KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) pagi.

Rusuh di Lapas Narkotika Muara Beliti ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Ustadz Abdul Somad asal Lubuklinggau sedang memberikan ceramah kepada para tahanan.

Lantas, bagaimana kronologi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti?

Rusuh Lapas Narkotika Diduga Dipicu Razia

Menurut informasi yang beredar, kerusuhan dipicu oleh ketidakpuasan narapidana terhadap situasi di dalam lapas, yang semakin memburuk setelah adanya razia rutin oleh petugas.

Dalam razia tersebut, sejumlah ponsel ditemukan di kamar tahanan yang merupakan barang terlarang.

Kericuhan itu kemudian berkembang menjadi sebuah kerusuhan besar.

"Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia," ujar Kapolres Musi Rawas, AKBP Agung Aditya, seperti dikutip dari KompasTV.

Sementara itu, dari laporan Antara di lokasi kejadian, seorang warga binaan terlihat berteriak menggunakan pengeras suara, mengatakan bahwa mereka berontak karena merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Kerusuhan Lapas Narkotikan Muara Beliti Meletus Saat UAS Ceramah

Namun, kericuhan tersebut tidak terjadi begitu saja. Ketika Ustadz Abdul Somad yang asal Lubuklinggau diminta untuk memberikan siraman rohani di dalam masjid lapas, situasi mulai tidak terkendali.

Ustaz Abdul Somad yang sempat terjebak di dalam kerusuhan itu menceritakan pengalamannya.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas itu, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut," ujar Uztaz Abdul Somad, dikutip dari Tribunnews.

Para tahanan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut sempat melemparkan batu dari dalam tahanan dan terlihat kepulan asap di area lapas.

Petugas gabungan dari Polri dan TNI yang segera turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Ratusan personel termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon Polres Lubuklinggau diturunkan.

Tak hanya itu, gas air mata juga digunakan untuk meredakan kerusuhan yang makin meluas.

Tak Ada Tahanan Melarikan Diri

Berkat koordinasi yang cepat antara pihak Lapas, Polres Musi Rawas, Brimob, serta TNI, kondisi di lapas mulai kondusif kembali pada sekitar pukul 11.30 WIB.

Sebanyak 1.069 warga binaan berhasil dikembalikan ke blok masing-masing tanpa ada tahanan yang melarikan diri.

Meski sempat menimbulkan kerusakan pada fasilitas lapas, seperti kaca jendela yang pecah dan beberapa bagian lainnya, Kapolres Agung memastikan tidak ada korban jiwa dan seluruh tahanan sudah kembali di tempat semestinya.

"Sekarang sudah aman, kami sedang siaga dan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi," ujar Agung.

Sumber: Antara, Tribunnews, Kompas TV

KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) pagi.

Rusuh di Lapas Narkotika Muara Beliti ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Ustadz Abdul Somad asal Lubuklinggau sedang memberikan ceramah kepada para tahanan.

Lantas, bagaimana kronologi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti?

Rusuh Lapas Narkotika Diduga Dipicu Razia

Menurut informasi yang beredar, kerusuhan dipicu oleh ketidakpuasan narapidana terhadap situasi di dalam lapas, yang semakin memburuk setelah adanya razia rutin oleh petugas.

Dalam razia tersebut, sejumlah ponsel ditemukan di kamar tahanan yang merupakan barang terlarang.

Kericuhan itu kemudian berkembang menjadi sebuah kerusuhan besar.

"Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia," ujar Kapolres Musi Rawas, AKBP Agung Aditya, seperti dikutip dari KompasTV.

Sementara itu, dari laporan Antara di lokasi kejadian, seorang warga binaan terlihat berteriak menggunakan pengeras suara, mengatakan bahwa mereka berontak karena merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Kerusuhan Lapas Narkotikan Muara Beliti Meletus Saat Ustaz Ceramah

Namun, kericuhan tersebut tidak terjadi begitu saja. Ketika Ustadz Abdul Somad yang asal Lubuklinggau diminta untuk memberikan siraman rohani di dalam masjid lapas, situasi mulai tidak terkendali.

Ustaz Abdul Somad yang sempat terjebak di dalam kerusuhan itu menceritakan pengalamannya.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas itu, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut," ujar Uztaz Abdul Somad, dikutip dari Tribunnews.

Para tahanan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut sempat melemparkan batu dari dalam tahanan dan terlihat kepulan asap di area lapas.

Petugas gabungan dari Polri dan TNI yang segera turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Ratusan personel termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon Polres Lubuklinggau diturunkan.

Tak hanya itu, gas air mata juga digunakan untuk meredakan kerusuhan yang makin meluas.

Tak Ada Tahanan Melarikan Diri

Berkat koordinasi yang cepat antara pihak Lapas, Polres Musi Rawas, Brimob, serta TNI, kondisi di lapas mulai kondusif kembali pada sekitar pukul 11.30 WIB.

