Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram, hingga perdagangan karbon yang dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.

"Laut itu menjadi maal al musytarof, yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tetapi negara tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu," kata Ketua Sidang Komisi Waqi'iyah Munas PBNU 2025, Muhammad Cholil Nafis dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, terkait perhatian masyarakat apakah negara boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi, maka PBNU memutuskan secara otomatis hal tersebut juga berlaku haram.

"Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," ujar Rais Syuriyah PBNU itu.

Selain soal kepemilikan laut, hal lain yang dibahas dalam Komisi Waqi'iyah salah satunya yakni melibatkan diri dalam konflik.

Menurutnya, melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, pangan, atau lainnya adalah fardu kifayah. Namun dalam soal keterlibatan secara fisik, ia menegaskan hukumnya haram.

"Hal ini boleh (melibatkan diri pada konflik), bahkan fardlu kifayah, jika dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik medis atau pangan. Namun, jika keterlibatannya dalam bentuk fisik, hukumnya haram, termasuk sebagai tentara bayaran, sebab, hal itu memperbesar fitnah," ujar dia.

Ia melanjutkan, terkait aksi teror dan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk, serta menjadikan anak sebagai perisai juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram.

Selain itu, sambung Cholil Nafis, hukum jual beli karbon baik dengan model sistem cap and trade maupun model offset emisi diperbolehkan dan sah dengan memakai pola transaksi ba'i al-huquq al-ma'nawiyah atau jual beli hak-hak imateriil.

Ia juga menyampaikan tiga runtutan hukum dalam dam haji tamattu, atau hukum jamaah yang terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum haji.

"Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram," ucap Cholil.

"Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya mendatangkan kambing, itu boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram," imbuhnya.

Hal lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah yakni berkaitan dengan bisnis di atas tanah wakaf dan kekerasan di lembaga pendidikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dari pola pendidikannya, tolong lebih ditingkatkan lebih ke arah mutu serta integritas seorang polisi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memandang perlu reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan Polri.

Bimantoro di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menilai pola yang selama ini ada dalam dunia pendidikan di Polri harus dibenahi karena seorang polisi dilahirkan dari pendidikan di lembaga pendidikan Polri.

Pernyataannya itu berkaitan dengan sejumlah permasalahan di lingkungan pendidikan Polri akhir-akhir ini.

"Kami berharap anggota-anggota yang nantinya akan siap menjadi bhayangkara ataupun bhayangkari sudah harus benar-benar mempunyai integritas yang baik sehingga benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik," katanya.

Salah satu tantangan Polri saat ini, menurut dia, adalah muncul oknum-oknum yang tidak baik. Oleh karena itu, perbaikan mutu pendidikan serta integritas dari seorang polisi merupakan suatu hal yang penting.

"Dari pola pendidikannya, tolong lebih ditingkatkan lebih ke arah mutu serta integritas seorang polisi yang nanti akan keluar dari sana," kata dia.

Wakil rakyat ini mengingatkan agar pendidikan Polri tidak melibatkan kekerasan fisik pada siswa. Pasalnya, kekerasan fisik yang terlalu berlebihan dalam pelatihan dapat memengaruhi psikologi calon anggota dan dapat berdampak pada cara anggota tersebut nantinya melayani masyarakat.

Ia tak menampik bahwa pelatihan-pelatihan fisik sangat perlu untuk membangun stamina calon anggota. Namun, semua hal tersebut memiliki batasannya.

"Jangan sampai kalau di sana ada yang dipukul dan lain sebagainya, nanti pada saat mereka keluar dari pendidikan itu membekas sehingga nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat itu akan berdampak negatif juga," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, membantah tudingan KPK mengenai kliennya menyiapkan uang sejumlah Rp400 juta untuk mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

"Tidak benar, itu sudah teruji. Cara kita berpikir adalah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KPK ini tidak menjawab permohonan kami. Kenapa? Kami menyampaikan terkait dengan sudah adanya putusan pengadilan yang sudah inkrah," ujar Ronny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Ronny menjelaskan berdasarkan putusan pengadilan perkara tiga terdakwa yakni Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri, tak ada satu pun yang menyebut Hasto menyiapkan uang suap.

"Di dalam putusan yang sudah diuji di persidangan secara terbuka, kemudian sudah bisa diakses oleh publik putusan tersebut, bahwa di dalam putusan Wahyu Setiawan yang tadi nomor 28, tanggal 24 Agustus 2020, di sini menjelaskan bahwa poin 5 menimbang bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku, yang diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap, yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp400 juta yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah," tutur Ronny.

Ia menyebut Harun lah yang menitipkan uang Rp400 juta ke staf Hasto yang bernama Kusnadi. Uang itu digunakan untuk keperluan PAW.

"Untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100 juta, lalu diserahkan kepada Saeful Bahri di Metropole Megaria sejumlah Rp300 juta. Selanjutnya terhadap uang sejumlah Rp200 juta yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai Sin$19.000 diserahkan kepada terdakwa II dan terdakwa I. Terdakwa II adalah Tio, terdakwa I adalah Wahyu Setiawan. Jadi, teman-teman, ini perlu kita sampaikan karena tadi berulang-ulang ya, berulang-ulang bahwa ini sepertinya dugaan kami bahwa coba disampaikan bahwa ini uangnya dari Mas Hasto, bahwa ini tidak betul," ungkap Ronny.

Lebih lanjut, ia memastikan Hasto tidak pernah menyuruh Harun untuk merendam handphone-nya. Ronny menyebut hal itu tertuang dalam hasil konfrontasi keterangan saksi pada perkara suap Harun yang sudah inkrah.

"Ini perlu kita klarifikasi, karena di dalam putusan dari saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio nomor 28, halaman 64, itu menyampaikan, setelah saksi-saksi diperiksa, kemudian di dalam putusan, setelah semuanya di-confronted, di-check, akhirnya di dalam putusan disampaikan bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan pak Harun untuk merendam handphone miliknya. Ini sudah ada di dalam putusan. Jadi, tidak betul bahwa Mas Hasto yang menyuruh untuk merendam handphone," ucap Ronny.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Jayapura (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika bersama ANTARA Papua menjalin kerja sama guna meningkatkan sinergi yang selama ini telah terbangun dengan baik sehingga selalu memberikan pemberitaan mencerahkan di Papua Tengah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Mohamad Agus Sofani di Jayapura, Kamis, mengatakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ANTARA merupakan salah satu program kerjanya di mana pihaknya mencoba untuk mengglorifikasi dan mempublikasikan kegiatan kerja.

“Sehingga program-program kami di Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika bisa dipahami dan diketahui secara luas oleh masyarakat Tanah Papua khususnya Mimika,” katanya.

Menurut Agus, membangun kerja sama juga sebagai bagian dari inovasi dan terobosan di pelayanan keimigrasian.

“Kami membutuhkan media sebagai wadah untuk memublikasikan semua program-program yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika,” ujarnya.

Dia menjelaskan seperti contoh program "eazy passport" di mana pihaknya melakukan jemput bola dengan minimal 10 pemohon kolektif per hari di satu lokasi sehingga mempermudah dalam pembuatan paspor di Papua Tengah.

“Untuk itu kami berharap PKS yang pertama bisa berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Papua Hendrina Dian Kandipi mengatakan pihaknya berharap dengan adanya sinergi bersama ini dapat membantu tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Mimika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga berharap, sinergi yang baik ini tidak hanya terjalin dengan Kanim Kelas II TPI Mimika, tapi juga dengan kantor imigrasi lainnya di Papua," katanya.

Dian menambahkan baik ANTARA maupun Imigrasi Mimika dapat menjadi mitra yang andal dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China akan meningkatkan kerja sama hukum dengan negara lain untuk memberantas judi online dan penipuan telekomunikasi.

Mengenai serangkaian penipuan telekomunikasi lintas perbatasan baru-baru ini dan kasus-kasus kejahatan lainnya di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, China sangat menaruh perhatian dan melakukan upaya gigih dalam meminta negara-negara terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui konsultasi, kata Lin dalam konferensi pers rutin sebagai jawaban atas pertanyaan terkait.

"China menyambut baik langkah-langkah tegas dari negara terkait. Kami siap bekerja sama dengan Thailand dan negara-negara lain guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum, menindak judi online dan penipuan telekomunikasi, melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri dan hak-hak serta kepentingan mereka yang sah, serta menjaga pertukaran lintas perbatasan yang normal antara China dan negara-negara terkait," ujar jubir tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani memorandum saling pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di Sejong, Korea Selatan, Kamis.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pelaksanaan kerja sama itu karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman usai menghadiri acara penandatanganan, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

MSP diteken oleh Menkum sebagai perwakilan pemerintah Indonesia serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Lee Wan-Kyu sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman menjelaskan kerja sama meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

Menkum menyebutkan beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korea Selatan selama ini berupa kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama atau konferensi dan seminar.

Ia berharap kerja sama selama 5 tahun dengan pemerintah Korea Selatan ke depan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur dia.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menkum, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun; serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu, hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, yakni Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi Choi Young Chan, Direktur Divisi Inovasi Data Hukum Lee Young Jin, Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama Park Ji Eun, serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea Jung Man Seok.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Patra Zen mengaku, heran kliennya menjadi tersangka pengembangan kasus suap Harun Masiku.

