Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyerahkan tiga tawanan Israel ke Palang Merah pada Minggu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan tahap pertama.

Baca juga: 5 Alasan Gencatan Senjata Tidak Akan Menghentikan Perang Gaza

Itu sebagai kemenangan nyata Hamas dalam gencatan senjata dengan Israel. Saat bersamaan, Israel melepaskan 90 tahanan Palestina. Anadolu melaporkan ketiga tawanan tersebut diserahkan oleh sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, di Lapangan Saraya di pusat Kota Gaza.

Baca juga: Siapa yang Menang dalam Perang Gaza, Hamas atau Netanyahu?

Tentara Israel mengonfirmasi bahwa Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah memberi tahu bahwa ketiga tawanan tersebut; Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher, telah diserahkan.

MEDAN, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan pelaku penyerangan dan penjarahan warung di Kota Medan telah ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari sembilan orang itu, sebanyak tujuh orang berstatus mahasiswa.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, para pelaku bukan geng motor melainkan sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Medan.

“Total pelaku ada 31 orang namun yang kami amankan saat ini ada sembilan orang,” ujar Gidion saat menggelar konferensi pers di Polsek Medan Barat pada Senin (20/1/2025).

Ia menjelaskan, semhilan orang itu di antaranya ada tujuh mahasiswa dan dua lagi adalah teman satu kosan dari para pelaku. Para pelaku berinisial, FN (25), OS (21), TS (21), SS (20), JS (20), RS (22), PIL (19), FS (18), dan RJT (18).

Terkait kronologi, sebelum menyerang warung, kelompok mahasiswa Fakultas Hukum ini bertikai dengan mahasiswa Fakultas Teknik.

Adapun, para pelaku mulanya menyasar orang yang sedang belanja di warung karena dikira dari kelompok musuh.

Namun, ujungnya para pelaku salah target dan justru menganiaya dua penjaga warung.

Kini, para pelaku telah ditahan di Polsek Medan Barat dan disangkakan Pasal 365 ayat 2 Sub Pasal 170 KUHPidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

“Sementara pelaku lainnya masih diburu,” tutup Gidion.

Perlu diketahui, aksi penyerangan terhadap penjaga warung di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan itu terjadi pada Kamis (16/1/2025) pada pukul 23.30 WIB.

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan tetap mencari keberadaan WN China yang membuat video menyelipkan uang di paspor agar mendapat layanan greenline (jalur hijau) saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Pencarian dilakukan untuk mengklarifikasi motif WN China itu membuat video yang dinilai menggiring opini publik seolah terjadi pungli.

"Kalau memang video yang viral tidak benar dan beritikad kooperatif meluruskan video palsu yang telah dibuat, silakan klarifikasi langsung dengan datang ke kantor Imigrasi terdekat," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Plt Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Untuk diketahui WN China tersebut telah mengakui video yang dia buat adalah palsu. WN China tersebut sudah meminta maaf.

Godam mengatakan, selain meminta keterangan soal video, pihaknya juga hendak memeriksa WN China tersebut terkait dugaan pelanggaran keimigrasian. Yakni memberikan informasi tidak benar soal tempat tinggal selama di Indonesia.

"Kita datangi alamat penginapan sesuai yang dia tuliskan saat kedatangan, tapi ternyata dia tidak menginap di sana," ujar Godam.

Godam menuturkan petugas di lapangan terus mencari keberadaan WN China tersebut. "Karena seperti yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga mengisi data perjalanan yang tidak sesuai dengan temuan petugas, jadi tetap kami cari," sambung Godam.

Sebelumnya diberitakan WN China ini kabur usai membuat heboh jagad media sosial (medsos). WN China tersebut menuliskan alamat menginap di sebuah hotel Jalan Karet Pedurenan 56, Jakarta Selatan pada formulir kedatangan saat masuk ke Indonesia. Namun saat petugas Imigrasi mencarinya, ternyata WN China tersebut tak menginap di sana.

