JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Indah Sri Utari menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Dia menuturkan, asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak.

Selain itu, Korps Adhyaksa juga punya kewenangan untuk menentukan jalannya perkara, termasuk menentukan tuduhan, menentukan pembuktian, dan argumen hukum. ?Pada dasarnya, prinsip-prinsip asas dominus litis dalam hukum pidana itu adalah kewenangan menentukan perkara. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak," ujarnya, Sabtu (8/2/2025).

Dia berpendapat, kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan di pihak kejaksaan menjadi masalah. Potensi terjadinya penyalahgunaan asas tersebut juga menjadi masalah, karena bisa disalahgunakan oleh kejaksaan untuk menunda atau mengganggu proses jalannya peradilan.

"Jangan salah bahwa di dalam sebuah peradilan pidana itu adalah sebuah sistem-sistem yang terdiri dari subsistem. Subsistem kepolisian yaitu penyidikan, kejaksaan penuntutan, pengadilan yaitu hakim memutuskan perkara dan LP," kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.

Dia mengungkapkan, semua lembaga itu harus memiliki kewenangan yang sama dan bersinergi. Menurut dia, sistem itu harus ditopang oleh subsistem yang sederajat karena jika ada dominasi kewenangan, maka bisa saja terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Mungkin juga di dalam di kejaksaan ada kemungkinan terjadinya penundaan penuntutan, kejaksaan bisa jadi menunda penuntutan terhadap seseorang tersangka tanpa alasan yang jelas. Sehingga memungkinkan tersangka untuk melarikan diri atau menghancurkan barang bukti," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam sistem peradilan pidana itu perlu adanya due process of law (proses hukum yang adil, red). Selain itu, kata dia, bisa saja terjadi penyalahgunaan penuntutan.

Dia menilai tak menutup kemungkinan kejaksaan bisa saja menyalahgunakan wewenang penuntutan untuk menghentikan penuntutan atau untuk menargetkan lawan politik maupun lawan bisnis. Dia menganggap semua itu serba mungkin, karena dominasi, super atau pemberian kewenangan yang lebih dalam subsistem yang sama di dalam sistem peradilan pidana.

"Sehingga penerapan dominus litis di dalam Revisi KUHAP nanti perlu juga ke hati-hatian apalagi kalau asas dominus litis akan dimasukkan di dalam UU Kejaksaan. Karena ini perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Tidak pernah ada sebuah institusi yang menjadi super power yang kemudian menerapkan kehati-hatian di dalam proses penerapan sebuah sistem," pungkasnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Diberitakan sebelumnya, Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017 yang lalu.

Dalam proses pengajuan, dia diduga menggunakan Purchase Order (PO) palsu untuk mendapatkan pencairan dana.

Agus sempat dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan sebelum akhirnya dijemput paksa.

Tidak hanya sebagai tersangka kasus korupsi, Agus Hartono juga dikenal sebagai mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Agus Hartono diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana Lapas Kedungpane Semarang berinisial AH alias Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

AH merupakan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang.

Narapidana tersebut dikabarkan kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa yang bersangkutan keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin hingga akhirnya kepergok pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

Kalapas Kedungpane Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menyangkut seorang narapidana kasus korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat.

"Di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Dia memastikan bahwa bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kondisi lapas sekarang sangat kondusif," ujar Mardi.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Agus ditangkap setelah mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia di kursi 41B.

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang.

Ketika itu, Agus Hartono duduk di kursi 41B.

TEPI BARAT - Komisi urusan tahanan Otoritas Palestina menerbitkan nama-nama 183 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel pada hari Sabtu (8/2/2025) sebagai imbalan atas pembebasan tiga pria Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

Dari para tahanan tersebut, 18 menjalani hukuman seumur hidup, 54 menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 adalah warga Palestina dari Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Semuanya adalah pria, berusia antara 20 hingga 61 tahun.

Pertukaran itu akan menjadi yang kelima dalam kesepakatan gencatan senjata multifase untuk menghentikan pertempuran di Gaza yang disetujui Israel dan Hamas bulan lalu.

Sementara itu, pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Balata, yang terletak di sebelah timur Nablus, kantor berita Wafa melaporkan pada Sabtu.

Menurut Wafa, pasukan Israel dikerahkan di beberapa lingkungan dan bangunan di sekitarnya.

?Buldozer Israel mulai menghancurkan jalan di dalam kamp,? ungkap laporan itu.

Selain itu, seorang anak laki-laki Palestina berusia 10 tahun meninggal di rumah sakit lebih dari seminggu setelah seorang tentara Israel menembaknya di Tepi Barat yang diduduki.

Saddam Rajab terluka pada tanggal 28 Januari selama operasi militer rezim apartheid Israel di Tulkarem.

Pasukan Israel menahan ambulans yang membawanya ke rumah sakit dan menahan ayahnya selama satu jam. Tentara Israel itu dilaporkan membanggakan diri telah menembak anak kecil itu.

Militer rezim kolonial Israel bersenjata lengkap telah mengepung daerah tersebut selama lebih dari dua pekan, menyerang warga Palestina dan meledakkan rumah-rumah.

Jeneponto -

Dua pria berinisial AMA (21) dan DW (21) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke sel tahanan Polres Jeneponto. Keduanya mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam bungkus sabun.

"Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam ruang tahanan Polres Jeneponto berhasil digagalkan oleh petugas jaga tahanan Sat Tahti," ujar Plt Kasi Humas Polres Jeneponto Iptu Uji Mughni dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Uji mengungkapkan, upaya penyelundupan ini digagalkan petugas jaga tahanan pada Kamis (6/2) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Kejadian terungkap setelah anggota piket jaga tahanan mencurigai kedatangan AMA dan DW yang membawa barang titipan untuk seorang tahanan kasus narkoba berinisial F.

"Namun, karena bukan jam besuk, kedua orang ini akhirnya menitipkan barang bawaannya. Yang mereka bawa berupa 1 bungkus detergen, 6 bungkus pewangi pakaian, dan 1 bungkus sabun mandi," katanya.

Uji menuturkan, petugas yang curiga kemudian memeriksa barang titipan secara teliti. Saat membuka bungkus sabun mandi, mereka menemukan 3 paket kecil yang dibungkus lakban cokelat. Setelah diperiksa, paket itu berisi serbuk kristal yang diduga kuat sebagai sabu.

"Petugas jaga tahanan segera memanggil piket Sat Narkoba dan menyerahkan barang bukti. Kedua orang tersebut langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap keterlibatan mereka dalam upaya penyelundupan ini," bebernya.

Lebih lanjut, Uji mengatakan polisi juga melakukan penggeledahan di dalam sel tahanan. Namun pihaknya tidak menemukan barang terlarang lainnya.

"Personel gabungan melakukan penggeledahan di dalam ruang tahanan. Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun barang terlarang lainnya di dalam sel," ucapnya.

(ata/asm)

Jakarta -

Pihak kuasa hukum PT MBM menyatakan pihaknya telah memenangkan praperadilan kasus dugaan pemalsuan surat dengan terlapor Charlie Chandra. Untuk itu, pihak PT MBM selaku pelapor meminta agar kasus tersebut kembali dibuka.

"Fakta hukumnya jelas bahwa praperadilan yang dimenangi pengembang sebagai korban terjadi karena ulahnya sendiri, dimana Charlie mengingkari perjanjian damai yang sah," ujar Muannas Alaidid selaku kuasa hukum PT MBM, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).

"Pengadilan Negeri (PN) Serang pun telah menegaskan bahwa SP3 yang sempat membebaskannya tidak sah dan memerintahkan agar kasusnya untuk dilanjutkan," sambungnya.

Menurut Muannas, Charlie Chandra membuat framing seolah-olah dirinya adalah korban dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan. Padahal, kasus Charlie Chandra bukan tentang sengketa lahan melawan pengembang, melainkan dugaan pemalsuan dokumen tanah berupa tandatangan pemilik asli tanah The Pit Nio yang terbukti dipalsukan sejak tahun 1993 sesuai Putusan PN Tangerang.

"Sudah ada terpidananya dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya kasus ini sudah berproses secara hukum panjang," imbuhnya.

Muannas mengatakan Charlie sendiri sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan melalui mekanisme keadilan restoratif di Polda Banten, meski ia sempat buron selama berbulan-bulan sebelum ditangkap. Akan terapi, menurutnya, Charlie mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat.

"Masalah yang harusnya sudah selesai karena ada perdamaian, malah belakangan dia muncul dan menuntut kembali, lalu menyerang pengembang seolah dia korban dari perampasan tanah yang katanya miliknya," ungkapnya.

"Karena itu, kami sebagai korban mengajukan praperadilan, dan pengadilan pun sudah menilai bahwa penghentian penyidikan oleh polisi terhadapnya cacat hukum akibat ulah charlie yang terbukti mengingkari perjanjian damai," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Muannas menyampaikan dengan adanya putusan sidang praperadilan tersebut, ia berharap kasus tersebut kembali dibuka.

"Harapan kami merasa perlu agar kasusnya dibuka kembali untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi Charlie," ujarnya.

Muannas pun menantang Charlie untuk membuktikan di pengadilan jika merasa dirinya tidak bersalah. Ia meminta agar Charlie Chandra mengikuti proses hukum yang berjalan saat ini.

"Jika Charlie benar-benar merasa dirinya tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan, bukan dengan memainkan opini publik. Apalagi hukum nanti akan memberikan kesempatan baginya untuk membela diri di persidangan, silahkan buktikan kalo dia adalah korban, dan benar itu tanah miliknya. Maka, sebagai warga negara yang baik, jalani saja proses hukum dengan fair, hadapi bukti yang ada, dan hormati keputusan yang sudah dikeluarkan pengadilan," bebernya.

"Untuk itu seperti adagium keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh sekalipun, jadi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan kebenaran dan membela diri," pungkasnya.

Penjelasan Charlie Chandra

Charlie Chandra menjelaskan kronologi kasus dugaan pemalsuan surat yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka di Polda Banten. Menurutnya, sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak pelapor sebelumnya.

Charlie Chandra menjelaskan kasus bermula pada 2021 ketika dirinya ditawari PT Mandiri Bangun Makmur jual beli tanah di kantor PIK2. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sudah ada penyidik Polda Metro duduk di sebelah legal manager PT Mandiri Bangun Makmur.

"Karena tidak ada kesepakatan, Charlie Chandra dilaporkan atas tuduhan penggelapan SHM 5/Lemo," kata Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Charlie Chandra, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Tanah yang menjadi sengketa itu diklaim tercatat atas nama Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra. Tanah tersebut dikelola sejak 1989 sebagai tambak ikan bandeng dan kemudian pada 2000 disewakan kepada penggarap.

"Kepemilikan diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Nomor 726/Pdt/1998/PT.Bdg yang menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum," imbuhnya.

Ia mengatakan kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kkemudian dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Sertifikat hak milik SHM 5/Lemo yang sebelumnya disita dikembalikan ke BPN dan kemudian diserahkan kembali kepada Charlie Chandra.

"Hal ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah sah. Dengan demikian, pelapor tidak memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan laporan, mengingat tanah tersebut telah dimiliki keluarga Charlie Chandra selama 35 tahun," lanjutnya.

Pada 30 Januari 2023 Charlie Chandra mengajukan permohonan balik nama sertifikat dari ayahnya yang telah meninggal ke seluruh ahli waris. Menurutnya, PPAT saat itu telah melakukan pengecekan sertifikat dan hasilnya tetap atas nama Sumita Chandra, tidak ada sengketa, tidak ada blokir.

Akan tetapi, pada 3 Maret 2023, SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra, ayah Charlie, dibatalkan oleh BPN Banten dengan alasan cacat administrasi. Sampai kemudian pada April 2023, Charlie Chandra dilaporkan ke Polda Banten atas tuduhan pemalsuan surat dalam proses balik nama sertifikat.

"Pertanyaan Charlie adalah apa hak atau legal standing PT Mandiri Bangun Makmur melaporkan Charlie Chandra atas proses balik nama karena pada saat itu sertifikat masih atas nama ayahnya sendiri?," imbuhnya.

(mei/tor)

CIREBON, KOMPAS.com – Sebanyak 13 warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, disinyalir mengalami gejala Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Ketiga belas warga binaan ini ditempatkan dalam ruang tahanan terpisah karena dikhawatirkan mengganggu tahanan lainnya.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Nanang Syamsudin, menyampaikan bahwa ketiga belas orang ini menunjukkan gejala dan sikap yang berbeda.

Mereka sementara ditempatkan di ruang terpisah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Mereka yang mengalami ODGJ merupakan tahanan pindahan yang tersandung kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

Petugas belum mengetahui secara pasti awal mula gejala ODGJ pada warga binaan tersebut.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim berwenang dalam penanganan lebih lanjut.

"Kita akan berkoordinasi dengan psikiater apakah yang bersangkutan sudah masuk dalam taraf ODGJ. Karena tentunya, kalaupun sudah termasuk, kita akan laporkan untuk penanganan lebih lanjut," kata Nanang saat ditemui Kompas.com, Jumat (7/2/2025) petang.

Tidak hanya ODGJ, Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon juga menampung sebanyak 31 warga binaan yang telah masuk kategori lanjut usia, yakni di rentang usia 60–70 tahun.

