MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

Viral di media sosial video turis Arab ribut-ribut dengan pengurus masjid di kawasan Puncak, Bogor. Pihak Imigrasi pun bergerak untuk menemukan turis pria itu.

Dalam potongan video yang banyak beredar di media sosial, terlihat keributan itu bermula saat WN Arab Saudi itu masuk ke teras Masjid Al Muqsit yang berada di kawasan Puncak, Bogor tanpa melepas alas kakinya.

Padahal sudah ada tulisan peringatan "Batas Suci" yang tertera dengan jelas di halaman masjid tersebut. Petugas kebersihan masjid atau marbut berinisial R alias Jenggot, yang sedang mengepel lantai saat itu langsung menegur WNA tersebut.

Teguran itu pun berbuntut dengan keributan, karena si turis Arab diduga tidak terima dengan teguran yang dilakukan oleh si marbot Masjid Al Muqsit.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan.

Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB itu kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Imigrasi Langsung Bergerak

Kepala Kantor Imigrasi, Ruhiyat M. Tolib, menyebut pihaknya langsung bergerak dengan bekerja bersama Polsek Cisarua untuk menemukan turis pria berinisial AMM tersebut.

Warga negara (WN) Arab Saudi yang berkonflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor itu kini sudah ditahan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1/2025).

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Pria tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak. Hasil pemeriksaan resmi akan diumumkan oleh pihak imigrasi.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

--------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

Video: Polisi Berlakukan One Way Puncak Arah Jakarta Mulai Pukul 13.00 WIB

Video: Polisi Berlakukan One Way Puncak Arah Jakarta Mulai Pukul 13.00 WIB

Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/1).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa Agus dengan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Pengadilan Negeri Mataram pun buka suara soal alasan sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel itu digelar tertutup.

"Karena ini masuk pidana khusus, perkara asusila, jadi dia (sidang) tertutup untuk umum, kami menyampaikan informasi dengan inisialnya (IWAS)," kata Sandi.

Dia mengatakan pengadilan menggelar sidang perdana Agus secara tertutup dengan tetap melihat hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas.

"Jadi, Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan beberapa persiapan, antara lain menyiapkan ruang sidang utama, kemudian menyiapkan petugas untuk mendampingi yang bersangkutan (penyandang disabilitas). Kalau untuk sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Mataram telah tersedia untuk disabilitas," kata Sandi.

Selain itu, dalam sidang secara tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara Purnamajati juga ada pemberian pendampingan dari Dinas Sosial Kota Mataram.

"Untuk penasihat hukum yang hadir tujuh dari 19 orang," ujarnya.

Dari rangkaian persidangan, jaksa penuntut umum membacakan seluruh dakwaan Agus di hadapan majelis hakim.

"Jadi, dakwaan sudah dibacakan dan tidak ada keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa," ucap dia.

Oleh karena tidak ada pengajuan eksepsi, sidang dilanjutkan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

"Pembuktian rencananya akan dihadirkan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk saksinya siapa saja, tidak bisa kami sampaikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi mengatakan PN Mataram sudah memenuhi hak-hak terdakwa pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel sebagai penyandang disabilitas dalam menjalankan persidangan.

"Kami melihat sidang berjalan maksimal, pemenuhan hak-hak Agus sudah tersedia, aksesnya ke pengadilan sudah tersedia. Bahkan, tadi Agus mau ke toilet pun, itu sudah aksesibel," kata Joko yang ikut memantau sidang perdana Agus Difabel bersama Tim KDD NTB di PN Mataram.

Dalam proses sidang perdana yang berjalan secara tertutup, Joko melihat pengadilan juga membuka akses pendampingan bagi terdakwa Agus.

"Selain didampingi orang tuanya, ada juga dari dinsos (dinas sosial) kota, dinsos provinsi. Kami dari KDD back up juga kalau memang diperlukan menyiapkan pendampingan. Advokat yang berikan bantuan hukum juga sudah ada 16 orang. Jadi, hak-haknya sudah terpenuhi," ujarnya.

Yan Mangandar yang juga bagian dari anggota KDD NTB menyampaikan dari persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terlihat Agus mendapatkan kebebasan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

"Dari informasi pendamping juga menyebutkan kalau proses sidang berjalan bebas, artinya Agus memberikan keterangan secara bebas di dalam persidangan. Jadi, tidak ada hambatan untuk akses keadilan bagi Agus," kata Yan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta.

Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. "Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai," tuturnya.

Dia pun mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

"Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi," katanya. "Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong.

Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

"Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

"Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern," kata Masriadi.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

BACA JUGA: Identitas Tentara Pembunuh Sinwar Dibobol Peretas Palestina, Israel Kebingungan

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kemudian, Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa konsesi apapun, termasuk barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," ujar Said kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Said, pertemuan Prabowo-Megawati karena keduanya merupakan sahabat lama dan hingga sekarang tidak ada keretakan di antara keduanya.

Sementara, perhatian Megawati kepada situasi yang dialami Sekjen PDIP Hasto merupakan harapan Megawati agar hukum menjadi panglima dan semua harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau (Megawati) sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tandas Said.

Said mengatakan pernyataan Megawati soal penegakan hukum dalam kasus Hasto merupakan bentuk harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.

Menurut Said, hal tersebut penting agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional.

"Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," pungkas Said.

Diketahui, rencana pertemuan Prabowo-Megawati kembali menguat belakangan ini. Bahkan, elite PDIP dan Gerindra mengakui, pertemuan Prabowo-Megawati bakal berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan waktu kedua tokoh nasional tersebut.

Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dua sipir berinisial DM dan MA di Rumah Tahanan (Rutan) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), ditangkap gegara nyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu ke dalam rutan. Aksi keduanya terbongkar dari rekaman CCTV.

"Dari rekaman CCTV tersebut kemudian dianalisa mendapati bahwa bungkusan warna putih yang dibawa oleh tersangka DM masuk ke dalam Rutan Kelas II A Palangkaraya," kata Kabid Brantas KBP BNN Kalteng Ruslan Abdul Rasyid dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ruslan mengatakan pengungkapan kasus di Rutan Palangkaraya itu pada Sabtu (4/1). Kedua sipir tersebut telah bereaksi sebanyak dua kali dengan total 4 kilogram sabu.

"Kalau berdasarkan pengakuan dari hasil pemeriksaan DM itu memasukkan sebanyak 2 kali dengan total 4 kilogram, sementara MA otomatis 2 kali mengeluarkan. Jadi yang berhasil kita tangkap itu totalnya 2,3 kilogram berartikan masih ada 1,7 kilogram yang lolos ataupun belum ditemukan," ungkapnya.

Ruslan menuturkan kedua sipir tersebut bekerja sama dengan seorang napi berinisial S. Dimana dari hasil penyelundupan itu mereka diupah Rp 2,7 juta.

"Ada yang yang dikasih 2,7 juta," sebutnya.

Kedua sipir tersebut telah ditahan di BNN Kalteng guna proses penyelidikan. Pihaknya juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait keterlibatan rekan S yang berada di luar rutan.

"Sementara pengembangan penyelidikan belum kita menetapkan DPO dan sebagainya jadi saya belum bisa mengatakan itu, tapi indikasinya kuat masih keluarganya orang yang dikenal," pungkasnya.

Santainya Kurir Sabu 12 Kg di Sumut saat Kasusnya Diungkap Polisi

Santainya Kurir Sabu 12 Kg di Sumut saat Kasusnya Diungkap Polisi

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara memberikan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat bagi 11 narapidana atau warga binaan.

“Dari 14 orang warga binaan, 11 orang di antaranya mendapatkan pembebasan bersyarat dan tiga orang lainnya bebas murni,” ujar Humas Rutan Kelas I Medan Risandi Pradana di Medan, Kamis (16/1).

Pihaknya mengatakan, pembebasan bersyarat itu diterima warga binaan setelah melalui proses administrasi dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

“Warga binaan yang mendapatkan pembebasan telah menjalani 2/3 masa pidana atau hukuman dan mengikuti program pembinaan dengan baik,” jelas dia.

Risandi menjelaskan, pembebasan bersyarat ini dilakukan agar hak-hak warga binaan terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

“Setelah melalui proses administrasi warga binaan yang telah memenuhi syarat diperiksa dan selanjutnya dipulangkan,” sebut dia.