Sebanyak 1.069 warga binaan berhasil dikembalikan ke blok masing-masing tanpa ada tahanan yang melarikan diri.

Meski sempat menimbulkan kerusakan pada fasilitas lapas, seperti kaca jendela yang pecah dan beberapa bagian lainnya, Kapolres Agung memastikan tidak ada korban jiwa dan seluruh tahanan sudah kembali di tempat semestinya.

"Sekarang sudah aman, kami sedang siaga dan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi," ujar Agung.

Sumber: Antara, Tribunnews, Kompas TV

JAKARTA - Penerbitan Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional.

Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi . ?Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,? kata Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino dalam FGD bertajuk Kajian Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Ia menyoroti bahwa salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.

?Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, Pertambangan, hingga Pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?? tegasnya.

Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah.

?Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,? ungkapnya.

Sadino mengingatkan jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. ?Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,? jelasnya.

Dia juga mengungkap bahwa data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, namun belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan.

"Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya.

Terkait satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya.

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Hanya saja, di sisi lain perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Agus mengharapkan pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. ?Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," katanya.

Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5/2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya.

?Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,? ungkap Setiyono.

Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurutnya, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional.

Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. ?Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,? jelasnya.

Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399.000 hektare telah diproses, dan sekitar 221.000 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216.000 hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75.000 hektare.

MUSI RAWAS, KOMPAS.com - Polres Musi Rawas melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Iptu Ryan Tiantoro Putra mengatakan, olah TKP yang mereka gelar tersebut untuk mencari napi yang menjadi provokator kericuhan.

Saat ini, kondisi di Lapas Muara Beliti telah dalam kondisi kondusif.

“Kami sudah melakukan olah TKP, saat ini alhamdulillah sudah kondusif,” kata Ryan lewat pesan singkat, Kamis (8/5/2025).

Ryan mengungkapkan, kerusuhan tersebut berhasil dikendalikan setelah tim gabungan turun ke lokasi.

Situasi yang semula napi mengamuk berhasil diredam oleh petugas.

Dari hasil penyelidikan awal, penyebab kericuhan itu dipicu penolakan dari napi terhadap razia yang digelar oleh pihak lapas.

“Informasinya dipicu razia rutin, warga binaan menolak adanya razia itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan narapidana di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan diduga disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan, mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar. “Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

MUSI RAWAS,KOMPAS.com - Kerusuhan narapidana di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang pecah pada Kamis (8/5/2025) pagi diduga disebabkan adanya razia yang digelar malam sebelumnya.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan, mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam. Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit ponsel dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir blok angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

“Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,”kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Namun, saat melakukan penggeledahan di kamar 8 blok angsa, Ronald yang memimpin langsung razia mendengar adanya keributan para napi.

Kondisi tersebut membuat petugas pun akhirnya mencoba mundur karena napi telah terbakar emosi.

"Jadi kami berhentikan karena melihat kondisi di Blok Bangau tersebut. Kami tenangkan, tapi tidak dapat ditenangkan dan kami bergerak mundur," jelasnya.

Melihat kondisi semakin rusuh, Ronald kemudian meminta bantuan dengan menghubungi Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubuklinggau dan Brimob.

Situasi yang semula panas, mulai kondusif pukul 11.00 WIB dimana petugas gabungan memukul mundur para napi.

“Ada beberapa fasilitas yang dirusak, seperti alat band dan sejumlah fasilitas ruangan hingga kaca pecah karena dilempar batu,”ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI dorong kajian soal UNCLOS dengan hukum perang laut dan kemanusiaan

Seorang ustaz bernama Abdul Somad ikut terdampak insiden kericuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5). Ia mengaku sempat tertahan di dalam area lapas selama kurang lebih 30 menit saat kerusuhan terjadi.

Somad berada di lapas dalam rangka memberikan ceramah keagamaan bagi para tahanan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kerusuhan yang mendadak pecah ketika dirinya hendak memulai tausiyah di masjid lapas.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," ujar Somad, Kamis (8/5).

Kericuhan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung cukup tegang hingga aparat kepolisian dibantu TNI dan Brimob turun tangan melakukan pengamanan. Di lokasi terlihat mobil Barracuda dan water cannon hingga ambulans dikerahkan. Beberapa fasilitas lapas, termasuk kaca jendela, tampak mengalami kerusakan berat.

Somad menceritakan bahwa keributan sempat berlangsung sekitar satu jam lebih, sebelum petugas berhasil menenangkan situasi. Ia menyaksikan langsung bagaimana pihak keamanan bergerak cepat memukul mundur para narapidana yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.

"Sudah tidak ribut lagi sekarang, tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kerusuhan itu," tambahnya.

Hingga pukul 11.30 WIB, situasi disebut mulai kondusif. Tak ada laporan korban luka maupun tahanan yang melarikan diri. Pihak lapas dan aparat masih terus melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta memastikan bahwa tidak ada penyanderaan terhadap petugas maupun warga yang berada di dalam lapas, termasuk Ustaz Abdul Somad.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujar Agung.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti terkait motif atau pemicu kerusuhan.

