Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (13/1), dan berikut beberapa yang dapat Anda baca kembali di pagi ini, yakni mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka hingga polisi mendalami peristiwa ledakan di Mojokerto.

1. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto penuhi panggilan KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK), Senin (13/1), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

"HK sudah hadir," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK tolak permohonan penundaan pemeriksaan Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan alasan menunggu rampungnya proses gugatan praperadilan.

"Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses praperadilan? Itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya, permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

3. TNI AL tegaskan prajurit pelaku pembunuhan di Sorong diproses hukum

Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diyakini terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Koarmada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

4. Hasto surati pimpinan KPK soal praperadilannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) bakal menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal praperadilannya, sekaligus berharap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam proses hukumnya.

"Pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi dalami peristiwa ledakan di Mojokerto akibatkan dua wafat

Petugas Kepolisian Resor Mojokerto, Jawa Timur, mendalami peristiwa ledakan salah satu rumah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, hingga mengakibatkan dua orang meninggal.

Kepala Polres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto di Kabupaten Mojokerto, Senin (13/1), mengatakan saat ini petugas laboratorium dan forensik (Labfor) dari Polda Jatim juga melakukan pendalaman akibat peristiwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Hal itu diungkapkan Yusril dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas tersebut menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Dilansir detikNews, Yusril pernah memprotes ambang batas parlemen sejak lima tahun lalu. Yusril tak ingin suara pemilih menjadi hangus dengan ambang batas masuk DPR. Dia menyebut satu kursi DPR pun yang diperoleh partai politik, perwakilan mereka tetap harus dilantik.

Selain menyatakan ketidaksetujuannya terkait ambang batas DPR, dia juga memberikan alternatif sebagai jalan tengah. Salah satu usulannya yakni partai politik yang ikut dalam pemilu bisa membentuk koalisi.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku menjalin kerja sama dalam bidang pencegahan terorisme di daerah itu.

"Bersama Densus 88 kami menyepakati adanya kolaborasi antarinstansi yang harus selalu ditingkatkan terkhusus dalam pencegahan terorisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan tim Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku yang dipimpin oleh Kasatgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Maluku Kombes Pol I Wayan Sukarena.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk menghancurkan tindak pidana terorisme di Indonesia. Anggota Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme, baik yang berkaitan dengan kelompok bersenjata maupun teror bom.

Berkaitan dengan hal itu beberapa tindakan pencegahan anti-terorisme yang dilakukan kedua pihak, antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme, mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kerja sama antarlembaga keamanan dan intelijen hingga mengembangkan peraturan dan undang-undang anti-terorisme.

Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemisahan kementerian, Kanwil Kemenkum Maluku lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, peran konkret Kemenkum dalam pencegahan terorisme, yakni mengembangkan kebijakan hukum anti-terorisme, menyusun peraturan dan undang-undang terkait terorisme, mengawasi pelaksanaan hukum anti-terorisme dan menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memiliki tenaga penyuluh hukum yang nantinya bisa berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait mencegah tindak pidana terorisme," ujar Saiful.

Sementara tugas Densus 88, yakni melakukan intelijen, mencegah terorisme, menindak terorisme, menyidik terorisme, mengidentifikasi terorisme, mensosialisasikan terkait bahaya terorisme.

Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diduga terlibat kasus pembunuhan seorang perempuan di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan, Senin (13/1).

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) berinisial A.

Prajurit TNI AL itu diduga sebagai pelaku pembunuhan seorang perempuan berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/1).

Jasad korban, saat ditemukan warga, dalam kondisi tidak berbusana dan tubuhnya penuh dengan tusukan senjata tajam seperti sangkur.

Perihal kasus itu, Hersan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

"Atas nama institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa ini. Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena kepada wartawan di Markas Polresta Sorong, Senin, mengungkap bahwa prajurit TNI AL berinisial A telah mengakui perbuatannya.

Danpomal melanjutkan penyidik masih mendalami motif pelaku membunuh korban.

Dian menambahkan Pomal Lantamal Sorong juga terus berkoordinasi dengan Polresta Sorong dalam mengusut kasus pembunuhan tersebut.

Ia menegaskan jika terbukti bersalah maka pelaku akan dihukum berat. Tidak hanya hukuman pidana, pelaku juga terancam dipecat dari prajurit TNI AL.

