Raya Jalan G Obos, Kelurahan Menteng.

“Sabu tersebut milik dari Pak CR dan Pak JS, di mana JS hanya ditugaskan untuk menerima dan membawanya sesuai perintah Pak CR,” beber Joko.

Kemudian, tim melakukan pengembangan terhadap pemilik barang dengan mengamankan CR alias FN dan JS alias YK di Griya Subur Permai, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau.

“Pak CR mendapatkan sabu rupanya dengan memesan dari seseorang di Rutan Palangka Raya dengan bantuan dari R yang berada di Lapas Perempuan Palangka Raya,” jelasnya.

Selanjutnya, tim melanjutkan pengembangan ke Lapas Perempuan Palangka Raya dengan mengamankan narapidana saudari R.

Dari interogasi terhadapnya, R mengaku memesan sabu dari S yang berada di Rutan Palangka Raya.

“Dari 1,2 kg sabu tersebut, jatah milik R adalah 2 ons, sedangkan yang 1 kg adalah pesanan dari Pak CR. R hanya memberikan nomor Pak CR kepada S dan yang berurusan langsung dengan Pak CR adalah anak buah S yang bernama Petruk,” jelasnya.

Selanjutnya, tim melanjutkan pengembangan ke Rutan Palangka Raya dengan mengamankan narapidana S dan Petruk.

Dari interogasi terungkap bahwa Petruk mendapatkan barang dengan cara diantar langsung oleh S ke selnya.

Selanjutnya, barang tersebut dikemas oleh Petruk untuk diserahkan kepada tamping bernama Al.

Palangka Raya (ANTARA) - Dua oknum pegawai Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bernama Donny Martinus Samad dan Muh Azwar Maulana akan dipecat karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di tempat kerjanya.

"Setelah vonis dan peraturan lain akan mengikuti, yakni pemecatan karena itu sudah masuk ranah pidana," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Tri Saptono Sambudi saat dihubungi melalui pesan singkat di Kalteng, Sabtu.

Tindakan penegakan disiplin itu dilakukan agar hal serupa ke depannya tidak terjadi lagi pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberlakukan pengawasan yang lebih optimal di pintu masuk utama ke dalam rutan atau lapas di Kalteng.

Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025 menjadi sarana merajut prestasi sejak usia dini dan merupakan tonggak sejarah untuk nomor disabilitas.

Pancasila Cup 2025 berlangsung di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat dan Sabtu (10-11/1). Acara ini resmi dibuka pada Sabtu (11/1) dan berlangsung dengan meriah.

Ketua Panitia Pelaksana Pancasila Cup 2025 Fakhrudin mengatakan ajang ini merupakan bagian dari pembibitan atlet nasional. Hal menarik lainnya, ajang ini diikuti atlet disabilitas.

"Kegiatan ini sangat berbeda karena kami mengadakan para taekwondo. Ini kali pertama diadakan di Indonesia yang inisiatifnya dari universitas," kata Fakhrudin menjelaskan.

Kejuaraan ini diikuti 21 kampus dari seluruh Indonesia dengan total jumlah lebih dari 200 peserta. Adapun peserta untuk para taekwondo sebanyak 70 orang dari berbagai daerah.

Sementara peserta umum yang ambil bagian untuk kategori usia, dari anak TK, SD, SMP, hingga SMA lebih dari seribu. Total peserta yang ambil bagian lebih dari 1.500 orang.

Perwakilan dari Universitas Pancasila Noor Suryaningsih mengatakan kejuaraan yang baru pertama kali diadakan ini sebagai bentuk kepedulian Universitas Pancasila pada taekwondo.

"Kami berharap kegiatan ini bisa berlangsung tahunan. Harapannya ini menjadi lebih besar. Kalau tahun ini pesertanya 1500, tahun depan lebih besar lagi," kata Noor.

Sementara Ketua Asprov Taekwondo DKI Jakarta Ivan Pelealu menyebut Pancasila Cup sebagai bagian penting dalam pembinaan atlet berprestasi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

"Harus ada turnamen dan pertandingan seperti ini agar anak-anak kita, atlet kita sebagai regenerasi, merasakan jam terbang pertandingan. Kami sangat mendukung acara begini," katanya.