Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

"PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan," ucapnya.

Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Darmawan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Blitar (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar, Jawa Timur, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan obat terlarang jenis pil dobel L dengan modus mencampurkan dengan menu masakan kering tempe.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas ll B Blitar Romi Novitrion mengemukakan kasus itu terungkap setelah petugas memeriksa makanan yang dikirimkan dari tamu untuk warga binaan.

"Upaya penyelundupan narkoba ini, kan ada pelayanan kunjungan. Setiap barang yang masuk untuk makanan kami cicipi dan begitu terasa ada efeknya baru kami kejar," katanya di Blitar, Kamis.

Ia mengatakan langsung memeriksa warga binaan yang mendapatkan kiriman paket makanan itu. Paket itu berupa masakan kering tempe yang ternyata sudah dicampur dengan pil dobel l. Paket itu dikirimkan seorang pengunjung perempuan untuk suaminya yang ditahan di lapas.

"Informasi dari pengakuan, barang ini di dalam tempe terkandung pil dobel l. Jadi dicampur dijadikan satu. Dari luar dimasukkan ke dalam (lapas)," kata dia.

Pihaknya terus menelusuri kasus itu. Ternyata, kasus pengiriman narkoba dengan modus mencampur dalam makanan sudah yang kedua kalinya terjadi.

Untuk yang pertama, pengiriman dilakukan juga mencampur dengan masakan. Sedangkan untuk pengiriman yang kedua, juga mencampurnya tapi kemudian dikemas per bungkus. Sedangkan pengiriman yang lalu tidak dikemas per bungkus.

"Makanan itu ditujukan ke siapapun kami interogasi dan ada pengakuan kami lakukan pemeriksaan. Di kering tempe terkandung dobel l dan di berita acara ada 800 butir. Ini kedua kali dalam dua bulan dan dibawa pengunjung," kata dia.

Pihaknya menambahkan, satu bungkus kering tempe dijual seharga Rp40 ribu ke warga binaan lainnya.

"Modus pertama utuh belum dikemas, ini (pengiriman kedua) sudah dikemas (dibungkus ukuran kecil)," kata dia.

Untuk itu, pihaknya juga lebih intensif untuk pemeriksaan setiap barang yang masuk ke lapas. Hal ini untuk mencegah dari tindakan penyelundupan barang larangan masuk ke lapas.

"Awalnya kami tidak bisa larang, setelah kejadian ini seperti telepon seluler akan kami larang. Telepon seluler legal tapi disalahgunakan jadi dilarang," kata dia.

Romi menambahkan sudah menyerahkan perkara ini ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Selanjutnya kami serahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya. Tes urine negatif, kalau tes laboratoriumnya lebih detail nanti," kata dia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi satu orang WNA asal Cina pria berinisial MX. Warga asing itu diduga membuat onar di salah satu tempat wisata di Gunungkidul.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi menjelaskan proses deportasi dilakukan Rabu (5/2). Awalnya, pihak Imigrasi memperoleh laporan adanya WNA yang mengganggu ketertiban. Pihaknya kemudian melakukan penelusuran.

Tedy menjelaskan, dari laporan yang diterima MX berbuat onar dengan merusak fasilitas di objek wisata Watu Paris, Gunungkidul.

"MX sendiri sebelumnya diketahui mengganggu ketertiban umum di sekitar vila kawasan wisata Objek Wisata Watu Paris, Gunungkidul dengan tindakan mencopot pakaian, merusak meja, dan bahkan merusak jendela," kata Tedy dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (6/2/2025).

Setelah menerima laporan tersebut, pihak Imigrasi bersama polisi mendatangi vila tempat MCX menginap. Petugas segera membawa warga asing itu ke Kantor Imigrasi untuk diperiksa.

"Sebelum dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, kami lakukan langkah pendalaman yang komprehensif terhadap laporan yang kami terima," ujarnya.

"Sehingga kami memiliki cukup bukti dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum," jelas Tedy melanjutkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, diputuskan bahwa MX dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan masuk ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

MX kemudian dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (5/2) kemarin. Dia telah terbang kembali ke Xiamen, Tiongkok, sebelum melanjutkan penerbangan domestik ke Wuhan.

"Proses pendeportasian MX selesai pada pukul 14.00 WIB ditandatangani dengan lepas landasnya pesawat yang ditumpangi MX untuk keluar wilayah Indonesia," pungkasnya.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memaparkan tiga runtutan hukum berkenaan dam haji tamattu yang bisa menjadi opsi saat musim haji.

