Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat tak sampai 5%, hanya 4,87% secara year on year (yoy). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui terjadi penurunan ekonomi.

"Yang pertama kan begini, apa yang kemudian dirilis oleh BPS tentang pertumbuhan ekonomi, kalau dari sisi angka, memang betul terjadi penurunan sedikit," beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Dalam laporan BPS, belanja pemerintah minus 1,38%. Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu juga mengakui belanja pemerintah melambat, namun karena siklus anggaran pemerintah biasanya belum mencapai puncaknya pada awal tahun. Di sisi lain, bukan hanya belanja pemerintah saja yang kontraksi, beberapa komponen lain juga melemah.

"Tetapi kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya, dan biasanya di awal tahun itu pasti yang disebut dengan belanja pemerintah itu belum mencapai puncaknya. Kalau di awal kuartal pertama, pasti belum mencapai puncaknya," papar Prasetyo.

Efisiensi Tak Pengaruhi Belanja

Banyak pihak mengaitkan melemahnya belanja pemerintah karena efisiensi anggaran yang dibesut Prabowo. Prasetyo menekankan, efisiensi bukan alasan utama melemahnya belanja pemerintah.

"Nah, maka melihatnya tuh, mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," sebut Prasetyo.

Efisiensi anggaran dikatakan bukan untuk menahan belanja, tapi untuk direlokasi ke hal-hal lebih penting, misalnya ketahanan pangan dan mengerek pertumbuhan di sektor pertanian.

"Kemudian saudara-saudara tengok ya, proses efisiensi itu kan realokasi anggaran. Jadi, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, di situ kan kemudian BPS juga mencatat pertumbuhan kita dari bidang pertanian itu mencapai di atas 10%," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan pertumbuhan ekonomi melambat juga terjadi imbas ekonomi global. Beberapa sentimen negatif menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di antaranya tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).

"Dan kemudian juga jangan lupa di awal-awal tahun,apalagi di satu bulan terakhir ini kan,bagaimana kebijakan-kebijakan negara-negara sahabat kita itu juga mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan," pungkas Prasetyo.

Simak juga video: Kata Pengamat Soal Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II di Tengah Tekanan Besar

(hal/ara)

Jakarta -

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh itu telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya nggaklah. Masak masakin buat kalian," kata Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Megawati kemudian mengungkapkan Presiden Prabowo sering menanyakan soal nasi goreng. Presiden, kata Megawati, bolak-balik minta dimasakkan nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujarnya.

(fca/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 204.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Sebaliknya, pendidikan di barak diklaim dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

“Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujar Dedi.

Selain itu, dia menekankan bahwa siswa yang dibawa ke barak sudah mendapat persetujuan orang tua.

Dedi juga mengatakan, bahwa siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal selama di barak militer.

Menurut Dedi, para siswa akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

“Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” kata Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam program ini. Sehingga, bisa ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi yang terjadi.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung pada 2 Mei 2025.

Dengan rincian, sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Kemudian, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer.

"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," kata Siska, dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada Kamis (8/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 204.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Sebaliknya, pendidikan di barak diklaim dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

“Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujar Dedi.

Selain itu, dia menekankan bahwa siswa yang dibawa ke barak sudah mendapat persetujuan orang tua.

Dedi juga mengatakan, bahwa siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal selama di barak militer.

Menurut Dedi, para siswa akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

“Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” kata Dedi Mulyadi.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Erwedi Supriyatno mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi. Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

"Kami masih olah TKP dan pendalaman atas kejadian kerusuhan di lapas," katanya dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Erwedi menyebut dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan dipastikan tidak ada warga binaan yang kabur dari lapas.

"Kami belum tahu berapa warga binaan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena saat kerusuhan, petugas langsung keluar mengevakuasi diri tapi kita sedang melakukan investigasi karena tidak mungkin kerusuhan pecah secara spontan atau secara tiba-tiba," tuturnya.

Erwedi menjelaskan, jumlah warga binaan yang ada di lapas Muara Beliti ada 1.084 orang. Mereka dijaga oleh 86 orang petugas, ditambah petugas jaga setiap blok sejumlah 10 orang.

Baca berita selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan proyek yang dirancang bagi siswa untuk mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

P5 termasuk program kokurikuler dan dirancang terpisah dari intrakurikuler. Penerapan P5 tidak masuk dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan memiliki porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran.

Dengan begitu siswa memiliki kesempatan tersendiri untuk lebih mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman, guru atau tokoh masyarakat sekitar.

