KOMPAS.com - Rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan.

Pemuda Pancasila meminta agar pemberian nama jalan dikaji ulang.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," lanjutnya.

Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko," kata Munaji.

Lebih lanjut, Pemuda Pancasila menegaskan bahwa sikap mereka bukan bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai bagian dari peran ormas dalam menjalankan kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," tegas Munaji.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, memastikan bahwa penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tetap akan dilaksanakan.

Namun, ia mengungkapkan bahwa peresmian tersebut ditunda karena regulasi terkait masih dalam proses penyusunan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ujar Arief.

Arief juga menegaskan bahwa lokasi jalan tidak akan berpindah dan akan tetap menggunakan nama Pramoedya Ananta Toer setelah regulasi selesai disusun bersama DPRD.

Sebagai informasi, Pramoedya Ananta Toer merupakan sastrawan besar asal Blora yang lahir pada 6 Februari 1925.

Ia dikenal sebagai penulis produktif dengan karya-karya terkenal seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, dan Perburuan.

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.

Sekadar diketahui, Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang sastrawan yang lahir di Blora, pada 6 Februari 1925.

Sebagai seorang sastrawan, Pram mempunyai banyak karya novel yang telah diterbitkan, seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, hingga Perburuan.

(Sumber: Kompas.com/Aria Rusta Yuli Pradana | Editor: Gloria Setyvani Putri, Sari Hardiyanto)

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dan politikus Ahmad Ali (AA) terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan apabila penyidik menilai perlu untuk dilakukan klarifikasi soal barang bukti yang ditemukan penyidik saat penggeledahan di rumah keduanya.

"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Meski demikian dirinya belum menerima informasi dari tim penyidik mengenai apakah Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali memang akan memanggil keduanya dan kapan keduanya akan diperiksa.

"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik. Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya KPK mengungkapkan di rumah Japto di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Kemudian dari rumah Ahmad Ali penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada saat yang sama, KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya. Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan. Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Sejumlah pakar dan praktisi hukum mengupas secara tuntas tentang Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam diskusi yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Beberapa narasumber dalam diskusi berjudul "RUU KUHAP: Jalan Menuju Penegakan Hukum yang Setara" yakni Ketua APTHN-HAN Prof.Noor Harisudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH Unmuh) Jember Ahmad Suryono, dan DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah.

"Jika RUU KUHAP tidak dirumuskan dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," kata Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Prof Noor Harisudin dalam diskusi tersebut.

Ia mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan RUU KUHAP sangat penting karena perumusan yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

"Selain itu, kajian mendalam terhadap kelemahan KUHAP lama harus menjadi bahan evaluasi agar undang-undang yang baru tidak justru menimbulkan permasalahan baru," tuturnya.

Menurutnya salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah penghapusan tahap penyelidikan dalam proses hukum, sehingga hal itu dapat mengancam prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Proses penyelidikan adalah tahap awal yang sangat penting dalam memastikan apakah suatu perkara layak naik ke tahap penyidikan," katanya.

Sementara Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono mempertanyakan motif di balik pemangkasan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam RUU KUHAP karena revisi itu berpotensi menciptakan keadilan yang semu dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum.

"RUU KUHAP yang baru memang bertujuan menciptakan keadilan hukum yang lebih cepat, namun cepat belum tentu tepat. Sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai hak-hak masyarakat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan praktisi hukum dari DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah mengatakan bahwa RUU KUHAP yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan terkesan mengurangi kewenangan salah satu APH.

"Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan yang terintegrasi harus diperkuat, bukan justru dikurangi kewenangannya," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kami apresiasi garmen di sini dan program ini dapat menjadi contoh bagi lapas lain dalam memberikan keterampilan bagi warga binaan

Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI, H Sugiat Santoso memberikan apresiasi terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan di bidang garmen binaan Lapas Kelas I Makassar.

"Kami apresiasi garmen di sini dan program ini dapat menjadi contoh bagi lapas lain dalam memberikan keterampilan bagi warga binaan," kata Sugiat disela peninjauannya di Lapas Kelas I Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keterampilan di bidang garmen ini sudah seperti pabrik garmen dan produksinya sangat bagus.

"Kita berharap program seperti ini bisa diterapkan di Lapas lain agar warga binaan memiliki kegiatan positif dan menjadi bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat," ujar Sugiat dalam kunjungan kerjanya.

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XIII DPR RI itu juga menekankan pentingnya pembinaan berbasis keterampilan agar warga binaan memiliki bekal yang cukup ketika kembali ke tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia berharap program serupa bisa mendapatkan dukungan lebih luas, baik dari sisi regulasi maupun anggaran.

"Kami di DPR RI memiliki tugas dalam pembuatan regulasi, dan kami mendukung kebijakan yang memperkuat pembinaan di Lapas," katanya.

Selain itu, Sugiat juga menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Termasuk berencana membahas realisasi anggaran untuk program pembinaan ini bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam waktu dekat pada sidang di DPR RI.