"Adapun persoalan kedua berkenaan dam haji tamattu, ada tiga runtutan hukum dalam hal ini," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Tanah Haram.

Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolaannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya maupun mendatangkan kambing, boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram.

"Namun, kondisi mudarat, itu harus atas keputusan imam, negara. Negaralah yang memberikan kondisi ini," kata Rais Syuriyah PBNU itu.

Menurut dia, penyembelihan dan distribusi dam di luar Tanah Haram ini merupakan jalan keluar ketika memang dam diputuskan tidak boleh diganti dengan uang, di Tanah Haram tidak ada kambingnya, RPH tidak ada, dan uzur lainnya. Misalnya, penyembelihan di Indonesia.

"Yang menentukan tidak mampu atau tidak ideal ini adalah imam. Di sini adalah keputusan negara. Negara bisa dua pihak, Arab Saudi dan Indonesia," katanya.

Mengutip sebuah teori, ia menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan imam atau negara adalah menghapus segala perselisihan.

Selain membahas daging dam, Komisi Waqiiyah juga membahas persoalan lain, seperti sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut, perdagangan karbon, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf, dan dinamika zakat uang.

"Sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut serta perdagangan karbon menunggu di pleno saja. Namun, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf dan dinamika zakat uang akan dibahas," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Penerimaan Polri 2025 dibuka 5 Februari-6 Maret 2025 melalui penerimaan bintara Polri, tamtama Polri, dan taruna Akademik Kepolisian (Akpol). Tiap jalur penerimaan menerapkan syarat khusus.

Tahun ini, penerimaan bintara Polri 2025 meliputi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Polisi Perairan (Polair), Bintara Brigade Mobil (Brimob), dan sejumlah jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), mulai dari tenaga kesehatan, gizi, hukum, akuntansi, siber, tenaga pendidik, hingga tata boga.

Dikutip dari pengumuman resminya masing-masing, berikut syarat Penerimaan Polri 2025 tiap jalur.

Syarat Penerimaan Polri 2025

Secara umum, berikut syarat penerimaan Polri berdasarkan pasal 21 (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

• Warga Negara Indonesia
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 2045
• Pendidikan paling rendah SMA/sederajat
• Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara

Sebanyak 4.000 orang calon bintara Polri akan dididik untuk menjadi bintara Polri selama 7 bulan mulai 30 Juli 2025-24 Februari 2026. Lulusan pendidikan pembentukan bintara Polri akan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Berikut syarat penerimaan bintara Polri 2025:

• Laki-laki atau perempuan
• Bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI atau PNS
• Belum pernah ikut pendidikan pembentukan Polri, TNI, atau sekolah kedinasan lainnya
• Ijazah paling rendah SMA, MA, SMK, MAK, SPM, atau PDF, bukan lulusan dengan ijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan:
• - Lulusan 2020-2024 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B (dengan A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59)
• - Khusus peserta lulusan 2020-2024 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C
• - Lulusan 2025 (kelas 12) melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B
• - Khusus peserta lulusan 2025 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya minimal 70,00 atau minimal B
• Bagi pelamar dengan ijazah minimal S1/D4 memiliki IPK paling rendah 2,75 dari prodi terakreditasi
• Peserta dengan ijazah asal sekolah di luar negeri wajib mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
• Syarat usia:
  • - Lulusan SMA/sederajat: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan D1-D3: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 24 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan S1/D4: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 27 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
• Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, atau adat
• Belum pernah hamil atau melahirkan
• Belum memiliki anak biologis (anak kandung)
• Sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan
• Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
• Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat (panpus) atau panitia daerah (panda)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum
• Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilyah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Ketentuan domisili:
  • - Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda
    Penduduk/Kartu ldentitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru) dengan verifikasi oleh panda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • - Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan KK dan/atau KTP, tetapi bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/pemeringkatan pada Polda Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (tidak diberlakukan batas waktu domisili)
  • - Peserta jalur bintara kompetensi khusus (bakomsus) tidak dikenakan ketentuan domisili.
• Khusus peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan dan bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan bintara Polri
• Jika gagal atau tidak memenuhi syarat (TMS) di tahap tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali
• Peserta calon siswa/siswi yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau sekolah kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar
• Mantan siswa/siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar
• Peserta yang dinyatakan lulus terpilih disyaratkan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
• Peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dapat memilih untuk mendaftar pada jalur Bakomsus atau Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU).

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara PTU

Berikut syarat khusus Penerimaan Polri 2025 jalur Bintara Polisi Tugas Umum (PTU):

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Brimob

Di bawah ini syarat khusus jalur Bintara Brigade Mobil atau Bintara Brimob:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Polair

Berikut syarat khusus jalur Bintara Polisi Perairan atau Bintara Polair:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK jurusan teknik perkapalan atau kemaritiman
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi prodi studi nautika, teknologi kelautan, pemesinan kapal, atau teknologi konstruksi bangunan kapal
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Kesehatan

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes) wajib memenuhi syarat khusus di bawah ini:

• Ijazah minimal D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi analis lab, elektromedik, farmasi, keperawatan, kesehatan gigi, atau radiologi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Hukum

Jika hendak mendaftar jalur Bintara Kompetesi Khusus (Bakomsus) Hukum, calon pendaftar wajib memenuhi syarat berikut:

• Ijazah S1 prodi hukum pidana dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Siber

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Siber khusus ada di Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua. Berikut syarat khusus jalur Bakomsus Siber:

• Ijazah D4/S1,denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Teknik komputer dan jaringan
  • - Multimedia
  • - Teknik komputer dan informatika
  • - Telekomunikasi
  • - Rekayasa perangkat lunak
  • - Teknik elektro
  • - Rekayasa keamanan siber
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Gizi

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Gizi dikenakan syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal D3, D4, atau S1 prodi gizi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Akuntansi

Berikut syarat pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Akuntansi:

• Ijazah minimal:
  • - SMK/MAK jurusan akuntansi
  • - D3, D4, atau S1 prodi akuntansi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Pendidik

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tenaga Pendidik khusus ada di Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Berikut syarat khususnya:

• Ijazah minimal D4/S1denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
  • - Pendidikan matematika
  • - Pendidikan bahasa Indonesia
  • - Pendidikan olahraga
  • - Pendidikan agama Kristen
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tata Boga

Pendaftar Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tata Boga wajib memenuhi syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal:
  • - SMK atau MAK jurusan tata boga
  • - D1 sampai D4/S1 prodi tata boga dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Informasi penerimaan bintara Polri 2025 selengkapnya bisa diakses dengan klik DI SINI atau buka https://penerimaan.polri.go.id.

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 pada 5-7 Februari 2025 membahas berbagai hal, salah satunya pelibatan diri dalam konflik negara lain.

"Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah, dalam konteks individu melibatkan diri dalam konflik negara lain," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar yang membahas sejumlah masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Acara ini dibagi ke dalam tiga komisi, yakni waqiiyah, maudluiyah, dan qanuniyah.

Cholil Nafis menyampaikan bahwa forum yang dipimpinnya membahas dua masalah, yakni pelibatan diri dalam konflik negara lain dan penyembelihan dan pendistribusian dam haji tamattu.

Terkait masalah pertama, Kiai Cholil menjelaskan bahwa melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan adalah fardu kifayah. Bantuan itu dapat berwujud obat-obatan atau pun kebutuhan pangan.

"Boleh dan hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif di antara kita," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut harus mengikuti mekanisme hukum antarnegara sehingga tanpa seizin negara itu haram. Jika tanpa izin negaranya, hal tersebut akan menambah fitnah dan kerusakan.

Sementara itu, Komisi Maudluiyah membahas enam masalah, yakni murur dan tanazul tanpa mabit, mabit di Muzdalifah dan Mina antara taabbudi dan ta'aqquli, problematika pajak dalam Islam, fikih filantropi, baiat sebagai kontrak sosial politik, dan hak dan kewajiban muslim di negara non-Muslim.

Adapun Komisi Qanuniyah akan membahas tiga persoalan, yakni pengendalian minuman beralkohol, problematika pencatatan perkawinan, dan pembatasan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru-baru ini menggeledah rumah Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi mantan bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Sekjen MPN PP Arif Rahman mengatakan, bosnya tak punya pesan khusus kepada anggota PP. Tapi Japto meminta anak buahnya berprasangka positif atas kejadian ini. "Tidak ada arahan khusus, beliau hanya meminta seluruh kader untuk berfikir positif, jangan bereaksi berlebihan," kata Arif kepada Republika, Kamis (6/1/2025).

Japto juga meminta didoakan agar masalahnya cepat berlalu. "Tetap semangat menjalankan aktifitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Arif.

Arif menyebut Japto pun menghargai upaya hukum yang diambil KPK. Japto memberi sinyal akan kooperatif terhadap KPK. "Beliau juga menyampaikan bahwa respect terhadap KPK karena sangat kooperatif dan profesional dalam menjalankan tugas," ujar Arif.

Selain itu, Arif tak tahu kaitan Japto dengan kasus Rita yang didalami KPK. Arif berharap publik menerapkan asas praduga tak bersalah.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan Kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku dan yang terpenting kita harus mengedepankan asas Praduga tak bersalah," ujar Arif.

KOMPAS.com - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus menyelundupkan pil dobel L melalui makanan olahan kering tempe.

Ini merupakan kasus kedua dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Romi Novitrion, mengungkapkan bahwa metode penyelundupan dengan menyisipkan narkoba dalam masakan kering tempe telah dilakukan dua kali dalam periode yang singkat.

"Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, kami sudah dua kali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus sama, yaitu dicampur dalam masakan kering tempe," ujar Romi pada Kamis (6/2/2025).

Kasus pertama terjadi pada awal Januari 2025. Saat itu seorang warga binaan menerima kiriman masakan kering tempe yang diduga telah dicampur dengan pil dobel L.

Dalam kasus tersebut, makanan tersebut masih dalam bentuk utuh sebelum dikemas di dalam LP.

"Pada kasus pertama ini, masakan kering tempenya belum dikemas bulat kecil seperti pada kasus kedua. Masakan kering tempenya masih utuh, lalu dikemas di LP. Tapi, kami berhasil menggagalkannya," jelas Romi.

Sementara itu, kasus kedua yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) lebih terorganisir.

Kiriman masakan kering tempe yang diduga dicampur pil dobel L sudah dikemas dalam bentuk bulat kecil di dalam plastik.

"Kasus yang kedua ini, kering tempenya sudah dikemas bulat kecil dalam plastik," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa paket tersebut ditujukan untuk seorang warga binaan berinisial S, yang merupakan narapidana kasus narkoba di LP Blitar.

Menurut pengakuan S, masakan kering tempe tersebut merupakan kiriman dari istrinya.

Sebelumnya, istri S menerima titipan bubuk dari seseorang berinisial B, yang memintanya mencampurkan bubuk tersebut ke dalam masakan kering tempe sebelum dikirim ke LP Blitar.

Setelah dikirim, makanan tersebut diterima S dalam bentuk bulatan kecil yang telah dikemas dalam plastik.

Petugas menemukan puluhan kemasan kecil berisi kering tempe yang diduga sudah dicampur dengan pil dobel L.

Rencananya, barang tersebut akan diperjualbelikan di dalam LP dengan harga Rp 40.000 per kemasan.

Dengan munculnya dua kasus penyelundupan narkoba dalam waktu singkat, pihak LP Blitar akan memperketat pengawasan terhadap kiriman makanan bagi warga binaan.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah melarang pengiriman makanan olahan kering tempe ke dalam LP.

"Ke depan, kami melarang pengiriman makanan kering tempe kepada warga binaan. Karena khawatir disalahgunakan," tegas Romi.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Fakta Penyelundupan Narkoba di Lapas Blitar Dicampur ke Masakan Kering Tempe, Kalapas: 2 Kali ini

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,Sugiat Santoso bersama rombongan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi meninjau langsung pabrik garmen yang berada di dalam Lapas Kelas I Makassar.Kamis ( 06/02/25 ).

Didampingi Kepala Lapas Kelas I Makasaar, Sutarno dan Owner Amura Pratama, Andi Fahrul. Dalam peninjauannya Wakil ketua Komisi XIII DPR RI, Mengapreasiasi pabrik garmen di Lapas Makassar tersebut.

Menurut dia, program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat baik, bahkan pelatihan industri garmen di lapas makassar ini sudah seperti pabrik garmen.

Ia berharap pelatihan industri garmen di lapas makassar bisa menjadi contoh bagi lapas lapas lain di indonesia.

Komisi XIII bersama kementerian imigrasi dan pemasyarakatan akan terus mengembangkan program binaan bagi warga binaan pemasyarakatan, adapun bentuk dukungannya berupa regulasi, dan dukungan anggaran

Pabrik garmen dalam lapas merupakan pertama di indonesia, Lapas Makassar kini kebanjiran orderan dari berbagai daerah baik di sulawesi maupun di luar pulau sulawesi. 

Sejak beroperasi Tahun 2020, Pabrik garmen lapas makassar mengalami peningkatan pesanan jahitan mulai dari Pakaian APD Tenaga medis, Seragam sekolah, almamater kampus,berbagai universitas di Makassar, jaket, hingga pakaian kerja dari perusahaan.

Dalam sehari pabrik garmen lapas mampu memproduksi 400 sampai 500 lembar baju yang telah dijahit oleh kurang lebih 100 pekerja/Narapidana di pabrik garmen Lapas Makssar.

Menurut salah satu WBP Makassar, herman mengatakan telah bekerja hampir empat tahun. Dengan bekal pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat kembali kemasyarakat.

Pabrik garmen Lapas Makassar diharapkan mampu menunjang pembinaan kemandirian Warga Binaan agar lebih produktif, sehingga para narapidana selain mendapatkan upah dari hasil kerjanya mereka juga mendapatan skil/keahlian sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Makassar.

Editor : Thamrin Hamid

KPK telah menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. PP menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan yang terpenting kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sekjen PP Arif Rahman saat dihubungi, Kamis (6/2/2025).

Arif mengatakan Japto menghormati KPK yang profesional dalam menjalankan tugas. Dia mengatakan Japto tidak merasa keberatan atas penggeledahan tersebut.

"Beliau juga menyampaikan bahwa respek terhadap KPK karena sangat kooperatif dan profesional dalam menjalankan tugas," tuturnya.

Arif menyebut Japto meminta seluruh kader PP berpikir positif dan tak bereaksi berlebihan. Japto, katanya, berharap kader PP mendoakan agar masalah tersebut dapat segera selesai.

"Tidak ada sama sekali (protes) tidak ada arahan khusus beliau hanya meminta seluruh kader untuk berpikir positif jangan bereaksi berlebihan, tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi," kata dia.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Ketua MPN PP Japto Soerjosoemarno. Penyidik KPK menyita belasan mobil.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2).

Rumah Japto yang digeledah berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Tim KPK menggeledah rumah Japto pada Selasa (4/2). Selain mobil, KPK menyita mata uang asing hingga barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun Tessa belum menjelaskan kaitan Japto dengan Rita. Dia juga belum menjelaskan mobil yang disita itu terdaftar atas nama siapa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum selebgram Isa Zega, Pitra Romadoni, menyesalkan keputusan Polda Jawa Timur yang menahan kliennya.

Menurut Pitra, seharusnya Isa Zega tidak perlu ditahan.

Pitra beralasan kasus dugaan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana ringan (tipiring).

“Bagaimana pun, kasus ini adalah tindak pidana ringan. Apalagi, ancaman pidananya hanya dua tahun,” kata Pitra saat ditemui di kantor Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, Pitra juga menilai, penahanan terhadap kliennya bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri.

“Terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega, sudah jelas. Saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri yang menyebutkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, apabila tersangka sadar, meminta maaf, atau mengakui kesalahannya, maka tidak perlu dilakukan penahanan,” ujar Pitra.

“Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf i, bahwa jika tersangka dalam kasus pencemaran nama baik sudah menyadari kesalahannya atau meminta maaf, maka penahanan tidak perlu dilakukan,” tambah Pitra.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Kota Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, menjalin kerja sama dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Kakanwil Ditjenpas Jambi Hidayat dalam keterangan pers yang diterima hari ini, Kamis, mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan kerja sama antar instansi penegak hukum, salah satunya dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

" Sinergi antar pemangku kepentingan harus terjalin dengan baik untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas", kata nya.

Ia menjelaskan, Ditjenpas bersama BNNP akan membahas isu keamanan, langkah-langkah preventif dalam mencegah tindak kejahatan Peredaran Narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

" Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik, masalah-masalah yang timbul dapat diatasi dengan cepat dan tepat," katanya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko menyambut baik rencana yang di gagas pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi.

Sebagai aparat penegak hukum,pihaknya siap berkolaborasi menciptakan kondisi yang aman dan nyaman untuk warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di Provinsi Jambi.

"Kami siap untuk bekerja sama dan memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan di Lapas dan Rutan terkait langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika" kata Wisnu.