JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyelidiki kasus penembakan bos rental oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan bahwa jajarannya telah meminta keterangan beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari Antaranews.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM ini menyebut bahwa kasus penembakan oleh oknum TNI atau Kepolisian terhadap warga sipil merupakan tantangan bagi Komnas HAM.

Pasalnya, berdasarkan laporan Komnas HAM, aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujar Anis.

Sebagaimana diketahui, penembakan oleh oknum TNI AL tersebut menewaskan Ilyas Abdurahman yang merupakan bos rental mobil.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga anggota TNI AL berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA.

Saat ini, kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest AreaKilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya menangkap pelaku kasus pembunuhan terhadap aktor laga Sandy Permana bernama Nanang Irawan alias Gimba, hingga Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto harus dituntaskan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Polisi tangkap pembunuh aktor laga Sandy Permana

Polisi menangkap pelaku kasus pembunuhan terhadap aktor laga Sandy Permana bernama Nanang Irawan alias Gimbal dan saat ini pelaku dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya.

"Iya sudah ditangkap," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso di Cikarang, Rabu.

Seno mengatakan pelaku ditangkap oleh tim gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. "Nanti disampaikan secara detail di Polda Metro Jaya," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kejagung telusuri sumber uang disita dari eks Ketua PN Surabaya

Kejaksaan Agung menyatakan akan menelusuri sumber uang yang disita dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono (RS), tersangka kasus dugaan suap terkait putusan vonis bebas Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (14/1) malam, mengatakan bahwa jumlah uang yang diamankan lebih banyak dari informasi hasil pemeriksaan mengenai nilai uang suap yang didapatkan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Rudi diduga menerima uang 20.000 dolar Singapura dan 43.000 dolar Singapura dari Lisa Rahmat, pengacara Ronald yang saat ini juga menjadi tersangka, untuk membantu memilihkan majelis hakim PN Surabaya yang menyidangkan Ronald Tannur.

Baca selengkapnya di sini.

3. KKP masih dalami penanggungjawab pagar laut 30,16 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan pembongkaran pagar bambu yang membentang disepanjang laut pantura Kabupaten Tangerang tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

4. Plt Dirjen Imigrasi diperiksa KPK soal perlintasan Harun Masiku

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Ketua KPK: Kasus Hasto Kristiyanto harus dituntaskan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan kasus yang harus dituntaskan.

“Saya memiliki keyakinan bahwa ini akan menjadi kasus yang harus diselesaikan,” kata Setyo saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (13/1) lalu merupakan kewenangan penyidik sehingga ia enggan membeberkan detailnya. Setyo pun memastikan KPK bekerja maksimal.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyerangan markas ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Diduga penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari ormas tertentu.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, Ormas Pemuda Pancasila telah membuat laporan pengaduan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. "Upaya hukum nanti dari salah satu ormas sudah membuat laporan dan ini akan ditindaklanjuti oleh satuan atas dalam hal ini Polrestabes Bandung," ujar Heri, Kamis (16/1/2025).

Heri mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Kota Bandung khususnya ormas untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah. Ia menyebut Kota Bandung sudah kondusif dan aman sehingga harus dijaga oleh seluruh pihak yang ada. "Hilangkan ego sektoral antar ormas kemudian percayakan proses gesekan ini kepada kami, pihak kepolisian," katanya.

Ia mengatakan pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus tersebut. "Untuk kedua-dua pihak tetap diupayakan oleh pimpinan untuk dapat bertemu, menyelesaikan permasalahan secara damai," kata dia.

Menurut Heri pihaknya akan terus berjaga untuk memastikan semua sudah dalam keadaan kondusif. "Kami di sini akan terus berada di sini sampai memastikan bahwa situasi benar-benar kondusif," kata dia.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bentrokan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora viral di media sosial. Setidaknya 12 orang terluka dan insiden yang diduga bermula dari penolakan Pemuda Pancasila terhadap kehadiran markas GRIB di Blora.

