Dua anggota polisi dilaporkan luka-luka usai diserang sekelompok narapidana (napi) Lapas Nabire, Papua Tengah. Sejumlah narapinda juga dilaporkan luka akibat kericuhan di dalam lapas tersebut.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred mengatakan polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Kedua polisi tersebut kini mendapatkan perawatan medis.

"(Dua polisi yang luka) kena lempar batu," ungkap Alfred.

Sejumlah polisi dilaporkan turut dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas. Satu mobil dinas milik Polri juga hancur akibat lemparan batu.

"Beberapa warga binaan yang terluka dalam kericuhan juga telah mendapat penanganan medis," imbuhnya.

Alfred memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Pihaknya sudah menambah personel di sekitar lapas sembari melakukan penyelidikan saat polisi mengusut kasus kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi KKB.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ucap Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan napi terhadap personel kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5) siang. Polisi diserang saat melakukan olah TKP kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan KKB pada Rabu (7/5).

Ketiga napi tersebut merupakan napi kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," jelas Alfred.

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Video: Permintaan Maaf ASN yang Tendang Siswa Pedemo Tolak Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik agar tidak menjadikan efisiensi anggaran oleh pemerintah sebagai penyebab tunggal melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, efisiensi belanja pemerintah hanya salah satu aspek tersebut.

"Kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, ia meminta agar melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu efisiensi anggaran.

"Maka melihatnya mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," kata Prasetyo.

Lagipula, menurut dia, belanja pemerintah di awal tahun memang belum mencapai puncaknya.

Biasanya, pemerintah daerah (pemda) akan menggelontorkan belanja pada akhir tahun.

Prasetyo mengatakan, efisiensi sejatinya hanya realokasi untuk pos belanja yang lebih penting dan lebih produktif.

Tak heran, meski pos belanja pemerintah menurun, terjadi ekspansi di sektor pertanian yang turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kita dari bidang pertanian mencapai di atas 10 persen. Bidang-bidang yang lain juga tumbuh positif, jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira memandang sesuatunya harus secara utuh," kata dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 tak lepas dari kebijakan berbagai negara di dunia, yang berpengaruh pada Indonesia.

Hal ini terlihat ketika harga emas dunia, sebagai aset safe-haven atau lindung nilai, merangkak naik, begitu pula dengan haga emas dalam negeri yang sempat tembus Rp 2 juta per gram.

"Jadi memang banyak faktor, apalagi sekarang mohon maaf, geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru, kan gitu. Bertambah baru sekarang di India dan di Pakistan bersitegang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year).

Angka pertumbuhan ini relatif turun dibanding pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen.

"Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 terkontraksi 0,98 persen, di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuarter ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi RI disebabkan karena adanya kontraksi konsumsi pemerintah yang menurun dibanding tahun lalu.

Pada periode ini, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen secara tahunan dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar minus 0,08 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,90 persen dan berkontribusi 1,09 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024.

Sejumlah personel Satreskrim Polres Nabire diserang sekelompok narapidana di Lapas Nabire, Papua Tengah. Penyerangan terjadi saat aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kaburnya 3 napi yang diduga terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyerangan terjadi di Lapas Nabire pada Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5) siang tadi. Aparat kepolisian awalnya hendak mengusut kasus tiga narapidana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api yang kabur dari lapas pada Rabu (7/5).

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," kata Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Alfred menuturkan bahwa ketiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Ketiga pelaku dikaitkan dengan aktivitas KKB di wilayah Pegunungan Papua.

Dalam kericuhan itu, aparat kepolisian sampai dilempari batu. Sejumlah anggota polisi juga dianiaya dan dikeroyok.

"Dua anggota polisi bahkan sempat dikeroyok dan dianiaya sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas," tuturnya.

Satu polisi mengalami luka di bagian kepala, sementara beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan. Beberapa warga binaan juga dilaporkan luka dalam insiden tersebut. Mereka pun telah mendapat penanganan medis.

Alfred mengatakan, pihaknya sudah menurunkan personel tambahan di sekitar lapas, termasuk dari Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan. Pihaknya juga masih mengusut insiden penyerangan tersebut.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Samsul Tarigan, Buron Penyerangan Polisi di Deli Serdang Dibekuk!

Jambi (ANTARA) - Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui program CLBK (control langsung blok kesehatan).

“Program ini merupakan inisiatif rutin yang digelar untuk memantau langsung kondisi kesehatan para WBP di setiap blok hunian,” kata Kasubsi Bimkesmawat selaku koordinator Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi, Riko Hamdan, di Jambi, Jumat.

Dalam pelaksanaan program CLBK kali ini, tim medis dari klinik lapas secara aktif melakukan kunjungan ke blok-blok hunian yang berjumlah 11 blok hunian dan 107 kamar hunian, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi di lingkungan lapas.

Riko juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan responsif, dengan turun langsung ke blok agar bisa lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan dan memberikan penanganan lebih dini.

Program CLBK juga mendapatkan apresiasi dari para WBP yang merasa lebih diperhatikan kondisi kesehatannya.

“Kami senang karena petugas medis langsung datang dan memeriksa kami. Ini membuat kami merasa lebih aman dan diperhatikan,” kata salah satu warga binaan.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk nyata dari komitmen Lapas Kelas IIA Jambi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh penghuni lapas.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klinik di Lapas Kelas IIA Jambi giatkan program layanan kesehatan CLBK

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi dengan santai terkait dengan narasi Presiden Prabowo Subianto merindukan momen makan nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Betul,” kata Prasetyo singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut soal kapan Prabowo akan kembali bersilaturahmi dengan Megawati untuk menikmati nasi goreng khasnya, Prasetyo menyebut bahwa kerinduan itu sudah cukup lama terpendam.

“Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tetapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua,” ujar Prasetyo, merujuk pada pertemuan yang sudah sempat terjadi antara Megawati dan Prabowo.

Namun, saat didesak kapan lagi momen makan nasi goreng itu akan terulang, Prasetyo menjawab dengan diplomatis.

“Sedang diatur, tenang aja,” ungkapnya sambil memberi isyarat bahwa komunikasi dan kedekatan keduanya masih terus terjalin.

Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu selama 1,5 jam di kediaman pribadi Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Keduanya disebut bertemu dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut pertemuan antara keduanya merupakan pertemuan kekeluargaan.

Dasco menyebut pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak tahu apa saja isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketu Umum PDIP itu, namun dia memastikan keduanya bertemu untuk membahas masa depan negara.

"Saya enggak tahu persis tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan," paparnya kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Dasco mengaku pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah elite Gerindra dan pejabat Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Dasco, Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, politisi Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, politisi Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari pihak Megawati, Dasco mengungkap ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5, Budi Gunawan.

"Di sana ditemenin oleh pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain," ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Adapun Dasco turut mengungkap pertemuan itu lebih banyak berlangsung secara empat mata antara Prabowo dan Megawati. Saat ditanya apabila pertemuan keduanya dapat dibaca sebagai sinyal PDIP untuk merapat ke pemerintahan Prabowo, Dasco mengaku tidak tahu

Namun, dia memastikan kedua tokoh itu bertukar pikiran mendalam tentang Indonesia.

"Dan pertemuan penuh keakraban saya lihat, kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenernya," ungkap Dasco.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Zulkifli, atau akrab disapa Zul, personel Zivilia, menarik perhatian publik saat manggung di luar lapas di tengah masa hukumannya.

Sebagaimana diketahui, Zul masih menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara karena kasus narkotika yang menjeratnya.

Istri Zul, Retno Paradinah, mengaku senang suaminya mendapat kesempatan manggung di luar lapas.

Hal ini membuatnya bisa lebih dekat dengan sang suami. Hukuman

“(Ketemu) kemarin pas di Lapangan Banteng dua kali manggung,” ujar Retno di Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

“Alhamdulillah sehat, (dia) happy karena dia kan biasanya setahun sekali keluar, cuma kali ini benar-benar pure di tempat terbuka,” lanjut Retno.

Retno menyadari bahwa waktu untuk berbincang dengan suami sangat terbatas karena Zul harus fokus pada persiapan manggung.

“Enggak sih (enggak banyak ngobrol), dia kan diiniin sama petugas, cek sound, sama pejabat juga sering dipanggil, jadi waktu buat ngobrolnya enggak ada,” ucap Retno.

Meski demikian, Retno tetap merasa senang bisa menemani suaminya sepanjang acara.

“Karena kan dari pagi kelar-kelarnya malam, jadi ya lumayan lama lah,” ucap Retno.

“Iya seharian nemenin,” lanjut Retno.

Saat ditanya kapan Zul akan bebas, Retno mengatakan kemungkinan suaminya akan bebas bersyarat pada 2027.

Zul diketahui ditahan sejak Maret 2019.

“2027 Insya Allah (bebas),” tutur Retno.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, Zul Zivilia terlihat tampil membawakan lagu hit miliknya, "Aishiteru".

Ia juga berkolaborasi dengan Gita Youbi menyanyikan lagu "Jangan Kamu Biar Aku".

Dalam video tersebut, Zul tampak memetik gitar listrik di atas panggung, mengenakan kemeja merah muda, celana jeans, dan sneakers.

Namun, ada yang menarik perhatian publik, yaitu gelang GPS yang terpasang di kaki kanannya.

Penampilan Zul dengan gelang pelacak tersebut memicu beragam respons.

Gelang GPS itu merupakan bagian dari sistem pengawasan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang memastikan Zul tetap terpantau meskipun diberikan izin beraktivitas di luar lapas.

Kehadiran Zul Zivilia di panggung IPPAFest merupakan bagian dari program pembinaan narapidana.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan tiga tim pengawalan keberangkatan calon jemaah haji, guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025.

"Kami mengerahkan 25 petugas untuk memberikan pelayanan kepada calhaj," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan sebanyak 25 petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang yang dikerahkan dibagi menjadi tiga tim yaitu Tim Alpha, Bravo dan Tim Charlie yang secara bergiliran melakukan pemeriksaan keimigrasian (clearence) untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji Provinsi Kepulauan Babel.

"Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pemberangkatan jamaah haji ke Embarkasi Palembang Sumatera Selatan," katanya.

Ia menyatakan Tim Alpha bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keimigrasian Kloter 6 yang berangkat pada Jumat (9/5). Sementara itu tim Bravo dan Charlie akan bertanggung jawab pada pemerikaan keimigrasian pada kloter 7 berangkat pada Sabtu (10/5) dan Minggu (11/5) di Asrama Haji Provinsi Kepulauan Babel.

Setiap unit terdiri dari delapan petugas yang terdiri dari penanggung jawab, supervisor dan anggota. Tiap unit akan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji.

"Kami berharap seluruh anggota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar calon jemaah haji embarkasi antara Kepulauan Babel yang berangkat ke tanah suci Arab Saudi,” ujarnya.

Ia menambahkan pada hari ini red-Jumat (9/5) tercatat 369 orang calhaj yang tergabung dalam kloter 6 berasal dari Belitung Timur, Bangka Selatan dan Bangka Barat berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang menuju Embarkasi Palembang.

“Ada sebanyak 1.084 calhaj dan tujuh orang petugas haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini," katanya.

Jambi (ANTARA) - Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui program CLBK (control langsung blok kesehatan).

“Program ini merupakan inisiatif rutin yang digelar untuk memantau langsung kondisi kesehatan para WBP di setiap blok hunian,” kata Kasubsi Bimkesmawat selaku koordinator Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi, Riko Hamdan, di Jambi, Jumat.

Dalam pelaksanaan program CLBK kali ini, tim medis dari klinik lapas secara aktif melakukan kunjungan ke blok-blok hunian yang berjumlah 11 blok hunian dan 107 kamar hunian, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi di lingkungan lapas.

Riko juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan responsif, dengan turun langsung ke blok agar bisa lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan dan memberikan penanganan lebih dini.

Program CLBK juga mendapatkan apresiasi dari para WBP yang merasa lebih diperhatikan kondisi kesehatannya.

“Kami senang karena petugas medis langsung datang dan memeriksa kami. Ini membuat kami merasa lebih aman dan diperhatikan,” kata salah satu warga binaan.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk nyata dari komitmen Lapas Kelas IIA Jambi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh penghuni lapas.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menggelar sosialisasi keimigrasian dengan memberikan edukasi tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) kepada pelajar di SMAN 1 Sabang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, di Sabang, Jumat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para siswa mengenai tugas pokok imigrasi serta bahaya menerima tawaran kerja di luar negeri yang diiming-imingi dengan gaji tinggi, karena berpeluang besar akan menjadi korban TPPO dan TPPM.

“Harapannya para siswa dan siswi dapat mengetahui tentang modus-modus yang dilakukan oleh agen TPPO dan TPPM dalam merekrut calon korban baru yang akan diajak untuk bekerja di luar negeri agar masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Sabang tidak menjadi korban TPPO/TPPM,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muchsin dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi bertajuk “Tugas Pokok Keimigrasian dan Pencegahan TPPO serta TPPM di Luar Negeri”.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Mohamad Agus Sofani, yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai tugas pokok keimigrasian serta cara mencegah TPPO dan TPPM.

Dalam materinya, Agus memaparkan agar para siswa SMAN 1 Sabang tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri jika kantor, jenis pekerjaan, serta kontrak kerjanya tidak jelas.

“Apabila ingin bekerja di luar negeri agar mendaftar melalui agen penyalur tenaga kerja yang resmi dan mempersiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan seperti paspor, visa, dan lainnya,” kata Agus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan sebelum terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika, Muara Beliti, Musi Rawas, petugas menemukan 54 unit handphone (HP) di kamar warga binaan. HP itu didapat saat dilakukan razia.

"Untuk HP yang ditemukan saat razia dan kenapa bisa masuk ke lapas, masih kami dalami terkait hal tersebut," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel,Jumat (9/5/2025).

Erwedi mengatakan jika ada dugaan kelalaian masuknya puluhan HP itu dalam kamar maka petugas tersebut akan diberi sanksi tegas yakni berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Sanksi yang paling tegas adalah pemberhentian secara tidak hormat jika dari investigasi menemukan adanya dugaan kelalaian dari petugas lapas," tegasnya.

Kata dia, warga binaan yang kedapatan membawa HP atau barang terlarang lainnya ke dalam lapas maka ada aturan tersendiri untuk disanksi.

"Akan ada juga sanksi untuk warga binaan. Setelah kita dapati bukti-bukti kepemilikan HP tersebut dan untuk apa kegunaannya akan kita beri sanksi yang berlaku untuk warga binaan," ungkapnya.

Masih dikatakan Erwedi, dengan adanya kejadian penemuan puluhan HP di dalam kamar warga binaan, maka SOP perlu ditingkatkan lagi dengan mengevaluasi SOP-nya sendiri dan pelaksanaan SOP oleh petugas itu sendiri dengan baik.

"Kemungkinan masih ada petugas yang tidak memiliki integritas sehingga bisa saja yang memasukan HP ke dalam adalah petugas itu sendiri dan itu yang sedang kita dalami," katanya.

Erwendi mengatakan untuk kerusuhan di lapas pihaknya masih melakukan pendalaman termasuk olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Kita masih melakukan pendalaman siapa dalang di balik kerusuhan tersebut. Jadi masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian," ujarnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Kami berharap bisa dikelola oleh teman-teman di danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Apalagi, kata Prasetyo, sejauh ini setelah menggunakan jasa tim audit internal ada beberapa aset negara seperti GBK yang hasil pengelolaannya belum optimal.

Dia menjelaskan bahwa kawasan GBK, termasuk Hotel Sultan yang berada di dalamnya, akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

“Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara,” ungkapnya.

Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa pengalihan ini memerlukan proses yang berbeda karena karakter lembaga pengelolanya tak sama.

“Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU. Ini kan pasti berbeda dengan BUMN, jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif.”

Lebih jauh, Mensesneg mengungkapkan alasan utama mengapa pengelolaan dialihkan ke Danantara agar lebih menguntungkan dan profesional.

Meski pengelolaan selama ini dinilai berjalan lancar, hasil audit internal menunjukkan bahwa masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

“Kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa, kami menggunakan tim audit internal GBKP bahwa hasilnya belum optimal,” tegasnya

Selain kawasan GBK, pemerintah juga merencanakan pengelolaan aset strategis lain seperti Kemayoran yang juga berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk aset lainnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII),

“Ada rencana [juga untuk TMII], tetapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Prasetyo.

Sementara itu mengenai status sengketa lahan Hotel Sultan, Mensesneg memastikan prosesnya hampir selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara gitu," pungkas Prasetyo.