Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

“Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini,” ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun demikian, Menko Yusril yakin undang-undang khusus yang mengatur hal itu diperlukan.

“Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap pemerintah Indonesia membuka wacana untuk pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Hambali saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat yang berada di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Hambali merupakan teroris yang terlibat dalam aksi Bom Bali 2002. Dia lalu ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini perkara Hambali belum mendapatkan kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. "Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan segera membuka diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemulangan Hambali. Pemerintah Indonesia, kata Yusril, juga akan membahas opsi pemulangan Hambali dengan pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," kata Yusril.

Dia menuturkan wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," pungkas Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) jika ada yang menggugat aturan tersebut.

Yusril menyatakan, kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen dapat terjadi mengingat MK telah menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

"Kalau besok ada yang menguji lagi minta supaya menyatakan bahwa parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 1945, ya ada kemungkinan juga MK akan kabulkan sebagai konsekuensi dari pengabulan terhadap presidential threshold," ujar Yusril saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Namun, Yusril menegaskan bahwa prediksinya tersebut hanya bersifat spekulatif.

"Tapi, itu sih hanyaa prediksi saya, seperti apa nanti ya MK yang akan memutuskan," imbuhnya.

Yusril menjelaskan, keputusan terbaru MK terkait ambang batas parlemen, yakni putusan nomor 116/PUU-XXI/2023, lebih kepada permintaan penjelasan.

MK mengakui bahwa ambang batas parlemen merupakan open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang.

"MK mengakui itu sebagai open legal policy, tapi mempertanyakan dasarnya mengatakan empat persen (ambang batas) itu dari mana," tambahnya.

Ia menekankan, putusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ambang batas parlemen.

"Pada waktu itu (memutuskan parliamentary threshold), MK tidak seperti putusan (threshold) pilpres. Kalau putusan tentang pilpres (MK) tegas mengatakan bahwa Pasal 222 tentang presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945, karena itu tidak mempunyai hukum mengikat," jelas Yusril.

Sebelumnya, MK pernah mengabulkan sebagian gugatan terkait ambang batas parlemen sebesar empat persen terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Kamis (29/2/2024).

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan, norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional selama berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Selain itu, MK menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, asalkan dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, ambang batas empat persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029, dan akan tetap berlaku di pemilu selanjutnya jika pengaturannya diubah.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan Seoul untuk menghadiri sidang perpanjangan masa penahanan terkait penerapan darurat militer.

Kantor Investasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (The Corruption Investigation Office/CIO) yang memimpin investigasi bersama dengan polisi dan militer, meminta Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon.

Dilansir Korea Times, pada sidang yang digelar pukul 2 siang waktu setempat, Yoon diperkirakan akan membela diri dan meminta pembatalan penahanan selama proses investigasi. Keputusan pengadilan diperkirakan diumumkan Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu setempat.

Yoon dibawa dari pusat penahanan di Uiwang dengan mobil van biru Kementerian Kehakiman, dikawal polisi dan dinas keamanan presiden.

Iring-iringan mobil memasuki tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan, saat ratusan pendukung Yoon berkumpul di jalan-jalan dekat lokasi sidang. Para pendukun Yoon melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menyerukan pembebasannya.

Jika Yoon ditangkap, penyidik dapat memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari. Selama masa tersebut mereka akan melimpahkan kasus ke jaksa penuntut umum untuk didakwa.

Namun jika pengadilan menolak permintaan penyidik, Yoon akan dibebaskan dan kembali ke kediamannya.

Sembilan orang, termasuk menteri pertahanan, kepala polisi, dan beberapa komandan militer telah ditangkap dan didakwa atas peran mereka dalam penetapan darurat militer.

Krisis pemerintahan Korsel bermula ketika Yoon memberlakukan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional dan kantor-kantor pemilihan umum.

Penetapan darurat militer itu berlangsung beberapa jam, hingga anggota parlemen berhasil melewati blokade militer dan menggelar pemungutan suara mencabut darurat militer tersebut.

Usai drama darurat militer itu, Majelis yang didominasi oposisi memberikan suara dan sepakat memakzulkan Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024.

SERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang dipindahkan ke Lapas Tangerang dengan pengawalan ketat petugas.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi over kapasitas di Rutan Serang dan untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Ini langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan di Rutan Serang dan memberikan ruang yang lebih layak bagi para narapidana,” ungkap dia di kantornya, di Serang, Sabtu (18/1/2025).

