WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.

Denpasar -

Tiga warga negara (WN) asal India berinisial SK, DK, dan P ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025). Mereka kedapatan membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di pers rilis, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan, tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Sebanyak sembilan orang India di India yang jadi korban. Kerugian materi mencapai Rp 5 miliar.

Kini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WN India tersebut untuk memastikan tidak ada komplotan lain yang terlibat. Hasil interogasi sementara, mereka mengaku melakukan kejahatannya di Bali agar tidak terlacak keberadaannya.

"Masih diselidiki apakah ada komplotan mereka yang lain," katanya.

Selain tiga komplotan penipu asal India itu, petugas Imigrasi juga menangkap WN asal Ghana berinisial RM. Pria Ghana itu ditangkap karena visa kedatangannya telah kadaluarsa selama 3 tahun sejak 2019.

(nor/hsa)

Jakarta: Bidang ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) menempati peringkat 301+ dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2025 by Subject. Ilmu Hukum Unpad tercatat menempati peringkat 251-300 dunia pada QS World University Rankings by Subject 2024.

“Tentu kami bersyukur karena semakin banyak lembaga pemeringkatan bereputasi yang merekognisi peningkatan kualitas Unpad. Contohnya Fakultas Hukum, yang sebelumnya sudah direkognisi oleh QS WUR By Subject, kini oleh THE WUR By Subject. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi agar Unpad lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rektor Unpad, Arief S. Kartasasmita, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 4 Februari 2025.

Dekan Fakultas Hukum Unpad, Sigid Suseno, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni yang telah bekerja keras meningkatkan tata kelola pendidikan di lingkungan FH Unpad. Sigid juga berterima kasih atas dukungan universitas kepada berbagai program inovasi yang ditetapkan.

“Raihan ranking ini patut kita syukuri, namun bukan tujuan. Reputasi yang kita raih tidak ada artinya bila tidak bisa mendatangkan benefit baik bagi institusi, sivitas akademika dan Masyarakat,” ujar Sigid.

Baca juga: Pendaftar SNBP 2025, Ini 10 Prodi Paling Banyak Peminat di Unpad

Kepala Satuan Pengembangan Strategis, Pemantauan Reputasi, dan Kinerja Universitas (SPSRU), Mohamad Fahmi, menegaskan hasil ini menunjukkan tren positif dalam beberapa bidang. Termasuk, masuknya Ilmu Komputer (Computer Science) ke dalam pemeringkatan dengan kategori 801–1000 serta peningkatan signifikan bidang Ilmu Hukum (Law) yang kini berada di peringkat 301+.

“Hasil ini menunjukkan Unpad semakin diperhitungkan dalam lanskap akademik global. Masuknya Ilmu Komputer dalam pemeringkatan dan lonjakan peringkat Ilmu Hukum adalah bukti bahwa strategi penguatan riset, peningkatan publikasi, dan kolaborasi internasional mulai membuahkan hasil,” ujar Fahmi.

Sebanyak tujuh bidang ilmu di Unpad juga masuk dalam THE WUR 2025 by Subject. Rinciannya, bidang business and economics menempati peringkat 801+, tiga bidang studi menempati peringkat 801-1000 yaitu medical and health, computer science, dan social sciences. Dua bidang studi life sciences dan psychal sciences menempati peringkat 1001+ serta bidang studi engineering di peringkat 1001-1250.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

London -

Satu gol Chelsea ke gawang West Ham United sempat disorot karena berbau offside. Premier League angkat suara membuat pernyataan.

Chelsea mengatasi West Ham 2-1 dalam pekan ke-24 Liga Inggris di Stamford Bridge, London, Selasa (4/2/2025) dini hari WIB. Sempat ketinggalan lewat gol Jarrod Bowen, The Blues membalas lewat gol Pedro Neto dan bunuh diri Aaron Wan-Bissaka.

Gol pertama Chelsea yang dicetak Neto menjadi sorotan. Sebab, ada indikasi offside sebelum terciptanya skor 1-1 di menit ke-64.

Gol itu bermula dari crossing Neto ke kotak penalti, dan diterima Marc Cucurella. Bek sayap tuan rumah itu kemudian mengoper ke belakang, menghasilkan kemelut, sebelum disambar Neto menjadi gol.

Saat crossing dilepaskan, ada indikasi Cucurella offside sebab Marc Guiu terlihat berusaha menanduk bola di kotak penalti West Ham United. Jika bola kena Guiu, maka Cucurella dipastikan offside sebab posisinya sudah melewati barisan terakhir pemain outfield West Ham.

VAR kemudian mengeceknya cukup lama. Dalam tayangan lambat, bola memang melintas di kepala Guiu, namun tak ada perubahan gerakan karena mengenai kepala penyerang muda Chelsea itu. Wasit Stuart Atwell akhirnya mengesahkan gol itu.

Premier League juga kemudian angkat suara memberi penjelasan. Mereka menilai VAR juga tak bisa membuktikan dengan kuat adanya sentuhan bola dari Guiu.

"Keputusan wasit untuk gol telah diperiksa dan dikonfirmasi VAR, karena tidak ada bukti faktual bahwa Guiu melakukan kontak dengan bola saat melakukan serangan, oleh karena itu tidak ada pelanggaran offside," jelas pernyataan Premeir League dilansir Mirror.

Selain itu, gol pertama juga menyoroti pelanggaran Levi Colwill ke Jarrod Bowen sebelum proses gol Neto. Namun momen itu dinilai bukan bagian dari proses gol, melainkan terpisah, jadi tak memengaruhi gol tersebut.

Kemenangan membuat Chelsea kembali ke empat besar klasemen Liga Inggris. Anak asuh Enzo Maresca kini mengemas 43 poin, menyalip Manchester City dan Newcastle United (41).

(yna/adp)

GAZA - Hamas dilaporkan telah melobi sejumlah negara, termasuk Indonesia, agar bersedia menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Pakistan menjadi satu dari empat negara yang telah setuju untuk menampung para tahanan Palestina, menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas.

Fase awal gencatan senjata selama enam minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza tengah dan pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

"Gerakan [Hamas] saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan untuk menampung tahanan yang dibebaskan lainnya," tulis kantor berita Palestina mengutip seorang pejabat Hamas, sebagaimana dikutip dari Arab News, Selasa (4/2/2025).

"Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia," lanjut laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan 99 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah dideportasi ke Mesir, dengan 263 orang diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama proses pembebasan.

Disebutkan bahwa 15 tahanan Palestina diharapkan tiba di Turki pada hari Selasa dari Ibu Kota Mesir, Kairo.

Hamas, imbuh laporan tersebut, juga sedang berunding dengan Aljazair dan Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina. Tunisia sejauh ini menolak menjadi penampung, sedangkan Indonesia belum berkomentar.

Laporan Quds Press muncul di tengah-tengah negosiasi yang akan dimulai Selasa mengenai kesepakatan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata, yang akan membebaskan para sandera Israel yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Wilayah Palestina?meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur?telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

Perang terbaru di Gaza dimulai setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Serangan itu memicu serangan militer besar-besaran Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Perang itu juga telah menyebabkan kerusakan yang meluas di wilayah yang padat penduduk itu, di mana ribuan sekolah, rumah, dan rumah sakit telah dihancurkan oleh pengeboman Israel yang tiada henti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelatih Chelsea Enzo Maresca menyebut kemenangan timnya atas West Ham United sebagai hasil yang luar biasa. Chelsea bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk berbalik menang 2-1 di Stamford Bridge, Selasa (3/2/2025) dini hari WIB, untuk meningkatkan harapan finis di empat besar Liga Primer Inggris.

Chelsea lesu setelah tertinggal akibat gol Jarrod Bowen tiga menit sebelum turun minum. Namun permainan the Blues membaik pada paruh kedua. Pemain pengganti Pedro Neto menyamakan kedudukan sebelum gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka memastikan tiga poin yang membawa tuan rumah ke posisi keempat.

Itu kemenangan kedua bagi Chelsea dalam delapan pertandingan terakhir mereka di liga. Tak heran hasil ini sangat disyukuri Maresca.

"Ini luar biasa," kata Maresca. "Itu pertandingan yang sulit, terutama secara mental. Tidak pernah mudah ketika tim datang ke sini dan menunggu serta bertahan. Anda harus bersabar. Tidak ada ruang, Anda harus menggerakkan bola dan menunggu saat yang tepat."

"Pada babak kedua kami bangkit dan secara keseluruhan kami pantas memenangkan pertandingan. Mereka menunggu kesalahan kami dan Anda tidak boleh frustrasi," ujarnya.

Maresca membuat lima pergantian pemain selama babak kedua dengan Neto membuat dampak terbesar setelah masuk menggantikan Jadon Sancho. Namun sang pelatih menolak mendapatkan kredit dari keputusan strategisnya tersebut.

"Ini selalu tentang para pemain. Ini bukan tentang manajer. Itu hanya perasaan yang kami miliki (atas pergantian pemain) selama pertandingan. Saya pikir kami perlu meningkatkan peluang di sepertiga akhir dan menjadi lebih klinis," kata Maresca tentang dasar pergantian pemain yang diambilnya.

Chelsea berada di peringkat empat, memiliki 43 poin dari 24 pertandingan, dua poin lebih banyak dari juara bertahan Manchester City dan Newcastle United yang berada di bawahnya.

"Kami ada di sana dan mudah-mudahan kami bisa bertahan di sana sampai akhir. Memainkan pertandingan seperti ini pada bulan Februari, di mana kami masih di sana merupakan pernyataan penting. Ini akhir pekan yang baik bagi kami dalam hal hasil dan kami tahu hari ini bahkan lebih baik," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik pagar laut ilegal di berbagai daerah hingga tuntas.

"Simple, saya percaya pada kebijakan Pemerintahan Pak Prabowo yang tegas untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Haedar ditemui di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).

"Setelah diusut tuntas, lalu (dipastikan) bahwa itu ilegal ya tindak saja secara hukum, termasuk para pelakunya," sambungnya.

Haedar meyakini, penanganan secara tegas oleh pemerintah akan menghadirkan ketenteraman buat masyarakat, bahwa hukum masih ditegakkan selain demi keberlangsungan terhadap lingkungan itu sendiri.

"Saya yakin dengan ini kemudian ada ketenteraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak, dan lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dirawat secara sah, bertanggungjawab, berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan dan kesinambungan sesuai dengan SDGs," ujar Haedar.

Temuan pagar laut di sejumlah wilayah belakangan tengah menjadi sorotan. Diawali temuan di Tangerang, Banten, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta (DKI Jakarta), Bekasi (Jawa Barat), hingga Sidoarjo (Jawa Timur).

Bukan hanya itu, belakangan kasus itu pun merembet ke temuan keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) hingga sertifikat hak milik (SHM) yang terdaftar di wilayah perairan atau laut, termasuk di area pagar laut Tangerang tersebut.

PP Muhammadiyah  melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) ormas tersebut, bersama koalisi masyarakat sipil telah mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kementerian di bawahnya, Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan investigasi kasus pagar laut hingga tuntas.

Mantan Menteri ATR/BPN itu mengatakan kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi. Langkah itu dilakukan agar tidak ada siapapun yang bertindak sewenang-wenang.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN yang kini dipimpin menteri Nusron Wahid telah mencabut setidaknya 50 SHGB di wilayah pagar laut yang ditemukan di Tangerang. Nusron menyebut pencabutan SHGB di wilayah laut itu dilakukan karena tak sesuai perundang-undangan.

Selain itu, Nusron telah mencopot 6 pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Nusron mengatakan keputusan itu dibuat setelah audit investigatif di internal kementerian. Dia berkata sanksi berat dijatuhkan kepada pejabat-pejabat yang terlibat.

Teranyar, koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam pagar laut pesisir Tangerang ke KPK.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

MEDAN - Polda Sumatera Utara menjatuhi hukuman berat kepada tujuh orang polisi dalam kasus pembunuhan terhadap seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) pada akhir Desember 2024 lalu.

Tiga dari tujuh personel polisi yang dihukum itu bahkan menerima hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Sementara sisanya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025).

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Rahmadani.



Tiga personel yang dipecat adalah Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Ketiganya juga harus menjalani penempatan khusus (patsus)selama 20 hari.

Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS, dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara dua hingga enam tahun.

Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Dia menyampaikan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

?Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,? tegas Kasubbid Penmas, Kompol Siti Rohani Tampubolon.

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan bahwa putusan sidang ini adalah bukti nyata bahwa Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

?kami ingin memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,? jelasnya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang.

"Polda Sumut memastikan bahwa reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis, 26 Desember 2024. Sebelum meninggal Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Budianto, dua warga lainnya, berinisial D dan G, juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 mala. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan.

Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil otopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala, serta luka-luka di pipi, rahang, dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat, D, menyebut Ipda ID awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak. Lalu terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. D bersama korban lain kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli.

Setibanya di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

Jakarta -

Chelsea vs West Ham United berakhir dengan kemenangan bagi si Biru. Berikut imbasnya ke papan klasemen Liga Inggris untuk sementara.

Laga Chelsea vs West Ham, Selasa (4/2/2025) dini hari WIB, menutup rangkaian pertandingan Premier League 2024/2025 di pekan ke-24.

Tim tamu sebenarnya mampu unggul lebih dulu di laga itu. Jarrod Bowen bikin the Hammers memimpin 1-0 saat half time lewat golnya di menit ke-42.

Namun, the Blues kemudian bangkit di babak kedua. Setelah Pedro Neto menyamakan kedudukan di menit ke-64, gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka 10 menit berselang memastikan kemenangan Chelsea.

Dengan hasil tersebut, Chelsea berhasil menggeser Manchester City dari posisi keempat klasemen Liga Inggris. Si Biru kini mengoleksi 43 poin dari 24 laga.

Sementara West Ham masih berkutat di posisi ke-15 papan klasemen Liga Inggris dengan 27 poin. Setara dengan Tottenham Hotspur yang ada di atasnya dan cuma berjarak dua angka dari Manchester United di posisi ke-13.

Klasemen Liga Inggris

Pos	Team		P	W	D	L	F	A	+/-	PTS
1	Liverpool		23	17	5	1	56	21	35	56
2	Arsenal		24	14	8	2	49	22	27	50
3	Nottingham Forest		24	14	5	5	40	27	13	47
4	Chelsea		24	12	7	5	47	31	16	43
5	Manchester City		24	12	5	7	48	35	13	41
6	Newcastle		24	12	5	7	42	29	13	41
7	Bournemouth		24	11	7	6	41	28	13	40
8	Aston Villa		24	10	7	7	34	37	-3	37
9	Fulham		24	9	9	6	36	32	4	36
10	Brighton		24	8	10	6	35	38	-3	34
11	Brentford		24	9	4	11	42	42	0	31
12	Crystal Palace		24	7	9	8	28	30	-2	30
13	Manchester United		24	8	5	11	28	34	-6	29
14	Tottenham		24	8	3	13	48	37	11	27
15	West Ham		24	7	6	11	29	46	-17	27
16	Everton		23	6	8	9	23	26	-3	26
17	Wolverhampton		24	5	4	15	34	52	-18	19
18	Leicester		24	4	5	15	25	53	-28	17
19	Ipswich		24	3	7	14	22	49	-27	16
20	Southampton		24	2	3	19	18	54	-36	9

(krs/krs)

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatra Utara menjatuhkan hukuman berat kepada tujuh anggota Polri di kasus pembunuhan seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) akhir Desember 2024. Tiga di antaranya menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025). Empat polisi lainnya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat. 

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Dr Rahmadani. 

Identitas ketiga polisi dipecat yakni Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Selain dipecat, mereka juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara empat anggota lainnya yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara 2 hingga 6 tahun. Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Hal ini disampaikannya melalui Kasubbid Penmas Kompol Siti Rohani Tampubolon.

"Setiap pelanggaran, sekecil apa pun akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,” ujar Kompol Siti mengutip pernyataan Kapolda, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan putusan sidang ini bukti nyata Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

“Kami ingin memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,” katanya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang. 

"Polda Sumut memastikan reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," ucapnya. 

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis 26 Desember 2024. Sebelum meninggal, Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa 24 Desember 2024. 

Selain Budianto, dua warga lainnya berinisial D dan G juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya masih selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 malam. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan. Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil autopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala serta luka-luka di pipi, rahang dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat D menyebut, awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak lalu Ipda ID datang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. Korban D bersama dua orang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli. 

Setiba di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. 

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT).

Dalam pertemuan ini, PP-PKT kembali menyampaikan permintaan mereka mengenai manfaat pensiun seumur hidup agar dikembalikan. Sebelumnya diketahui PP-PKT menuntut pengembalian manfaat pensiun seumur hidup bagi para pensiunan yang terdampak oleh kasus restrukturisasi Jiwasraya.

Pihak Pupuk Kaltim kemudian menindaklanjuti lebih lanjut dengan meminta pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI sebagai dasar keputusan terkait tuntutan tersebut. Dalam RDPU, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebutkan kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit namun pihaknya menyatakan akan berupaya menuntaskan polemik ini.

"Saya dulu menggagas pansus Jiwasraya tahun 2019, akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya. Memang berat sekali pada waktu itu," kata Herman, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

"Yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu atau pun para pengelola dana pensiun," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Herman menjabarkan mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdampak kasus Jiwasraya pada waktu itu, dan disimpulkan keputusan diserahkan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan hukum.

"Nah akhirnya pada waktu itu diputuskan, dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG (Good Corporate Governance) atau memang mengambil keputusan sepihak? Ya, tentu (Pupuk) Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan direksi Pupuk Indonesia, sebagai sub-holding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding (Pupuk Indonesia)," jelas Herman.

"Dan holding (Pupuk Indonesia) pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi, baik dengan BPKP maupun Kejaksaan. Karena saya meyakini, kalau sudah ada keputusan Kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat," sambungnya.

Lebih lanjut, Herman juga menekankan permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat berlandaskan pada hukum dan tata cara hukum yang baik dan benar.

"Sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG, maka itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwa dari Jamdatun," jelas Herman.

Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya dan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapai mufakat. Herman pun menegaskan pihaknya akan menyelesaikan polemik ini.

"Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan," pungkasnya.

(hnu/ega)