Lamongan, iNewsTuban.id – Dalam upaya memberikan akses listrik yang lebih merata kepada masyarakat, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhasil memberikan sambungan listrik gratis kepada 12 warga Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses listrik mandiri.

Kegiatan penyalaan listrik secara simbolis dilaksanakan hari ini dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra; Satgas Wilayah BNPT, Ahmad Rezza; Assistant Manager Niaga & Pemasaran PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, Hery Subrata; serta Manager PT PLN (Persero) ULP Brondong, M. Andrian Wijaya.

 

 

Salah satu penerima bantuan, Shun’an, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan ini. Shun’an, yang sehari-hari bekerja serabutan seperti membersihkan masjid dan bekerja sebagai tukang becak, mengaku penghasilannya tidak menentu sehingga sulit untuk mendapatkan akses listrik secara mandiri.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada BNPT dan PLN,” ucap Shun’an penuh antusias. Kini, ia tidak lagi bergantung pada aliran listrik dari tetangganya dan dapat lebih leluasa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN dan BNPT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. 

“Kami berharap bantuan ini dapat mendorong produktivitas warga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

Langkah ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil, mendapatkan akses listrik yang layak. PLN terus berkomitmen mendukung program elektrifikasi nasional untuk mewujudkan Indonesia terang.

 

 

Satuan Tugas Wilayah Jawa Timur (Satgaswil Jatim) Sinergitas BNPT Kabupaten Lamongan, Ahmad Rezza, bahwa hadirnya kami bersama pihak PLN di lapangan guna memastikan sudah menyala semua dan bisa dipakai. Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah wujud Negara hadir melalui kegiatan Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Program kali ini kami mengangkat tema “Terangi Negeri dengan Sinergi”. Semoga Sinergisitas ini meberikan dampak positif yang sangat dirasakan manfaatnya guna mendukung terciptanya lingkungan yang terang, damai dan harmoni.

Pada kesempatan ini juga hadir Kepala Desa Sedayulawas, Heni Fikawati  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Sinergisitas dan PT PLN, khususnya BNPT yang telah bersinergi selama ini. Sebagai Kepala Desa Sedayulawas saya berharap kegiatan Sinergisitas seperti ini terus ditingkatkan dan peduli dengan masyarakat kami, tutup Heni.

Editor : Prayudianto

GAZA, KOMPAS.com - Tiga sandera Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas pada Minggu (19/1/2025) dan telah dipertemukan dengan keluarganya di hari pertama gencatan senjata Gaza.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin (20/1/2025) pagi. Hal ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sehari sebelumnya.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari (06.30 WIB).

Selain itu, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu kedua belah pihak telah mengakhiri perang di Gaza.

Saat gencatan senjata mulai berlaku di pagi hari, ribuan warga Palestina yang terlantar dan lelah perang berangkat melintasi Jalur Gaza yang hancur untuk kembali ke rumah.

Di wilayah utara Jabalia, ratusan orang mengalir menyusuri jalan berpasir, kembali ke lanskap apokaliptik yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang hancur.

"Kami akhirnya berada di rumah kami. Tidak ada rumah yang tersisa, hanya puing-puing, tetapi itu rumah kami," kata Rana Mohsen (43) di Jabalia, dikutip dari kantor berita AFP.

Diketahui, gencatan senjata tahap awal selama 42 hari tersebut ditengahi oleh mediator Qatar, AS, dan Mesir.

Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, karena lebih banyak sandera Israel dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan Israel.

Sementara pasukan Israel meninggalkan beberapa wilayah, dan para pihak menegosiasikan persyaratan gencatan senjata permanen.

Di Israel, ketiga mantan sandera, semuanya perempuan, tiba di sebuah rumah sakit di Israel tengah setelah dipertemukan kembali dengan ibu mereka.