Permintaan Maaf WN China

Dilihat detikcom di akun TikTok @stellaroptics888, WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Video klarifikasi dan permintaan maafnya berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf'.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan di paspor sebenarnya biaya visa. Dia mengaku tidak ada tindakan ilegal seperti opini yang berkembang di medsos.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea-Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," sambung dia.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan akibat video itu muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," lanjut dia.

(aud/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pada 100 hari pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai, pemerintah justru berupaya untuk memutihkan kejahatan HAM yang pernah terjadi.

"Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, rezim baru nampaknya belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebaliknya, terlihat indikasi kuat bahwa rezim pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk melakukan pemutihan terhadap kejahatan yang pernah terjadi," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dimas lantas mencontohkan gelagat pemerintah yang dianggap berupaya melakukan pemutihan terhadap berbagai kejahatan HAM masa lalu.

Semisal, pernyataan kontroversial Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut tidak perlu melihat ke masa lalu ketika ditanya soal penyelesaian pelanggaran HAM.

Menurut Kontras, pernyataan itu bermasalah karena pelanggaran berat HAM merupakan tindak pidana berupa kejahatan luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dimas menyebutkan, Komnas HAM juga sudah melakukan penyelidikan pro-yustisia untuk kasus-kasus tersebut, artinya proses hukumnya tengah berlangsung.

"Tidak ada pihak manapun yang lantas memiliki wewenang untuk mengintervensi proses tersebut, terlebih lagi menentukan apa langkah penuntasan yang akan diambil, termasuk presiden sekalipun," kata Dimas.

Kontras turut menyoroti kehadiran kementerian yang secara spesifik mengurus bidang HAM, tetapi tidak menjadi angin segar bagi penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Ia berkaca pada beberapa pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai tidak pernah menyebut apa pun perihal penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai salah satu program.

"Program dan rencana kerja yang ia sampaikan justru merupakan hal-hal yang tidak menyentuh substansi sesungguhnya dari HAM. Pigai mengabaikan beban yang terus-menerus dipikul Indonesia, yaitu penuntasan kejahatan HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, sebagai bentuk penegakan HAM yang sesungguhnya," tutur Dimas.

Poin terakhir, Kontras melihat tidak seriusnya pemerintah menuntaskan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu tecermin saat peringatan Hari HAM 2024, Desember lalu.

Peringatan Hari HAM 2024 yang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan penegakan HAM di Indonesia, terutama keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM, justru membawa kabar buruk.

Sebab, pada momen tersebut, Yusril dan Komnas HAM menyampaikan akan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui mekanisme rekonsiliasi.

Kontras menilai wacana itu tidak berdasar sebab sangat berbahaya bagi keadilan dan akuntabilitas negara, serta berpotensi mempertebal dinding impunitas.

"Negara harus melakukan pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban pidana dari pelaku, pemulihan korban, dan reformasi institusi secara bersama-sama dan berdampingan. Kami menduga wacana penuntasan melalui KKR tidak lebih dari upaya negara untuk lari dari tanggung jawabnya dan kembali melindungi pelaku kejahatan HAM," kata Dimas.

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang pria wisatawan asal Jerman berinisial KES diamankan petugas imigrasi di pos pendakian Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan mengatakan, KES diamankan pada Jumat (17/1/2025) di pos pendakian Gunung Agung di Pura Pasar Agung, Karangasem.

Awalnya, petugas Inteladakim Imigrasi Singaraja mendapat laporan dari pengelola pemandu Gunung Agung mengenai warga asing yang dicurigai akan mendaki tanpa didampingi pemandu.

"Menerima laporan mengenai WNA yang mendaki tanpa pemandu tersebut, kami langsung menerjunkan tim ke pos pendakian Gunung Agung melalui Jalur Pasar Agung," kata Hendra, dikonfirmasi Senin (20/1/2025).

Wisatawan asing itu tiba di parkiran Pura Pasar Agung seorang diri dengan mengendarai sepeda motor.

Ketika ditanya petugas jaga, WNA tersebut sempat mengaku hanya ingin ke Pura Pasar Agung.

