Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan semua kementerian dan lembaga (K/L) mendukung dan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.

"Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan-kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja.

Dia menilai dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, negara bisa berhemat hingga puluhan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Saya kira semangatnya itu. Jadi tidak ada teman-teman K/L yang merasa dikurangi. Memang semangat kita bersama-sama," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan semua kementerian dan lembaga (K/L) mendukung dan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.

"Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan-kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja.

Dia menilai dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, negara bisa berhemat hingga puluhan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Saya kira semangatnya itu. Jadi tidak ada teman-teman K/L yang merasa dikurangi. Memang semangat kita bersama-sama," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jepang -

Muncul tren wanita lanjut usia di Jepang lebih memilih untuk tinggal dalam penjara. Keinginan mereka sebenarnya sederhana, karena kesepian di luar sana.

Dikutip dari CNN, jumlah narapidana berusia 65 tahun atau lebih meningkat hampir kali lipat dari tahun 2003 hingga 2022.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Diusir Anak

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara. Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia. Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik.

Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang. Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

The Tokushima prison is seen in Tokushima, Japan, March 1, 2018. Picture taken March 1, 2018. REUTERS/Toru Hanai Foto: REUTERS/Toru Hanai

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan. Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil. Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

"Saya harap kamu pergi saja." kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Dapat Perawatan Medis Gratis

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir. Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit. Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

Artikel ini telah tayang di detikHealth

(suc/yum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) untuk Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Kamis.

"Kirim (bunga)," kata Mensesneg singkat kepada wartawan dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan ulang tahun kepada Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), yang Kamis hari ini berulang tahun ke-78.

Saat ditanya lebih lanjut soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengatur waktu yang tepat.

"Sedang diatur waktunya," kata Prasetyo.

Adapun rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kesempatan sebelumnya juga meyakini baik Prabowo maupun Megawati memiliki harapan yang sama agar bisa saling bertemu.

"Semua harapan sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

(hal/ara)

JAKARTA - Ahli Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prija Djatmika mengkritisi dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menilai kedua pasal itu bisa menimbulkan persoalan baru antara kepolisian dan kejaksaan.

Adapun dua pasal yang dimaksud adalah Pasal 111 Ayat 2 dan Pasal 12 Ayat 11. Prija menuturkan, jaksa dalam Pasal 111 Ayat (2) RUU KUHAP saat ini diberi kewenangan untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian.

Menurut dia, seharusnya pasal tersebut mutlak kewenangan dari kepolisian. Dia melanjutkan, jika hal ini tetap diterapkan, dikhawatirkan bakal menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.



?Yang benar yang boleh mengontrol hanya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Jadi ini Pasal 111 ini mending dihapuskan saja, yang ayat 2," kata Prija dikutip Kamis (23/1/2025).

Sedangkan, Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP menjelaskan bahwa apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, bisa menindaklanjuti ke kejaksaan. Prija menganggap, pasal semacam ini merupakan suatu kemunduran yang sebelumnya, saat era Hindia Belanda hingga Orde Baru, sudah pernah diterapkan tetapi kemudian dihapus.

?Ini memberi peluang jaksa untuk kembali sebagai penyidik, ini merusak tatanan distribusi kewenangan yang sudah diatur bagus dalam KUHAP, jadi ini langkah mundur. Seharusnya, seperti saat ini, jaksa hanya bisa (menyidik) pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi,? tuturnya.

Dosen Fakultas Hukum UB itu mengatakan, jaksa tidak berhak menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan dan penuntutannya secara mandiri. ?Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Kecuali, memang perkara tindak pidana khusus karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa," imbuhnya.

Dia pun mengusulkan agar RUU KUHAP yang baru ini menempatkan jaksa wilayah berkantor di kantor kepolisian. Hal ini seperti yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni adanya penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang bekerja satu atap.

Hal tersebut juga dinilai perlu demi efektivitas kinerja penanganan suatu perkara hukum, sehingga diharapkan meminimalisasi terjadinya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik dari polisi ke jaksa. Selain itu, diharapkan suatu perkara hukum ketika masuk pengadilan, sudah disertai dengan bukti yang kuat.

"Tetapi, pada saat penyidikan, tetap tugasnya polisi, jaksa bukan koordinasi saja, tapi sinergi dalam rangka collecting evidence atau pengumpulan barang bukti, jaksa dilibatkan setelah penyidikan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan berharap dapat bergandengan tangan dalam mencapai program pemerintah.

Hal itu disampaikan Mensesneg berkenaan HUT Megawati yang menginjak usia ke-78 tahun pada Kamis ini.

"Pertama-tama tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Mensesneg dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Mensesneg berharap Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 itu dapat selalu diberi kesehatan, serta bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencapai program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program pemerintah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Prasetyo.

Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyindir persoalan tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat.

Selain persoalan aktivitas penambangan ilegal, sektor kesehatan menjadi sorotan KPK karena kandungan merkuri yang dapat membahayakan masyarakat setempat.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyebut, penyelidikan terkait kasus penambangan tersebut masih berjalan di Direktorat Jendral (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Masih diproses Gakkum LHK, nanti kita lihat. Teman-teman di KPK masih mengawasi juga," kata Dian, Kamis (9/1/2025).

Menurut Dian, instansi kepemerintahan, masyarakat, dan mahasiswa seharusnya turut berbicara mengenai aktivitas penambangan yang merugikan negara sampai Rp 1,8 triliun per tahun tersebut.

Selain itu, Dian menyindir terkait pencemaran lingkungan akibat kandungan merkuri atau air raksa itu.

Dia mengungkit adanya korban karena kandungan merkuri yang tercemar ke seluruh lini kehidupan masyarakat Sekotong.

"Saya pernah dengar di tahun 2018 ada bayi lahir cacat di daerah Sekotong. Saya dengar juga kemarin banyak yang batuk, banjir-banjir, longsor di Sekotong," ujar Dian.

Menurut Dian, peristiwa tersebut terjadi akibat pengaruh dari kegiatan penambangan ilegal.

Persoalan tersebut perlu menjadi atensi yang serius dari seluruh aparat penagak hukum (APH) dan instansi pemerintah daerah (pemda) di NTB sebagai upaya menghindari masalah kesehatan di masa depan.

Namun, dia mengatakan, tidak dapat berbicara banyak terkait persoalan tersebut karena sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahaya merkuri

Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Adriana Eka mengungkapkan alasan penduduk Sekotong berisiko tercemar merkuri.

"Pertama langsung dari pertambangan emasnya, dari proses pengolahan yang mereka lakukan (anorganik). Kedua adalah dari limbah yang terbawa ke laut, masuk ke dalam tubuh dalam bentuk merkuri yang organik," kata Adriana saat ditemui di Universitas Mataram pada Selasa, (21/1/2025).

Penambangan di sekotong dilakukan dengan menggunakan merkuri untuk menghancurkan emas yang tersimpan dalam bebatuan.

Saat dihancurkan, emas dengan merkuri dipisahkan dengan dibakar sehingga merkuri menguap dan emas tertinggal.

"Itukan tidak keliatan (uap merkuri), tapi begitu terhirup, iritatif. Semakin dekat itu baunya menyengat. Semakin jauh bukan berarti kita sudah aman. Jadi itu kan terbawa udara, kemana pun udara pergi dia akan ikut," ucapnya.

Saat terhirup, merkuri dengan cepat terserap oleh tubuh dan langsung besentuhan dengan kapiler darah manusia.

Darah yang sudah terpapar merkuri kemudian akan terfiltrasi ke ginjal, menyebabkan ginjal terikat dengan senyawa tersebut sampai waktu tertentu.

Dampaknya, keterikatan tersebut mengakibatkan kerja ginjal kian berat. Seharusnya, saringan ginjal bebas untuk menyaring senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh manusia.

"Dampaknya dari merkuri anorganik itu ada di ginjal," katanya.

Selain di ginjal, merkuri anorganik juga dapat menembus sawar darah otak. "Tidak semua senyawa bisa menembus sawar darah otak, tapi merkuri itu bisa menembus."

Merkuri tersebut, kata dia, akan mudah untuk terikat dan terakumulasi dengan saraf otak manusia.

Sel-sel neuoran manusia akan membentuk ikatan yang kuat dengan merkuri.

Keterikatan merkuri dengan saraf otak akan menimbulkan beberapa dampak, di antaranya, gangguan koordinasi keseimbangan, gangguan sensasi, dan gangguan kognitif.

Saat manusia mengalami keracunan merkuri, manusia tidak mampu untuk berjalan mengikuti satu garis lurus. "limbung gitu. Seperti orang mabok jalannya," katanya.

Sementara itu, terkait gangguan sensasi, manusia akan merasakan panas, nyeri, bahkan merasakan sentuhan antara saraf perifer yang ke arah sentra tubuh manusia menjadi berbeda.

Hal tersebut disebabkan koordinasi saraf sensoriknya terjadi gangguan.

"Kalau misalnya tertusuk, nyerinya itu tidak bisa terasa. Bayangkan jika dia tertusuk duri, pisau tajam kemudian luka, dia tidak merasakan sakit. Itu kan berbahaya," ucap dia.

Selain itu, Adriana mengungkapkan, penelitian para ahli kini lebih mengarah ke kemampuan kognitif. Terdapat hubungan antara akumulasi merkuri dengan gangguan kognitif.

"Anak-anak sejak masa kandungan terpapar merkuri, itu mempunyai IQ (intelligence quotient) yang lebih rendah dibanding yang tidak terpapar," katanya.

Sementara itu, mengenai pencemaran merkuri organik, kata dia, merkuri dari bekas kegiatan pertambangan itu dibuang sembarang ke limbah.

Setelah dari limbah, merkuri akan mengalir sampai ke laut yang dekat dengan wilayah Sekotong.

Sampainya di laut, yang awalnya berbentuk logam, merkuri akan larut oleh bakteri menjadi bentuk organik.

Perubahan tersebut terjadi di ruang laut karena kadar oksigen rendah pada kedalaman tertentu.

"Kalau sudah merkuri berubah dari logam menjadi organik, cepat sekali larut di dalam molekul yang ada di dalam tubuh mahluk hidup. Jadi kalau dia masuk ke ikan, akan cepat terikat di jaringan-jaringan ikan," ucap Adriana.

Selain menjadi penambang, masyarakat Sekotong banyak bekerja sebagai nelayan di laut, bahkan ikan laut menjadi menu utama bagi masyarakat di sana.

Melalui ikan yang terpapar, merkuri tersebut kemudian pindah sampai ke masyarakat Sekotong.

"Merkuri organik itu lebih besar jumlahnya ketimbang merkuri anorganik," katanya.

Adriana mengaku melakukan penelitian kadar merkuri pada ikan di pasar Sekotong, tetapi dia belum dapat mempublikasikan penelitian itu karena dianggapnya masih kekurangan data.

Menurut dia, ikan yang sudah sampai di pasar belum tentu berasal dari laut sekitar Sekotong.

"Yang menenangkan kami, kadar merkurinya di bawah ambang. Tapi kami belum bisa memastikan ikannya dari sana saja (laut sekotong). Kan ikannya bisa berasal dari mana saja."

Adriana menyampaikan, merkuri dapat diperiksa melalui urine.

Normal merkuri dalam tubuh manusia tidak bisa lebih dalam 7 mikrogram perliter. Sedangkan dari 8 sampai 25 telah memasuki spesifikasi waspada.

"Waspada suatu saat nanti terjadi keracunan," katanya.

Namun, jika lebih dari 25 mikrogram per liter, ini telah memasuki tingkatan darurat. Harus mendapatkan perawatan khusus.

Akibat dari merkuri organik yang dinilai lebih berbahaya dari merkuri anorganik, yakni dapat mengurangi kualitas generasi mendatang, bahkan sampai dapat membuat generasi menjadi cacat.