Selain meninjau garmen di Lapas Kelas I Makassar, anggota Komisi VIII DPR RI ini juga melihat secara langsung kualitas makanan untuk warga binaan di lapas tersebut.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

London -

Kabar mengejutkan dari West Ham United. The Hammers mau beli Rasmus Hojlund di bursa transfer musim panas 2025 mendatang dari Manchester United.

Dilaporkan talkSport, West Ham United mau merombak skuad demi bisa bersaing di papan atas Liga Inggris. Mereka sudah mendatangkan manajer baru, Graham Potter.

West Ham United masih jadi tim papan tengah di Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Kini, The Hammers sedang duduk di peringkat ke-15 dengan 27 poin dari 24 laga.

West Ham mau membangun tim dengan skuad yang lebih oke. Beberapa nama masuk dalam radar incaran, teranyar adalah Rasmus Hojlund!

Graham Potter dikabarkan meminati Rasmus Hojlund. Lain sisi, Hojlund sebenarnya masuk dalam daftar jualan Manchester United di bursa transfer musim dingin 2025 tapi akhirnya bertahan di Old Trafford.

Diyakini, West Ham bakal coba membeli Hojlund di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. MU kabarnya siap melepas sang striker di angka 40 juta Pounds atau setara Rp 815 miliar.

Hojlund sendiri kerap dicadangkan oleh manajer Ruben Amorim. Apa pemain asal Denmark itu, nanti mau coba tantangan baru?

(aff/cas)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (6/2/2025).

Kendati demikian, KPK belum menunjukkan secara langsung dari belasan mobil yang disita tersebut.

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. "Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

ANTARA - Serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok militan al-Shabaab seringkali terjadi di wilayah Kenya utara yang berbatasan dengan Somalia. Selain serangan yang menewaskan warga dan petugas keamanan, para teroris juga menculik lima pejabat daerah setempat. Presiden Kenya Willian Ruto pun secara tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan berjanji akan memberantas aksi militer al- Shabaab yang dinilai mengganggu keamanan wilayah perbatasan. (XINHUA/Rinto A Navis/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

BLORA, KOMPAS.com - Beredar surat imbauan Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Blora terkait penolakan rencana penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut disebutkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menunda atau mengkaji ulang pemberian nama jalan baru dengan nama Pramoedya Ananta Toer tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji membenarkan adanya surat yang beredar tersebut.

Alasan Pemuda Pancasila menolak pemberian nama jalan

Dirinya menjelaskan alasan Pemuda Pancasila (PP) membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya pemulangan predator seks Reynhard Sinaga masih pembicaraan tahap awal dengan Pemerintah Inggris.

Yusril menyebutkan, jika Inggris menyetujui pemulangan Reynhard tersebut, Reynhard akan ditahan di Lapas Nusa Kambangan. ?Andai kata Pemerintah Inggris setuju, dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Yusril, Kamis (6/2/2025).

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security. Dan yang ada untuk itu hanya di Nusakambangan," sambung dia.

Yusril menjelaskan, proses pemulangan Reynhard tersebut bukan hal yang mudah. Dia menuturkan, langkah yang diambil dalam kasus tersebut harus dipikirkan secara matang agar tak ada masalah di kemudian hari.

?Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga. Orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa, akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi,? jelas dia.

Sebagai informasi, pada 2020 lalu, Pengadilan Manchester, Inggris menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria.

Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram, hingga perdagangan karbon yang dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.

"Laut itu menjadi maal al musytarof, yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tetapi negara tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu," kata Ketua Sidang Komisi Waqi'iyah Munas PBNU 2025, Muhammad Cholil Nafis dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, terkait perhatian masyarakat apakah negara boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi, maka PBNU memutuskan secara otomatis hal tersebut juga berlaku haram.

"Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," ujar Rais Syuriyah PBNU itu.

Selain soal kepemilikan laut, hal lain yang dibahas dalam Komisi Waqi'iyah salah satunya yakni melibatkan diri dalam konflik.

Menurutnya, melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, pangan, atau lainnya adalah fardu kifayah. Namun dalam soal keterlibatan secara fisik, ia menegaskan hukumnya haram.

"Hal ini boleh (melibatkan diri pada konflik), bahkan fardlu kifayah, jika dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik medis atau pangan. Namun, jika keterlibatannya dalam bentuk fisik, hukumnya haram, termasuk sebagai tentara bayaran, sebab, hal itu memperbesar fitnah," ujar dia.

Ia melanjutkan, terkait aksi teror dan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk, serta menjadikan anak sebagai perisai juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram.

Selain itu, sambung Cholil Nafis, hukum jual beli karbon baik dengan model sistem cap and trade maupun model offset emisi diperbolehkan dan sah dengan memakai pola transaksi ba'i al-huquq al-ma'nawiyah atau jual beli hak-hak imateriil.

Ia juga menyampaikan tiga runtutan hukum dalam dam haji tamattu, atau hukum jamaah yang terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum haji.

"Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram," ucap Cholil.

"Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya mendatangkan kambing, itu boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram," imbuhnya.

Hal lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah yakni berkaitan dengan bisnis di atas tanah wakaf dan kekerasan di lembaga pendidikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025