Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemham) membentuk tim sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari Amerika Serikat.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa tim ini nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

“Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena [deportasi],” ujarnya dalam rilisnya, Jumat (24/1/2025).

Pigai melanjutkan bahwa saat kampanye Pilpres AS, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

Sehingga upaya membentuk tim khusus ini demi meredam keresahan dari setiap WNI yang berada di tanah negeri paman Sam itu.

“Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga,” imbuhnya.

Natalius menjelaskan terdapat cukup banyak WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal,” pungkas Pigai.

Untuk Diketahui Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, dihadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu (19/1/2025). Trump mengaku akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura dapat berlangsung selama 1-2 hari.

“Tergantung kelengkapan dokumennya, karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura,” kata Menkum di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, bila pengadilan di Singapura menyatakan dokumen yang diajukan pihak Indonesia telah lengkap, maka ekstradisi Paulus Tannos segera diproses.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kemenkum telah menerima permohonan ekstradisi dari Kejaksaan Agung terkait Paulus Tannos.

Permintaan ekstradisi tersebut sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengemukakan Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura, dan sedang ditahan.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum, sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, terkait langkah selanjutnya dari KPK atas penangkapan Paulus Tannos.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

“Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diduga melarikan diri ke luar negeri, setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU - Lapas Kelas IIA Pekanbaru menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan, Kamis (23/1/2025) malam. Kegiatan ini merupakan sinergi dengan Koramil TNI 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau.

Razia dipimpin langsung Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong. Dimulai dengan melaksanakan apel di Lapangan Olahraga Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel Koramil 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau yang dikomandoi langsung oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal.

Dalam penggeledahan kamar hunian warga binaan , petugas Lapas Pekanbaru, personel TNI, dan tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau yang dibagi menjadi 4 (empat) tim. Mereka sigap dan teliti menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang.

Dalam razia gabungan kali ini, petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Di antaranya ponsel, kabel-kabel ilegal, charger, sendok, gunting dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

Erwin mengatakan, Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ponsel, dan pungutan liar,? katanya.

Erwin mengungkapkan pihaknya akan terus berkomitmen melaksanakan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Khususnya poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus.

… bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

“Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena,” kata Pigai dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” urai dia.

Sebelum deportasi massal tersebut terjadi, Kementerian HAM ingin mengantisipasinya dengan membentuk tim khusus melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan yang diberi nama Tim Perlindungan Warga Negara.

Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat setelah mengambil sumpah jabatan pada pukul 12:02 waktu setempat di Capitol Rotunda, Washington, D.C., Senin (20/1).

Deportasi merupakan salah satu tema utama kampanye pemilunya. Trump bermaksud menerapkan program deportasi massal terhadap imigran yang memasuki AS secara ilegal, yang mencakup penetapan keadaan darurat dan pengerahan sumber daya militer.

Satu hari sebelum dilantik sebagai Presiden AS, Minggu (19/1), Trump di hadapan ribuan pendukungnya kembali menyebut akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) memproses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

“Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini permintaan ekstradisi tersebut sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

“Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya jurnalis mengenai kapan tanggal ekstradisi tersebut, dia mengarahkan agar pertanyaan tersebut ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengemukakan Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura, dan sedang ditahan.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum, sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, terkait langkah selanjutnya dari KPK atas penangkapan Paulus Tannos.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

“Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diduga melarikan diri ke luar negeri, setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, tapi tidak diakomodasi dalam seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan tahap 2.

Tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang mengatur tentang skema PPPK paruh waktu termasuk soal penghasilan dan status.

Dilansir dari informasi resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK paruh waktu dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah.

Selain itu, kebijakan PPPK paruh waktu diambil sebagai langkah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria PPPK paruh waktu

Mengacu KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK paruh waktu adalah pegawai ASN (aparatur sipil negara) yang diangkat berdasarkan perpanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Lebih lanjut, kriteria tenaga honorer yang memenuhi syarat PPPK paruh waktu meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Dalam hal jabatan PPPK paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan, seperti:

• Guru dan Tenaga Kependidikan
• Tenaga Kesehatan
• Tenaga Teknis
• Pengelola Umum Operasional
• Operator Layanan Operasional
• Pengelola Layanan Operasional
• Penata Layanan Operasional.

BKN mengimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data (database) BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Sementara itu, instansi pemerintah daerah dan pusat diminta untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya.

GARUT, iNewsGarut.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut mengadakan acara penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama, sebagai langkah mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

Kegiatan yang digelar di Aula Lapas Garut dan dihadiri oleh seluruh pegawai Lapas Garut, Rabu (22/1/2025) bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada lingkungan Lapas Garut.

"Kegiatan penandatanganan ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi merupakan langkah awal untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan dedikasi dan memastikan seluruh tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hati nurani," kata Anggi Mutiara selaku pembina apel saat membacakan sambutan Kalapas, saat di konfirmasi Jumat (24/1/2025).

Selain itu, penandatanganan perjanjian dan komitmen bersama ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik transparan dan bermartabat. Dengan kegiatan ini, Lapas Garut menargetkan untuk meraih predikat WBK pada tahun ini. 

"Ini menjadi awal dari perjalanan panjang. Namun dengan sinergitas dan kerja sama yang solid, kita yakin bisa mencapai apa yang ditargetkan," kata Anggi.

Ia berharap di Tahun 2025 ini seluruh jajaran petugas di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Garut semakin termotivasi dalam mengemban tugas dan pekerjaanya.

"Semoga termotivasi untuk bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, berdedikasi dan dapat berperan secara pro aktif untuk turut serta bersama - sama membangun Lapas Garut ke arah yang lebih baik lagi," tandasnya.

Editor : ii Solihin

 

JAYAPURA, iNewsSorong.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak agar kasus pembunuhan Kesya Lestaluhu (22) disidangkan di pengadilan umum. Korban ditemukan tewas di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu, 12 Januari 2025. Kasus ini melibatkan seorang anggota TNI AL, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frist Ramandey, menyatakan bahwa proses persidangan di peradilan umum akan mempermudah penyelidikan, menghadirkan saksi secara transparan, dan memberikan akses pengawasan publik terhadap proses hukum.

“Pelaku sebaiknya menjalani sidang disiplin militer terlebih dahulu dan segera dipecat. Selanjutnya, kasusnya disidangkan di pengadilan umum agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa pengaruh apa pun,” ujar Frist Ramandey di Jayapura, Jumat (24/1/2025).

Menurut Frist, langkah ini penting untuk memulihkan citra TNI di mata publik. “Kasus ini murni tindakan kriminal dan tidak ada kaitannya dengan institusi TNI. Pemecatan pelaku serta pengusutan kasus ini secara tuntas dapat memperbaiki citra TNI dan memastikan keadilan bagi korban,” tegasnya.

Komnas HAM juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima pengaduan resmi dari keluarga korban, tetapi tetap memantau perkembangan kasus tersebut. “Kami terus memantau proses hukum meskipun belum ada pengaduan formal dari keluarga korban,” tambah Frist.

Sebelumya diberitakan, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi ditahan di Mako POMAL Lantamal XIV Sorong dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP Militer tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Menurut Kepala Seksi Penyelidikan Kriminal Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor (PM) Anton Sugiharto, tindakan keji pelaku dipicu oleh ketidakpuasan emosional dan pengaruh alkohol.

“Kejadian ini dipicu oleh penghentian hubungan intim secara mendadak oleh korban. Di bawah pengaruh alkohol, pelaku kemudian menghabisi nyawa korban secara brutal,” ungkap Mayor Anton dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa korban dan pelaku baru saja berkenalan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Sorong. Mereka meninggalkan lokasi bersama pada Minggu dini hari dan pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil Toyota. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban, mobil, dan rekaman CCTV, namun senjata tajam yang digunakan pelaku masih dicari.

Namun, temuan dalam rekonstruksi kasus yang digelar POMAL Lantamal XIV Sorong pada Senin (20/1/2025) memunculkan kejanggalan. Rekonstruksi mengungkap bahwa pembunuhan dilakukan setelah pelaku mencapai klimaks usai berhubungan intim dengan korban. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal yang menyebut emosi pelaku dipicu oleh penghentian hubungan secara tiba-tiba.

Keluarga korban juga meragukan kebenaran fakta yang diungkap selama proses penyelidikan. Pengacara keluarga korban menilai penerapan Pasal 340 KUHP Militer terhadap pelaku tidak tepat. Ibunda korban bahkan meyakini bahwa pelaku pembunuhan lebih dari satu orang dan eksekusi terhadap korban tidak terjadi di lokasi penemuan jenazah.

“Kami yakin ini bukan tindakan tunggal, dan lokasi eksekusi bukan di Pantai Saoka. Ada kejanggalan yang harus diusut lebih lanjut,” ujar ibunda korban.

Kasus pembunuhan ini menjadi perhatian luas, terutama karena melibatkan oknum TNI. Komnas HAM, keluarga korban, dan masyarakat berharap agar kasus ini diusut secara transparan, tanpa menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Proses hukum yang terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan militer di Indonesia.

Editor : Hanny Wijaya

Jakarta -

Perguruan tinggi negeri (PTN) telah mengumumkan kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Termasuk dengan universitas yang berada di Semarang, Universitas Diponegoro (Undip).

Undip merupakan salah satu universitas favorit setiap tahunnya. Tercatat pada SNBP 2024, ada 36.033 siswa yang memilih Undip sebagai universitas pilihannya, sementara yang diterima hanya 2.106 siswa.

Sebagai pertimbangan memilih prodi, detikers bisa melihat daya tampung SNBP Undip 2025. Melansir dari laman resmi SNPMB BPPP, berikut daftarnya.

Daya Tampung SNBP Undip 2025

1. Kesehatan Masyarakat
Daya tampung 2025: 82
Peminat: 1.432

2. Kedokteran
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 1.703

3. Keperawatan
Daya tampung 2025: 54
Peminat: 1.698

4. Gizi
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 881

5. Matematika
Daya tampung 2025: 66
Peminat: 327

6. Biologi
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 285

7. Kimia
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 285

8. Fisika
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 295

9. Statistika
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 174

10. Informatika
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 1.464

11. Manajemen Sumberdaya Perairan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 208

12. Akuakultur
Daya tampung 2025: 25
Peminat: 167

13. Perikanan Tangkap
Daya tampung 2025: 22
Peminat: 93

14. Ilmu Kelautan
Daya tampung 2025: 38
Peminat: 289

15. Oseanografi
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 238

16. Teknologi Hasil Perikanan
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 144

17. Teknik Sipil
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 899

18. Arsitektur
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 648

19. Teknik Mesin
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 664

20. Teknik Kimia
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 664

21. Teknik Elektro
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 682

22. Perencanaan Wilayah dan Kota
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 641

23. Teknik Industri
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 1.071

24. Teknik Lingkungan
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 537

25. Teknik Perkapalan
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 368

26. Teknik Geologi
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 641

27. Teknik Geodesi
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 409

28. Teknik Komputer
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 765

29. Peternakan
Daya tampung 2025: 70
Peminat: 463

30. Teknologi Pangan
Daya tampung 2025: 48
Peminat: 868

31. Agroekoteknologi
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 437

32. Agribisnis
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 525

33. Kedokteran Gigi
Daya tampung 2025: 12
Peminat: 510

34. Farmasi
Daya tampung 2025: 18
Peminat: 957

35. Bioteknologi
Daya tampung 2025: 28
Peminat: 445

36. Sastra Indonesia
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 381

37. Sastra Inggris
Daya tampung 2025: 43
Peminat: 556

38. Sejarah
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 230

39. Ilmu Perpustakaan
Daya tampung 2025: 39
Peminat: 327

40. Hukum
Daya tampung 2025: 184
Peminat: 1.991

41. Manajemen
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 1.917

42. Ekonomi
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 597

43. Akuntansi
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 1.373

44. Administrasi Publik
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 781

45. Administrasi Bisnis
Daya tampung 2025: 56
Peminat: 1.342

46. Ilmu Pemerintahan
Daya tampung 2025: 52
Peminat: 556

47. Ilmu Komunikasi
Daya tampung 2025: 56
Peminat: 1.329

48. Psikologi
Daya tampung 2025: 80
Peminat: 1.816

49. Bahasa dan Kebudayaan Jepang
Daya tampung 2025: 39
Peminat: 330

50. Hubungan Internasional
Daya tampung 2025: 42
Peminat: 850

51. Antropologi Sosial
Daya tampung 2025: 40
Peminat: 409

52. Ekonomi Islam
Daya tampung 2025: 40
Peminat: 324

53. Administrasi Publik Kampus Rembang
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 172

54. Bisnis Digital
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 172

55. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 964

56. Agribisnis Kampus Batang
Daya tampung 2025: 20
Peminat: -

57. Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan
Daya tampung 2025: 10
Peminat: -

58. Teknologi Rekayasa Kimia Industri
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 177

59. Teknologi Rekayasa Otomasi
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 133

60. Rekayasa Perancangan Mekanik
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 89

61. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 99

62. Teknik Listrik Industri
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 145

63. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 262

64. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur
Daya tampung 2025: 42
Peminat: 397

65. Akuntansi Perpajakan
Daya tampung 2025: 86
Peminat: 727

66. Manajemen dan Administrasi Logistik
Daya tampung 2025: 46
Peminat: 544

67. Bahasa Asing Terapan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 142

68. Informasi dan Humas
Daya tampung 2025: 46
Peminat: 361

Demikian daya tampung SNBP Undip 2025. Ada prodi pilihanmu, detikers?

(nir/nah)

“Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini permintaan ekstradisi tersebut sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

“Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya jurnalis mengenai kapan tanggal ekstradisi tersebut, dia mengarahkan agar pertanyaan tersebut ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengemukakan Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura, dan sedang ditahan.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum, sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, terkait langkah selanjutnya dari KPK atas penangkapan Paulus Tannos.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

“Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diduga melarikan diri ke luar negeri, setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan masih mengumpulkan dokumen-dokumen ekstradisi Paulus Tannos yang tertangkap di Singapura. Diketahui, Paulus Tannos merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang Interpol ya," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).

Supratman menjelaskan, masih butuh dua hingga tiga dokumen untuk proses pemulangan Paulus Tannos. Suptratman mengaku telah memerintahkan Direktur Otoritas Hukum Internasional (OPHI) untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. "Saya pikir sudah berjalan," ujarnya.

Terkait berapa lama proses ekstradisi ini, Supratman menyebutkan tergantung kelengkapan dokumen. Jika semu sudah lengkap, maka akan berkoordinasi dengan Pengadilan Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses," katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jawa Timur menahan selebgram Isa Zega di sel tahanan khusus perempuan terkait dugaan pencemaran nama baik.

Penahanan ini dilakukan setelah Isa Zega diperiksa oleh Tim Penyidik Polda Jatim.

“Sudah kami tahan di Rutan Dittahti,” ujar Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim, AKBP Charles P Tampubolon, saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat (24/1/2025).

Isa Zega ditahan di Rutan Perempuan Dittahti sesuai dengan yang tertera di kartu identitasnya.

“Di rutan perempuan sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk),” imbuhnya.

Sebelum ditahan, mantan asisten Lucinta Luna ini telah menjalani pemeriksaan yang cukup intensif, di mana Tim Penyidik Polda Jatim mengajukan 18 pertanyaan.

Polisi juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Surabaya, dan hasilnya menunjukkan bahwa Isa Zega dalam kondisi sehat.

“Hasilnya baik-baik saja,” jelas AKBP Charles.

Setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis (23/1/2025) malam, Isa Zega langsung ditahan oleh polisi pada Jumat (24/1/2025) dini hari.

Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari melalui media sosial.

Isa Zega kini dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4, dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta.