Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Singkawang, Kalimantan Barat memperkuat kerja sama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Beberapa perangkat daerah yang terlibat dalam kerja sama ini ialah Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Kementerian Agama Kota Singkawang dan Perum Bulog Cabang Singkawang.

"Kerja sama ini sebagai bentuk sinergisitas dalam rangka antisipasi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkup Pemerintah Kota Singkawang," kata Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro, Selasa.

Dia menyebutkan, kehadiran Kejari Kota Singkawang sebagai Jaksa Pengacara Negara tentu sangat diharapkan dalam memberikan pendampingan, pertimbangan hukum, dan bahkan tindakan hukum jika diperlukan.

“Sangatlah penting untuk menjaga kepastian hukum serta perlindungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

“Dengan adanya pendampingan hukum yang profesional dari Kejari Singkawang, kita jadi dapat meminimalkan risiko hukum, baik itu dalam pelaksanaan program kebijakan, dan lain-lain seperti pengamanan aset negara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan yang mengatur tentang Kejaksaan RI, yang tentunya mempererat sinergisitas dalam upaya mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Singkawang.

“Ini adalah tindak lanjut pelaksanaan MoU Pemkot Singkawang dan Kejari Singkawang terkait dengan tupoksi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Kejari Singkawang siap bersinergi dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan dan pendampingan hukum, penegakan hukum serta tindakan hukum lain seperti mediator dan fasilitator di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dia berharap, kerjasama ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan visi terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami selaku Jaksa Pengacara Negara tentu akan siap memberikan pendampingan hukum, seperti pendampingan kegiatan strategis pembangunan Pemkot Singkawang, upaya pemulihan aset juga. Sehingga harapannya penggunaan anggaran berjalan dengan semestinya, dan pembangunan daerah tepat sasaran,” ujarnya.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap Warga Negara (WN) China berinisial LB yang mengaku menyuap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk masuk ke Indonesia.

"Diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspose," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada wartawan, Selasa (21/1).

Agus tidak merinci soal lokasi dan kronologi penangkapan WN China itu. Ia hanya mengatakan dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa uang Rp500 ribu tersebut memang harus dibayar pelaku untuk biaya Visa on Arrival.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main, ya. Saya dengar juga (dia) buat konten tentang Polisi Lalu Lintas," tuturnya.

Oleh karenanya, Agus mengatakan jajarannya saat ini sedang mendalami motif dan tujuan pelaku membuat konten video tersebut.

Termasuk soal kemungkinan pembuatan konten serupa ketika yang bersangkutan sedang berkunjung ke negara lain seperti Indonesia.

"Artinya apa sih yang menjadi motif dia. Kalau hanya untuk mempermalukan negara saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," katanya.

Sebelumnya Warga Negara (WN) China berinisial LB yang viral mengaku memberikan suap kepada petugas imigrasi untuk masuk ke Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

Melalui akun media sosial pribadinya, pelaku LB meminta maaf karena kontennya yang viral telah menimbulkan opini negatif bagi pihak Imigrasi.

"Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujarnya dalam video tersebut.

Dalam unggahannya, ia menyebut uang sebesar Rp500 ribu yang disiapkan merupakan biaya yang harus dibayar untuk visa saat tiba di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada aksi ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea-Cukai ataupun Imigrasi.

"Uang Rp500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," jelasnya.

Washington D.C.: Pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

Langkah ini membatalkan keputusan Mantan Presiden AS Joe Biden pada minggu sebelumnya, yang sempat mencabut status tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi oleh Vatikan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba.

Menurut laporan dari CBS Miami, Trump menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah untuk "melindungi keamanan nasional Amerika dan menekan rezim Kuba agar menghentikan dukungannya terhadap aktor-aktor teroris."

Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat tidak akan mentoleransi rezim yang secara aktif mendukung terorisme internasional."

Kenapa Kuba Sebelumnya Dianggap Negara Terorisme?