GRIB merupakan ormas sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) yang didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules. GRIB menjadi wadah bagi anggota-anggota kelompok Hercules.

Di Bandung, hampir tak lama berselang, insiden pertikaian juga terjadi. Kantor Pemuda Pancasila di Bandung diserang. Diduga penyerang dilakukan oleh kelompok GRIB.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, Yadi mengatakan beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," kata dia.

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila bukan kali pertama terjadi. Pada Desember 2024, konflik GRIB dan Pemuda Pancasila juga pecah di Sedang Berdagai, Sumatra Utara

Ada dugaan di antara keduanya terkait dengan persaingan pengaruh di antara kedua kelompok. Ada kekhawatiran GRIB semakin merongrong pengaruh Pemuda Pancasila yang lama jauh terbentuk sejak 1959.

Seperti kejadian di Blora, menurut polisi keributan di antara keduanya lebih karena masalah internal. Karena sebagian anggota GRIB sebetulnya dulu adalah anggota Pemuda Pancasila.

"Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto.

BLORA, KOMPAS.com - Selama tiga hari terakhir, ketegangan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Situasi di wilayah yang terkenal dengan hutan jatinya ini sempat tidak kondusif sebelum akhirnya tercapai kesepakatan damai.

Berikut kronologi ketegangan antara kedua ormas tersebut:

1. Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB Jaya

Ketegangan bermula saat puluhan anggota PP mendatangi markas GRIB Jaya di Kecamatan Ngawen pada Senin (13/1/2025).

Ketua PP Kabupaten Blora, Munaji, menyebut penggerudukan itu karena ormas GRIB Jaya kerap berlagak preman.

"Yo ojo do dadi preman toh (jangan berlagak jadi preman)," kata Munaji sebelum deklarasi damai, Rabu (15/1/2025).

Munaji juga menilai bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) GRIB Jaya dikeluarkan terlalu cepat oleh Kesbangpol Blora, sementara PP membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkannya.

"Kesbangpol terlalu mudah mengeluarkan SKT. Kalau kita itu dua tahun baru dapat SKT, dan itu pun harus menerapkan peran ormas sebagai organisasi sosial di masyarakat," ujarnya.

Munaji juga menuduh GRIB Jaya merekrut mantan anggota PP yang telah diberhentikan.

"Orang-orang yang sudah kita pecat itulah yang dikelola oleh GRIB," tegas Munaji.

2. GRIB Jaya Laporkan Pemuda Pancasila ke Polisi

Sehari setelah aksi penggerudukan, anggota GRIB dari berbagai wilayah di Jawa Tengah berkumpul di Alun-alun Blora pada Selasa (14/1/2025).

Mereka lalu melaporkan Ketua PP Blora ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

"GRIB di seluruh Jawa Tengah merasa terpukul dan sakit hati karena ucapannya yang mengandung unsur kebencian," ujar Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi.

Markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung diserang sekelompok orang. Akibatnya 12 orang terluka.

"Korban itu yang luka kena sajam empat orang. Tapi yang kena lemparan batu dan sebagainya ada delapan orang, jadi semuanya ada 12 orang," kata Wakil Ketua MPW PP Jabar Yus Hermansyah dilansir detikJabar, Kamis (16/1/2025).

Dari 12 orang, 4 di antaranya harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Keempatnya terkena sabetan senjata tajam. Sementara 8 orang lainnya terkena lemparan batu.

Terkini, korban yang dirawat di RS sudah membaik. Mereka diperbolehkan pulang.

PP melaporkan kejadian ini ke polisi. Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini.

"Percayakan proses ini kepada kami pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut," imbuh Heri.

Simak selengkapnya di sini

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

“Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang membutuhkan mitigasi bencana.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian tersebut menjelaskan bahwa usulan itu disampaikan berdasarkan pengalamannya saat memantau pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.

“Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, dia menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 seperti di Sumatera Utara juga tidak mempunyai mitigasi bencana terhadap banjir besar maupun longsor, sehingga menyebabkan hampir 40 persen pemilih tidak bisa menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.

“Sepertinya kita enggak punya plan b. Jadi, ya sudah dibiarkan saja gitu, dan kami menemukan banyak sekali bencana alam saat itu, kan musim hujan saat itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa catatan Pemilu 2024 adalah belum adanya mitigasi terhadap situasi bencana pada sebelum maupun saat hari pemungutan suara.

“Nah, saya kira mitigasi pemilu dalam situasi bencana menjadi penting ke depan,” kata dia menekankan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang bahwa manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diperlukan.

“Jika tiba-tiba ada satu petugas pemilu yang tiba-tiba megap-megap, lalu merasa itu (sakit, red.), petugas pemilu enggak ada yang siap, ini harus diapakan?” kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Pramono menjelaskan bahwa manajemen krisis tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan batas usia petugas pemilu, dan memperbaiki catatan pelanggaran rekrutmen pada Pemilu 2024 agar tidak terjadi secara berulang pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Selain itu, kata dia, manajemen krisis bisa dilakukan melalui pembangunan kapasitas petugas pemilu dengan memberikan materi bantuan hidup dasar dalam bimbingan teknis, sehingga bukan sebatas teknis kepemiluan.

“Sehingga tadi ketika ada kejadian di tempat setidak-tidaknya bantuan pertama bagi mereka itu bisa dilakukan oleh petugas pemilu,” jelasnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa melibatkan infrastruktur kesehatan menjadi bagian penting lainnya dalam manajemen krisis kesehatan pemilu.

“Apakah ambulans sudah sedia misalnya di rumah, di puskesmas terdekat? Misalnya, selalu siap tenaga kesehatan, itu penanganannya agak jauh lebih mudah,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan juga diperlukan seiring dibutuhkannya manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu, dan anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, pelibatan Kemenkes perlu untuk menunjang manajemen krisis kesehatan ke depannya. Terlebih, lanjut dia, pelibatan Kemenkes selama ini dalam penyelenggaraan pemilu belum didesain secara baik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan ....

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menyikapi terjadinya praktik pelanggaran HAM selama penyelenggaraan Pemilu 2024 terhadap tiga hak, yakni hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan terhadap petugas pemilu.

"Rekomendasi Komnas HAM yang pertama adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi," kata Anis dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Anis menjelaskan bahwa desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan menambah jumlah petugas pemilu.

Kedua, kata dia, perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan batas usia maksimum 55 tahun, menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan manajemen waktu dan penguatan psikologi, serta memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

Ketiga, lanjut dia, adalah penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan, yang terdiri atas kesiapsiagaan petugas kesehatan, pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit yang tidak hanya terdekat tetapi juga layak, dan penyediaan obat-obatan dasar.

Keempat, adanya peningkatan jaminan pelindungan sosial bagi petugas pemilu, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

"Dan yang terakhir, memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas pemilu. Jadi, petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja sama institusinya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melihat permasalahan seperti kematian petugas pemilu, pada aspek sosial politik, kesehatan, dan psikologi.

"Lalu dari Komnas HAM mendekatinya dengan pendekatan hak asasi manusia, kira-kira begitu ya. Jadi, makanya rekomendasinya juga meliputi beberapa aspek tadi," kata Pramono.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengapresiasi upaya penegak hukum memvonis terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Beni Susanto terhadap pekeria migran Indonesia (PMI).

"Saya Abdul Kadir Karding selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan apresiasi serta hormat setinggi tingginya kepada aparat penegak hukum gabungan," kata Menteri P2MI itu sebagaimana rilis pers KP2MI pada Rabu.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Karding kepada aparat penegak hukum gabungan yang terdiri dari Ditpolairud Polda Riau, Satuan Polres Bengkalis, Kejaksaan Tinggi Bengkalis dan Pengadilan Negeri Bengkalis di Provinsi Riau karena telah memvonis terdakwa kasus TPPO dengan nama Beni Susanto.

Beni Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan penyelundupan manusia, dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 ribu, sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN BIs dan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN BIs.

Putusan itu juga berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2017 pasal 81, yang berbunyi: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, menurut keterangan rilis tersebut.

Kasus itu disebutkan terungkap berdasarkan penelusuran penempatan PMI secara non-prosedural dan TPPO terhadap PMI di Bengkalis pada November 2023.

Ditpolairud Polda Riau beserta anggota melakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari laporan tersebut, Komandan kapal IV-1002 & Komandan kapal IV-1002 dan Komandan IV-2005 melakukan penggerebekan di kos-kosan Melati Sei Juling dan didapati atas nama Beni dan Supandi, beserta tiga orang korban yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Menyusul putusan tersebut, Kementerian P2MI menyambut baik putusan tersebut karena akan membuat efek jera para pelaku dan menjadi perhatian bagi pelaku TPPO lainnya.

Upaya pencegahan penempatan ilegal PMI dan pencegahan TPPO terhadap PMI di Provinsi Riau masih akan terus dilakukan KP2MI/BP2MI, Polda Riau dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dengan dukungan dari Polri, setelah Menteri KP2MI bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 9 Januari 2025.

Rilis tersebut juga melampirkan data pencegahan TPPO yang sudah dilakukan di Provinsi Riau dari 2023-2024, antara lain total 37 kasus TPPO pada 2023 yang menindak 43 terdakwa dengan korban PMI sebanyak 316 orang.

Kemudian, pada 2024 Provinsi Riau juga mencatat 18 kasus TPPO yang menjerat dua tersangka, dengan korban PMI sebanyak 159 orang.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor mengamankan Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat keributan dengan marbot masjid di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Orang asingnya sudah kita amankan di Kantor Imigrasi Bogor. Sekarang sedang tahap pemeriksaan, apakah betul dia sebagai pelaku yang menganiaya WNI yang di masjid atau bukan," kata Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Oktinardo Kansil di Kota Bogor, Rabu.

Imigrasi Bogor tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap WNA tersebut meski korban tidak melaporkan peristiwa keributan kepada polisi. Meski begitu, putusan sanksi terhadap WNA akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Tadi arahan dari Direktorat kita memeriksa dulu bagaimana-bagaimananya. Nanti selesai pemeriksaan kita akan lapor ke Direktorat, nanti Direktorat yang menyimpulkan pak mau dikenakan atau tidak (sanksi)," jelas Oktinardo.

Menurut dia, WNA asal Arab Saudi tersebut berpotensi dikenakan sanksi Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 tentang Pendeportasian dan Penangkalan.

"Untuk sementara seperti itu. Tapi ini masih kita perdalam lagi betul atau tidak, dia pelaku yang di video itu kita perdalam dulu," tuturnya.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa menerangkan insiden marbot masjid terlibat keributan dengan WNA itu terjadi di Masjid Al Muqsit, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 12 Januari 2025.

Video keributan di masjid Puncak Bogor ini kemudian viral setelah tersebar di media sosial. Setelah viral, pihaknya langsung melakukan komunikasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Muqsit.

Eddy membeberkan kronologi ribut antara WNA dengan marbot masjid di Puncak Bogor tersebut terjadi sekira pukul 17.50 WIB. Saat itu marbot masjid berinisial R alias Jenggot sedang mengepel teras masjid. Kemudian, datang seorang WNA masuk ke teras masjid tanpa membuka sepatu.

Sementara di pintu masuk telah disediakan rak sepatu dan tulisan batas suci.

"Namun warga negara asing tersebut tidak mengindahkan," ujar Eddy.

Melihat WNA masuk tanpa melepas sepatu, Jenggot langsung menegurnya dengan maksud agar turis asing tersebut melepas sepatunya.

"Namun teguran tersebut tidak diindahkan hingga terjadi cekcok dan WNA tersebut mendorong penjaga masjid tersebut," paparnya.

Pihak masjid pun akhirnya menerima kejadian tersebut dengan lapang dada dan tak membawa masalah tersebut ke jalur hukum.