Kantor Gubernur Sumatera Selatan kini telah dipasangi metal detector. Pemasangannya dilakukan di beberapa titik demi memastikan standar keamanan, pencegahan terorisme, dan pengawasan barang yang dibawa seseorang.

"Jumlah keseluruhan ada 4 unit metal detector yang disiapkan. Tiga metal detector dipasang di Kantor Gubernur, satu lainnya di Griya Agung (rumah dinas gubernur). Pemasangan ini untuk keamanan, pencegahan terorisme dan pengawasan," ujar Plh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Darmayanti, Jumat (31/1/2025).

Untuk tiga unit metal detector di Kantor Gubernur Sumsel, pemasangan dilakukan di gerbang utama pintu masuk, gerbang atas memasuki area lantai 2, dan di pintu masuk ruangan kepala daerah dan sekretaris daerah.

Jadi, mereka yang akan bertamu ke ruang gubernur, wakil gubernur dan sekda harus melakukan dua kali pemeriksaan. Sebagai pengawas untuk metal detector itu adalah Satpol PP Sumsel.

"Sementara di Griya Agung, metal detector ditempatkan di gerbang pintu masuk," katanya.

Menurutnya, metal detector bisa digunakan untuk mendeteksi benda logam di dalam tubuh, dalam tas atau barang bawaan.

"Metal detector memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi benda logam, sehingga banyak digunakan di tempat yang memerlukan keamanan tinggi seperti gedung pemerintahan," jelasnya.

Sekda Sumsel, Edward Candra membenarkan pemasangan metal detector tersebut. Menurutnya, pemasangan itu sesuai dengan standar keamanan di kantor pemerintahan.

"Metal detector ini dipasang untuk memenuhi standar keamanan kantor yang penganggarannya di 2025 ini," jelasnya.

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, mengatakan warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun.

FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum PT Rayon Utama Makmur (RUM) membayar kerugian materiil karena dinilai terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Putusan itu diambil majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Hamdi dengan anggota Hakim Agung Maria Anna Samiyati dan Hakim Agung Lucas Prakoso atas perkara Nomor 4441 K/Pdt/2024 yang diajukan warga atas nama Sarmi dan Slamet Riyanto mewakili 183 anggota kelompok.

Gugatan tersebut masuk dalam kategori class action (perwakilan kelas).

“Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,” sebagaimana dikutip dari situs resmi Badan Peradilan Umum (Badilum) MA, Jumat (31/1/2025).

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT RUM merupakan perusahaan yang memproduksi serat rayon. Perusahaan ini berada di bawah payung PT Sritex Tbk dan beroperasi pada Oktober 2017.

Namun, perusahaan itu memicu gejolak di masyarakat karena operasionalnya memicu bau busuk dan mencemari lingkungan. Warga terdampak mengalami pusing, mual, hingga pingsan.

Eskalasi konflik itu bahkan memicu demonstrasi besar-besaran di Sukoharjo.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Hakim Agung Hamdi dan anggotanya menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

MA juga menghukum PT RUM membayar ganti kerugian materiil yang dialami penggugat beserta kelompok yang diwakili.

Ganti rugi itu meliputi pembelian masker untuk mengurangi bau busuk akibat operasional PT RUM Rp 277.500.000, ganti rugi pembelian obat-obatan untuk mengurangi dampak fisik intensitas bau berkepanjangan Rp 222.000.000.

“Akan didistribusikan kepada Para Penggugat dan Anggota Kelompok oleh Tim pendistribusian ganti kerugian dengan cara meminta Para Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok,” bunyi putusan tersebut.

Selain itu, PT RUM juga dihukum memulihkan hak warga pada keadaan semula dengan menyusun rencana pemulihan dengan isi dan substansi sebagaimana diatur pasal 55 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Rencana pemulihan itu harus disetujui dan diawasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meniadakan bau busuk, memasang dan atau memperbaiki pengolahan limbah udara dan cair.

“Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran udara dan pencemaran air,” bunyi putusan tersebut.