Dia menambahkan, sebelum dipulangkan, 11 warga binaan itu akan diserahterimakan terlebih dahulu ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medan.

“Saat ini 11 warga binaan telah diserahterimakan ke Bapas Kelas I Medan, setelah adanya SK (surat keterangan) pembebasan bersyarat,” jelasnya.

Setelah bebas bersyarat, lanjut dia, para warga binaan akan berada di bawah pengawasan Bapas Medan.

“Bapas Medan akan memberikan pembimbingan dan pendampingan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat,” ujar Risandi Pradana.

Artis Omara Esteghlal jadi pacar baru Prilly Latuconsina. Rupanya ia sudah mengagumi bintang film Budi Pekerti itu sejak lama.

Omara mengaku telah menjadi 'tahanan' Prilly sejak 2011. Hal itu terjadi kala mereka saling berkenalan satu sama lain.

"Kita pernah ketemu ya di mal, terus kayak saling sapa, temenan bukan, tapi kayak sama-sama kenal. Ya sudah mulai dari situ aku ngeklaim tahanan dari 2011," ujarnya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, kemarin.

Bintang film Ali Topan itu merasa saat bertemu Prilly Latuconsina ada hal yang begitu luar biasa. Ia bahkan kala itu sempat kepengin sekali suatu saat bisa berkencan dengan bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala tersebut.

Kini setelah 14 tahun, Omara Esteghlal bukan hanya berkencan. Tapi ia sudah jadi kekasih Prilly.

"Dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh sama itu, pokoknya harus bisa nge-date bareng Prilly. Jadi aku dari 2011 kayak matanya berbinar-binar," katanya.

Omara Esteghlal lantas ditanya soal perjuangan menaklukkan hati Prilly. Ia juga mengaku bakal terus mendukung apa pun yang dilakukan kekasihnya.

"Aku nggak ngerasa menaklukkan ya, aku di sini itu benar-benar untuk support, untuk mengagumi. Jadi selama dia mengizinkan aku ngefans sama dia, aku nyaman," tuturnya.

Video: Kala Prilly Latuconsina Self Reward Beli Kapal Yacht di Ultah ke-28

Video: Kala Prilly Latuconsina Self Reward Beli Kapal Yacht di Ultah ke-28

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kota Sabang, dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi bagi generasi bangsa.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Kamis.

Ia menjelaskan jumlah yang dibagikan sebanyak 110 paket makanan, ditambah susu. Pembagian MBG tersebut juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang diperingati pada 26 Januari mendatang.

“Program makanan bergizi gratis ini kita laksanakan untuk 110 siswa siswi SD Negeri 5 Kota Sabang, mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Weh yang merupakan bagian wilayah kepulauan paling ujung barat Indonesia, dengan cara memberikan pemenuhan gizi melalui paket makanan.

“Tujuannya adalah agar memberikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sabang yang merupakan kepulauan ujung barat negeri, agar mencegah stunting bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan itu akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi program tahunan dan berkala Kantor Imigrasi Kelas II TPISabang agar bisa membantu serta berbagi kepada masyarakat.

Selain membagikan MGB bagi para siswa, Imigrasi Sabang juga melakukan sosialisasi keimigrasian dengan tujuan untuk memperkenalkan secara umum tentang peran dan fungsi Imigrasi di wilayah Sabang kepada anak-anak dan guru SD Negeri 5 Sabang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sabang Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pelaksanaan kegiatan berbagi MGB dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak murid kami serta pelaksanaan sosialisasi keimigrasian, sehingga kami memiliki tambahan ilmu terkait mekanisme pembuatan paspor,” ujarnya.*

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kota Sabang, dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi bagi generasi bangsa.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Kamis.

Ia menjelaskan jumlah yang dibagikan sebanyak 110 paket makanan, ditambah susu. Pembagian MBG tersebut juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang diperingati pada 26 Januari mendatang.

“Program makanan bergizi gratis ini kita laksanakan untuk 110 siswa siswi SD Negeri 5 Kota Sabang, mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Weh yang merupakan bagian wilayah kepulauan paling ujung barat Indonesia, dengan cara memberikan pemenuhan gizi melalui paket makanan.

“Tujuannya adalah agar memberikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sabang yang merupakan kepulauan ujung barat negeri, agar mencegah stunting bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan itu akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi program tahunan dan berkala Kantor Imigrasi Kelas II TPISabang agar bisa membantu serta berbagi kepada masyarakat.

Selain membagikan MGB bagi para siswa, Imigrasi Sabang juga melakukan sosialisasi keimigrasian dengan tujuan untuk memperkenalkan secara umum tentang peran dan fungsi Imigrasi di wilayah Sabang kepada anak-anak dan guru SD Negeri 5 Sabang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sabang Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pelaksanaan kegiatan berbagi MGB dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak murid kami serta pelaksanaan sosialisasi keimigrasian, sehingga kami memiliki tambahan ilmu terkait mekanisme pembuatan paspor,” ujarnya.*

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Komisi Nasiona lHak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan, pihaknya sudah meminta keterangan dan bertemu dengan beberapa pihak.

"Sekarang sedang diselidiki oleh komnas HAM, dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak, bertemu beberapa pihak. Tolong teman-teman nanti menunggu hasilnya, nanti akan kami sampaikan kalau sudah selesai hasilnya," kata Anis di Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

Anis menuturkan, dalam laporan tahunan yang dirilis Komnas HAM, pihaknya tak pernah bergeser memantau aktor negara yang melakukan praktik pelanggaran HAM.

"Aparat negara, kepolisian, termasuk TNI. Jadi memang itu menjadi tantangan kita menegakkan HAM di Indonesia baik itu dalam mekanisme penegakan hukum maupun judicial killing," ucap Anis.

"Itu tantangan kami, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," imbuhnya.

Sebelumnya, tuga oknum TNA AL yaitu anggota Kopaska Sertu AA dan Sertu RH, serta Kelasi Kepala KRI Bontang berinisial BA telag ditetapkan tersangka oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) karena telah menewaskan bos rental mobil.

Kejadian penembakan tersebut terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis (2/1) lalu. Ketiga tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana sehingga terancam mendapatkan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari TNI AL.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto menyatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Divisi Imigrasi Kemenkumham Kepulauan Babel pada 2024 mencapai Rp14,02 miliar atau naik 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp10,6 miliar.

"Alhamdulillah, PNBP Imigrasi Kepulauan Babel tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi," kata Harun Sulianto di Pangkalpinang, Kamis.

Harun Sulianto menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung 2024 menyatakan Divisi Imigrasi Kepulauan Babel tidak hanya dapat meningkatkan PNBP tetapi juga peningkatan jumlah penerbitan paspor sebesar 7,6 persen dibandingkan 2023.

"Selama 2023 hingga 2024, divisi imigrasi berhasil mendapat penghargaan penilaian IKPA 100 persen dan peringkat pertama kategori anggaran di bawah Rp2,5 miliar dari KPPN Pangkalpinang," katanya.

Ia menyatakan dalam upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel telah menginisiasi pembentukan enam Imigrasi-Corner (I-Con) di empat kabupaten.

Pembentukan enam I-Con tersebut yaitu Belinyu Kabupaten Bangka, Manggar dan Desa Gantung Kabupaten Belitung Timur, Toboali dan Desa Air Bara Kabupaten Bangka Selatan, serta Koba Kabupaten Bangka Tengah.

"Inovasi I-Con ini sudah masuk sebagai TOP 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung pada tahun lalu," katanya.

Ia menambahkan Divisi Imigrasi Kemenkumham Kepulauan Babel juga membentuk dua desa binaan imigrasi yaitu Desa Badau di Pulau Belitung dan Desa Mantung di Pulau Bangka sebagai upaya mendekatkan layanan keimigrasian dan memantau pergerakan orang asing di Bangka Belitung.

"Pada tahun lalu divisi imigrasi ini juga berhasil mendorong unit pelaksana teknis imigrasi di bawahnya dalam hal penegakan hukum sampai dengan tindakan pro justitia bagi warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian," katanya.