Bahkan, beberapa di antaranya telah mencapai usia 95 tahun. Hal ini menjadi perhatian di tengah kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas.

Nanang menyebut bahwa saat ini terdapat 964 warga binaan, sementara kapasitas daya tampung hanya 555 orang. Kondisi kelebihan penghuni ini telah dilaporkan kepada kementerian. Pemerintah saat ini sedang melakukan pendataan di tiap lapas sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang sesuai.

"Kalau melihat dari kapasitas ideal, penghuni saat ini sudah berlebih, over kapasitas lebih dari 100 persen. Jumlahnya 964 dari kapasitas 555. Pak Wamen menjadikan kondisi ini sebagai bahan perubahan kebijakan karena fakta di lapangan menunjukkan adanya gap yang cukup besar," ujar Nanang.

Salah satu kebijakan yang tengah dibahas adalah pengurangan pidana bagi warga binaan yang telah memenuhi prosedur.

Beberapa di antaranya adalah mereka yang mengalami ODGJ, menderita sakit menahun berkepanjangan, serta para lansia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena beberapa warga binaan sudah tidak mampu secara fisik untuk menjalani hukuman.

Bahkan, individu dengan gangguan jiwa berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.

Otto juga menekankan bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan.

Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pemberian hak amnesti, grasi, atau kebijakan lainnya.

"Kita tidak lagi berpikir soal balas dendam terhadap orang. Makanya sekarang disebut lembaga pemasyarakatan, bukan lagi penjara," tambah Otto.

Evaluasi ini masih terus berlangsung. Sejak beberapa hari lalu, dirinya bersama tim kementerian telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lapas, termasuk di Grobogan, Bangli, dan Cirebon.

Kunjungan ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara luas dan menemukan formula serta opsi yang tepat dalam penegakan hukum dengan pendekatan terbaru.

SEMARANG, KOMPAS.com - Narapidana berinisial AH, yang lebih dikenal sebagai Agus Hartono, telah dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Jawa Tengah.

Tindakan ini diambil usai napi kasus korupsi dan pencucian uang itu kabur dari Lapas Kedungpane Semarang pada pertengahan Januari 2025.

Menurut informasi yang beredar, Agus keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kejaksaan di Jawa Tengah.

"Sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Kalapas Kedungpane Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Mardi juga menambahkan bahwa petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas," ucapnya.

Ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agus Hartono sebelumnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis, 22 Desember 2025.

Ia ditangkap setelah mendarat di bandara tersebut usai melakukan perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dengan duduk di kursi 41B.

Penangkapan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat.

Ankara (ANTARA) - Hamas pada Jumat mengumumkan daftar nama 183 tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan oleh Israel pada Sabtu untuk ditukar dengan tiga warga Israel yang disandera kelompok perlawanan itu di Jalur Gaza.

Menurut daftar nama itu, ada 18 tahanan dengan hukuman seumur hidup dan 54 tahanan dengan hukuman jangka panjang yang akan dibebaskan, sementara tujuh lainnya akan dideportasi ke luar Palestina.

Dalam daftar itu, ada 38 anggota Hamas, 30 dari kelompok Fatah, dan satu anggota Jihad Islam, sedangkan tiga lainnya tidak memiliki afiliasi politik.

Dari 183 tahanan yang akan dibebaskan itu, 111 di antaranya telah ditahan tentara Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Sebelumnya pada Jumat, sayap militer Hamas mengumumkan tiga sandera Israel yang akan dibebaskan dalam tahap kelima pertukaran tawanan berdasarkan perjanjian gencatan senjata.

Kelompok HAM Palestina memperkirakan ada sekitar 10.000 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, 600 orang diantaranya menjalani hukuman seumur hidup.

Perjanjian gencatan senjata Israel-Palestina mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari.

Tahap pertama perjanjian itu menetapkan pembebasan secara bertahap 33 tawanan Israel dari Gaza, yang masih hidup atau yang sudah tewas, untuk ditukar dengan 1.700 sampai 2.000 warga Palestina dan Arab.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Rencana pemerintah untuk memulangkan narapidana predator seks Reynhard Sinaga yang kini menjalani hukuman seumur hidup di Inggris berpotensi terganjal aturan kerja sama antara kedua negara.

Saat ini, Indonesia dan Inggris tak memiliki kerja sama transfer narapidana (transfer of sentence person). Sehingga, merujuk UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, rencana itu akan sulit.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memantau perkembangan rencana pemerintah memulangkan Reyhnard. Terlebih, karena kedua negara tak memiliki perjanjian transfer narapidana.

"DPR akan terus memantau perkembangan upaya ini terlebih karena Indonesia belum memiliki kerja sama pemindahan narapidana dengan negara Inggris Raya," ujar Willy saat dihubungi, Jumat (7/2).

Namun, Willy mengaku tak pesimistis. Sekecil apapun peluangnya, Willy meyakini pemerintah akan berusaha maksimal. Menurut dia, pemerintah memiliki contoh yang baik dengan melakukan practical agreement saat memulangkan narapidana hukuman mati Mary Jane ke Filipina.

Artinya, meski tak memiliki perjanjian, masih ada peluang Inggris menyerahkan Reynhard ke Indonesia.

"Contoh baik yang pernah kita lakukan adalah membentuk practical agreement. Tapi itu semua bergantung juga dengan pertimbangan negara Inggris yang diminta memindahkan," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira justru mengkritik rencana pemerintah memulangkan Reyhnard. Terlebih, Indonesia tak punya kerja sama transfer narapidana dengan Inggris.

Menurut dia, hal itu menyiratkan pemerintah atau kementerian terkait tak punya pekerjaan yang lebih prioritas.

"Kalau enggak punya kerjasama ya untuk apa kita repot ngurusin seperti ini. Apa enggak ada masalah lain yang lebih penting? Enggak ngerti saya, apa sih yang sebenarnya diperjuangkan untuk memulangkan Reinhard?" Kata Andreas.

Guru Besar Hukum Pidana UII, Mudzakkir menyarankan agar pemerintah tak perlu memulangkan Reyhnard. Terlebih, jika pemerintah juga tak siap dengan fasilitas lembaga pemasyarakatan atau menjamin keamanan dan pemulihan masalah mental Reynhard sebagai pelaku kejahatan seksual.

"Barangkali di sana lebih memberikan jaminan bahwa dia dilaksanakan pembinaan itu baik, karena mereka memiliki fasilitas yang lebih baik dan kemudian upaya pengembangan predator ini bisa teratasi, kalau saya berpendapat enggak usah ditarik ke Indonesia," ujar Mudzakkir.

Hingga saat ini, dia mengaku belum memiliki gambaran dari pemerintah untuk menjamin kondisi Reynhard jika dipulangkan. Oleh karenanya, Mudzakkir menilai rencana pemulangan itu lebih banyak dampak negatif.

"Disebabkan karena fasilitas penjara di Inggris lebih bagus. Dan fasilitas treatment terkait masalah predator seksual juga lebih bagus," katanya.

"Artinya potensi untuk menjadi orang baik itu lebih baik kalau yang bersangkutan itu bisa dilaksanakan pidana itu di Inggris," imbuh Mudzakkir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari Inggris masih terus dipelajari.

Yusril mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta otoritas Inggris untuk mengkaji rencana pemulangan Reynhard.

"Masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," ujarnya kepada wartawan dikutip, Jumat (7/2).

Terpisah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) belum menerima komunikasi diplomatik mengenai rencana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga dari penjara Inggris.

"Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apa pun mengenai rencana pemulangan [Reynhard Sinaga]," kata juru bicara Kemlu RI Rolliansyah 'Roy' Soemirat saat ditanya soal perkembangan rencana pemulangan Reynhard Sinaga oleh wartawan dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Semarang -

Terpidana kasus korupsi, Agus Hartono dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security karena melakukan pelanggaran. Para petugas Lapas yang terlibat dengan Agus pun disanksi.

Dari informasi yang diperoleh detikJateng, Agus Hartono bisa keluar dari Lapas saat menjalani masa hukumannya. Dia tepergok penegak hukum sedang bersama keluarganya di sebuah restoran di Semarang dan kemudian dilakukan tindakan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah saat ditanya soal kabar tersebut. Dia menegaskan telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Dia juga tidak menyebut berapa petugas yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dia menegaskan akan menjaga integritas dan akan menindak tegas jika ada pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi Lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," jelas Mardi.

Diketahui, Agus Hartono yang merupakan seorang pengusaha itu divonis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara terkait kasus korupsi. Agus Hartono sebelumnya sempat bikin heboh karena mengaku diperas jaksa.

Kasus yang menjeratnya yaitu kredit macet pada suatu bank daerah cabang Semarang. Sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan Ketua Majelis Hakim Rajendra pada Selasa (18/7/2023).

(ahr/ahr)