Namun, karena gelagatnya mencurigakan, petugas jaga langsung menghampiri dan memberitahu bahwa jika ingin mendaki, harus didampingi pemandu demi alasan keamanan.

Aturan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Aturan tersebut juga dipasang dalam baliho di kawasan parkir VIP Pura Pasar Agung.

Hal ini sebagai pencegahan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat mendaki tanpa didampingi pemandu.

Adapun warga asing berinisial KES itu kini ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Singaraja untuk pemeriksaan.

"Terhadap WNA tersebut kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini mengingat yang bersangkutan patut diduga melanggar surat edaran Kepala Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali," kata dia.

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen membuka klinik konsultasi hukum gratis guna meningkatkan pelayanan kejaksaan kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Senin, mengatakan masyarakat bisa memanfaatkan klinik tersebut untuk mengonsultasikan terkait persoalan hukum. Konsultasi hukum tersebut tidak dipungut biaya.

"Klinik hukum tersebut kami hadirkan karena banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bireuen khususnya pengelolaan dana desa, dana PNPM Mandiri Pedesaan, dan lainnya," katanya.

Menurut dia, hadirnya klinik tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara serta memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat

"Konsultasi tersebut diberikan secara profesional. Layanan tersebut tidak dipungut bIaya atau gratis. Kami berharap masyarakat memanfaatkan layanan klinik hukum gratis tersebut," katanya.

Munawal Hadi mengatakan kehadiran klinik hukum tersebut selaras dengan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

"Ada beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, antara lain masalah pertanahan, utang piutang, hukum waris, pernikahan atau perceraian, pembubaran perusahaan, pidana, dana desa, dan persoalan hukum lainnya," kata Munawal Hadi.

Selain memudahkan masyarakat mendapatkan layanan konsultasi hukum, kata dia, melalui klinik tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja jajaran kejaksaan dalam menghasilkan data akurat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Dengan adanya klinik tersebut diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik," kata Munawal Hadi.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penganiayaan balita berusia 4 tahun di Makassar yang viral memasuki babak baru. Polisi berhasil menemukan 4 pelakunya, yang masih anak-anak, dan kini telah diperiksa.

Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menjelaskan bahwa keempat pelaku diamankan pada 16 Januari 2025.

"Jadi yang video viral terkait pembulian itu terhadap anak di bawah umur. Pelakunya empat orang, tiganya anak di bawah umur yang satu orang usia 12 tahun, yang tiga di bawah usia 12 tahun, tidak bisa dilakukan proses hukum dan kita lakukan pembinaan," ucap Arya saat diwawancarai di Mapolrestabes Makassar, Senin (20/1/2025).

Meski sedang dalam tahap pemeriksaan, tetapi mereka tidak ditahan karena masih di bawah umur.

Arya menyatakan bahwa pihaknya berencana mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk mencari jalur damai atau restorative justice (RJ).

"Tapi kita upayakan lakukan RJ, tapi itu disesuaikan dengan kesepakatan dengan keluarga korban. Kalau misalnya nanti ada kesepakatan (damai) dari keluarga korban dan pelaku, itu entah prosesnya bisa dihentikan atau tidak nanti kita lihat," kata Arya.

Sebelumnya, Video aksi perundungan yang melibatkan beberapa bocah perempuan terhadap anak di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah viral di media sosial.

Korban, seorang anak perempuan berinisial FT (4), dianiaya oleh pelaku di sebuah kamar mandi rumah kontrakan.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa pelaku, yang juga merupakan anak perempuan, memukuli dan menendang korban. Selain itu, korban diseret ke dalam kamar mandi dan diguyur air hingga pakaiannya basah kuyup.

Para pelaku juga membenturkan kepala korban ke tembok, sedangkan korban hanya bisa menangis histeris akibat perlakuan tersebut.

Peristiwa ini terjadi di sekitar Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Menyusul viralnya video tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan empat terduga pelaku, yaitu PI (12), FI (11), MA (11), dan DA (8).

Dari informasi yang diperoleh, korban dan para pelaku saling mengenal. Aksi perundungan ini dipicu oleh penolakan korban untuk memberikan uang yang diminta oleh pelaku.

Arya mengimbau agar orangtua lebih tegas dalam mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan media sosial.

"Mungkin mereka mencontoh perilaku yang ada di media sosial, mereka melakukan itu spontan," tutupnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait pagar laut misterius di Tangerang dan Bekasi.

?Tadi arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus tahu benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, kasusnya seperti itu,? ujar Trenggono usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

?Jadi intinya arahan beliau (Presiden Prabowo) agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya,? tambahnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan pihak terkait untuk melakukan pembongkaran.

?Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL dan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,? ungkapnya.

?Dan kita sudah putuskan nanti Rabu (22/1/2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI AL, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan terus Baharkam,? ucapnya.

Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

?Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,? kata Trenggono.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon secara rutin melakukan tes urine kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan mengklaim bersih dari narkoba

"Kami rutin melakukan tes urine dan penggeledahan secara acak kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas setiap pekan, hasilnya selalu negatif,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Mukhtar di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya lantaran beredar isu mengenai dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas tersebut. Kabar tersebut mencuat setelah Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menangkap seorang pria paruh baya di Ambon memiliki narkoba jenis sabu.

Dalam pemeriksaan itu, kata dia, pemilik narkoba tersebut mengaku membeli barang haram itu dari warga binaan Lapas Ambon berinisial B.

Berkaitan dengan hal tersebut Mukhtar mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada yang warga binaan yang bersangkutan. Saat digeledah hanya ditemukan satu unit ponsel dan langsung diamankan.

“Kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang betul yang bersangkutan ini merupakan narapidana kasus narkoba, namun berdasarkan pengakuannya ia tak pernah bertemu dengan pemilik yang diamankan Polda Maluku. Yang bersangkutan memang mengaku memberi tahu via ponsel dimana tempatnya jika ingin membeli, kemudian kami lakukan tes urine hasilnya negatif,” kata Mukhtar.

Namun, sebagai komitmen tegas dalam memutus rantai peredaran narkoba, kata dia, pihaknya tidak mentoleransi keterlibatan sekecil apapun bagi petugas maupun warga binaan dalam peredaran narkoba di dalam maupun luar Lapas Ambon.

“Tentu kasus ini akan kami bawa ke sidang TPP, yang bersangkutan berisiko untuk dicabut segala hak remisi maupun pembebasan bersyarat,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya membuka diri dan bersedia jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan dari instansi terkait.

“Dalam beberapa kesempatan di luar jam kerja, jika ada perintah atau permintaan dari instansi terkait, selama untuk kepentingan penegakan hukum, kami berikan wewenang, selama melalui SOP yang ada,” katanya.

Apalagi, kata dia, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku telah mendeklarasikan komitmen untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan judi daring.

"Kami memperketat pengamanan dan pengawasan kepada warga binaan, petugas dan pembesuk yang berada di lingkungan lapas sebagai implementasi anti narkoba yang dideklarasikan," kata dia.

Jakarta -

Sebuah video yang menunjukkan Warga Negara Asing (WNA) asal China menyogok petugas di bandara agar masuk jalur hijau viral di media massa. Pembuat video meminta maaf melalui video.

Video yang diterima pada Senin (20/1/2025) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Video itu diberi judul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf'.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut seperti dikutip dari detikNews.

Dalam video yang viral sebelumnya, WN China itu menunjukkan cara untuk mendapatkan jalur hijau imigrasi dengan menyelipkan uang Rp 500 ribu. Jalur hijau adalah fasilitas yang memungkinkan penumpang pesawat tidak melalui pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan mereka. Jalur ini berlaku bagi penumpang yang membawa barang dengan total nilai di bawah USD 500 (Rp 8,1 juta)

Kemudian, dalam video klarifikasi itu, dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas bea cukai di Indonesia tidak melakukan tindakan ilegal.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," kata dia.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," kata dia.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," dia menambahkan.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan akibat video itu muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," ujar dia.