Kuba pertama kali ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1982 karena perannya dalam menyediakan dukungan kepada kelompok-kelompok gerilya dan individu yang terlibat dalam terorisme.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, Kuba memberikan pelatihan, perlindungan, dan dukungan finansial kepada kelompok seperti ELN (Ejército de Liberación Nacional) dan FARC dari Kolombia.

Bahkan hingga tahun 2019, Kuba menolak permintaan Kolombia untuk mengekstradisi pemimpin ELN yang diduga terlibat dalam serangan bom di akademi polisi Bogotá yang menewaskan 22 orang.

Selain itu, rezim Kuba juga melindungi pelaku kejahatan terorisme domestik di AS, seperti Joanne Chesimard alias Assata Shakur, yang termasuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Kuba terus mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap sponsor terorisme, seperti Iran dan Korea Utara.

Semua ini menjadi dasar penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme selama beberapa dekade, meskipun status ini sempat dicabut pada tahun 2015 sebelum dikembalikan oleh Donald Trump pada tahun 2021 dan dicabut oleh Joe Biden awal tahun 2025.

Dampak Langsung pada Kebijakan AS-Kuba

Penetapan status ini memberikan konsekuensi signifikan bagi ekonomi Kuba. Dengan status tersebut, Kuba akan menghadapi larangan tambahan pada perdagangan dan investasi, serta pembatasan lebih lanjut dalam akses ke sistem keuangan internasional.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menyebut langkah ini sebagai "alat politik koersif" yang dirancang untuk menghukum rakyat Kuba.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba tidak terlibat dalam kegiatan terorisme internasional dan langkah ini bertujuan untuk mengisolasi negara itu secara diplomatik dan ekonomi.

Tahanan Politik dan Kritik Terhadap Trump

Beberapa tahanan politik yang sempat dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Vatikan, seperti Reyna Yacnara Barreto Batista, kini menghadapi ketidakpastian hukum.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ujar Barreto Batista, salah satu aktivis yang sebelumnya menjalani hukuman empat tahun atas tuduhan gangguan publik.

Langkah ini juga menuai kritik dari komunitas internasional, termasuk PBB, yang menyebut keputusan Trump sebagai "langkah mundur dalam hubungan internasional." Banyak negara menilai bahwa status ini lebih bernuansa politik daripada berbasis bukti.

Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, mendukung penuh keputusan ini. "Rezim Kuba terus mendukung rezim otoriter lainnya dan memperburuk situasi hak asasi manusia di kawasan ini," ujarnya.

Rubio, yang merupakan senator asal Florida, telah lama menjadi pendukung kebijakan keras terhadap Kuba.

Baca Juga:
Trump Cabut Sanksi untuk Pemukim Israel di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok rentan termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pertemuan hari ini untuk berkolaborasi di berbagai program yang beririsan termasuk juga terkait pelanggan berat masa lalu.

"Yang existing ada yang sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga tadi disampaikan, penghormatan, perlindungan dan pemberian akses. Kita pada perlindungan sosialnya," kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk perlindungan sosial serta juga jaminan sosial kepada kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan sasarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa HAM menjadi salah satu fokus dalam Asta Cita dan karena itu pihaknya kemudian terus berusaha mengarustamakan isu tersebut di kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu kolaborasi kemudian dilakukan di dua kementerian tersebut termasuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disentuh oleh negara untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat.

"Setelah beberapa waktu lalu Pak Menteri Sosial memaparkan kepada kami ada 12 kelompok tersebut dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari 12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara," jelasnya.

Secara khusus 27 kelompok sasaran kerja berdasarkan Asta Cita yang harus diintervensi oleh negara dalam kebijakan politik yang berbasis HAM termasuk kelompok saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah menyatakan menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan perbaikan aturan pinjaman online (Pinjol). Pemerintah menyatakan bakal melaksanakan putusan itu dan tak akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Pemerintah tidak akan mengajukan PK, pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya," ujar Menko Hukum, HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama sejumlah menteri di kantornya, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Dia mengatakan pokja itu dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

"Rapat koordinasi tadi kami menyimpulkan beberapa hal. Pertama adalah membentuk kelompok kerja, satu pokja yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum Pak Eddy Hiariej untuk menyiapkan regulasi, peraturan-peraturan pelaksana," ujar Yusril.

