Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulis di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral di media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

ACEH UTARA, KOMPAS.com- Pencabutan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa di Baitul Mal, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dinilai bertentangan dengan prinsip hukum.

Masalahnya, pengembalian uang negara menjadi salah satu celah untuk menghentikan kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan dosen hukum pidana Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Muhammad Hatta, Sabtu (11/1/2025).

“Setahu saya, Kejaksaan RI sudah mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai aset recovery bahwa korupsi di bawah satu juta, jika dikembalikan maka perkaranya dapat dihentikan penuntutan,” terangnya kepada Kompas.com.

Dari sisi ilmu hukum, sambung Hatta, peraturan ini bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa pengembalian hasil tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pidana.

“Kondisi ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Soal status tersangka bertahun-tahun, itu juga terjadi. Sebut saja misalnya status tersangka Rj Lino, mantan Direktur Pelindo. KPK tidak diberikan kewenangan menghentikan penyidikan, maka RJ Lino bertahun-tahun jadi tersangka,” katanya.

Dia menyebutkan, jiwa warga negara ingin status tersangkanya segera berakhir, dengan sistem hukum Indonesia, satu-satunya cara hanya lewat mekanisme pra peradilan.

“Tapi kalau mau status tersangka dicabut, ajukan gugatan praperadilan. Itu saja jalannya,” terang Hatta.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengumumkan penghentian dugaan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa tahun 2021. Penghentian telah dilakukan 2 Juli 2024. Status lima tersangka sudah dicabut.

Mereka adalah Kepala Baitul Mal Aceh Utara, YI (43) berstatus non ASN. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, ZZ (46), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial M (49). Kemudian Ketua Tim Pelaksana RS (36), ketiganya berstatus ASN. Terakhir Koordinator Tim Pelaksana, berinisial Z (39) berstatus non ASN. Mereka berstatus tersangka sejak Agustus 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mengeluarkan laporan invetigasi dengan temuan Rp 200 juta kerugian negara. Uang itu telah dikembalikan kelima tersangka dan seluruh proyek rumah telah diselesaikan.

KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.

KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata bakal menindak tegas para prajurit yang terbukti melanggar hukum terkait kasus penembakan bos rental di rest area Tol Tangerang-Merak, Banten.

Langkah itu dijanjikan meski hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan pengeroyokan terhadap prajurit TNI Angkatan Laut (AL) sebelum penembakan terjadi.

"Sesuai dengan sikap kami bahwa siapapun anggota kami yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku di TNI," kata Pangkoarmada RI kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2025).

Denih menyampaikan, tiga prajurit TNI AL itu akan diproses secara hukum melalui pengadilan militer.

Mereka tidak akan disidang melalui peradilan umum sebagaimana desakan publik.

"Sidang di pengadilan militer," kata dia.

Pangkoarmada menilai pernyataannya pada 6 Januari lalu bahwa ada pengeroyokan sebelum penembakan, tidak terbukti melalui hasil rekonstruksi.

Ia menyatakan hal tersebut karena menerima informasi awal berdasarkan video yang diterima.

"Alhamdulillah rekonstruksi sudah dilaksanakan dan kita semua mengetahui hasil rekonstruksi tersebut. Mengenai pengeroyokan itu yang saya sampaikan berdasarkan informasi awal dan video yang saya terima," jelas Pangkoarmada RI.

Hasil rekonstruksi ditindaklanjuti oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

Diberitakan sebelumnya, klaim TNI AL terkait adanya pengeroyokan sebelum penembakan di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak, terbukti tidak benar.

Hal itu terungkap dalam rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil, Ilyas Abdurahman, oleh anggota TNI AL di rest area Tol Tangerang-Merak, Sabtu (11/1/2025).

Rekonstruksi penembakan bos rental ini digelar Puspomal, dengan menghadirkan tiga tersangka, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala (KLK) BA.

Rekonstruksi ini memperagakan 36 adegan yang dimulai dari pertemuan antara para pelaku dan korban di Saketi, Pandeglang, hingga penembakan di rest area yang menyebabkan Ilyas meninggal dunia dan seorang rekannya, Ramli, mengalami luka tembak.

Salah satu fakta penting yang terungkap adalah bahwa pengeroyokan yang sebelumnya disebutkan oleh Pangkoarmada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata, tidak benar terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh Rizki Syahputra, anak korban, yang turut hadir menyaksikan rekonstruksi tersebut.

"Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai, seperti yang kami saksikan, dan untuk pengeroyokan tidak ada. Di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan," ujar Rizki kepada awak media, Sabtu.

Rekonstruksi yang diperagakan secara detail telah menggambarkan kejadian yang sebenarnya di lapangan.

"Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini,” tambahnya.

Kantor Imigrasi Medan memberikan layanan paspor simpatik kepada 50 pemohon yang mendaftar online. Layanan ini dibuka dalam merayakan HUT Imigrasi ke-75 pada 26 Januari 2025.

detikers yang ingin mengurus paspornya perlu terlebih dahulu mendaftar online permohonan pada link yang tersedia di kanal media sosial Kantor Imigrasi Medan.

"Link pendaftaran permohonan paspor dibuka setiap hari Jumat pada tanggal 10, 17, dan 24 Januari 2025 untuk jadwal kedatangan keesokan harinya. Layanan paspor yang diberikan yaitu permohonan paspor baru dan penggantian paspor dengan jenis paspor elektronik," ungkap Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Putri Angginamora, Minggu (12/1/2025).

Putri menyebut masyarakat Kota Medan dan sekitarnya dapat mengakses layanan ini dengan cara mendaftar online terlebih dahulu melalui link yang sudah dibagikan pada kanal resmi Kantor Imigrasi Medan.

"Layanan ini adalah bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat di mana pada hari Sabtu yang merupakan hari libur diberikan kesempatan kepada masyarakat yang mungkin di hari kerja tidak sempat datang ke Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan Paspor," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat.

Peringatan Hari Bakti migrasi ke 75 ini bertema Melayani, Mengabdi & Berinovasi. Wahyu menyebut tema ini merupakan prinsip yang mencerminkan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau organisasi.

Selain itu Imigrasi terus berupaya menciptakan solusi dan pembaruan yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama

"Dan kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depan agar dapat menjangkau masyarakat baik di kota Medan maupun di luar wilayah Kota Medan," tuturnya.

Pemohon paspor Sindy Wijaya mengatakan apresiasi atas layanan Paspor Simpatik yang digelar oleh Kantor Imigrasi Medan.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Medan yang telah melaksanakan Layanan Paspor Simpatik, Kesan saya adalah petugasnya sangat ramah dan pengerjaannya juga sangat cepat. Harapan saya semoga kantor imigrasi dapat mempertahankan dan berkembang lebih baik lagi ke depannya," pungkasnya.

Suasana Pelayanan Paspor Hari Sabtu di Kantor Imigrasi Jaksel

Suasana Pelayanan Paspor Hari Sabtu di Kantor Imigrasi Jaksel

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari sidang sengketa Pilkada 2024 mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi hingga petugas patroli dan pengawalan (patwal) mobil berpelat nomor RI 36 yang viral di media sosial telah ditindaklanjuti.

Berikut sejumlah berita hukum sepekan untuk Anda simak kembali.

1. MK mulai sidangkan perkara sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/1), mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel.

Terdapat tiga panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi. Panel satu diketuai Suhartoyo didampingi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, panel dua diketuai Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

2. Korlantas ungkap sistem poin lalu lintas yang berlaku mulai 2025

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengatakan bahwa penerapan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas mulai berlaku pada tahun 2025.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan bahwa sistem poin itu bernama traffic activity report dengan menggunakan sistem nilai kepatutan berkendara (merit point system).

"Ini nantinya akan menjadi data keselamatan terhadap perilaku masyarakat dalam berkendaraan atau berlalu lintas di jalan dengan parameternya adalah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (5/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

3. Anggota Polres Trenggalek sukses jalani program diet khusus

Sebanyak 60 anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur, yang mengalami kelebihan berat badan (polisi gemuk) berhasil menjalani program diet khusus sehingga bobot tubuh mereka turun signifikan.