***

Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikNews. Selengkapnya klik di sini.

(idn/fem)

Surabaya (ANTARA) - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan 17 warga negara Nepal dengan tujuan ke Eropa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani di dampingi Kabid Intel Dakim Novrian Jaya di Surabaya, Senin mengatakan para korban diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara di kawasan Eropa melalui Indonesia sebagai negara transit usai dibawa dari Nepal.

Operasi ini terungkap berkat laporan masyarakat yang diterima pada Senin, 16 Desember 2024 dimana saat itu para WNA dari Nepal ini seakan-akan bekerja dengan sponsor di Indonesia.

Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia.

"Kemudian selanjutnya belasan WNA Nepal tersebut dikirim ke Eropa. Karena kalau langsung dikirim ke Eropa dari Nepal sudah dideteksi," ujar Ramdhani.

Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia sebagai negara transit sebelum diberangkatkan ke negara-negara Eropa seperti ke Ceko, Lithuania dan juga Hongaria.

Dalam operasi tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka utama, yaitu BBBK warga negara Nepal sebagai penyelundup utama, SK warga negara India sebagai pemberi fasilitas kepada para korban serta LT warga negara Indonesia sebagai pendukung operasional penyelundupan," katanya.

"Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia. Kemudian selanjutnya belasan WNA

Surabaya (ANTARA) - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang melibatkan 17 warga negara Nepal dengan tujuan ke Eropa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani di dampingi Kabid Intel Dakim Novrian Jaya di Surabaya, Senin mengatakan para korban diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara di kawasan Eropa melalui Indonesia sebagai negara transit usai dibawa dari Nepal.

Menurut Ramdhani, operasi ini terungkap berkat laporan masyarakat yang diterima pada Senin, 16 Desember 2024 dimana saat itu para WNA dari Nepal ini seakan-akan bekerja dengan sponsor di Indonesia.

"Saat investigasi awal ditemukan belasan warga negara Nepal dan seorang warga negara India menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah yang menyebutkan ada sponsor dan mereka bekerja di Indonesia. Kemudian selanjutnya belasan WNA Nepal tersebut dikirim ke Eropa. Karena kalau langsung dikirim ke Eropa dari Nepal sudah dideteksi," ujar Ramdhani.

Lebih lanjut, modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia sebagai negara transit sebelum diberangkatkan ke negara-negara Eropa seperti ke Ceko, Lithuania dan juga Hongaria.

"Dalam operasi tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka utama, yaitu BBBK warga negara Nepal sebagai penyelundup utama, SK warga negara India sebagai pemberi fasilitas kepada para korban serta LT warga negara Indonesia sebagai pendukung operasional penyelundupan," katanya.

Ramdhani mengatakan, bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa paspor dan dokumen pendukung yang mengungkap modus operandi sindikat ini.

"Tentunya keberhasilan operasi ini tak luput dari hasil kerja keras tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Surabaya yang terus berupaya membongkar jaringan penyelundupan manusia internasional," katanya.

Ia juga menegaskan akan melakukan perlindungan terhadap korban, hal ini menjadi prioritas utama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami mendukung 'Asta Cita' Presiden Prabowo dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya.

Kini, kantor Imigrasi Surabaya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut guna membongkar sindikat penyelundupan ini hingga ke akar-akarnya.

"Kasus ini juga telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan," katanya.

Selain itu, Ramdhani turut mengapresiasi masyarakat dan pihak-pihak yang mendukung keberhasilan ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Ini adalah bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan keamanan yang lebih baik bagi Indonesia," katanya.

Dengan keberhasilan ini, Kantor Imigrasi Surabaya kembali menunjukkan dedikasinya dalam menjaga keamanan wilayah, menindak tegas pelaku kejahatan penyelundupan manusia, serta melindungi para korban.

"Para pelaku dijanjikan mendapatkan upah seribu dollar AS per orang jika berhasil dalam kegiatan itu," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025