Baca selengkapnya di sini.

LUBUKLINGGAU, iNewsCelebes.id - Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 09.30 WIB. Sejumlah kaca pecah dan beberapa barang dalam lapas rusak. 

Ratusan warga binaan yang ada dalam lapas mengamuk melakukan aksi lempar batu. Namun sejauh ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kerusuhan.

Ustaz Abdul Somad bahkan terjebak di dalam lapas, saat tengah memberikan siraman rohani kepada warga binaan.

"Kejadiannya berlangsung cepat, tidak tahu karena apa," ujar, ustaz abdul somad. Kamis (8/5/2025).

Saat ini polisi sudah berada di dalam dan luar lapas untuk pengamanan. Ratusan personel diterjunkan dari tim gabungan Polres Lubuklinggau dan Polres Musi Rawas.

Informasi yang beredar di lapangan, kerusuhan para napi tidak sepakat adanya razia HP yang dilakukan pihak Lapas. Selain itu mapi mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi  kejadian maupun ada atau tidaknya korban dan jumlah kerusakan.

Editor : Muhammad Nur

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Diduga kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihaknya melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Kemudian, sambungnya, setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini situasi di lapas tersebut sudah aman dan terkendali. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan itu.

"Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Agung menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

(dwr/gbr)

KOMPAS.com – Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025), sekitar pukul 09.45 WIB.

Para narapidana sempat menguasai sebagian besar area lapas usai terjadi kericuhan yang dipicu razia rutin dari petugas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Aditya mengatakan, kericuhan bermula sekitar pukul 09.45 WIB ketika petugas Lapas Narkotika Muara Beliti menggelar razia rutin.

Dalam razia tersebut, petugas mendapati sejumlah handphone yang dilarang berada di dalam kamar tahanan.

“Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia,” ujar Agung dikutip dari tayangan KompasTV.

Perlawanan dari para napi itu kemudian berkembang menjadi kerusuhan.

Situasi memanas dan para narapidana bahkan menguasai lapas.

Mengetahui kondisi tak terkendali, pihak Lapas segera meminta bantuan kepolisian.

"Pihak Kalapas kemudian menghubungi kami, Polres Musi Rawas, untuk memberikan bantuan terkait pengamanan lapas," kata Agung.

Polisi pun langsung bergerak cepat. Polres Musi Rawas berkoordinasi dengan Polres Lubuklinggau, Dandim, dan Brimob untuk mengamankan situasi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, situasi akhirnya berhasil dikendalikan.

Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Brimob berhasil mengambil alih kembali lapas dan mensterilkan area dari gangguan napi.

Menurut Agung, tidak ada napi yang kabur dalam insiden tersebut, dan tidak ada pula penyekapan terhadap petugas lapas.

Sebanyak 1.069 warga binaan sudah kembali dimasukkan ke dalam blok masing-masing, dan situasi dinyatakan kondusif.

"Sekarang sudah aman, kami sedang siaga dan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi," ujar Agung.

Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk tim gabungan untuk menangkal WNA nakal di Bali. Tim itu akan diisi petugas Imigrasi, Satpol PP dan Pecalang.

Untuk meminimalisasi keberadaan turis bermasalah alias turis nakal di Pulau Dewata, tim khusus yang akan melibatkan unsur Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang akan dibentuk oleh Gubernur Wayan Koster.

Tim itu dibentuk untuk menghadapi maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh terhadap aktivitas WNA.

Khususnya perilaku turis-turis nakal yang dinilai menyimpang dari aturan hukum maupun norma budaya Bali.

"Harus dibuat terintegrasi bersama, tidak bisa kami bergerak parsial. Ini menyangkut citra Bali dan kewibawaan negara," tegas Koster dalam pertemuan dengan Imigrasi Bali, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (6/5/2025).

Menurut Koster, titik awal pengawasan dimulai sejak WNA menginjakkan kaki di Bali melalui bandara. Karena itu pelayanan imigrasi harus tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga selektif.

"Kalau ada WNA yang bermasalah secara pidana, tidak ada toleransi, harus ditindak tegas," ujarnya.

Langkah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan masyarakat Bali atas ulah sejumlah turis yang bertindak semena-mena. Termasuk menyalahgunakan visa, melanggar lalu lintas, hingga melecehkan nilai-nilai adat setempat.

Sementara itu, Kakanwil Imigrasi Bali, Parlindungan, mendukung inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam menjaga kualitas dan marwah pariwisata Bali.

"Kami siap bersinergi penuh dengan Pemprov Bali. Apalagi jumlah WNA yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Ini tantangan bersama," beber Parlindungan.

Dengan dibentuknya tim gabungan ini, Pemprov Bali menegaskan bahwa pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kualitas.

Turis yang ingin menikmati keindahan Bali, harus pula menghormati aturan dan budaya lokal. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang merusak citra pulau ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)