Emily Damari, Romi Gonen, dan Doron Steinbrecher dibawa kembali ke Israel oleh pasukan keamanan setelah kelompok Hamas menyerahkan mereka ke Palang Merah di sebuah lapangan yang ramai di Kota Gaza yang dikelilingi oleh lautan manusia termasuk orang-orang bersenjata.

"Setelah 471 hari, Emily akhirnya pulang," kata ibunya Mandy Damari.

Keluarga Steinbrecher mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Dodo heroik kita, yang selamat dari 471 hari dalam penahanan Hamas, memulai perjalanan rehabilitasinya hari ini".

Seorang dokter di rumah sakit Sheba mengatakan ketiga mantan sandera itu dalam kondisi stabil.

Di pusat kota Tel Aviv, ada kegembiraan di antara kerumunan yang telah menunggu selama berjam-jam di sebuah alun-alun yang dijuluki "Lapangan Penyanderaan".

Kelompok kampanye Forum Penyanderaan dan Keluarga Hilang memuji kepulangan mereka sebagai "suar cahaya", sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka telah muncul dari kegelapan.

Selama gencatan senjata awal ini, 33 sandera Israel, 31 di antaranya diambil oleh anggota Hamas selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, akan dikembalikan dari Gaza dengan imbalan sekitar 1.900 warga Palestina.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 230 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel dijadwalkan untuk dideportasi, menurut daftar yang dipublikasikan oleh otoritas Israel.

Dua pejabat Hamas mengatakan para tahanan akan dideportasi terutama ke Qatar atau Turkiye.

"Pertukaran sandera-tahanan berikutnya akan dilakukan pada Sabtu," seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada AFP.

GAZA, KOMPAS.com - Tiga sandera Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas pada Minggu (19/1/2025) dan telah dipertemukan dengan keluarganya di hari pertama gencatan senjata Gaza.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin (20/1/2025) pagi. Hal ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sehari sebelumnya.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari (06.30 WIB).

Selain itu, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu kedua belah pihak telah mengakhiri perang di Gaza.

Saat gencatan senjata mulai berlaku di pagi hari, ribuan warga Palestina yang terlantar dan lelah perang berangkat melintasi Jalur Gaza yang hancur untuk kembali ke rumah.

Di wilayah utara Jabalia, ratusan orang mengalir menyusuri jalan berpasir, kembali ke lanskap apokaliptik yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang hancur.

"Kami akhirnya berada di rumah kami. Tidak ada rumah yang tersisa, hanya puing-puing, tetapi itu rumah kami," kata Rana Mohsen (43) di Jabalia, dikutip dari kantor berita AFP.

Diketahui, gencatan senjata tahap awal selama 42 hari tersebut ditengahi oleh mediator Qatar, AS, dan Mesir.

Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza karena lebih banyak sandera Israel dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan Israel.

Sementara pasukan Israel meninggalkan beberapa wilayah, dan para pihak menegosiasikan persyaratan gencatan senjata permanen.

Di Israel, ketiga mantan sandera, semuanya perempuan, tiba di sebuah rumah sakit di Israel tengah setelah dipertemukan kembali dengan ibu mereka.

Emily Damari, Romi Gonen, dan Doron Steinbrecher dibawa kembali ke Israel oleh pasukan keamanan setelah kelompok Hamas menyerahkan mereka ke Palang Merah di sebuah lapangan yang ramai di Kota Gaza yang dikelilingi oleh lautan manusia termasuk orang-orang bersenjata.

"Setelah 471 hari, Emily akhirnya pulang," kata ibunya Mandy Damari.

Keluarga Steinbrecher mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Dodo heroik kita, yang selamat dari 471 hari dalam penahanan Hamas, memulai perjalanan rehabilitasinya hari ini".

Seorang dokter di rumah sakit Sheba mengatakan ketiga mantan sandera itu dalam kondisi stabil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah melacak keberadaan warga negara (WN) China yang diduga menyuap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imipas, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan WN China tersebut.

Namun, pihak Imigrasi tidak menemukan WN China tersebut di alamat yang dilaporkan.