Adapun kasasi ini menganulir putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang membatalkan putusan PN Sukoharjo.

Majelis hakim tinggi yang dipimpin Bambang Haruji itu mengabulkan eksepsi PT RUM dan menyatakan gugatan provisi warga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Prof Dr Deni SB Yuherawan SH, MS menyoroti pasal yang dinilai ambigu dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Salah satunya Pasal 6 RUU KUHAP menjabarkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Di sisi lain, dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

“Implikasi dari kewenangan ini, kita tahu persis dampak yuridisnya, yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas,” ujarnya.

Prof Deni menegaskan hukum haruslah clear dan precise, yakni jelas, tepat dan akurat.

"Kewenangan harus dibatasi dengan jelas, tanpa adanya ambigu," tuturnya.

Prof Deni khawatir jika kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, peradaban bangsa bisa terganggu.

“Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘dan lain-lain' yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah,” ucapnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal atau visa di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun. FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyebut, dalil-dalil yang diajukan perusahaan media sosial TikTok Ltd melawan warga Bandung, Jawa Barat, Fenfiana Saputra dalam sengketa gugatan merek terbantahkan dan tak berdasar hukum.

Adapun TikTok Ltd menggugat Fenfiana secara perdata karena pengusaha pakaian itu menggunakan merek “Tik Tok” sebagai brand produk baju anak, dewasa, topi, dan lainnya.

Hal ini membuat TikTok Ltd yang ingin memiliki hak merek pada kelas 25, yang meliputi pakaian anak hingga dewasa, ditolak Kementerian Hukum.

"Permohonan Penggugat agar Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan menyatakan hapus atau menghapuskan Merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya, adalah tidak berdasar dan beralaskan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora sebagaimana dikutip dari salinan putusan sidang yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak," tambah Hakim.

Dalam petitumnya, platform buatan China itu menyebut merek Tik Tok Fenfiana tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama lima tahun berturut-turut.

Dalil ini diajukan dengan hasil survei perusahaan market survey, PT Berlian Delta Plansearch, yang melakukan survei di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Mereka mengeklaim telah mengunjungi para penjual di kota-kota itu dan mengidentifikasi apakah barang yang terdaftar dengan merek Tik Tok Fenfiana di kelas 25 pernah dijual, dilihat, dan didengar para penjual selama lima tahun terakhir berturut-turut.

“(Hasil survei menyatakan) bahwa merek Tik Tok tergugat tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan." Pihak TikTok Ltd juga mempersoalkan merek Tik Tok Fenfiana tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mereka kemudian meminta hakim menghapus merek Tik Tok Fenfiana dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya.

“Menghukum tergugat (Fenfiana) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” bunyi petitum TikTok Ltd.

Dalil TikTok Ltd Tak Berdasar Hukum

Setelah memeriksa berbagai saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim PN Jakpus menilai dalil TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

Dalam pertimbangannya, Fenfiana dinilai bisa membuktikan bahwa merek Tik Tok masih digunakan pada baju bayi yang diproduksi perusahaannya, CV Indomas Triputra Garment, melalui toko-toko yang menjadi rekanan.

“Di samping itu juga, setelah dilakukan penelusuran, produk tersebut diperdagangkan melalui platform online,” kata Hakim Buyung dalam pertimbangannya.

Tidak hanya itu, Fenfiana juga menghadirkan bukti fisik berwujud baju anak-anak merek Tik Tok, faktur penjualan, resi pengiriman, dan nota penerimaan pakaian bayi hingga Laporan Pengeluaran Barang Per Customer sejak 2017 sampai 2024.

Hakim menilai, dalil itu diperkuat keterangan sejumlah saksi bahwa merek CV Indomas Triputra Garment memproduksi baju merek Tik Tok, Fen Fi, Happy Boy, Tra Lala, dan Celico sejak kurun 2001 atau 2002.

“Pada saat masih dipimpin ayah tergugat dan sekarang merek Tik Tok masih dipakai oleh tergugat,” kata Hakim Buyung.

Adapun hasil survei PT Berlian Delta Plansearch, kata majelis hakim, dilakukan dengan mendatangi toko di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan jumlah 977 responden.

Sementara, Fenfiana menyatakan produknya diperdagangkan ke Toko Muara Agung dan Toko Apollo di Jakarta serta UD Ernawati di Surabaya.

“Majelis Hakim melihat bahwa toko-toko tersebut tidak termasuk dalam responden yang disurvei, dengan demikian wajar jika toko-toko yang dijadikan responden dalam survei pasar tersebut tidak mengetahui atau tidak menggunakan merek Tik Tok milik tergugat,” ujar Hakim Buyung.

Adapun masalah SNI tidak masuk dalam syarat untuk mendapatkan hak atas merek pakaian.

Karena dalil-dalil itu terbantahkan, maka argumentasi TikTok Ltd tidak berdasar hukum.

“Tidak berdasar dan beralasan hukum,” tutur Hakim Buyung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipercepat.

Dia berpandangan bahwa revisi KUHAP mendesak dilakukan agar selaras dengan perkembangan hukum saat ini.

"Kita ketahui hukum acara kita sudah berusia 44 tahun sejak 1981, dan terdapat 12 norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, KUHP yang baru akan berlaku pada Januari 2026, tetapi hukum acara kita masih belum berubah," ujar Rudianto di Gedung DPR RI, Jumat (31/1/2025).

Rudianto pun menyoroti konsep restorative justice yang kini diterapkan oleh berbagai institusi kepolisian dan kejaksaan.

Menurut dia, perlu ada aturan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga dalam menerapkan konsep tersebut.

"Konsep restorative justice ini sekarang banyak kita dengar. Polisi punya konsepnya sendiri, jaksa juga punya, hakim pun demikian. Namun, kewenangan ini saling dikritisi dan belum diatur dalam hukum acara kita. Ini yang penting untuk dibahas," kata Rudianto.

Selain itu, dia juga menekankan perlunya mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan hingga penuntutan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan begitu, revisi KUHAP harus memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam setiap tahap proses hukum.

“Ini semua yang menurut saya concern kita supaya hak-hak warga negara, apakah dia terperiksa, terlapor, bisa dilindungi tidak semena-mena,” ujar Rudianto.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR menargetkan KUHAP baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, komisinya akan menyelesaikan penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademiknya pada masa sidang DPR ini.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya pada 22 Januari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Dia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata Habiburokhman.

Menurut dia, selama ini masukan yang paling banyak terhadap KUHAP adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

"Jadi, tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak," ujar Habiburokhman.

Hal lain yang akan dibahas dalam RUU KUHAP mengenai bagaimana implementasi hak-hak tersangka, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM, Munafrizal Manan mengecam tindakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang menembak pekerja migran asal Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada 24 Januari 2025.

"Kementerian HAM RI mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia," kata Manan dalam keterangannya pada Jumat (31/1/2025).

Manan menilai tindakan penembakan tersebut tidak menghormati nilai dan prinsip HAM. Peristiwa itu berakibat 1 orang pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang mengalami kondisi kritis, dan 3 orang lain mengalami luka-luka.

"Kementerian HAM mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APPM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut," ujar Manan.

Selain itu, Manan mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia atas dasar hak asasi untuk semua (human rights for all). Kemudian, Manan meminta Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai tindakan tidak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia.

"Karena Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia," ujar Manan.

Terakhir, Kementerian HAM mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) dimana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian HAM bersedia mengalokasikan bantuan hukum bagi WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Menteri HAM Natalius Pigai bakal membantu kementerian/lembaga kalau tidak bisa memberikan pendampingan hukum kepada mereka.

Hal itu disampaikan Pigai dalam penandatangan pencanangan Zona Integritas Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025). Kegiatan itu turut dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI.

“Kalau ini saya tidak bisa menjawab apakah disediakan pengacara oleh Kementerian Buruh Migran atau Kementerian Luar Negeri. Kalau tidak bisa mereka, kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” kata Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jumat (31/1/2025).

Pigai menyebut Kementerian HAM akan bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) guna mengusut kasus penembakan pekerja tersebut. Pigai menilai upaya itu demi menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN. Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” ujar Pigai.

Pigai juga sudah menyampaikan Kementerian HAM berkoordinasi soal kasus penembakan pekerja asal Indonesia di Malaysia. Pigai memerintahkan anak buahnya agar terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus itu.

“Saya telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis. Nantinya, Pak Dirjen akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ucap Pigai.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai sinergi yang baik antara Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh unit kerja sangatlah penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.

Seluruh unit kerja tersebut, kata dia, terutama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16.

"Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ucap Supratman dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa seluruh unit kerja harus memperkuat kerja sama dan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi lembaga.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 23 Januari 2025, Kemenkumham pada tahun anggaran 2024 telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 triliun atau 97,97 persen dari total pagu belanja Rp21,32 triliun dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,20 triliun atau 140,29 persen dari target Rp7,98 triliun.

Menkum menyebutkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal tersebut, kata Supratman, setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan BPK sangat penting dan potensial untuk mencapai visi dan misi Pemerintah saat ini, yaitu Astacita.

Kemenkumham, menurut dia, merupakan lembaga yang potensial karena memiliki kerja sama yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan.

"Kami berharap sinergi antara Kemenkumham dan tim pemeriksa BPK terus terjalin secara dinamis," ungkap Nyoman.

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Opini WTP yang diberikan BPK pun memiliki berbagai manfaat bagi institusi yang mendapatkannya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas hadir, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Di akhir pertemuan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kepada Menkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang baru di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pengakuan terhadap kepengurusan yang baru itu diputuskan setelah melakukan verifikasi atas hasil musyawarah nasional (munas) Dekopin 27-29 Desember 2024 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin.

“Setelah melihat munas Dekopin 27-29 Desember 2024, Kementerian Hukum berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait pengesahan AD/ART Dekopin yang tidak mengalami perubahan. Pada intinya mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan ketua umum Bapak Bambang Haryadi,” kata Supratman di Gedung Kemenkum, Jumat (31/1/2025).

Supratman mengesahkan ketua penasehat, ketua umum, ketua harian, sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua dewan pengawas, dan ketua majelis pakar.

Supratman menuturkan kalau pihaknya akan segera mencatatkan kepengurusan yang baru di sistem administrasi badan hukum di Kemenkum. Ia berharap pengesahan ini sekaligus menjawab polemik terkait kepemimpinan Dekopin.

“Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di tanah air. Saya harap ini mengakhiri semua polemik terkait Dekopin,” ujar politikus partai Gerindra itu.

Sementara itu, ketua terpilih Dekopin, Bambang Haryadi, menjelaskan pihak Dekopin sebelumnya telah melaporkan hasil Munas Dekopin kepada Kemenkum pada 15 Januari lalu. Selanjutnya, hasil munas tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan pengesahan ini, Bambang berkeinginan agar Dekopin dapat bekerja sama dengan pemerintah.

“Kami berharap semua tingkatan Dekopin, baik Dekopin Wilayah maupun Dekopin Daerah, bisa bekerja sama dengan pemerintah karena kami ingin menyelaraskan program dengan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, berakhirnya dualisme di internal Dekopin akan menguatkan Dekopin di semua sektor, termasuk sektor ketahanan pangan, sektor pertanian, sektor perkebunan, maupun perikanan dan peternakan.

“Kami akan menguatkan semua sektor yang sifatnya mendongkrak ekonomi kerakyatan kita ke depan. Mudah-mudahan Dekopin bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Bambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.

Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.

“Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi," kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

"Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.

Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.

Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.

“Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.

Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.

Dia juga menyoroti posisi Kementerian HAM yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.

“Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat," ujarnya.

"Tapi karena levelnya sama, ini menjadi problem sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.

"Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman," ujarnya.