"Sebanyak 50 peserta mencapai target, dan 19 di antaranya berhasil mencapai berat badan ideal," kata Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta usai memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berhasil menjalani program diet khusus di Mapolres Trenggalek, Senin (6/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK: Penggeledahan rumah Hasto bukan pengalihan isu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto adalah bagian dari proses penegakan hukum dan bukan pengalihan isu.

"KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Korlantas: Petugas patwal mobil RI 36 sudah ditindaklanjuti

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan bahwa petugas patwal (patroli dan pengawalan) untuk mobil berpelat nomor RI 36 yang menunjuk-nunjuk sopir taksi sudah ditindaklanjuti.

"Yang bersangkutan sudah ditindaklanjuti oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya karena personel adalah anggota Polda Metro Jaya," kata kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso ketika dihubungi awak media di Jakarta, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara menggalakkan penanaman sayur di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

"Peningkatan menanam sayur maupun budi daya ikan dan ternak merupakan dukungan program ketahanan pangan yakni Astacita Presiden dan Wakil Presiden, serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy mengatakan kegiatan penanaman sayur dilakukan di lapas maupun rutan di wilayah Sumut dengan melibatkan warga binaan, dengan cara konvensional maupun hidroponik, serta melakukan budidaya ikan seperti lele, nila, peternakan dan lainnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kegiatan tersebut dilalukan di tanah kosong lapas maupun rutan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

"Sebagian lahan yang dimanfaatkan sudah ada panen sayur dan ikan di lapas maupun rutan," kata Kadivpas.

Hasil dari kegiatan mendukung program ketahanan pangan tersebut, menurut Rudy akan dimanfaatkan warga binaan, untuk konsumsi dan disetorkan ke negara dan lainnya.

Kegiatan ini menambah keterampilan warga binaan, baik untuk cara budidaya ikan, peternakan maupun menanam sayur. Diharapkan warga binaan memiliki kemandirian di masyarakat saat bebas nantinya.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali mengatakan para warga binaan berhasil memanen 40 kilogram sayur pakcoy yang ditanam dengan sistem hidroponik.

"Panen ini bukan hanya sekadar kegiatan pertanian, tapi sebagai upaya untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan serta mendukung program ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Lebih lanjut, hasil panen sayuran ini akan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Dwi Shantika Raya Indah, yang berperan sebagai penyedia bahan makanan bagi dapur Lapas Pematang Siantar.

"Sayur segar yang diperoleh dari aktivitas hidroponik ini akan disajikan sebagai menu makan bagi warga binaan, sekaligus menambah variasi gizi dalam pola konsumsi mereka," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menuturkan, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal oposisi pemerintahan.

Hal ini disampaikan Basarah menanggapi sikap politik PDI-P di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD NRI 1945, negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, seyogianya juga tidak berlaku istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan," kata Ahmad Basarah dalam siaran pers, Sabtu (11/1/2025).

Basarah menuturkan, oposisi biasanya dipraktikan dalam sistem demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Oleh karenanya, kata dia, PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi.

Sesuai dengan falsafah Pancasila yang berintisarikan nilai-nilai gotong royong, PDI-P menurutnya akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo.

"Meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tutur dia.

Namun, Basarah bilang, sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres PDI-P ke VI yang akan dilaksanakan pada tahun ini. .

"Keputusan resmi kongres PDI Perjuangan tersebut tentunya akan dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri," jelas dia.

Basarah menambahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo tetap bersahabat baik. Keduanya memiliki sejarah hubungan yang panjang.

Hubungan pribadi antara keduanya diklaim akan menjadi jembatan silaturahmi dan koordinasi yang baik untuk mengawal kepentingan bangsa.

"Utamanya dalam menghadapi berbagai krisis dunia akibat berbagai konflik antarbangsa di dunia, maupun akibat global warming atau pemanasan global yang akan berpotensi menciptakan krisis lingkungan dan pangan dunia," ucapnya.

Basarah menambahkan, kekhawatiran akan terjadinya krisis lingkungan dan pangan akibat konflik antarbangsa dan pemanasan global juga menjadi perhatian Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun berharap, Prabowo dapat memimpin bangsa ini dengan baik untuk menjaga kepentingan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.