“Tidak ada di alamat yang dilaporkan yang bersangkutan saat ketibaan,” ungkap Agus, saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

“Sedang dilacak,” tambah dia.

Meski demikian, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas WN China tersebut.

“Inisial LB,” tutur Agus.

Konfirmasi WN China

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di tempat pemeriksaan.

Petugas Imigrasi yang melayani WN China itu juga telah dimintai keterangan.

"Tinggal klarifikasi dari orang itu (WN China),” ujar Godam.

Pihaknya harus mendapatkan keterangan dari para pihak terkait persoalan ini. Oleh karena itu, pemeriksaan sampai saat ini belum selesai dan hasilnya belum bisa disampaikan ke publik.

"Nanti kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan ngecek juga ke sisi sebelah dia yang sebelah dia (warga negara asing terkait)," tutur Godam.

Berawal dari Video Viral

Dugaan suap WN China itu terungkap dari video yang tampak direkam oleh pihak warga Negeri Tirai Bambu itu sendiri.

Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @majeliskopi08, hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB, konten tersebut sudah ditonton 185.000 kali.

Video itu merekam saat WN China di suatu ruangan mengenakan handuk.

Ia duduk di kursi sementara tangannya memamerkan uang ratusan ribu rupiah yang diselipkan ke dalam paspor.

Pada bagian berikutnya, WN China itu merekam proses pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Ia kemudian bisa melewati proses pemeriksaan dengan tersenyum.

Keterangan dalam video mengeklaim, ia bisa melalui pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompastingkat kepuasan terhadap kinerja 100 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan paling tinggi 85,8 persen. Sementara paling rendah adalah penegakan hukum dan HAM sebesar 72,1 persen.

"Ini kalau kita lihat per bidang. Jadi di politik keamanan paling tinggi 85,8. Sementara penegakan hukum paling rendah 72. Tapi semuanya tetap di atas 70an persen. Ini tergolong tinggi," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Meski paling rendah, tren tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum dan HAM mengalami kenaikan drastis.

"Naik drastis pnegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Sementara itu, di bidang ekonomi 74,5 persen dan kesejahteraan sosial 83,7 persen.

"Sisi ekonomi juga naik. Stabilitas inflasi dijaga. Lalu Pembatalan PPN 12 persen itu sangat mempenagruhi," ungkapnya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

TOKYO - Kamar-kamar dipenuhi penghuni lansia, tangan mereka keriput dan punggung membungkuk. Mereka berjalan perlahan di koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Pekerja membantu mereka mandi, makan, berjalan, dan minum obat.

Namun, ini bukan panti jompo ? ini penjara wanita terbesar di Jepang . Populasi di sini mencerminkan masyarakat lanjut usia di luar, dan masalah kesepian yang meluas yang menurut para penjaga sangat akut bagi beberapa narapidana lansia sehingga mereka lebih suka tetap dipenjara.

Merasa Kesepian dan Masih Berjuang Hidup, Banyak Manula Perempuan di Jepang Pilih Masuk Penjara

1. Rela Membayar Mahal untuk Masuk Penjara

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (USD130-190) per bulan (jika mereka bisa) untuk tinggal di sini selamanya," kata Takayoshi Shiranaga, seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, selama kunjungan yang sangat langka yang diberikan kepada CNN pada bulan September.

Di dalam dinding penjara berwarna merah muda terang dan lorong-lorong yang anehnya tenang, CNN bertemu dengan Akiyo, seorang narapidana berusia 81 tahun dengan rambut abu-abu pendek dan tangan yang dipenuhi bintik-bintik penuaan. Dia menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada orang-orang yang sangat baik di penjara ini," kata Akiyo, yang oleh CNN diidentifikasi dengan nama samaran demi privasi. "Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya."

2. Mendapatkan Makanan dan Kesehatan Gratis

Para wanita di Tochigi tinggal di balik jeruji besi dan harus bekerja di pabrik-pabrik penjara, tetapi itu cocok untuk sebagian orang.

Di dalam penjara, mereka mendapatkan makanan rutin, layanan kesehatan gratis, dan perawatan lansia ? bersama dengan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar penjara.

Seorang narapidana, Yoko, 51 tahun, telah dipenjara atas tuduhan narkoba sebanyak lima kali selama 25 tahun terakhir. Setiap kali ia kembali, populasi penjara tampaknya bertambah tua, katanya.

?(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka dapat kembali ke penjara, jika mereka kehabisan uang,? kata Yoko, yang diidentifikasi oleh CNN dengan nama samaran demi alasan privasi.

3. Beban Keterasingan dan Kemiskinan

Akiyo sangat memahami beban keterasingan dan kemiskinan. Ini adalah masa hukumannya yang kedua di penjara, setelah sebelumnya dipenjara di usia 60-an karena mencuri makanan.

?Jika saya stabil secara finansial dan memiliki gaya hidup yang nyaman, saya pasti tidak akan melakukannya,? katanya.

Ketika ia melakukan pencurian keduanya, Akiyo hidup dari uang pensiun yang ?sangat kecil? yang hanya dibayarkan setiap dua bulan. Dengan sisa kurang dari $40 dan dua minggu hingga pembayaran berikutnya, "Saya membuat keputusan yang buruk dan mencuri di toko, mengira itu akan menjadi masalah kecil," katanya. Hukuman sebelumnya membuatnya dipenjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyatakan, pihaknya sedang “menggodok” Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin bagi petugas Imigrasi dilengkapi senjata api (senpi).

“Sedang proses,” kata Godam saat ditemui di area Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam mengaku pihaknya tidak menetapkan target mengenai kapan PP itu selesai dibahas.

Ia hanya mengatakan bahwa akan semakin baik apabila PP itu bisa cepat selesai dan disahkan.

“Enggak ada target,” ujarnya.

Adapun PP terkait senjata api itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 hasil revisi yang telah disahkan DPR RI.

Ketentuan mengenai senpi ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) yang mengatur pejabat Imigrasi tertentu bisa dilengkapi senjata senjata api.

Ketika revisi undang-undang dibahas di DPR RI tahun lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi saat itu, Silmy Karim menyebut senjata api dibutuhkan untuk penegakan hukum.

Sebab, dalam proses penegakan hukum terdapat petugas Imigrasi yang meninggal karena diserang warga negara asing (WNA) di lapangan.

“Saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini,” kata Silmy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Silmy yang saat ini menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersyukur, perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan izin senjata api bagi petugas Imigrasi diakomodir.

Menurutnya, dasar hukum yang baru ini bisa menjawab tantangan petugas Imigrasi menghadapi persoalan di waktu mendatang.

“Kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” tuturnya.

Tiga sandera Israel dibebaskan pada hari Minggu (19/1) dari penahanan Hamas di Gaza, Palestina sebagai bagian dari daftar awal 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang akhirnya mulai berlaku antara Israel dan Hamas pada hari Minggu.

Militer Israel mengatakan Palang Merah telah memberitahunya bahwa ketiga sandera Israel dipindahkan ke dalam perawatan mereka dan sedang dalam perjalanan menuju pasukan militer dan keamanan di Jalur Gaza.

Seperti dilansir The National, Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbecher merupakan sandera Israel yang dibawa ke daerah kantong yang dilanda perang tersebut setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Kala itu, dilaporkan total 251 warga Israel diculik dan sekitar 1.200 orang tewas. Sebagai tanggapan, Israel melancarkan perang yang menghancurkan di Jalur Gaza yang telah menewaskan sekitar 46.900 warga Palestina dan melukai lebih dari seratus ribu orang.

Komisi Urusan Tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, dan Kantor Media Tahanan pada hari Minggu mengumumkan nama-nama 90 tahanan pertama yang akan dibebaskan pada tahap pertama pertukaran, yang mencakup perempuan dan anak di bawah umur.

Hamas mengatakan sedang menunggu Israel untuk mengungkapkan daftar 90 warga Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel pada hari Minggu.

"Pendudukan diharapkan segera menyerahkan daftar yang berisi nama-nama 90 tahanan dari kategori perempuan dan anak-anak yang akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata," kata Hamas.

Selama tahap pertama gencatan senjata selama 42 hari, militan Palestina akan membebaskan puluhan sandera, dimulai dengan tiga wanita. Militer Israel yakin 34 tawanan tewas lainnya masih berada di Gaza.

Sekitar 2.000 tahanan Palestina di penjara Israel juga akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai setelah lebih dari satu tahun negosiasi tanpa henti.

Menjelang pembebasan mereka, Inggris mengatakan menyambut baik keputusan untuk membebaskan Damari yang memiliki kewarganegaraan ganda Inggris.

"Pemerintah Inggris menyambut baik laporan bahwa warga negara Inggris Emily Damari ada dalam daftar sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas hari ini. Kami siap mendukungnya setelah pembebasannya," kata Kantor Luar Negeri Inggris.

Gencatan senjata singkat pada November 2023 menampilkan pembebasan 105 sandera Israel, termasuk pekerja Thailand, dengan imbalan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Kolaka -

Seorang wanita inisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara, tampak diseret ke sel rumah tahanan (rutan) oleh polwan. VUS menjadi tersangka penganiayaan suaminya, SU (42). Kini VUS mendekam di tahanan bersama bayinya yang berusia 7 bulan.

Dilansir detikSulsel, VUS ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan. Dia kemudian dibawa ke rutan pada Minggu (19/1).

Dalam video terlihat VUS terduduk di lantai dengan kedua tangan dipegangi oleh dua polwan. Keluarga VUS sempat berusaha menghalangi kedua polwan itu. Namun, seorang polisi berusaha memberi penjelasan kepada keluarga dan meminta VUS kooperatif.

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka. Dia tidak memerinci kasus penganiayaan yang menjerat VUS.

"Kalau untuk persisnya (dugaan penganiayaan) mungkin ditanya ke penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," jelas Agus.

Terkait video yang memperlihatkan VUS diseret, Agus memastikan proses penahanannya sudah sesuai prosedur. Pihak rutan juga memfasilitasi agar VUS yang masih menyusui tidak terpisah dari bayinya yang berusia 7 bulan. Untuk itu, tersangka ditempatkan di sel khusus.

"Betul (tersangka ditempatkan di sel khusus bersama bayinya)," lanjut Agus.

Terpisah, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif mengatakan penahanan telah sesuai dengan prosedur. VUS ditetapkan tersangka setelah alat bukti cukup dan dilakukan gelar perkara.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," jelas Dwi.

Namun, Dwi belum memaparkan kasus VUS lebih rinci, termasuk kronologi penganiayaan yang dilakukan terhadap sang suami.

(des/des)

RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

"Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana," kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan RKUHAP harus berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan karena esensi dari pembaruan acara umum pidana untuk mengubah menjadi lebih baik.

"Keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum harus diwujudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru," ucap Guru Besar Unej itu.

Prof. Arief menjelaskan bahwa ketimpangan kewenangan itu harus diatasi dalam pembahasan RKUHAP, dan mengusulkan agar penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi, bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak.

"Itulah sebabnya menghargai diferensiasi fungsional dengan kata lain saling menghargai masing-masing-masing lembaga. RKUHAP seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia," tuturnya.

Guru Besar Unej itu memandang penting kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah potensi masalah dalam draf RKUHAP yang dapat mengganggu prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi hukum yakni kewenangan berlebihan bagi jaksa, penggunaan senjata api oleh jaksa, kewenangan penyadapan dan intelijen, dan sentralisasi kekuasaan pada Jaksa Agung.

"Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu sehingga tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan itu berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Dengan reformasi hukum yang komprehensif, Prof. Arief berharap RKUHAP mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang selama ini terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025