"Dampak merkuri tidak dapat dilihat melalui jangka pendek, melainkan jangka panjang. Penambang yang tidak merasakan apa-apa sekarang, 10 atau 20 tahun ke depan akan merasakan akibatnya," ucapnya.

Semakin banyak merkuri memasuki tubuh manusia, akan semakin cepat gejala dari merkuri itu dirasakan. Masa perkembangan dapat menentukan kerentanan terpapar merkuri.

Semakin muda seseorang, semakin rentan terpapar. Oleh sebab itu, bayi yang masih di dalam tubuh seorang ibu dapat lebih mudah terpapar.

"Kenapa perhatian kita itu adalah ibu. Karena ini nanti ketika hamil, janinnya nanti adalah makhluk yang paling rentan," kata Adriana.

"Jadi kalau ibu hamil bisa menyebabkan mulai dari keguguran, kelainan kongenital, bahaya untuk ibunya juga," ucapnya.

Adriana memberi contoh kasus di Minamata Jepang. Gejala yang terjadi di Minamata, kata dia, berkemungkinan terjadi juga di Sekotong.

"Minamata munculnya setelah pabrik membuang limbah ke laut. Pabrik itu beroperasi sekitar 20 tahun sebelumnya, baru dia muncul gejala penyakit minamata itu," katanya.

Kendati demikian, pabrik yang sudah tidak lagi beroperasi membuat masyarakat minamata dapat mengonsumsi kembali ikan dari laut, bahkan menjadikan kota tersebut tempat wisata.

Dari kejadian itu, Adriana menginginkan masyarakat menyadari risiko yang dapat menimpa kemudian.

Untuk mengurangi dampak buruk, menurut dia, lebih aman memisahkan batu dengan emas menggunakan sianidaketimbang merkuri.

Dengan catatan, tempat pembuangan dapat dijaga dengan baik, manusia juga tidak diperbolehkan berada di tempat tersebut dalam radius tertentu.

"Walaupun sama bahaya, tapi untuk lingkungan lebih aman," ujarnya.

Selain itu, dosen sekaligus dokter itu mengatakan, daun singkong menjadi salah satu sayur yang baik untuk mengurangi merkuri dalam tubuh.

Tanggapan warga Sekotong

Zahit Idris, warga Sekotong berpendapat, masyarakat di sana dilematis menghadapi persoalan tersebut.

Sebab, menambang dan menjadi nelayan merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat setempat.

"Itu pekerjaan kami, di sana kita bisa makan dan hidup. Tapi di lain itu kesehatan kami juga terancam, jadi kita bingung," katanya saat ditemui Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari aparat penegak hukum (APH) provinsi NTB, mengingat persoalan ini sudah bertahun-bertahun dan tidak dapat diselesaikan sampai saat ini.

"Ini sudah persoalan lama, tapi sampai saat ini belum diselesaikan," ujarnya.

Namun, Idris tidak ingin berkomentar banyak terkait semrawutnya penyelesaian tambang ilegal tersebut.

Menurutnya, persoalan tersebut sangat sensitif dan dapat membahayakan jika dibicarakan secara terbuka.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sesuatu di hari ulang tahun ke-78 Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Sudah ngirim sesuatu gitu, karangan bunga?" tanya awak media.

"Kirim dong, sudah," kata Prasetyo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Namun, Prasetyo mengaku tidak tahu apa yang dikirim dan disampaikan Prabowo kepada Megawati.

Prasetyo menyampaikan biasanya Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung ke Megawati. Ia pun mendoakan agar Ketum PDIP itu senantiasa sehat.

"Barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden Megawati Soekarnoputri semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga kami berharap dalam pemerintah ke depan kami bersama-bersama terus bergandengan tangan," ucapnya.

Megawati merayakan ulang tahun ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (23/1).

"Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Berdasarkan foto yang diterima dari PDIP, turut hadir di acara itu kedua anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Lalu, hadir juga sejumlah jajaran elite PDIP mulai dari Hasto Kristiyanto, Ahmad Basarah, Utut Adiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Ganjar Pranowo, hingga Tri Rismaharini.

Hasto mengatakan pengurus partai tingkat DPC dan DPD akan menggelar doa syukur, membuat tumpeng, dan gerak kebudayaan di tempat masing-masing. Lalu di Jakarta, Badan Kebudayaan akan menggelar dialog kebudayaan di Taman Suropati dan dihadiri Wagub terpilih, Rano Karno.

Depok (ANTARA) - Seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Turki berinisial AC dideportasi dari Indonesia setelah menjalani detensi atau penahanan selama tujuh hari di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat.

"AC ditemukan tengah bersantai di lobi salah satu apartemen di Kota Depok saat dilakukan pengawasan keimigrasian oleh petugas," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Depok Dody Saputra, di Depok, Kamis.

Deportasi dilakukan akibat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh AC, yakni tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Depok, AC diketahui masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 24 Mei 2024 dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan selama 30 hari untuk tujuan wisata.

Namun, AC masih berada di Indonesia hingga ditemukan oleh petugas pada awal Januari 2025 di sebuah apartemen di Depok. Padahal, izin tinggalnya telah berakhir sejak 25 Juni 2024.

---

Atas perbuatannya, AC dinyatakan melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan aturan tersebut, WNA yang melebihi izin tinggal dapat dikenakan tindakan administratif berupa deportasi.

“WNA tersebut telah kami kembalikan ke negara asalnya sebagai tindak lanjut dari pelanggaran keimigrasian yang dilakukan,” tegas Dody.

SEMARANG, KOMPAS.com - Hasil ekshumasi jenazah Darso (43), warga Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh anggota Satlantas Polresta Jogja telah keluar.

Kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yudha Timur mengatakan, keluarga telah mengetahui informasi terkait hasil ekshumasi tersebut.

"Sudah keluar hasilnya," kata Antoni saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

Namun, dia enggan membeberkan detail hasilnya, terutama karena dokumen itu menggunakan terminologi medis yang cukup teknis.

"Ada bocoran yang kami terima, tapi karena ini menggunakan bahasa medis, saya tidak berani menyampaikan secara detail agar tidak terjadi kesalahan informasi,"ujarnya.

Meski belum diungkapkan secara terbuka, Antoni berharap hasil ekshumasi ini menjadi landasan kuat bagi penyidik Polda Jawa Tengah untuk segera memeriksa para terduga pelaku.

Dia juga menyebut bahwa bukti-bukti yang ada kini sudah semakin mendekati cukup untuk melanjutkan proses hukum.

"Harapannya, para terduga pelaku segera dipanggil ke Semarang untuk dimintai keterangan,"tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto membenarkan bahwa hasil ekshumasi telah diterima beberapa hari yang lalu.

Namun, dia menyatakan bahwa hasil tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Kapolda Jateng, Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, dan jajaran penyidik.

"Hasil ekshumasi sudah diterima, tetapi belum dapat disampaikan kepada publik. Saat ini, hasil tersebut akan menjadi petunjuk untuk menentukan arah pemeriksaan kasus ini," kata Artanto.

Dia memastikan bahwa hasil tersebut akan segera dipublikasikan setelah dilakukan pembahasan dengan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk menjaga transparansi dan profesionalitas dalam penanganan kasus ini.

"Hasil ekshumasi akan menjadi penentu, apakah ada tindak pidana atau tidak. Penyidik bekerja secara transparan, profesional, dan sesuai prosedur," tegasnya.

Jakarta -

Pria berinisial DD (42) mengaku menyesal setelah ditangkap usai menembak mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD mengaku tidak tahu perbuatannya itu melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," kata Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel saat dihubungi detikcom, Kamis (23/1/2025).

Polisi pun kemudian menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatannya menyiksa binatang termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

Kepada polisi, DD mengaku menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

(mei/dhn)