Pasalnya, menurut Patra, nama Hasto tidak ada dalam putusan sidang kasus suap tersebut dengan terpidana beberapa orang lainnya.

Dalam putusan terdakwa atas nama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan eks kader PDI-P Saeful Bahri tidak disebutkan nama Hasto.

“Yang ada ketika mau pengembangan, maka nama orang itu disebut dalam persidangan,” kata Patra saat ditemui usai sidang praperadilan Hasto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Patra menyebut, berdasarkan tanggapan dari Tim Biro Hukum KPK dalam sidang, penetapan tersangka Hasto berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Harun Masiku.

Padahal, hasil penyidikan terkait dengan Harun Masiku sudah diuji di persidangan.

Menurut dia, penjelasan Tim Biro Hukum KPK membuat pihaknya semakin melihat jelas bahwa penetapan tersangka Hasto tidak diawali oleh penyelidikan baru.

“Ini ditetapkan tersangka dulu atau baru dikumpulkan buktinya nih. Kalau tadi kami dengar itu tegas itu. Berarti penetapan pam hasto sebenarnya tidak dilakukan apa? Proses pengumpulan bukti penyelidikan-penyelidikan sebelumnya,” ujar Patra.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Imipas RI) berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengapresiasi peran PLN dalam meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Adapun, melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi fly ash and bottom ash (FABA).

Agus mengatakan, PLN memiliki produk yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Pasalnya, PLN juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi, seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama (Dirut) PLN untuk membangun balai latihan kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2025).

“Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," katanya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, PLN ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dia menjelaskan, FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depan, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

Darmawan menegaskan, PLN juga ingin memastikan bahwa pelatihan itu memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan.

“Dengan begitu, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghadirkan sebanyak delapan saksi ahli pada persidangan yang digelar Jumat (7/2).

"Saksi besok kita rencananya ada delapan saksi ahli. Nanti kita sebutkan besok ya," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada wartawan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Namun Ronny tidak merinci kedelapan saksi ahli tersebut lantaran akan disebutkan dalam persidangan.

Dia berharap sidang praperadilan ini bisa berjalan lancar dan adil sampai akhir prosesnya.

"Kita mohon untuk rekan-rekan media untuk tetap bersama kami mengawal proses ini supaya proses penegakan hukum ini berlangsung adil," ujarnya.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengajukan sebanyak 41 bukti dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan.

Pada Kamis ini, termohon yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya pada Jumat (7/2) akan menghadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

Lalu, Senin (10/2) yakni giliran KPK menyampaikan bukti tertulis. Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung pada Kamis (13/2).

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

… oknum TNI AL tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak korban

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan penembakan bos rental mobil di tempat istirahat Kilometer 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum TNI AL pada Kamis (2/1) merupakan tindakan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing).

“Tindakan oknum prajurit TNI AL adalah pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Komnas HAM menilai tindakan itu extra judicial killing karena penembakan dilakukan oleh oknum TNI AL saat tidak bertugas atau menjalankan perintah undang-undang, dan tidak dalam konteks pembelaan diri. Penembakan itu diketahui mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka.

“Tidak dalam menjalankan perintah undang-undang, oknum TNI AL tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak korban,” ucap Uli.

Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan insiden tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas keadilan. Sebab, laporan maupun aduan kepolisian yang sempat disampaikan korban sebelum peristiwa terjadi tidak ditindaklanjuti.

“Tidak ditindaklanjutinya laporan atau aduan atau informasi kepolisian dari Saudara IAR mengakibatkan adanya pelanggaran hak atas keadilan, yaitu hak setiap orang untuk diproses laporan dugaan adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM merekomendasikan Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut secara independen, imparsial, transparan, dan objektif.

Komnas juga merekomendasikan TNI untuk mengevaluasi regulasi penggunaan senjata api khususnya dalam hal pengawasan, menyosialisasikan regulasi penggunaan senjata api, serta melakukan asesmen psikologi prajurit yang menggunakan senjata secara berkala.

Lebih lanjut, Komnas HAM merekomendasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan perlindungan saksi-saksi dan korban, sekaligus mengupayakan pemulihan korban.

“Komnas HAM mengapresiasi upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya, baik untuk perkara sipil dan militernya yang sudah dilakukan oleh Polresta Tangerang, Puspomal, dan Oditur II-08 Jakarta,” imbuh Uli.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis (2/1) dini hari. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Pada hari Jumat (3/1), polisi berhasil mengamankan penyewa mobil rental, yakni AS dan IS, di daerah Pandeglang, Banten. Berselang penangkapan itu, pelaku penembakan yang merupakan oknum anggota TNI AL juga ditangkap oleh personel Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), yakni berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arief Nasution berubah menjadi ricuh.

Kericuhan terjadi setelah Razman Nasution dan tim pengacaranya bertindak di luar batas.

Razman Nasution selaku terdakwa dalam persidangan tersebut mengamuk dan terlihat menghampiri Hotman Paris yang tengah memberi kesaksian dalam persidangan.

Bahkan, salah satu tim kuasa hukum Razman Nasution naik ke meja persidangan dan menginjak-injaknya, menciptakan kekacauan yang mengejutkan para pengunjung.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (6/2/2025) ini terekam kamera media dan viral di media sosial.

Menanggapi insiden ini, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera menindak secara hukum aksi Razman dan tim kuasa hukumnya.

Hotman Paris menilai tindakan Razman dan tim kuasa hukumnya telah menghina marwah pengadilan.

"Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah, naik ke meja persidangan tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, di hadapan publik," kata Hotman Paris melalui unggahan di Instagram-nya, Kamis.

Hotman Paris menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera memproses pidana pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera dan pengunjung sidang," lanjutnya.

Penyebab Razman Nasution meluapkan emosi karena meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi tak dikabulkan.

Bahkan, Razman mengatakan ingin sidang digelar terbuka berulang kali sampai menyebut sidang tidak akan berlanjut kalau tidak dikabulkan.

Selain itu, sebelum kericuhan sidang terjadi, Razman juga meminta kepada majelis hakim untuk disediakan layar besar.

Permintaan ini agar Razman bisa menunjukan dan menampilkan bukti-bukti yang ia simpan di flashdisk.

Kericuhan ini membuat Majelis Hakim menskorsing sidang dan Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.

Sementara, beberapa orang terlihat melerai dan menyelamatkan Hotman Paris yang sempat dihampiri Razman dengan kondisi emosi.

Ricuhnya sidang dengan terdakwa Razman Nasution ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak pihak menilai bahwa sebagai seorang pengacara, tindakan tersebut sangat tidak etis dan dapat mencoreng citra profesi hukum di Indonesia.

Diketahui, sidang yang berujung ricuh itu merupakan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman Nasution yang berawal dari laporan Hotman Paris.

Penetapan tersangka terhadap Razman berdasarkan laporan yang dibuat Hotman Paris yang terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Penetapan tersangka terhadap Razman adalah buntut dari laporan Hotman terhadap mantan asistennya, Iqlima Kim dan pengacara Iqlima saat itu, Razman Arif Nasution.

Hotman melaporkan Razman tertanggal 10 Mei 2022, atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut Hotman Paris melakukan pelecehan seksual kepada asistennya.

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Hotman Paris SH M.Hum (@hotmanparisofficial)

Reynhard Sinaga akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan jika Inggris setuju predator seks itu dipulangkan ke Indonesia. Sebab tidak mudah untuk menepatkan Reynhard di Lapas biasa.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security (penjara dengan keamanan maksimum). Dan yang ada untuk itu hanya di Nusakambangan," sambungnya.

Dia mengatakan proses pemulangan Reynhard ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pihaknya harus memikirkan secara matang agar langkah yang diambil tak menimbulkan masalah baru.

"Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga. Orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa, akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi," ucap Yusril.

Kendati begitu, wacana pemulangan Reynhard masih pada tahap diskusi awal. Adapun upaya pemulangan itu berawal dari permintaan keluarga Reynhard.

"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke kementerian koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard. Apakah akan melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

"Karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," imbuh Yusril.

Sebagai informasi, Reynhard dihukum penjara seumur hidup karena menjadi predator seksual. Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai 'predator seksual jahat' yang memangsa pria-pria muda yang mabuk pada malam hari. Reynhard diduga menggunakan obat penenang untuk membuat korbannya tidak sadar sebelum merekam serangan. Kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Dia ditangkap hanya ketika satu korban terbangun.

Pada Desember 2020, Mahkamah Banding Inggris menetapkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga diperberat dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan. Hukuman ini lebih berat dibanding pengadilan pertama.

Pada pengadilan pertama, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas. Di tingkat banding, waktu minimum itu ditambah menjadi 40 tahun.

Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat bahwa hukuman seumur hidup total 'tidak tertutup' pada kasus pembunuhan berat saja. Jaksa mengatakan tambahan hukuman menjadi 40 tahun baru dapat mengajukan permohonan bebas adalah yang terberat menyangkut kasus bukan pembunuhan.

Hukuman ini diperberat karena jumlah korban bertambah 23 orang. Awalnya, korban Reynhard berjumlah 195 orang, kini menjadi 206 orang.

Simak Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini