REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA — Wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti, maupun abolisi terhadap orang-orang yang terlibat konflik bersenjata di Papua dinilai bakal sia-sia.

Pegiat dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Papua, Theo Hesegem menilai, jalur pengampunan tersebut bukan jalan untuk menyudahi konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih. Pun kata Theo, pemberian amnesti, maupun abolisi itu sulit untuk menjamin penghilangan kampanye penentuan nasib sendiri di Papua.

“Menurut saya, pengampunan itu tidak penting,” kata Theo saat dihubungi Republikadari Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Theo mengatakan, pemberian pengampunan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam konflik bersenjata maupun kekerasan di Papua, pun juga pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik Papua bukan baru kali ini dilakukan. Theo mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu, juga pernah memberikan pengampunan melalui grasi terhadap lima tahanan politik Papua.

Pemberian grasi waktu itu, kata Theo, pun dikatakan oleh pemerintahan di Jakarta sebagai bentuk upaya rekonsiliasi, dan perdamaian di Papua. Pengampunan ketika itu juga disebut-sebut sebagai upaya untuk menghentikan konflik, maupun kekerasan bersenjata di Papua.

Namun, tetap saja kelima penerima grasi oleh Presiden Jokowi itu, sejak dibebaskan, dan hingga kini masih terlibat dalam aktivisme penentuan nasib sendiri, atau Papua Merdeka. “Pengampunan itu, tetap tidak mengubah situasi di Papua toh. Mereka setelah bebas itu masih terus bicakan politik penentuan nasib sendiri. Mereka tidak diam toh. Jadi untuk apa diberikan (pengampunan)?,” ujar Theo.

Kenyataannya, kata Theo, pemberian pengampunan tersebut tak mengubah apapun di Papua. Papua kata Theo tetap mengalami situasi keamanan yang rawan, dan runyam. “Amnesti itu silakan saja. Itu kewenangan pemerintah toh. Tetapi menurut saya itu tidak penting. Karena situasi di Papua tidak berubah. Kekerasan bertambah terus, aparat banyak yang (jadi) korban rakyat sipil korban, pengungsian semakin banyak. Lalu untuk apa amnesti?,” kata Theo.

Polisi menetapkan ria berinisial DD (42) sebagai tersangka karena menembak mati mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD tak ditahan di kasus ini karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel mengatakan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa tersangka mengaku tak tahu perbuatannya melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," katanya dikutip detikNews, Kamis (23/1/2025).

Kepada tersangka, Fadel mengatakan perbuatan tersebut melanggar hukum. Menembak kucing disebutnya merupakan perbuatan menyiksa binatang dan termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

DD mengaku kepada polisi menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menolak permohonan tahan rumah yang diajukan kuasa hukum lima tersangka kasus tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni berinisial NB, DA, AK, NK, dan BSSB.

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa permohonan status tahanan kota tidak dapat dikabulkan karena penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap kelima tersangka dalam waktu dekat.

"Ada pengajuan (tahanan kota), tetapi kami tidak kabulkan karena semua (lima tersangka) masih dalam pemeriksaan lanjutan," kata Abun Syambas.

Ia menjelaskan bahwa anggaran proyek jalan Mogoy-Merdey Teluk Bintuni bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp8,5 miliar yang dilaksanakan oleh CV Gloria Bintang Timur.

Pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari kesepakatan kontrak, yaitu 25 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023. Namun, tidak ada langkah penanganan kontrak kritis yang mengakibatkan pekerjaan hanya terealisasi 51,11 persen.

"PUPR Papua Barat sudah selesaikan pembayaran 100 persen, tetapi pekerjaan tidak selesai 100 persen atau total loss," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa para tersangka telah mengembalikan kerugian uang negara kurang lebih Rp1,4 miliar dari Rp8,5 miliar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat untuk disetor ke rekening kas negara.

Bukti penyetoran uang tersebut kemudian diserahkan oleh Inspektorat Papua Barat kepada penyidik kejaksaan tinggi setempat beberapa waktu lalu. Meski demikian, pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap para tersangka.

"Walaupun mereka kembalikan seluruh kerugian negara, tidak bisa menghilangkan tindak pidana, hanya pengurangan saja karena kooperatif," ujar Abun Syambas.

Selain lima tersangka, kata dia, penyidik juga telah menetapkan tersangka baru berinisial AYM sekaligus dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari 2025.

Tersangka AYM yang merupakan ASN salah satu puskesmas di Teluk Bintuni terbukti berperan aktif melakukan peminjaman perusahaan (bendera) CV Gloria Bintang Timur dan KTP orang lain agar dicantumkan sebagai direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

"Sekarang sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan perkara ini masih kami kembangkan, ya bisa saja ada tersangka baru lagi," ujar Abun.

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menolak permohonan tahan rumah yang diajukan kuasa hukum lima tersangka kasus tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni berinisial NB, DA, AK, NK, dan BSSB.

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa permohonan status tahanan kota tidak dapat dikabulkan karena penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap kelima tersangka dalam waktu dekat.

"Ada pengajuan (tahanan kota), tetapi kami tidak kabulkan karena semua (lima tersangka) masih dalam pemeriksaan lanjutan," kata Abun Syambas.

Ia menjelaskan bahwa anggaran proyek jalan Mogoy-Merdey Teluk Bintuni bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp8,5 miliar yang dilaksanakan oleh CV Gloria Bintang Timur.

Pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari kesepakatan kontrak, yaitu 25 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023. Namun, tidak ada langkah penanganan kontrak kritis yang mengakibatkan pekerjaan hanya terealisasi 51,11 persen.

"PUPR Papua Barat sudah selesaikan pembayaran 100 persen, tetapi pekerjaan tidak selesai 100 persen atau total loss," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa para tersangka telah mengembalikan kerugian uang negara kurang lebih Rp1,4 miliar dari Rp8,5 miliar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat untuk disetor ke rekening kas negara.

Bukti penyetoran uang tersebut kemudian diserahkan oleh Inspektorat Papua Barat kepada penyidik kejaksaan tinggi setempat beberapa waktu lalu. Meski demikian, pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap para tersangka.

"Walaupun mereka kembalikan seluruh kerugian negara, tidak bisa menghilangkan tindak pidana, hanya pengurangan saja karena kooperatif," ujar Abun Syambas.

Selain lima tersangka, kata dia, penyidik juga telah menetapkan tersangka baru berinisial AYM sekaligus dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari 2025.

Tersangka AYM yang merupakan ASN salah satu puskesmas di Teluk Bintuni terbukti berperan aktif melakukan peminjaman perusahaan (bendera) CV Gloria Bintang Timur dan KTP orang lain agar dicantumkan sebagai direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

"Sekarang sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan perkara ini masih kami kembangkan, ya bisa saja ada tersangka baru lagi," ujar Abun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tak ada keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,.

Menurutnya, semua K/L telah sepakat untuk melakukan penghematan dan satu komando untuk menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

"Ndak ada [K/L] yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi [anggaran] karena ini semangatnya kita bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Bahkan, kata Prasetyo meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu. Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir sebagaimana Pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," imbuhnya.

Dia mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, perjalanan dinas ataupun studi banding dikurangi. Lantaran berpotensi menghemat puluhan triliun.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan model penghematan yang Prabowo pilih merupakan skema automatic adjustment, yakni penyesuaian anggaran sehingga beberapa biaya akan ditandai atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya. Jadi memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," pungkas Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sistem baru dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi akan diumumkan setelah kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia

Meskipun konsepnya telah disusun, dia menuturkan akan ada rapat lanjutan untuk memastikan skema PPDB zonadi yang akan dipilih. Sejauh ini, dia menekankan bahwa sistem zonasi memang tak akan dihapus.

“Ndak, ndak [dihapus]. Tetep kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, menunggu Bapak Presiden pulang dulu, baru nanti kami akan rataskan,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, pemerintah masih akan melaksanakan rapat lantaran PPDB zonasi merupakan kebijakan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pasalnya, perlu ada mufakat yang matang sebelum memutuskan.

“Ya kan begini, sebuah keputusan menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kami ingin mengambil keputusan untuk bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelummya. Kira-kira begitu,” pungkas Prasetyo.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya telah menerima masukan dari DPR terkait penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun, dia belum bisa membeberkan secara detail soal skema sistem zonasi pada PPDB tersebut, karena masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet yang dijadwalkan sore nanti.

“Memang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru yang itu kan belum diputuskan, sehingga belum bisa kami buka ke publik. Karena kami masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Abdul Mu’ti juga belum bisa memastikan apakah sistem zonasi PPDB itu akan segera diputuskan hari ini atau tidak. Namun yang pasti pihaknya telah menyampaikan permohonan pada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami belum tahu persis [sistem zonasi PPDB diputuskan atau tidak], tapi kami sudah menyampaikan peromohonannya kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa segera diputuskan oleh beliau,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap dalam sidang kabinet sore nanti akan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan baru, meskipun dia belum tahu secara pasti agendanya.

“Kami belum tahu, kan di undangannya tidak tertulis agendanya secara khusus ya, tapi ini kan rapat kabinet paripurna, jadi ada wakil menteri juga diundang, sehingga agendanya kami mengikuti saja presiden. Tapi mudah-mudahan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru,” pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, tak luput dari sorotan. Sejumlah pakar hukum di Bandung memberikan catatan setelah perjalanan perkaranya kandas di tahap praperadilan.

Sekedar diketahui, Tom Lembong sempat melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kemudian, gugatannya kandas setelah hakim menolak praperadilan tersebut.

Putusan praperadilan itu yang kemudian tak luput menjadi sorotan. Dosen Hukum Unpad, Somawijaya, menilai hakim praperadilan Tom Lembong lebih menitikberatkan pada formalitas dua alat bukti, tanpa mempertimbangkan relevansi tindak pidana yang disangkakan.

"Saya juga melihat kurangnya pengawasan terhadap proses penetapan tersangka. Hakim pada kasus Thom Lembong menilai penetapan tersangka didasarkan pada potential loss, yang menurut Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tidak memenuhi syarat sebagai kerugian negara yang nyata," katanya dala. diskusi panel "Pra Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," di Unpad, Kota Bandung, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Somawijaya bahkan melihat ada prosedur administratif yang tidak sah dari kasus Tom Lembong. Kata dia, penyidik menahan Tom tanpa dasar penangkapan terlebih dahulu.

Hingga kemudian, dari catatan itu, ia menilai adanya ketidakmampuan peradilan dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, kata dia, lembaga peradilan semestinya menjadi mekanisme untuk melindungi hak seseorang yang tersandung pidana.

"Hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam setiap perkara, termasuk kasus Tom Lembong. Karena dalam praktiknya, lembaga ini sering kali terjebak dalam penilaian formalitas, yang dapat mengabaikan substansi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia," ucapnya.

Di tempat yang sama, Prof Romli Atmasasmita menyebut jika seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum. Sehingga, menurut dia, pihak tersebut memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

"Seorang tersangka atau terpidana memiliki hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum. Mereka juga memiliki hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ujar Romli.

Prof Nandang Sambas juga menyatakan bahwa alat bukti memiliki fungsi penting dalam proses peradilan. Sehingga, penyidik kata dia, harus bisa membuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara, perekonomian negara, unsur penyalahgunaan jabatan, kesempatan atau sarana.

"Proses memperoleh alat bukti sebagai bukti awal harus diuji kebenarannya, kehati-hatian, serta keprofesionalannya melalui mekanisme lembaga pra peradilan," katanya.

Pakar hukum lainnya, Elis Rusmiati menyoroti banyaknya kelemahan dalam proses praperadilan. Di antaranya, pemeriksaan dalam sidang yang hanya dilakukan oleh hakim tunggal.

"Tugas sehari-hari hakim itu banyak. Jika dia bertindak sebagai hakim tunggal dalam praperadilan, itu sangat berat dan membebani," ujar Elis.

Kelemahan lainnya, kata dia, pemeriksaan yang dibatasi paling lambat hanya berlangsung 7 hari. Selain itu, pengajuan pra peradilan juga gugur jika pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai.

"Dalam banyak kasus pra peradilan, hakim hanya memperhatikan soal kuantitas, seperti pada alat bukti. Kualitas alat bukti sendiri diabaikan," pungkasnya.

Video Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong, Status Tersangka Tetap Sah

Video Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong, Status Tersangka Tetap Sah

Sebuah foto yang menampilkan seorang pria mirip Ivan Sugiamto tersangka perundungan siswa menggonggong viral di media sosial. Foto itu jad sorotan sebab, Ivan saat ini diketahui tengah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Dari foto tersebut, tampak pria dengan setelan serba hitam tengah berdiri seperti sedang mengantre di sebuah kafe. Kajari Surabaya buka suara menanggapi foto tersebut.

Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana memastikan bahwa unggahan foto tersebut hoaks. Ia menegaskan Ivan Sugiamto saat ini ditahan di rutan.

"Terhadap perkara atas nama tersangka Ivan Sugianto telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) dari Penyidik Polrestabes Surabaya kepada JPU Kejari Surabaya pada tanggal 9 Januari 2025 dan setelahnya dilakukan penahanan," ujar Putu dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Untuk meyakinkan publik, Putu juga mengungkapkan JPU dan Tim Intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengecekan ke Rutan Kelas 1 Surabaya.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh JPU dan Tim Intelijen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 ke Rutan Kelas 1 Surabaya, tersangka tetap berada di tahanan dan tidak berada di luar rutan," tegas Putu.

Dirinya pun menyampaikan bahwa berkas perkara Ivan akan segera disidangkan pada 5 Februari 2025 mendatang.

"Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2025 dan penetapan hari sidang pada tanggal 5 Februari 2025," pungkas Putu.

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?

Majelis hakim menolak permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias IWAS. Pria difabel tanpa tangan itu meminta dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota.

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Kamis (23/1/2025) petang.

Sandi mengatakan Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Dia menilai pengakuan Agus merasa tidak nyaman berada di dalam lapas adalah alasan subjektif. Sandi menegaskan proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Untuk diketahui, JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang yang digelar di PN Mataram hari ini. Salah satunya adalah MA korban sekaligus pelapor.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tapanuli Utara (ANTARA) - Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan pencanangan pakta integritas serta penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 demi meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ini adalah wujud komitmen bersama untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan di Rutan Tarutung," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (23/1).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Evan Yudha yang diikuti pejabat struktural yang terdiri dari Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, dan seluruh pegawai Rutan Tarutung.

Rutan Tarutung menegaskan dukungan penuhnya terhadap visi dan misi pemasyarakatan, utamanya dalam membangun integritas dan meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring juga mengajak seluruh pegawai Rutan Tarutung untuk terus bersinergi, berinovasi, dan berkomitmen penuh dalam turut membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja ini, Rutan Tarutung terus berusaha dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tukas Evan Yudha.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah efisiensi anggaran senilai Rp 360,69 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetya Hadi menyatakan agar kebijakan ini telah disepakati bersama dan menjadi semangat kebersamaan.

“Gak ada yang kurang berkenan. Semua memahami ini semangat kebersamaan,” ungkap Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, pada Kamis (23/1/2025).

Dia menjelaskan, Inpres 1/2025 tentang efisiensi belanja pemerintah pusat dan pemda itu adalah perintah presiden supaya menghemat seminar, studi banding, kunjungan kerja, dan perjalanan dinas. Dengan demikian, pemerintah akan dapat berhemat sampai dengan Rp 306,69 triliun.

“Kalau kita bisa hemat sekian puluh triliun, kan bisa dimanfaatkan untuk hal produktif,” jelas dia.

Adapun dalam Inpres 1/2025, efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Mensesneg mengatakan, aturan teknis mengenai rencana penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun sedang dalam proses finalisasi. Aturan yang dimaksud akan rampung setelah lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Di sisi lain, Prasetya Hadi menambahkan, pihaknya juga akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai dampak efisiensi terhadap kinerja pemda usai putusan efisiensi senilai Rp 50,5 triliun dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Ia turut merespons pertanyaan wartawan mengenai rencana alokasi penghematan anggaran belanja tersebut, khususnya dalam rangka membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prasetyo Hadi pun mengakui rencana menghemat anggaran itu memang ditujukan untuk program makan bergizi gratis.

“Presiden merasa manfaat program MBG harus bisa segera dirasakan lebih banyak masyarakat secara merata. Dari hasil penghematan yang dilakukan, ada kemungkinan besar alokasi tambahan untuk program ini (makan bergizi gratis),” jelas Prasetyo Hadi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.