Dia mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tak lagi menggunakan istilah pinjol. Dia menyebut OJK menggunakan istilah pinjaman daring.

"OJK sudah tidak menggunakan istilah Pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, tapi menggunakan istilah pinjaman daring," ujar Yusril.

Dia mengatakan salah satu yang akan diatur ialah penetapan bunga hingga tata cara penagihan. Dia mengatakan OJK sudah menerbitkan izin terhadap 97 lembaga keuangan yang melayani pinjol, sehingga penyedia pinjol di luar lembaga itu merupakan pinjol ilegal.

"Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan terkait pinjaman online. Menurutnya, hal itu penting untuk memberi perlindungan bagi masyarakat.

"Pemerintah akan segera merapikan atau melakukan sinkronisasi harmonisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pinjaman daring ini dan kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundangan yang sebenarnya sudah ada sekarang ini cuman perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Eddy Hiariej," ujarnya.

Sebagai informasi, gugatan terhadap pemerintah ini diajukan oleh 19 pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2021. Perkara itu bernomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Termohon dalam perkara ini ialah Presiden RI sebagai tergugat I, Wapres sebagai tergugat II, Ketua DPR sebagai tergugat III, Menkominfo (sekarang Menkomdigi) sebagai tergugat IV dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku tergugat V.

Pada intinya, para pemohon meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pemohon meminta para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan itu. Pemohon pun mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan mereka pada April 2024. Putusan perkara kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 itu diketok oleh majelis kasasi yang diketuai
Takdir Rahmadi dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Lucas Prakoso. Pada intinya, MA memerintahkan para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan pengguna pinjol.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, Ketua DPR dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah mengajukan PK atas putusan itu. Memori PK diterima pengadilan pada Januari 2025.

(haf/dhn)

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang, Banten, memindahkan 40 orang warga binaan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk mengurangi beban kelebihan penghuni yang kini mencapai 120 persen.

Kepala Rutan Kelas II B Serang Marthen Butar Butar di Serang, Selasa, mengatakan kapasitas ideal Rutan Serang seharusnya hanya dihuni 274 orang warga binaan atau narapidana, namun saat ini jumlah penghuni mencapai 573 orang narapidana.

"Kelebihannya sudah mencapai 120 persen," katanya.

Akibat kondisi itu, kata Marthen, berdampak terhadap beban kerja petugas dan kondisi narapidana.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rutan memindahkan 40 orang narapidana ke Lapas Kelas I Tangerang guna mengurangi beban itu.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.

Selain itu, pemindahan tersebut juga mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan yang dapat timbul akibat kelebihan penghuni.

"Dengan kondisi seperti ini, para petugas bekerja keras untuk melaksanakan program pembinaan kemandirian, kerohanian, dan jasmani. Semua program ini harus dilakukan di tengah tantangan pengawasan yang kompleks agar keamanan tetap terjaga,” jelasnya.

Marthen berharap pemindahan narapidana tersebut tidak hanya mengurangi tekanan di Rutan Serang, tetapi juga mendukung terciptanya suasana pembinaan yang lebih optimal di Lapas Kelas I Tangerang.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan berorientasi pada pembinaan manusia," katanya.

Marthen menambahkan para narapidana di Rutan Kelas II B Serang mendapatkan program pembinaan, seperti ketahanan pangan, keagamaan, jasmani, dan konseling yang rutin dilakukan setiap hari sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan di rutan.

Jakarta -

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

(aid/kil)

Houston (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump akan memerintahkan pasukan federal ke perbatasan dengan Meksiko untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan El Paso, Texas, menurut laporan media pada Senin.

Pelabuhan masuk El Paso ditutup dalam waktu satu jam setelah pelantikan Trump karena sang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan.

"Melewati titik area ini akan mengakibatkan penangkapan, penutupan, dan kemungkinan penerapan tindakan paksa," menurut laporan surat kabar The Texan tentang pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara di perbatasan El Paso beberapa saat setelah Trump dilantik.

Trump diperkirakan akan menandatangani 11 perintah eksekutif terkait perbatasan yang akan mengambil sikap tegas terhadap imigrasi ilegal, termasuk satu perintah yang mengizinkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan untuk mengamankan titik masuk, menurut Fox News.

Perintah lainnya akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai kelompok teroris.

Sementara, perintah tambahan akan mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan yang dimulai Trump selama masa jabatan pertamanya serta mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.

Seperti yang dilaporkan Anadolu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menutup penggunaan aplikasi CBP One yang digunakan untuk menjadwalkan janji temu imigrasi.

Menurut CBS News, hampir 270 ribu migran di Meksiko tengah mencari penjadwalan.

Aplikasi CBP One diluncurkan pada Oktober 2020, dan menurut CBS, hampir 919 ribu migran menggunakannya untuk masuk ke AS sejak Januari 2023.

Trump mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan selama masa jabatan pertamanya seperti Remain in Mexico, yang mengharuskan pencari suaka untuk tinggal di Meksiko hingga mereka diproses, akan diberlakukan kembali.

Sebaliknya, presiden mengatakan bahwa kebijakan tangkap-dan-lepas saat ini, di mana migran ilegal dibebaskan sambil menunggu sidang imigrasi, akan diakhiri.

"Semua masuknya imigran ilegal akan segera dihentikan dan kami akan memulai proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya.

Gubernur Texas Greg Abbott, yang mengejutkan Trump dengan menghadiri pidato pasca-pelantikan presiden di Capitol Hill, merilis pernyataan yang mendukung tindakan keras Trump terhadap imigrasi ilegal.

"Texas berharap dapat bekerja sama dengan Presiden Trump dan pemerintahannya untuk mengamankan perbatasan dan membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi semua warga Amerika," kata Abbott.

Gubernur itu menambahkan bahwa Trump harus mulai "menjalankan seluruh kewenangannya... (untuk) mengamankan perbatasan dalam menghadapi hambatan federal."

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Penegakan hukum jangan sampai orang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya asumsi

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mempertanyakan bukti KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka.

"Karena kalau suap apakah ada keterangan atau ada saksi yang menerangkan dan ada buktinya bahwa mas Hasto melakukan suap, sementara di dalam putusan perkara yang lalu tidak ada, jadi ini hal pertama yang kami ingin tegaskan," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Maqdir menegaskan akan terus mengawal penetapan tersangka Hasto terbilang sah atau tidak karena disangka melakukan suap dan menghalang-halangi penyidikan.

Terkait menghalang-halangi penyidikan, dia juga akan memastikan ada bukti atau tidak dalam proses penegakan hukum.

"Penegakan hukum jangan sampai orang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya asumsi," ujarnya.

Kemudian, soal gugatan praperadilan ditunda, dia meyakini kemungkinan KPK mempersiapkan bukti permulaan yang cukup untuk membantah atau menguatkan dalih mereka.

Dia meminta masyarakat jangan berprasangka buruk ke KPK usai sidang gugatan praperadilan ditunda.

Terlebih, pihaknya juga masih melakukan perbaikan redaksional agar tidak mencabut permohonan dan mengulang pendaftaran.

"Ini sebenarnya lebih pada perbaikan redaksional tidak substansial, karena kami tidak ingin mencabut permohonan kemudian mengulang melakukan pendaftaran dan dikhawatirkan proses pemanggilan yang memerlukan waktu yang lama," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi tanggal 5 Februari.

Sidang ditunda karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

Pihak KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada tanggal 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.