Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.

"Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.

"Kami telah mencatat sekitar 20 ribu WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," jelasnya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.

Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.

Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," tutupnya.

Baik, kalau begitu terima kasih saja

Jakarta (ANTARA) - Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Menjawab pertanyaan Enny, Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar mengatakan pihaknya berpegang kepada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 23 November 2024.

"Pegangan kami Keputusan 1774 dan posisi kami ini pelaksana, implementator," ujar Dahtiar yang langsung dipotong Enny.

"Baik, kalau begitu terima kasih saja," timpal Enny.

Pilkada Kota Banjarbaru pada mulanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby dan Wartono serta pasangan calon nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah.

Pasangan Aditya-Said kemudian didiskualifikasi berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Pendiskualifikasian itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan pasangan calon tersebut melakukan pelanggaran administratif.

Kendati sudah mendiskualifikasi satu dari dua pasangan calon, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem pasangan calon melawan kotak kosong. Foto Aditya-Said tetap ada di dalam surat suara bersanding dengan foto Erna-Wartono.

Suara pemilih yang mencoblos Aditya-Said dinyatakan tidak sah karena pasangan tersebut telah didiskualifikasi sebelumnya. Adapun hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Banjarbaru, yaitu Erna Lisa Halaby-Wartono memperoleh 36.135 suara dan suara tidak sah mencapai 78.736 suara. Erna-Wartono keluar sebagai pemenang.

Lebih jauh, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti tingginya perolehan suara tidak sah. Menurut dia, suara tidak sah yang mencapai dapat diasumsikan sebagai bentuk protes ketidaksetujuan kepada Erna-Wartono.

Namun, kuasa hukum KPU Kota Banjarbaru Muh. Salman Darwis menyebut asumsi Arief keliru. "Tidak bisa disimpulkan secara sederhana begitu, Yang Mulia, karena kan ada variabel-variabelnya," ujarnya.

Salman menjelaskan, total 78.736 suara tidak sah tidak dapat disimpulkan menjadi milik Aditya-Said, pasangan yang didiskualifikasi. Sebab, komposisi perolehan suara tidak sah tidak hanya karena pemilih mencoblos foto Aditya-Said, tetapi juga karena surat suara dicoret, dirobek, mencoblos di luar kolom, atau mencoblos kedua paslon.

Di samping itu, Arief mengatakan bahwa metode pemungutan suara yang menyatakan memilih Aditya-Said tidak sah, karena telah didiskualifikasi, menempatkan pemilih untuk seolah-olah tidak memiliki pilihan lain selain memilih Erna-Wartono. Kondisi itu, kata Arief, menjadi persoalan hukum.

"Anda kalau memilih pasangan yang sudah didiskualifikasi, berarti suara Anda tidak sah. kalau Anda mau suaranya sah, ya, tinggal memilih yang satu, pihak Terkait itu (Erna-Wartono). Kalau Anda tidak mau memilih pihak Terkait itu, berarti Anda enggak usah memilih siapa-siapa," ujarnya.

Kuasa hukum KPU membantah hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya hanya menyediakan tata cara sebagaimana Keputusan 1774 yang dikeluarkan KPU kurang dari satu pekan menjelang hari pemungutan suara.

"Karena ‘kan kami cuma menyediakan tata caranya itu, sebagaimana Keputusan 1774," kata Salman.

"Nah, Itu yang salah Keputusan 1774-nya," tutur Arief.

"Kami tidak dalam proses menilai itu," ujar Salman.

"Makanya itu nanti yang menilai, kita, Mahkamah," timpal Arief.

Hasil sengketa Pilkada Kota Banjarbaru 2024 digugat oleh empat pihak, antara lain, yang diajukan Muhamad Arifin, pemantau pemilihan dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan (perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025), serta dua pemilih di Pilkada Kota Banjarbaru, yakni Udiansyah dan Abd. Karim (perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025).

Selain itu, diajukan oleh empat warga Kota Banjarbaru, Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, dan Sani Firly yang tergabung dalam Lembaga Akademi Bangku Panjang Mingguraya (perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025), serta Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2 Said Abdullah (perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025).

Keempat perkara tersebut disidangkan pada panel 3 yang dipimpin oleh Arief Hidayat dengan didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Polri 2025 menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum serta berperan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

"Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka desk ini akan memberikan respons yang diperlukan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Ia juga berharap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan desk ketenagakerjaan dapat memberikan solusi yang tepat.

Ia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Yassierli juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa desk ketenagakerjaan adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi.

"Desk ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir)," ucapnya.

Kapolri berharap desk ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis.

Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Seorang Warga Negara (WN) China berinisial LB yang viral mengaku memberikan suap kepada petugas imigrasi untuk masuk ke Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

Melalui akun media sosial pribadinya, pelaku LB meminta maaf karena kontennya yang viral telah menimbulkan opini negatif bagi pihak Imigrasi.

"Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujarnya dalam video tersebut.

Dalam unggahannya, ia menyebut uang sebesar Rp500 ribu yang disiapkan merupakan biaya yang harus dibayar untuk visa saat tiba di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada aksi ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea-Cukai ataupun Imigrasi.

"Uang Rp500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta maaf karena akibat video yang diunggah justru menimbulkan banyak kesalahpahaman dari publik terkait dugaan suap saat masuk ke Indonesia.

"Video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," tuturnya.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," imbuhnya.

Ia mengklaim video yang diunggah itu hanyalah bagian dari kegiatan sehari-hari semata tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Ia juga mengaku bersedia bekerja sama untuk diperiksa buntut kasus tersebut.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," pungkasnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari WN China terhadap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari WN Cina seperti yang viral di media sosial.

"Sejauh hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan internal belum ditemukan bukti," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Berdasarkan penelusuran awal, ia menyebut sosok WN Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan (WN China) sudah dicekal di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi," tuturnya.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengaku sudah melihat video permintaan maaf dan klarifikasi yang dibuat oleh WNA asal China terkait konten menyelipkan uang di paspor.

Agus menyayangkan tindakan WNA asal China tersebut.

"Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Agus mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti tujuan dari pembuatan konten tersebut, apakah pola yang sama pernah dilakukan di negara lain.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi meski WNA asal China itu, meski sudah membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

"Nanti lihat klarifikasi setelah yang bersangkutan, kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama (bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara)," ujarnya.

Sebelumnya, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunggah video berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia menambahkan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia mengucapkan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengaku sudah melihat video permintaan maaf dan klarifikasi yang dibuat oleh WNA asal China terkait konten menyelipkan uang di paspor.

Agus menyayangkan tindakan WNA asal China tersebut.

"Sudah (lihat video permintaan maaf dan klarifikasi), masa kita bisa seenaknya di negara lain?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Agus mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti tujuan dari pembuatan konten tersebut, apakah pola yang sama pernah dilakukan di negara lain.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi meski WNA asal China itu, meski sudah membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

"Nanti lihat klarifikasi setelah yang bersangkutan, kalau benar yang bersangkutan juga buat video terkait Anggota Lantas Polri, kita juga akan dalami kebenaran info perlakuan yang bersangkutan di negara lain dengan pola yang sama (bila semua hanya karangan, kan penghinaan bagi negara)," ujarnya.

Sebelumnya, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengunggah video berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya, 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia menambahkan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia mengucapkan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," ucap dia.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Kelompok Hamas membebaskan tiga sandera perempuan Israel pada hari Minggu (19/1/2025) sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Sementara itu, Layanan Penjara Israel mengatakan telah menyelesaikan pembebasan 90 tahanan Palestina pada Senin pagi.

"Semua tahanan dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan tersebut, merujuk pada tahanan Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 dini hari waktu setempat(06.30 WIB).

Tiga Sandera Israel

Israel telah mengonfirmasi nama tiga perempuan yang dibebaskan setelah mereka diserahkan kepada militer Israel di Gaza oleh Komite Palang Merah Internasional. Pihak Israel mengatakan, ketiganya kini berada di dalam wilayah Israel.

Siapa saja mereka?

Romi Gonen (24 tahun), seorang penari. Dia diculik orang-orang bersenjata Hamas dari festival musik Nova pada 7 Oktober 2023. Gonen bersembunyi selama berjam-jam bersama beberapa temannya sebelum dia ditembak di tangannya oleh orang-orang bersenjata Hamas.

Dia sedang menelepon keluarganya ketika mereka mendengar dia berkata, "Saya akan mati, hari ini". Hal terakhir yang keluarganya dengar dari para penyerang, yang berbicara dalam bahasa Arab, adalah “Dia masih hidup, ayo kita bawa dia”. Ponselnya kemudian dilacak ke suatu lokasi di Jalur Gaza.

Doron Steinbrecher (31 tahun), perawat binatang ditangkap dari rumahnya di Kibbutz Kfar Aza, salah satu wilayah yang paling terdampak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Beberapa jam setelah serangan dimulai, dia menelepon orangtuanya dan mengabarkan bahwa dia takut dan orang-orang bersenjata telah tiba di gedung tempat tinggalnya. Dia kemudian mengirim pesan suara ke teman-temannya. Isinya, "Mereka telah tiba, mereka menangkap saya".

Emily Damari (28) adalah warga negara Inggris-Israel yang diculik dari rumahnya di Kibbutz Kfar Aza. Dia dibesarkan di London dan merupakan penggemar tim sepak bola Tottenham Hotspur. Menurut ibunya, dia tertembak di tangan, terluka akibat pecahan peluru di kakinya, matanya ditutup, dimasukkan ke bagian belakang mobilnya sendiri, dan dibawa ke Gaza.

90 Tahanan Palestina

Sebanyak 90 warga Palestina semalam dibebaskan dari penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan.

CBS News melaporkan, berdasarkan daftar yang disediakan Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, dari 90 orang yang dibebaskan itu, sebanyak 69 perempuan dan 21 remaja laki-laki yang berasal dari Tepi Barat dan Yerusalem. Orang termuda yang dibebaskan berusia 15 tahun.

Menurut BBC, berdasarkan daftar orang-orang yang dibebaskan itu, banyak dari mereka berada di penjara setelah ditangkap tetapi mereka belum pernah menjalani proses pengadilan.

Beberapa dari mereka yang diungkap identitasnya yaitu:

Khalida Jarrar, pemimpin kelompok politik Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Jarrar ditangkap pada akhir tahun 2023. Dia telah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya di Ramallah.

Dania Hanantsheh. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dirinya berada di penjara Israel selama lima bulan. Dia mengatakan, para tahanan perempuan di tahanan “kuat” tetapi situasinya “buruk bagi semua tahanan”.

Bushra al-Tawil, seorang jurnalis Palestina. Dia dipenjara di Israel sejak Maret 2024. Dia mengatakan kepada kantor berita AFP, “penantiannya sangat sulit”, setelah mengetahui gencatan senjata telah diumumkan

Selama enam minggu ke depan, kesepakatan gencatan senjata itu diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.900 tahanan Palestina, sementara Hamas diperkirakan akan membebaskan 33 sandera Israel.

Yerusalem (ANTARA) - Setelah lebih dari 16 bulan di penjara Israel, Rose Khwais, remaja Palestina berusia 17 tahun, tahanan wanita termuda yang pernah ditahan Israel, dibebaskan melalui kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.

Otoritas Israel membebaskan 90 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, pada Minggu malam (19/1) dari Penjara Ofer, di Ramallah barat, daerah pendudukan Tepi Barat, sebagai bagian fase pertama kesepakatan gencatan senjata.

Khwais, yang ditangkap pada Mei 2024 di Kota Tua Yerusalem Timur, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ini adalah pengalaman pertamanya sebagai tahanan.

"Saya masuk penjara dalam keadaan terguncang, bahkan tidak tahu apa itu penjara," ungkap Khwais kepada Anadolu saat kembali ke rumahnya di Yerusalem Timur.

Ditangkap pada usia 16 tahun, Khwais mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang metode interogasi Israel maupun taktik keras mereka.

"Saya bahkan tidak tahu seperti apa sel penjara itu. Yang saya tahu dari cerita para tahanan lain hanyalah bahwa itu adalah ruangan kecil dengan kasur. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan seburuk itu," tambahnya.

Menggambarkan pengalamannya, Khwais mengungkapkan bahwa "Penjara itu seperti kegelapan. Anda tidak melihat siapa pun. Itu hanya kuburan yang bercahaya."

Penindasan dan intimidasi

Khwais mengingat berbagai bentuk penderitaan yang dialaminya selama dalam tahanan Israel.

"Kami mengalami penindasan, termasuk penggunaan senjata, intimidasi, dan ancaman," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pelanggaran privasi, termasuk penggeledahan tubuh, ancaman intimidasi, dan pelecehan terhadap perempuan.

"Ada pelecehan nyata," katanya, merujuk pada insiden seperti perempuan yang kembali dari sel isolasi tanpa mengenakan hijab mereka.

Karena kondisi sulit yang dialaminya, Khwais mengaku: "Penjara mengubah banyak hal dalam diri saya."

Kondisi keras dan metode interogasi yang berat menyebabkan Khwais menderita masalah kesehatan, menghadapi tantangan yang jauh melampaui usianya selama di penjara Israel.

"Penjara banyak mengubah saya. Setelah 37 hari interogasi di Al-Maskobiya (pusat penahanan Israel di Yerusalem Barat), saya tidak mampu bertahan lagi. Dalam perjalanan ke pengadilan, di bawah tekanan berat, saya tiba-tiba mendapati diri saya di rumah sakit," tuturnya.

Remaja putri Palestina itu menggambarkan rasa sakit yang dialaminya, termasuk tanda-tanda stroke, adanya cairan di sekitar jantung, dan masalah tekanan darah.

"Saya dirawat di rumah sakit, dan saat mencoba bergerak, saya menyadari bahwa saya diborgol. Saat itulah saya sadar bahwa saya masih di penjara."

Meskipun berjuang melawan penyakit dan belenggu, Khwais lebih khawatir dengan reaksi keluarganya terhadap kondisinya ketimbang penderitaannya sendiri.

"Saya takut mereka akan memberi tahu keluarga saya tentang penyakit saya, tapi saya tetap meminta mereka untuk mengabari keluarga saya," katanya.

Dilarang bertemu pengacara

Respons Israel sangat keras, otoritas melarangnya bertemu pengacara dengan alasan “terlarang.”

Khwais juga mengisahkan perlakuan buruk selama pemeriksaan medis.

"Saat saya harus dipindahkan ke bagian lain untuk tes, mereka menangani saya dengan kasar meskipun saya dalam keadaan diborgol. Seorang dokter bahkan meminta polisi memanggilnya segera jika kondisi saya memburuk," kenangnya.

Meski sudah mengeluh kepada seorang petugas polisi tentang rasa sakitnya, ia justru diancam: "Saya akan mematahkan mulutmu," kata petugas itu.

Khwais menjelaskan bahwa ia berniat melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan dan meminta perawatan medis. Namun, petugas lain memerintahkan rekannya untuk "mendorongnya dengan tongkat."

"Penjara itu mengerikan. Penjara adalah penjara," tegasnya.

Keinginan terbesar para tahanan wanita Palestina, menurut Khwais, adalah "melihat langit."

"Para tahanan menginginkan kebebasan. Kami hanya bisa melihat langit melalui kotak-kotak kecil (langit-langit dengan kawat besi yang saling terhubung). Kami berdoa kepada Allah agar dapat melihat langit tanpa kotak-kotak itu," tuturnya.

Berbicara tentang momen pertamanya setelah dibebaskan pada Minggu, Khwais menambahkan: "Kami melihat Gunung Karmel (Haifa), langit, dan banyak hal lainnya."

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu, menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Kesepakatan tiga tahap ini mencakup pertukaran tahanan dan kedamaian berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Hampir 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan lebih dari 110.700 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Perang Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang mengeklaim banyak korban jiwa dari kalangan lanjut usia dan anak-anak, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan global terburuk sepanjang masa.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem (ANTARA) - Setelah lebih dari 16 bulan di penjara Israel, Rose Khwais, remaja Palestina berusia 17 tahun, tahanan wanita termuda yang pernah ditahan Israel, dibebaskan melalui kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.

Otoritas Israel membebaskan 90 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, pada Minggu malam (19/1) dari Penjara Ofer, di Ramallah barat, daerah pendudukan Tepi Barat, sebagai bagian fase pertama kesepakatan gencatan senjata.

Khwais, yang ditangkap pada Mei 2024 di Kota Tua Yerusalem Timur, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ini adalah pengalaman pertamanya sebagai tahanan.

"Saya masuk penjara dalam keadaan terguncang, bahkan tidak tahu apa itu penjara," ungkap Khwais kepada Anadolu saat kembali ke rumahnya di Yerusalem Timur.

Ditangkap pada usia 16 tahun, Khwais mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang metode interogasi Israel maupun taktik keras mereka.

"Saya bahkan tidak tahu seperti apa sel penjara itu. Yang saya tahu dari cerita para tahanan lain hanyalah bahwa itu adalah ruangan kecil dengan kasur. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan seburuk itu," tambahnya.

Menggambarkan pengalamannya, Khwais mengungkapkan bahwa "Penjara itu seperti kegelapan. Anda tidak melihat siapa pun. Itu hanya kuburan yang bercahaya."

Penindasan dan intimidasi

Khwais mengingat berbagai bentuk penderitaan yang dialaminya selama dalam tahanan Israel.

"Kami mengalami penindasan, termasuk penggunaan senjata, intimidasi, dan ancaman," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pelanggaran privasi, termasuk penggeledahan tubuh, ancaman intimidasi, dan pelecehan terhadap perempuan.

"Ada pelecehan nyata," katanya, merujuk pada insiden seperti perempuan yang kembali dari sel isolasi tanpa mengenakan hijab mereka.

Karena kondisi sulit yang dialaminya, Khwais mengaku: "Penjara mengubah banyak hal dalam diri saya."

Kondisi keras dan metode interogasi yang berat menyebabkan Khwais menderita masalah kesehatan, menghadapi tantangan yang jauh melampaui usianya selama di penjara Israel.

"Penjara banyak mengubah saya. Setelah 37 hari interogasi di Al-Maskobiya (pusat penahanan Israel di Yerusalem Barat), saya tidak mampu bertahan lagi. Dalam perjalanan ke pengadilan, di bawah tekanan berat, saya tiba-tiba mendapati diri saya di rumah sakit," tuturnya.

Remaja putri Palestina itu menggambarkan rasa sakit yang dialaminya, termasuk tanda-tanda stroke, adanya cairan di sekitar jantung, dan masalah tekanan darah.

"Saya dirawat di rumah sakit, dan saat mencoba bergerak, saya menyadari bahwa saya diborgol. Saat itulah saya sadar bahwa saya masih di penjara."

Meskipun berjuang melawan penyakit dan belenggu, Khwais lebih khawatir dengan reaksi keluarganya terhadap kondisinya ketimbang penderitaannya sendiri.

"Saya takut mereka akan memberi tahu keluarga saya tentang penyakit saya, tapi saya tetap meminta mereka untuk mengabari keluarga saya," katanya.

Dilarang bertemu pengacara

Respons Israel sangat keras, otoritas melarangnya bertemu pengacara dengan alasan “terlarang.”

Khwais juga mengisahkan perlakuan buruk selama pemeriksaan medis.

"Saat saya harus dipindahkan ke bagian lain untuk tes, mereka menangani saya dengan kasar meskipun saya dalam keadaan diborgol. Seorang dokter bahkan meminta polisi memanggilnya segera jika kondisi saya memburuk," kenangnya.

Meski sudah mengeluh kepada seorang petugas polisi tentang rasa sakitnya, ia justru diancam: "Saya akan mematahkan mulutmu," kata petugas itu.

Khwais menjelaskan bahwa ia berniat melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan dan meminta perawatan medis. Namun, petugas lain memerintahkan rekannya untuk "mendorongnya dengan tongkat."

"Penjara itu mengerikan. Penjara adalah penjara," tegasnya.

Keinginan terbesar para tahanan wanita Palestina, menurut Khwais, adalah "melihat langit."

"Para tahanan menginginkan kebebasan. Kami hanya bisa melihat langit melalui kotak-kotak kecil (langit-langit dengan kawat besi yang saling terhubung). Kami berdoa kepada Allah agar dapat melihat langit tanpa kotak-kotak itu," tuturnya.

Berbicara tentang momen pertamanya setelah dibebaskan pada Minggu, Khwais menambahkan: "Kami melihat Gunung Karmel (Haifa), langit, dan banyak hal lainnya."

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu, menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Kesepakatan tiga tahap ini mencakup pertukaran tahanan dan kedamaian berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Hampir 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan lebih dari 110.700 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Perang Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang mengeklaim banyak korban jiwa dari kalangan lanjut usia dan anak-anak, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan global terburuk sepanjang masa.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Polisi mengungkap alasan dibalik penahanan ibu muda berinisial VUS (21) di Rutan Kelas IIB Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) usai baru saja bebas. Penahanan terhadap VUS guna mencegah terjadinya penyerangan terhadap korban.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," kata Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Dwi mengungkapkan VUS pernah mengeluarkan nada ancaman terhadap M ketika dimediasi. VUS mengeluarkan ancaman hendak membunuh M suatu saat nanti.

"Waktu itu VUS menyampaikan 'Keluar dari sini (mediasi) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuhnya.

Dwi memastikan dalam penanganan ini, polisi akan bersikap profesional. Ia berjanji pihaknya akan bekerja maksimal dalam menuntaskan kasus tersebut.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," tuturnya.

Sementara laporan VUS kepada M terus ditindaklanjuti. Dwi mengatakan saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk meningkatkan status dari laporan VUS.

"Untuk laporan VUS atas dugaan korban tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan sudah dalam proses penyidikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ibu muda berinisial VUS di Kolaka, yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, meminta seluruh kader PDI-P untuk tetap tenang menjelang sidang praperadilan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Ia juga meminta semua kader banteng mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kepada keluarga besar PDI Perjuangan, agar tetap tenang. Kita sama-sama hormati dan taat hukum," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, mengikuti proses hukum menjadi jalan perjuangan PDI-P untuk menghadapi kasus yang menimpa Hasto, sekaligus membuktikan bahwa segala dugaan keterlibatan yang disampaikan tidak benar.

"Kita sama-sama berjuang di jalan hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto adalah tidak benar," ungkap Ronny.

Terkait sidang praperadilan, tim hukum bakal membawa 12 pengacara ke PN Jaksel, yang dipimpin Todung Mulya Lubis.

"Terkait bukti, semua sudah kita siapkan dan akan kita sampaikan dalam persidangan," tambah Ronny.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku akan menunjukkan bukti otentik dalam sidang praperadilan, usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan eks kader PDI-P, Harun Masiku.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik, teks formal maupun materiil," kata Hasto saat di acara Soekarno Run, di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, PN Jaksel telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi ini diungkapkan langsung oleh Djuyamto yang juga duduk sebagai Pejabat Humas PN Jakarta Selatan.

“Telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto,” kata Djuyamto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, dalam praperadilan itu, Hasto menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Selain itu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak tahun 2020.