Marthen menjelaskan, Rutan Serang memiliki kapasitas maksimal sebanyak 274 orang, namun saat ini jumlah penghuni mencapai 573 orang.

Keadaan ini berimbas pada beban kerja petugas yang harus melaksanakan pengawasan ekstra ketat.

Meski demikian, Marthen menegaskan, berbagai program pembinaan tetap harus berjalan.

"Program pembinaan kemandirian, kerohanian, dan jasmani. Semua program ini harus dilakukan di tengah tantangan pengawasan yang kompleks agar keamanan tetap terjaga,” tambah dia.

Proses pemindahan narapidana berlangsung lancar dengan pengawalan ketat dari petugas pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Serang.

Sebelum dipindahkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi untuk memastikan kelayakannya.

Marthen berharap, pemindahan ini tidak hanya mengurangi tekanan over kapasitas di Rutan Serang, tetapi juga mendukung terciptanya suasana pembinaan yang lebih optimal di Lapas Kelas I Tangerang.

"Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembinaan narapidana," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Unissula, Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H menyampaikan orasi ilmiah 'Activity on Glasses: Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi' dalam pengukuhannya sebagai guru besar di Kampus Unissula. Activity on glasses merupakan sistem pengawasan yang juga berorientasi pada sistem pembangunan moral masyarakat.

Bambang menegaskan korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena memiliki daya rusak pada ekonomi, politik, pemerintahan dan hukum. Menurutnya, konsep activity on glasses dapat menekan kasus korupsi.

Pasalnya, sistem ini mendorong masyarakat agar mengawasi secara utuh kehidupan dan kinerja para ASN dan penyelenggara negara melalui teknologi digital oleh lembaga pengawas yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat.

"Jika konsep pencegahan tindak pidana korupsi berbasis activity on glasses ini dilaksanakan secara konsisten maka peringkat korupsi akan turun drastis. Sehingga harapan besar menuju bangsa yang adil dan sejahtera lebih mudah terwujud," ungkap Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch periode 2019-2023, kasus korupsi dan tersangka korupsi semakin meningkat. Untuk itu, dibutuhkan konsep yang lebih bermartabat, yaitu mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan.

Bambang menilai dengan konsep activity on glasses, ASN dan penyelenggara negara dapat setiap saat teramati sehingga terbangun tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengawasannya pun dilakukan secara menyeluruh, dimulai sejak calon ASN dan penyelenggara negara berada di level rekruitmen sampai masa pensiun.

Pada prinsipnya, lanjut Bambang, sistem ini bertujuan meletakan ASN dan penyelenggara negara sebagai objek sarana kinerja tata pemerintahan yang dapat diawasi dari berbagai dimensi kehidupan sehingga tidak ada celah melakukan korupsi.

Dalam hal ini, para penyelenggara negara diumpamakan suatu objek yang terdapat di dalam akuarium kaca dan dapat diawasi gerak geriknya baik dari sisi kemampuan ekonomi, pergaulan sosial, kinerja dan lain sebagainya.

Pengawasan tersebut menggunakan instrumen keterbukaan informasi secara digital sehingga masyarakat dapat membandingkan kehidupan nyata seorang ASN dan penyelenggara negara dengan data yang diperolehnya di media digital.

Ketika tidak terjadi kesesuaian data, lanjut Bambang, maka masyarakat bisa melaporkan ke pihak berwajib. ASN dan penyelenggara negara tidak lagi menjadi manusia bebas, namun menjadi pihak yang berorientasi mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Rektor Unissula Prof. Dr, Gunarto S.H M.H menyampaikan Unissula merupakan universitas swasta di Jawa Tengah dengan jumlah guru besar terbanyak.

"Prof Bambang adalah guru besar ke 20 di Fakultas Hukum, dan guru besar ke 75 di Unissula," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gunarto memuji jejak rekam perjalanan karir Bambang. Menurutnya, Prof Bambang memiliki karier yang mengesankan antara lain Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat.

"Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan, Ketua Prodi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum, dan sejak tahun 2024 dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus YBWSA. Salah satu yayasan besar di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain ketua pembina YBWSA, Drs Azhar Combo, guru besar dari Hankuk University Korea Selatan, Prof Im Youngho. Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Dr Bhimo Widyo Andoko SH MH. Dosen Universitas Jayabaya, Dr Rr Dijan Widijowati SH MH.

Hadir pula pimpinan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Imigrasi Semarang, Ikatan Notaris Indonesia, Peradi, Ikadin Jateng dan lainnya.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem (ANTARA) - Daftar nama 95 warga Palestina yang akan dibebaskan pada Minggu (19/1) dalam tahap pertama sesuai kesepakatan gencatan senjata Gaza disiarkan oleh otoritas hukum Israel pada Jumat (17/1)

Daftar tersebut mencakup perempuan dan pemuda berusia hingga 25 tahun.

Khalida Jarrar, seorang pemimpin terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina sekaligus anggota Dewan Legislatif Palestina (parlemen), termasuk dalam daftar tersebut.

Juga tercantum dalam daftar adalah jurnalis Bushra Al-Taweel, yang sebelumnya dibebaskan dalam pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel pada tahun 2011.

Ia adalah putri dari pemimpin senior Hamas, Jamal Al-Taweel, yang pernah menjabat sebagai wali kota di kota Al-Bireh, Tepi Barat.

Di antara perempuan yang akan dibebaskan juga terdapat Dalal al-Arouri, saudari dari Saleh al-Arouri, wakil pemimpin Hamas yang tewas dalam serangan Israel pada Januari tahun lalu.

Sementara itu, Zaher Jabarin, kepala Kantor Syuhada dan Tahanan Hamas, pada Jumat bertemu dengan Qaddoura Fares, kepala Otoritas Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, untuk membahas perkembangan gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan, serta pengaturan penerimaan para tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Menurut pernyataan dari kelompok Hamas, kedua belah pihak menegaskan "komunikasi yang berkelanjutan melalui komite bersama" dan berupaya "mengkoordinasikan upaya untuk mendukung perjuangan para tahanan serta menghilangkan semua hambatan dalam menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan."

Pada Jumat pagi, kantor pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa kabinet keamanan telah menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata tersebut.

Qatar pada Rabu mengumumkan kesepakatan tiga tahap untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 47.000 orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Israel mengumumkan sebanyak 737 tahanan Palestina akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Terdapat anggota parlemen Palestina dan pemimpin sayap bersenjata kelompok Fatah di antara tahanan yang akan dibebaskan tersebut.

Kementerian Kehakiman Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengumumkan bahwa "pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan" yang saat ini berada dalam penahanan dinas penjara Israel.

Pengumuman ini disampaikan setelah kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu merilis pernyataan yang mengumumkan kabinet pemerintahan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera usai menggelar rapat selama berjam-jam pada Sabtu (18/1) pagi waktu setempat.

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Otoritas Tel Aviv sebelumnya merilis nama 95 tahanan Palestina, kebanyakan tahanan wanita, yang akan dibebaskan sebagai pertukaran dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung nantinya.

Di antara tahanan yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi yang merupakan kepala sayap bersenjata Fatah, partai pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Zubeidi pernah kabur dari penjara Gilboa, Israel, bersama lima warga Palestina lainnya tahun 2021, yang memicu perburuan selama berhari-hari dan sosoknya dipuji warga Palestina sebagai pahlawan.

Tahanan yang juga akan dibebaskan adalah Khalida Jarar, seorang anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Israel. Jarar merupakan anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.

Jarar, yang berusia 60 tahun ini, ditahan tanpa dakwaan sejak akhir Desember lalu di Tepi Barat.

Simak Video Menteri Israel yang Setuju Gencatan Senjata: Ini Keputusan Sulit

[Gambas:Video 20detik]

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan kepada AFP bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Namun, karena gerakan Islam Palestina menganggap setiap warga Israel yang berusia militer, dan telah menyelesaikan wajib militer, adalah seorang tentara, maka bisa juga diasumsikan bahwa sandera tentara wanita yang akan dibebaskan Hamas merupakan warga sipil yang diculik sejak Oktober 2023 lalu.

Tiga nama pertama dalam total 33 nama dalam daftar sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama, yang diperoleh AFP, adalah para wanita berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani wajib militer ketika Hamas menyerang Israel pada Oktober 2023 lalu.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Israel, Noga Katz, mengatakan bahwa jumlah tahanan yang akan dibebaskan pada pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera yang dibebaskan dalam keadaan hidup oleh Hamas.