Kapolresta Sorong Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto saat jumpa pers bersama Danpomal Lantamal Sorong mengatakan kepolisian siap membantu Pomal melengkapi berkas penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kami hanya melengkapi berkas awal karena awal di TKP adalah kami dan ini tentunya akan membantu penyidikan Angkatan Laut," kata Kapolresta.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (13/1), mulai dari upaya pengajuan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat(AS) hingga pembangunan rumah untuk korban pelanggaran HAM di Aceh.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

1. Airlangga: Indonesia ajukan penurunan tarif dagang dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antarkedua negara untuk memitigasi dampak dari kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang.

"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan," kata Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Kementerian PU-ADB jajaki kerja sama pembiayaan infrastruktur Astacita

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga menjajaki kerja sama pembiayaan melalui skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Pertemuan ini diharapkan juga dapat mendiskusikan dan menjajaki potensi inisiatif kolaboratif antara Indonesia dan ADB dalam memberikan dukungan agenda pembangunan nasional dan Astacita, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan pembangunan infrastruktur hilir,” kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

"Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan)," kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Kemendag beri sanksi administratif 41 distributor MinyaKita

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer yang menjual minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita di atas harga eceran tertinggi (HET).

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan hal ini dilakukan karena masih banyak pengecer di daerah-daerah yang menjual MinyaKita di atas Rp15.700 atau lebih tinggi dari HET.

"Dirjen (Direktur Jenderal) PKTN telah memberikan sanksi kepada 41 pelaku usaha baik itu di tingkat pengecer maupun distributor yang telah terbukti melakukan pelanggaran," ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Wamen PU: 29 rumah dibangun, pemulihan pelanggaran HAM di Aceh

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons soal upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Menteri Yusril mengatakan soal pemindahan tersebut akan dibahas pada pekan depan antara pemerintah.

"Oh belum nanti akan dibahas Minggu depan ini," kata Yusril di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

Ia menegaskan, bahwa soal pemindahan itu bukan membebaskan napi tersebut, tetapi memulangkan ke negaranya asalnya dan kemungkinan akan terjadi bila disepakati antara pemerintah negara.

"Bukan pembebasan kita tidak pernah membebaskan dan pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa kemarin terkait hal tersebut sudah dibahas dalam level staf dan nanti diputuskan pada level menteri dan Menteri Kehakiman Perancis akan berbicara dengan pemerintah Indonesia.

"Kemarin sudah mulai dibahas dalam level staf dan nanti akan diputuskan pada level menteri. Dan memang Menteri Kehakiman Perancis-nya memang akan bicara dengan kita, karena kan levelnya antara pemerintah," ujarnya.

Kemudian, saat ditanya apakah nanti narapidana Serge Areski Atlaoui akan bebas jika sampai ke negaranya seperti anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia ternyata bebas dan sudah kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing.

Menteri Yusril mengatakan soal anggota Bali Nine itu tidak bebas dan mereka direhabilitasi dan tetap dalam pengawasan pemerintah.

"Enggak bebas sih, karena itu kan sesuai dengan prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia itu kan mereka yang sudah (dipenjara) sekian tahun itu kan mengalami diprosesnya rehabilitasi tetap dalam pengawasan pemerintah rehabilitasinya yang berjalan," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Amerika Serikat (AS) menetapkan jaringan online kelompok sayap kanan ekstrem, 'Terrorgram', sebagai kelompok teroris yang mempromosikan supremasi kulit putih (white supremacy) yang penuh kekerasan.

Mengutip dari Reuters, Departemen Luar Negeri AS menyatakan mereka telah menetapkan kelompok tersebut, yang terutama beroperasi di situs media sosial Telegram, dan tiga pemimpinnya sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus.

Deplu AS menyatakan kelompok tersebut telah memotivasi dan memfasilitasi serangan dan upaya serangan oleh pengguna, termasuk penembakan pada 2022 lalu di luar bar LGBTQ di Slovakia, serangan yang direncanakan pada tahun 2024 terhadap fasilitas energi di New Jersey, dan serangan pisau pada Agustus lalu di sebuah masjid di Turki.

"Kelompok ini mempromosikan supremasi kulit putih yang penuh kekerasan, meminta serangan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh, dan memberikan panduan dan materi instruksi mengenai taktik, metode, dan target serangan, termasuk terhadap infrastruktur penting dan pejabat pemerintah," demikian pernyataan Deplu AS.

Atas dasar itu, pemerintah AS pun membekukan aset kelompok itu yang ada di dalam Negara Paman SAM, serta mencegah advokat manapun Amerika yang jadi pembelanya.

Deplu menyatakan pemimpin-pemimpin kelompok itu yang menjadi target sanksi diketahui ada di beberapa negara yakni Brazil, Kroasia, dan Afrika Selatan.

Langkah itu menjadi aksi terbaru pemerintahan AS di bawah Kepresidenan Joe Biden untuk melawan supremasi putih.

Pada 2021 lalu, Biden meluncurkan Strategi Nasional AS untuk Melawan Terorisme Domestik yang pertama. Di dalamnya mencakup sumber daya untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman serta pencegahan baru untuk mencegah orang Amerika bergabung dengan kelompok berbahaya.

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli melakukan Bakti Sosial dengan membagikan 500 paket sembako kepada warga sekitar rutan, Senin (13/1).

Dalam kegiatan ini, Rutan Labuhan Deli membagikan paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Menurut Kepala Rutan Labuhan Deli Yohanes Dias Sanyoto. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti sosial Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

" Rutan tidak hanya fokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat sekitar," kata Yohanes.

Selain itu, bantuan ini juga bagian dari bentuk kepedulian Rutan Labuhan Deli terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di sekitar Rutan Labuhan Deli. 

" Nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa kita hadir ditengah mereka," sebutnya.

Dari kegiatan ini, diharapkan adanya hubungan baik antara Rutan Labuhan Deli dengan masyarakat sekitar.

"Kegiatan ini satu bentuk kepedulian sesama, diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga ," jelasnya.

Editor : Sadam Husin

JENEWA, investor.id – Presiden Rusia berpotensi kebal hukum, jika ia menemui presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Swiss. Pemerintah Swiss berpotensi memberikan kekebalan hukum kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jika pemimpin Rusia itu bertemu dengan Trump di wilayah Swiss.

Kepala Komunikasi Kementerian Luar Negeri Swiss Nicolas Bidault mengatakan kepada RIA Novosti, pihak Swiss siap menjadi tuan rumah pertemuan potensial antara Trump dan Putin, tetapi saat ini belum melakukan kontak dengan Rusia, Amerika Serikat atau Ukraina guna membahas masalah ini.

"Sebagai pihak Statuta Roma, Swiss bekerja sama dengan ICC. Dalam hal ini, Swiss pada prinsipnya harus menangkap orang-orang yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya jika mereka kemungkinan besar akan tiba di Swiss. Jika surat perintah penangkapan tersebut terkait seorang kepala negara atau pemerintahan yang menikmati kekebalan berdasarkan hukum internasional, Dewan Federal akan memutuskan mengenai masalah kekebalan yang timbul itu," papar Bidault.

Sebelumnya pada Maret 2023, ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia, mengeluarkan surat perintah “penangkapan” terhadap Putin dan ombudsman bidang anak-anak Maria Lvova-Belova sehubungan dengan “pemindahan anak-anak secara ilegal” dari Ukraina.

Negara-negara Barat menyambut baik keputusan ini pada saat itu. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertanyaan ICC tentang "penangkapan" presiden Rusia tidak dapat diterima, Moskow tidak mengakui yurisdiksinya, dan keputusan apa pun tidak sah dari sudut pandang hukum.

Yurisdiksi ICC tidak diakui oleh negara-negara yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia, di antaranya adalah Rusia, Amerika Serikat, China, India, Turki, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Indonesia, Iran, Kazakhstan, dan Arab Saudi.

Adapun Statuta Roma telah ditandatangani oleh 137 negara, tetapi dokumen tersebut hanya diratifikasi oleh 124 negara.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Video yang bernarasikan wali kelas menghukum siswa SD swasta di Medan belajar di lantai karena tidak mengambil rapor. Setelah viral, wali kelas pun dirumahkan oleh pihak yayasan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," kata Ketua yayasan yang mengelola SD swasta, Ahmad Parlindungan, Senin (13/1/2025).

Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri.

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," ucapnya

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1).

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Ketua yayasan yang menaungi SD swasta itu, Ahmad Parlindungan, mengatakan jika sekolah itu didirikan sebagai amal sosial. Sekolah itu sudah berdiri sejak 1963 dengan status wakaf.

"Sekolah ini adalah sekolah amal sosial membantu masyarakat yang kurang mampu, anak-anak yatim bersekolah di tempat kami sejak tahun 1963 sudah berdiri dan statusnya wakaf," kata Ahmad Parlindungan di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Senin (13/1).

Ahmad menjelaskan jika selama Januari-Juni uang sekolah digratiskan. Sedangkan untuk Juli-Desember dikenakan Rp 60 ribu.

"Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan anak-anak sekolah 6 bulan gratis, Januari sampai Juni itu gratis. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya dari kelas 4-6 itu Rp 60 ribu," jelasnya.

Pihaknya kemudian melakukan upaya untuk memberikan bantuan agar membayar uang sekolah selama Juli-Desember. Dalam catatan mereka, terdapat 79 dari 131 siswa yang mendapat PIP.

Sedangkan siswa SD yang belajar di lantai itu disebut mendapat PIP beserta adiknya yang masih duduk kelas 1. Kamelia, yang merupakan orang tua siswa telah mengambil uang tersebut pada April dan Desember 2024, seharusnya mencukupi pembiayaan uang sekolah anak yang sebesar Rp 60 ribu per bulan.

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan

Jakarta (ANTARA) - Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diyakini terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) berinisial A.

Prajurit TNI AL itu diyakini sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/1).

Jasad korban, saat ditemukan oleh warga, dalam kondisi tidak berbusana dan tubuhnya penuh dengan tusukan senjata tajam seperti sangkur.

Perihal kasus itu, Hersan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

"Atas nama institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa ini. Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena kepada wartawan di Markas Polresta Sorong, Senin, mengungkap bahwa prajurit TNI AL berinisial A telah mengakui perbuatannya.

Danpomal melanjutkan penyidik masih mendalami motif pelaku membunuh korban.

Dian menambahkan Pomal Lantamal Sorong juga terus berkoordinasi dengan Polresta Sorong dalam mengusut kasus pembunuhan tersebut.

Ia menegaskan jika terbukti bersalah maka pelaku akan dihukum berat. Tidak hanya hukuman pidana, pelaku juga terancam dipecat dari prajurit TNI AL.

Kapolresta Sorong Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto saat jumpa pers bersama Danpomal Lantamal Sorong mengatakan kepolisian siap membantu Pomal melengkapi berkas penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kami hanya melengkapi berkas awal karena awal di TKP adalah kami dan ini tentunya akan membantu penyidikan Angkatan Laut," kata Kapolresta.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf, mengkritik profesionalisme penyidik Kejaksaan Agung imbas berkas perkara yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini disampaikan Ari setelah mengonfirmasi masa penahanan Tom yang kembali diperpanjang.

Pihaknya merasa sudah terlalu lama menunggu proses hukum masuk ke persidangan.

“Memang kelamaan, kami menunggu sidangnya. Seharusnya kalau belum siap, tidak perlu dulu dilakukan penahanan,” ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/1/2025).

Ari mengatakan, lamanya masa penahanan ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyidik Kejaksaan Agung yang telah menahan Tom sejak 29 Oktober 2024 lalu.

“Ini menunjukkan tidak profesionalnya penyidik di Kejagung,” lanjut Ari.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Ari enggan menegaskan kapan masa penahanan ini diperpanjang.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menuturkan bahwa masa penahanan Tom diperpanjang karena proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik masih melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Masih berproses penyidikan dan pemberkasannya (untuk tersangka Tom Lembong),” ujar Harli.

Dia memastikan, masa penahanan Tom sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP.

Pasal 24 ayat 1 berbunyi, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

Kemudian, pada Pasal 24 ayat 2, dijelaskan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”

Berdasarkan Pasal 24, lama masa tahanan maksimal adalah 60 hari.

Sementara, masa penahanan kembali diatur dalam Pasal 29 KUHAP jika ada hal-hal mendesak.

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Lama penahanan ditetapkan selama 30 hari dengan tambahan masa perpanjangan selama 30 hari.

“(Perpanjangan karena Pasal 29) terhadap perkara yang diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih,” kata Harli.

Dia menegaskan, penyidik akan cermat terkait dengan lamanya masa penahanan.

Sementara itu, Tom juga akan diperiksa lagi sebagai saksi dugaan korupsi impor gula terhadap berkas perkara yang melibatkan tersangka Charles Sitorus.

Pemeriksaan ini akan dilakukan pada Selasa (14/1/2025) di Kejaksaan Agung.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.