Lalu, sebenarnya bagaimana tujuan, manfaat, komponen hingga tantangan dalam program P5 ini? Berikut penjelasannya.

Melansir laman Pusat Informasi Kolaborasi Kemendikdasmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis projek.

Dengan projek tersebut, pendidik dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk bisa menumbuhkan perilaku dan membangun karakter luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi enam dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan.

Keenam dimensi tersebut adalah:

Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia.

Tujuan dilakukannya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mewujudkan nilai-nilai ini, serta menumbuhkan karakter menyeluruh yang mencerminkan prinsip-prinsip negara Indonesia.

Sementara itu, manfaat projek P5 bagi siswa dijelaskan dalam beberapa poin, sebagai berikut dikutip dari buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terbitan Kemdikbudristek (2022).

Dalam pelaksanaan P5 terdapat komponen yang menjadi pelaksanaannya, yakni peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, hingga komite sekolah.

Agar pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik, guru dan sekolah perlu memahami prinsip-prinsip Profil Pelajar Pancasila sebagai tolok ukur pelaksanaannya:

Holistik merupakan prinsip yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik yang ditanamkan pada P5 akan mendorong siswa mempelajari tema dan materi secara keseluruhan dan memahami persoalan secara mendalam.

Kontekstual merupakan prinsip yang berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini akan memotivasi pendidik dan siswa agar bisa menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Diharapkan pendidikan bisa mengurangi peran sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar.

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur ataupun bebas.

Penerapan P5 sering kali mengalami hambatan. Umumnya, tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu implementasi P5 di sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar. Solusi yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan mengolaborasikannya dengan pelajaran yang relevan dengan tema projek.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya fasilitas di sekolah untuk menunjang pelaksanaan P5. Sebab, sarana-prasarana serta perangkat ajar di beberapa sekolah khususnya di daerah-daerah masih kurang memadai.

Itulah penjelasan tentang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mulai dari definisi, tujuan, manfaat, prinsip hingga tantangan yang dihadapi.

Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kememhut) telah melanjutkan proses hukum pelaku perusak ekosistem mangrove dan penampungan arang bakau ilegal, dengan penyerahan tersangka berinisial AHUI kepada Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau.

"Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap dipelihara kelestariannya, negara akan selalu hadir dalam menjamin kelestarian dan keberlanjutan keberadaan kawasan mangrove di Indonesia," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan yang dilakukan Ditjen Gakkum Kehutanan untuk menjaga agar ekosistem hutan mangrove tetap lestari sesuai fungsinya," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa tersangka JI alias AHUI selaku Direktur PT AMP telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tersangka telah dilimpahkan (Tahap II) pada tanggal 5 Mei 2024 kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Tidak hanya itu, diserahkan pula barang bukti berupa dua unit gudang dan arang bakau sebanyak lebih kurang 7.065 kantong atau setara dengan lebih kurang 185 ton.

Dokumen terkait tindak pidana yang disita Penyidik Gakkum Kehutanan turut dilimpahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Batam sebagai barang bukti untuk persidangan.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Hari Novianto mengatakan kasus itu bermula dari sidak Komisi IV DPR RI bersama Ditjen Gakkum pada 25 Januari 2023 ke gudang arang PT AMP yang berlokasi di Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Lokasi gudang yang menampung ratusan ton arang bakau tersebut berada di kawasan lindung dan sumber arang yang berada di gudang diduga berasal dari hasil pemanfaatan kayu mangrove ilegal.

Penyidik Gakkum menemukan bahwa arang bakau itu berasal dari pohon mangrove yang ditebang dari areal hutan mangrove yang diolah menjadi kayu arang di Dapur Arang di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau.

Kayu arang bakau tersebut kemudian diangkut, dibeli dan ditampung oleh PT AMP yang merupakan eksportir arang bakau ke luar negeri.

Hari menyebut AHUI sejak ditetapkan tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan dua kali upaya perlawanan hukum melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, namun hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan tersangka untuk seluruhnya.

Dia terancam pidana penjara dan paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

MUSI RAWAS - Kerusuhan sempat terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kini, polisi tengah melakukan penyelidikan kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB itu.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama mengatakan, pasca terjadinya kerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis, selain itu petugas gabungan juga masih standby di lokasi lapas.

?Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim, dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,? katanya.



Terkait dengan pengamanan di lokasi pasca kerusuhan, menurut Kapolres sambil melihat situasi. Apabila sarana dan prasarana sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

?Sampai saat ini personel masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,? pungkasnya.

Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang turut menjadi tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto . Hal itu ia sampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Awalnya, jaksa menanyakan berapa lama Rossa menjadi penyidik KPK hingga mengimbau ia menjaga semangat dan emosinya. ?Baik Pak Rossa selanjutnya kita sebut sebagai saksi, tolong jaga semangatnya, kemudian emosinya. Sampaikan apa adanya, kemudian ungkap kebenarannya. Baik, saksi sudah lama gabung di KPK selaku penyidik?" tanya jaksa.

Bukan menjawab pertanyaan dari jaksa tersebut, Rossa malah menyinggung adanya eks pegawai KPK yang menjadi tim hukum Hasto selaku terdakwa. Menurutnya, hal itu menjadi konflik kepentingan.



"Sebelum menjawab itu, saya izin menyampaikan bahwa ada mantan pegawai KPK yang pada saat itu ikut ekspose, bahkan menandatangani daftar hadir pada saat ekspose, kemudian memberikan saran usulan dan juga menyusun pointers atas terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini juga tergabung dalam tim penasihat hukum dari terdakwa dan kami menyampaikan bahwa itu adalah conflict of interest," kata Rossa.

Mendengar pernyataan tersebut, tim hukum Hasto, Ronny Talapessy langsung merespons dengan mempertanyakan apa maksud dari ucapan itu. "Anda maksudnya apa?" tanya Ronny.

Rossa tidak menjelaskan secara detail dari pihak yang ia maksud. Namun, dari deretan tim hukum Hasto yang ada, hanya Febri Diansyah yang merupakan eks pegawai KPK yang saat itu menjadi juru bicara.

Adanya respons dari Ronny itu, majelis hakim lantas menengahi keduanya. "Terima kasih Yang Mulia, agar persidangan ini menjadi persidangan yang berkualitas, bukan hanya sekadar asumsi-asumsi, narasi yang mendiskreditkan seseorang atau terdakwa," ujar Ronny.

Jakarta -

KPU tidak masalah dengan adanya usulan metode pemilihan secara e-voting pada Pemilu 2029. KPU menilai yang terpenting metode ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan usulan e-voting maupun e-counting sudah menjadi bahan diskusi. E-voting dinilai harus didukung teknologi dan dasar hukum yang jelas.

"Pasti kita semua berpikir untuk itu (e-voting/e-counting). Alasan efisiensi, penyederhanaan, adaptasi terhadap teknologi, mau tidak mau. Tapi persiapannya harus panjang dan juga piranti hukum, dasar, basis aturannya harus jelas. Sehingga KPU-nya tidak terombang-ambing. Kalau nanti tidak jelas, repot teman-teman sekalian," kata Afif dalam diskusi 'Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan' di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) kemarin.

KPU sudah pernah melakukan berbagai macam metode dalam pemilihan, mulai dari mencoblos, mencontreng hingga kembali mencoblos. Afif menyampaikan KPU selalu melakukan modernisasi pemilu dari sebelumnya.

"Saya lupa tahun berapa, kita pernah loh nyontreng. Saat itu isu di medianya apa? Masa kita ini menjadi negara yang dikatakan paling bodoh di dunia karena hanya sedikit negara yang kemudian memilihnya masih nyoblos, dibikin lah nyontreng waktu itu. 2004 atau berapa Kang Kaka? 2009. Setelah itu kita kembali nyoblos, tidak ada isu itu Pak. Artinya pernah kita coba semua, pernah kita coba," jelas Afif.

"Karena bagaimana pun, kami dari sisi KPU terkait dengan sistem, tidak ada sistem KPU yang dibuat oleh para pendahulu kami itu kemudian kami matikan. Semua kami modernisasi, semua kami upayakan adanya pengembangan," imbuhnya.

(rfs/rfs)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebut Kementerian PANRB siap berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK ini punya peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Kementerian PANRB siap memberikan masukan dan dukungan sesuai dengan kewenangan kami untuk memastikan KPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Rini saat menerima audiensi pimpinan KPK di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/5).

Kementerian PANRB sebagai penggerak reformasi birokrasi di Indonesia juga turut ambil andil dalam pencegahan penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran di kalangan birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran anggaran.

Dia mengungkapkan pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Komitmen kuat pemerintahan dalam memerangi korupsi tertuang dalam Astacita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas dukungan yang diberikan pada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Semoga sinergi yang kuat antara KPK dan Kementerian PANRB terus terjalin dengan baik agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” pungkas Setyo.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025