KOMPAS.com - Kerusuhan besar terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden ini berlangsung saat seorang ustaz bernama Abdul Somad tengah memberikan ceramah rohani kepada narapidana.

Situasi awalnya berjalan kondusif saat Abdul Somad hendak menyampaikan ceramah di masjid lapas. Namun tiba-tiba muncul asap pekat dan kericuhan pun pecah di dalam kompleks.

“Saya tidak tahu pasti penyebabnya. Saat akan memberikan siraman rohani di masjid dalam lapas, tiba-tiba muncul asap dan suasana langsung ricuh,” kata Abdul Somad dilansir dari Tribunnews.com, Kamis.

Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan parah. Kaca jendela pecah, bangunan berantakan, dan sejumlah benda dilaporkan terbakar. Asap tebal tampak membumbung dari dalam lapas.

Petugas sempat kewalahan menghadapi situasi. Sekitar pukul 11.30 WIB, aparat gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan ke lokasi.

Kendaraan taktis milik Brimob, mobil water cannon dari Polres Lubuklinggau, dan ambulans turut hadir untuk mengendalikan kondisi.

Petugas beberapa kali menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke arah narapidana yang bertindak anarkis, termasuk melempar batu dan membakar fasilitas.

Kapolres Musi Rawas menyatakan bahwa situasi berhasil dikendalikan menjelang siang. Namun kerusakan cukup signifikan terjadi di beberapa blok.

Hingga saat ini, penyebab kerusuhan masih dalam penyelidikan. Polisi menduga adanya provokator dari dalam lapas yang memicu kekacauan.

Pihak kepolisian dan petugas lapas tengah mengidentifikasi pelaku serta menghitung jumlah kerusakan.

Ustaz Abdul Somad telah dipastikan dalam keadaan aman dan meninggalkan lokasi setelah situasi dinyatakan kondusif.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS Kerusuhan Lapas Muara Beliti Saat UAS Ceramah, Sejumlah Fasilitas Hancur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menegaskan bahwa direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak kebal hukum.

Dia pun memastikan bahwa aparat penegak hukum bisa memproses direksi BUMN jika terbukti melakukan korupsi, ataupun sengaja melakukan tindakan yang merugikan negara.

“Jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Itu yang perlu dipahami,” ujar Andre saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/5/2025).

Andre pun mencontohkan direksi di BUMN yang berstatus public service obligation (PSO). Menurutnya, jajaran direksi yang terbukti melakukan korupsi pasti diproses secara hukum.

Sebab, perusahaan BUMN tersebut masih menerima aliran dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi, enggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum, atau enggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK terancam tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat dua pasal penting yang menjadi tantangan bagi KPK, yaitu: Pasal 3X Ayat (1) yang berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara" dan Pasal 9G yang berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara."

Padahal, Undang-Undang KPK mengatur bahwa salah satu obyek yang diusut KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain serta/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Menanggapi polemik ini, KPK mengaku akan mengkaji penerapan aturan pada UU BUMN tersebut.

“Tentunya dengan adanya aturan yang baru perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK," kata Juru Bicara Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Tessa mengatakan, KPK akan mengkaji sejauh mana perubahan aturan tersebut berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN.

“Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang Ustaz bernama Abdul Somad sempat tertahan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang ricuh pada Kamis. (8/5/2025).

Ia yang diundang pihak Lapas untuk berceramah tak bisa keluar Lapas selama 30 menit.

Abdul sempat menyaksikan awal mula kerusuhan, meski ia mengaku tak tahu penyebabnya.

Abdul mengaku, berada di Lapas untuk memberikan siraman rohani kepada para napi. Namun tiba-tiba kerusuhan terjadi.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas itu, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut," ungkap Abdul Somad, Kamis, dikutip dari Tribunnews.com.

Kerusuhan usai setelah aparat gabungan bisa mengendalikan situasi. Menurut Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Aditya, Lapas bisa dikuasai sekitar pukul 11.00 WIB.

"Lapas sudah berhasil kami kuasai dan sterilkan. Untuk sekarang kami stanby dan cek kerusakan yang terjadi," ujar Agung, dikutip dari tayangan KompasTV.

Agung menjelaskan bahwa kericuhan bermula sekitar pukul 09.45 WIB ketika petugas lapas melakukan razia rutin dan menemukan handphone milik narapidana.

Penemuan itu memicu ketidakpuasan para napi yang kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas.

“Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia,” ujar Agung.

Melihat situasi yang tidak kondusif, pihak Kalapas segera menghubungi Polres Musi Rawas untuk meminta bantuan pengamanan.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Polres Lubuklinggau, Dandim, dan Brimob untuk mengambil alih dan mensterilkan situasi di dalam lapas.

Ia menegaskan, tidak ada napi yang kabur maupun petugas yang disekap dalam insiden tersebut. Saat ini seluruh narapidana sudah kembali dimasukkan ke dalam blok masing-masing, dan situasi di lapas telah kondusif.

Menurut data, jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Muara Beliti mencapai 1.069 orang, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan petugas yang melakukan razia saat kejadian berlangsung.

Saat ini, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi dan tengah melakukan pengecekan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan.

Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Cerita Ustadz Abdul Somad, Sempat Tertahan di Lapas Muara Beliti yang Ricuh 'Ada Asap, Ribut-ribut',

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Kamis (8/5) sekitar pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (SJP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"Atas nama SJP, Bupati Cirebon periode 2014–2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, guna penyidikan kasus suap izin PLTU dengan tersangka Herry Jung (HJ).

Herry Jung merupakan General Manager Hyundai Engineering and Construction saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin PLTU oleh KPK pada 15 November 2019.

Sebelumnya, pada Senin (5/5), KPK sempat memanggil mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon pada 2017–2018 Sono Suprapto.

Pada Selasa (6/5), KPK memanggil empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai saksi kasus izin PLTU tersebut. Empat orang itu adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud Iing Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono.

Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno pada 15 November 2019.

Dua orang tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara disebutkan tersangka Herry diduga memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadi Sastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Sementara tersangka Sutikno diduga memberi suap senilai Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasus suap izin PLTU, penyidik KPK periksa mantan Bupati Cirebon di Lapas Sukamiskin

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus penerima Brevet dan Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan di tengah era disrupsi teknologi, BIN yang genap berusia 79 tahun pada tanggal 7 Mei 2025, tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional semata dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Transformasi digital di tubuh BIN, penguatan analisis prediktif, dan investasi pada teknologi intelijen terkini adalah sebuah keniscayaan. Menjaga integritas dan profesionalisme personel intelijen di tengah kompleksitas tugas juga menjadi pondasi utama. Selain itu, sinergi antar lembaga dengan TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta lembaga terkait lainnya, menjadi elemen penting dalam efektivitas kerja BIN. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

"Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan. Menjadi 'mata dan telinga' negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global membutuhkan bukan hanya kecakapan, tetapi juga komitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/25).

Bamsoet memaparkan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa. Kini, ancaman berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber.

Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet. Penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

"Indonesia dengan populasi pengguna internet di tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang, menjadi target yang potensial. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia. Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial," ujar Bamsoet.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme. Sebuah pencapaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Laporan Global Terrorism Index terbaru menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dengan kategori 'medium impact of terrorism'. Menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas kelompok ekstrimis dan teroris.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia," tutup

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada enam pemohon dalam kasus pembunuhan jurnalis lokal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (JW), yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan pemohon yang terdiri dari tiga anggota keluarga korban dan tiga saksi itu diberikan perlindungan darurat dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat memberikan keterangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada 4–6 Mei 2025.

“Keputusan perlindungan darurat ini diberikan LPSK mengingat cepatnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak polisi militer dan oditur militer untuk segera dilakukannya gelar persidangan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

LPSK mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap para saksi. Salah satunya, percepatan proses hukum oleh pihak polisi militer dan oditur militer yang dinilai berdampak pada terbatasnya waktu menyiapkan para saksi secara menyeluruh.

“Selain itu, masih banyak informasi penting dari saksi maupun pihak keluarga korban yang belum sepenuhnya terungkap dan belum dimasukkan ke dalam berkas perkara,” imbuh Suparyati.

Faktor lainnya, tambah dia, status pelaku sebagai anggota TNI AL aktif yang menyebabkan penanganan perkara berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi peradilan militer. Hal ini dinilai membatasi ruang LPSK dalam menyampaikan masukan atau harapan.

“Di sisi lain, kendala teknis dalam kegiatan pendampingan relatif minim. Namun, pelaksanaan sidang yang tergolong cepat membuat sejumlah aspek penting dikhawatirkan belum tertuang secara utuh dalam proses hukum,” kata Suparyati.

Menurut Suparyati, kehadiran LPSK bertujuan untuk memastikan para saksi dapat memberikan kesaksian dengan aman sehingga dapat berkontribusi dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

LPSK berkomitmen untuk terus memantau proses hukum kasus tersebut dan memastikan terpenuhinya hak-hak para saksi dan keluarga korban, termasuk dalam upaya pengajuan restitusi atas kehilangan nyawa secara paksa terhadap JW.

“Sinergi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan para pendamping dari unsur advokat, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan berjalan secara optimal,” demikian Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Korban diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu Jumran.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah mulai memeriksa perkara tersebut. Terdakwa Kelasi Satu Jumran dihadirkan dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (5/5).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara bersama Kepolisian masih mencari satu tahanan bernama Januar Murdianto yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Saat ini jaksa dan polisi masih mencari keberadaan Januar.

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico dilansir Antara, Kamis (8/5/2025).

Kronologi Tahanan Kabur

Rico mengungkapkan momen Januar kabur itu terjadi ketika Januar hendak diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti.

Dia mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira jam 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel gang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota polisi.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian tahanan atas nama Januar Murdianto dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia.

Sewaktu tahanan menuju sel di lantai dasar terdapat celah di tangga sebelah sel. Saat momen itu tahanan Januar Murdianto dan Dio Adhy Setia masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan dan dilakukan pengejaran, tahanan Dio yang dikejar terjatuh dan kakinya keseleo yang membuat dirinya tidak dapat melarikan diri.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata dia.

Sedangkan tahanan Januar melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Januar Masih Diburu

Dia mengatakan sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat tahanan ini bersembunyi. Tetapi, Januar belum ditemukan hingga malam.

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, dua tahanan yang dititip di PN Jakut di Jalan Ancol Baru Selatan kabur. Satu tahanan berhasil ditangkap, dan satu lainnya yakni Januar belum ditemukan hingga saat ini.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo mengatakan pada hari kejadian tim nya langsung melakukan pencarian. Drone juga dikerahkan dalam pencarian ini.

'Lihat juga Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," tegas Menteri Agus di Jakarta, (8/5/2025).

Menteri Agus menanggapi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Agus mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut kondusif dan pihak lapas telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu," sambung Menteri Agus.

Dia menjelaskan penyebab kerusuhan adalah penolakan dari warga binaan terhadap razia yang dilakukan oleh petugas lapas. Sasaran razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," jelas Menteri Agus.

Menteri Agus mengatakan razia berlangsung pukul 10.00 WIB. Dia meminta seluruh lapas tak gentar melakukan razia karena kegiatan tersebut termasuk dalam 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Sikap saya tegas, siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," ucap Menteri Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Simak juga Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Aparat keamanan gabungan berhasil mengendalikan situasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, setelah sempat dikuasai oleh narapidana, Kamis (8/5/2025) pagi.

"Pada pukul 11.00 WIB, lapas sudah berhasil kami kuasai dan sterilkan. Untuk sekarang kami stanby dan cek kerusakan yang terjadi," ujar Kapolres Musi Rawas, AKBP Agung Aditya, dikutip dari tayangan KompasTV.

Agung menjelaskan bahwa kericuhan bermula sekitar pukul 09.45 WIB ketika petugas lapas melakukan razia rutin dan menemukan handphone milik narapidana.

Penemuan itu memicu ketidakpuasan para napi yang kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas.

“Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia,” ujar Agung.

Melihat situasi yang tidak kondusif, pihak Kalapas segera menghubungi Polres Musi Rawas untuk meminta bantuan pengamanan.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Polres Lubuklinggau, Dandim, dan Brimob untuk mengambil alih dan mensterilkan situasi di dalam lapas.

Ia menegaskan, tidak ada napi yang kabur maupun petugas yang disekap dalam insiden tersebut.

Saat ini seluruh narapidana sudah kembali dimasukkan ke dalam blok masing-masing, dan situasi di lapas telah kondusif.

Menurut data, jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Muara Beliti mencapai 1.069 orang, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan petugas yang melakukan razia saat kejadian berlangsung.

Saat ini, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi dan tengah melakukan pengecekan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan.

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Musi Rawas, Sumatera Selatan, diduga akibat para tahanan tidak terima HP mereka dirazia.

Kerusuhan di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak Polres, Kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di Lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran