PENERBITAN Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu, menjadi milestone penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Presiden yang berkedudukan sebagai head of government, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang keuangan, membuat terobosan penting dalam tata kelola keuangan negara.

Isu penghematan menjadi relevan dan kontekstual di tengah tantangan dan persoalan yang kompleks, baik yang dihadapi masyarakat maupun dalam tata kelola keuangan negara.

Inpres yang terbit tak lama dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini, memiliki capaian dan target yang jelas, rigid, dan presisi.

Hal ini dapat dilihat di diktum kedua dalam Inpres No 1 Tahun 2025 yang menyebutkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun dengan rincian Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan Rp 50, 5 triliun terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD). (Kompas, 24 Januari 2025)

Pada poin ini, materi Inpres jauh dari basa-basi dan gimik. Kendati instruksi dikualifikasi sebagai instrumen hukum semu (pseudo wetgeving), Inpres ini merepresentasikan political will Presiden Prabowo di bidang keuangan negara yang kuat dan determinan.

Di saat bersamaan, Inpres ini dapat juga dibaca sebagai umpan balik yang responsif atas kritik dari publik di saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, yang dinilai tambun, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, serta pemborosan keuangan negara.

Pada titik ini, Presiden Prabowo memberi pesan, pemerintahan yang ia pimpin senantiasa mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aspirasi publik yang basisnya common sense.

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, Inpres ini dapat menjadi salah satu instrumen pendobrak untuk mengukuhkan reformasi birokrasi yang sejak awal reformasi menjadi salah satu agenda penting.

Pijakan reformasi birokrasi

Penerbitan Inpres No 1 Tahun 2025 dapat dijadikan pijakan untuk melakukan langkah besar dalam melaksanakan reformasi birokasi di awal pemerintahan.

Langkah ini pula menjadi bagian dari orkestrasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan (AP).

Begitu juga di era Jokowi, terbit sejumlah aturan turunan seperti PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan terbaru UU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2004 tentang ASN.

Langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran memiliki signifikansi yang tidak main-main.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip good governance dalam United Nation Development Programme (UNDP) yang menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu dari 8 prinsip penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral dan independen dapat membantu memastikan investigasi yang objektif.

“Untuk efektivitas dalam hal menginvestigasi apa yang terjadi maka kami juga menyampaikan perlu ada keterlibatan Komisi Nasional HAM Malaysia Suhakam," ujar Munafrizal dalam pernyataannya, Jumat (31/1/2025).

"Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral, yang independen yang dalam bekerja terikat pada prinsip-prinsip standar HAM Internasional,” katanya lagi.

Menurut Munafrizal, keterangan sepihak dari aparat Malaysia sangat mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pandangan alternatif yang objektif dan tidak berpihak.

“Karena kita tahu kalau hanya keterangan sepihak dari aparat Malaysia itu sangat mungkin tidak bisa dipercaya begitu saja," ujarnya.

"Kemudian, ternyata dalam perkembangannya kan ada perbedaan keterangan karena itu perlu ada pihak ketiga,” kata Munafrizal lagi.

Munafrizal menambahkan bahwa Komnas HAM memiliki nota kesepahaman dengan Suhakam, sehingga koordinasi antara kedua lembaga perlu diintensifkan untuk memantau dan menginvestigasi kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

“Karena Komnas HAM itu sudah mempunyai Nota Kesepahaman dengan Suhakam maka perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” ujarnya.

Atas insiden penembakan yang terjadi, KemenHAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Munafrizal menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sebab, hal ini dapat menjadi preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggung jawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu karena kalau tidak ada pertanggung jawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," ujarnya.

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa di perlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," kata Munafrizal lagi.

Sebelumnya, lima orang WNI yang merupakan pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

Gelombang kedua pembebasan sandera Hamas dan tahanan Israel berlanjut, Kamis waktu setempat.Israel membebaskan 110 tahanan Palestina, sementara Hamas membebaskan 8 sandera yang merupakan tantara Israel dan 5 warga negaraThailand.

Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

"Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional," ujar Bagas.

PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

"Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas," tutur Jusrianto menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia meminta ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus penembakan lima orang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia oleh aparat Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan menyatakan, pertanggungjawaban ini penting agar tidak ada preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu, karena kalau tidak ada pertanggungjawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," kata Munafrizal di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," ujar dia menegaskan.

Munafrizal menyatakan, Kementerian HAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada pencabutan nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Munafrizal.

Kementerian HAM juga mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong Suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” kata Munafrizal.

Kementerian HAM juga akan mengangkat kasus penembakan ini di Forum HAM Nasional Asia Tenggara agar tidak ada lagi insiden serupa.

"Untuk jangka panjang supaya kejadian ini tidak berulang-ulang, karena sudah sering kejadian, maka perlu juga untuk membahasnya di forum Forum HAM Nasional Asia Tenggara itu intinya," ujar Munafrizal.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan kesiapan untuk menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya akan turun tangan apabila Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan pendampingan hukum.

“Kalau ini saya tidak bisa jawab apakah lawyer-nya nanti disediakan oleh kementerian buruh migran atau kementerian luar negeri melalui KBRI Malaysia," kata Pigai, di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Atau kalau tidak bisa mereka, ya kami. Kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” ujar dia.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Dia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai.

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” tambah dia.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.

Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.

“Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam," ujarnya.

"Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.

Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.

“Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya," ujarnya.

"Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bakal memberikan hukuman bagi prajurit yang menyerang warga sipil di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang) ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.

"Kalau prajurit yang berprestasi kita akan kasih reward, kita akan kasih sekolah, mungkin mendahului dari teman-temannya, kemudian juga mungkin bisa melaksanakan operasi ke luar negeri, reward-nya seperti itu," kata Panglima.

Agus pun menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan rakyat.

Hal ini ia sampaikan merespons berulangnya kasus kekerasan prajurit TNI terhadap warga sipil di Deli Serdang.

Ia pun kemudian mengutip survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan TNI sebagai lembaga negara dengan citra tertinggi di mata rakyat.

"Terima kasih dari Kompas sudah menyatakan kalau TNI kepuasan masyarakat 94,2 (persen). Itu akan kita pertahankan," kata Agus.

Diberitakan sebelumnya, 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud-2/SSM menyerang warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu (29/1/2025).

Akibat serangan 40 prajurit TNI ini, sebanyak tiga sepeda motor dan satu mobil milik warga rusak.

Serangan ini disebut bermula dari aksi balas dendam para prajurit TNI karena ada satu anggotanya yang dikeroyok warga sebelum kejadian.

Peristiwa ini terjadi tak lama setelah kejadian serupa pada akhir 2024 lalu di mana puluhan prajurit TNI juga terlibat bentrok dengan warga sekitar akibat cekcok soal geng motor.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai bergerak menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Informasi penyelidikan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Korps Adhyaksa serius menelusuri keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN. "Saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN," ujar Rifqi, Jumat (31/1/2025).

Meskipun masih tahap penyelidikan, dia berharap keterlibatan Kejagung dalam rangka penegakan hukum ini dapat membuat kasus pagar laut di Tangerang menjadi terang benderang. Terlebih, kasus ini telah menjadi sorotan publik.

"Kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Nusron Wahid menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Alhasil, enam pegawai ATR/BPN dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam penerbitan SHGB.

Hal ini disampaikan Nusron dalam forum rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai," ucapnya.

Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya kerja antikorupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pencanangan zona integritas merupakan titik pijak Kementerian HAM melaksanakan tugas pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Tidak hanya dalam konteks internal, tetapi juga hubungan kerja dengan instansi lain.

"Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dari pelaksanaan komitmen itu, yakni pengisian jabatan di lingkungan Kementerian HAM tanpa nepotisme dan tidak terpengaruh latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Pigai, integritas antikorupsi harus dibuktikan melalui perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto mengatakan pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan membangun dan mengembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja yang nantinya dikembangkan di berbagai daerah," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun menjelaskan, predikat WBK dan WBBM melalui pengembangan zona integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai predikat itu, setiap unit kerja perlu melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk menyangkut aspek tata kelola, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia efisiensi proses bisnis, serta pengawasan dan transparansi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas pada Kementerian HAM disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, dan perwakilan KPK.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan telah memantau dan berkoordinasi terkait kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus tersebut.

“Saya sudah tiga atau empat hari lalu memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis, serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Natalius, di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Menurut Natalius, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap memanfaatkan instrumen kerja sama HAM internasional bila diperlukan, termasuk jaringan ASEAN dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam).

“Kalau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menghadapi kesulitan, kami siap memanfaatkan instrumen yang kami miliki," ujar dia.

"Namun, tentu kami juga memberi kesempatan kementerian lain bekerja secara maksimal,” tambah dia.

Kementerian HAM, lanjut Natalius, berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

“Yang terpenting adalah melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” tambah dia.

Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai bahan dan instrumen untuk mendukung langkah diplomasi internasional jika diperlukan, termasuk terkait kasus penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.