JAKARTA,iNewsPekanbaru.id – Dua warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditahan oleh pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan ketat Presiden AS, Donald Trump, yang tengah memberantas imigran ilegal. Kedua WNI tersebut ditahan di Georgia dan New York pada akhir Januari 2025.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait penahanan dua WNI tersebut. "Hingga saat ini, ada dua WNI yang telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat," kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip InewsPekanbaru.id (8/2/2025).

Penahanan di Atlanta dan New York

WNI pertama, yang berinisial TRN, ditangkap di Atlanta, Georgia, pada 29 Januari 2025. Meskipun kronologi penangkapan secara rinci belum diketahui, KJRI Houston sudah berhasil menghubungi TRN dan memastikan bahwa kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik. TRN juga telah mendapat akses pendampingan dari pihak konsuler Indonesia dan dijadwalkan menjalani persidangan pada 10 Februari 2025.

Sementara itu, WNI kedua, berinisial BK, ditahan pada 28 Januari 2025 di New York. Saat itu, BK sedang melapor tahunan ke kantor Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan diketahui bahwa ia sudah terdaftar dalam daftar deportasi sejak 2009. KJRI New York telah melakukan komunikasi melalui istri BK dan saat ini proses persidangan masih dalam pembicaraan dengan otoritas setempat.

Kemenlu Antisipasi Kebijakan Trump

Sejak kebijakan imigrasi ketat Presiden Trump diberlakukan, Kemenlu bersama dengan perwakilan Indonesia di AS telah melakukan berbagai langkah antisipasi dan koordinasi untuk membantu WNI yang berada di sana. Kemenlu juga bekerja sama dengan Diaspora Indonesia serta Indonesian American Lawyer Association (IALA) untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan imigrasi tersebut kepada masyarakat Indonesia di AS.

Judha Nugraha menegaskan bahwa meskipun tugas negara adalah memberikan perlindungan, hal yang paling penting adalah agar WNI mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka tinggal, termasuk hukum keimigrasian. "Perlindungan yang paling hakiki itu adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi, dan negara siap hadir untuk melakukan pendampingan," jelas Judha.

Kemenlu memastikan akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri, sembari menekankan pentingnya patuh terhadap peraturan setempat.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

KPK seolah-olah melakukan framing/pembingkaian bahwa perintah itu merupakan bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku, padahal justru sesungguhnya klien kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenanga

Jakarta (ANTARA) - Penasehat hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menduga adanya pelanggaran hukum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersangka kliennya.

"Dugaan itu sesuai pada fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (7/2), yang menghadirkan dua saksi, yakni mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto, Kusnadi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Todung menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, terdapat tekanan agar para saksi menyebut nama Hasto. Bahkan, lanjut dia, Agustiani mengatakan sempat dijanjikan sejumlah uang sebelum pemeriksaan berjalan agar nama Hasto disebut terlibat dalam perkara ini.

“Dengan demikian, jawaban KPK dan fakta persidangan kemarin semakin terang benderang terungkap sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam menetapkan status tersangka Hasto,” kata Todung.

Dirinya juga berpendapat adanya tindakan "daur ulang" bukti lama yang sudah tidak relevan dan membangun cerita berdasarkan imajinasi bukan berdasarkan bukti dalam kasus itu.

Ia pun mencontohkan tindakan "daur ulang" yang dilakukan oleh pihak KPK, yakni meneruskan cerita dengan menguraikan seolah-olah Hasto mempersilakan dan menyanggupi untuk menalangi dana operasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rangkaian cerita lainnya.

Cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut, diungkapkan ia, telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri.

“Menjadi pertanyaan, apa maksud KPK kembali menguraikan cerita lama yang sudah tidak terbukti di pengadilan dalam proses praperadilan ini? Bukti yang digunakan pun adalah bukti-bukti lama di bulan Januari 2020,” ucap dia.

Terkait dugaan membangun cerita berdasarkan imajinasi dan bukan berdasarkan bukti, lanjut Todung, tuduhan dibangun seolah-olah sopir Saeful Bahri dan advokat Donny Tri Istiqomah melapor kepada Hasto terkait kesepakatan dengan tersangka Harun Masiku tentang dana operasional ke KPU dan hal tersebut dipersilakan oleh Hasto.

Selain itu, ia menambahkan bahwa KPK menyebutkan Hasto memerintahkan Saeful dan Donny di Kantor DPP PDIP untuk mengawal surat DPP PDIP yang keluar berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, perintah tersebut bukan perbuatan melawan hukum, melainkan tugas Hasto sebagai Sekjen untuk memastikan surat DPP PDIP yang dibuat berdasarkan Putusan MA agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sambung dia, KPK seolah-olah melakukan framing/pembingkaian bahwa perintah itu merupakan bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku.

“Padahal justru sesungguhnya klien kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenangan Partai yang dijamin oleh Putusan MA dan bahkan ditegaskan oleh Fatwa MA,” ungkap Todung menegaskan.

Dikatakan Todung, sejumlah persoalan hukum tersebut bisa merusak tatanan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dia menegaskan bahwa dukungan dari semua pihak untuk upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dirusak dan dinodai dengan berbagai praktik terlarang dan tidak beretika dalam penegakan hukum.

"Terutama jangan sampai penegakan hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Terpidana kasus tindak pidana korupsi Agus Hartono dipindah dari Lapas Semarang ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap, atas dugaan pelanggaran kerap meninggalkan tempatnya menjalani hukuman di luar ketentuan yang berlaku.

"Terhadap pelanggaran yang dilakukan Agus di era sebelum saya, sudah diambil tindakan dengan dipindah ke Nusakambangan," kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Sabtu.

Mardi yang menjabat per 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid, tidak menjelaskan secara detil waktu pemindahan terpidana kasus korupsi yang juga terjerat dalam perkara mafia tanah di Kota Salatiga tersebut.

Sementara terhadap petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan Agus, juga sudah dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agus menjalani hukuman dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di sejumlah bank pemerintah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, serta pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Narapidana kasus korupsi, Agus Hartono, ketahuan sedang makan bersama keluarganya di restoran di Semarang, Jawa Tengah. Agus langsung dipindahkan dari Lapas Semarang ke Nusakambangan.

Dikutip dari detikJateng, Agus dipindah ke Lapas Super Maximum Security karena melakukan pelanggaran. Petugas Lapas Semarang yang terlibat pun ikut disanksi.

Agus Hartono bisa keluar dari lapas saat menjalani masa hukumannya. Dia tepergok penegak hukum sedang bersama keluarganya di sebuah restoran di Semarang dan kemudian dilakukan tindakan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah saat ditanya soal kabar tersebut. Dia menegaskan telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Dia juga tidak menyebut berapa petugas yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dia menegaskan akan menjaga integritas dan akan menindak tegas jika ada pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi Lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," jelas Mardi.

Diketahui, Agus Hartono yang merupakan seorang pengusaha itu divonis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara terkait kasus korupsi. Agus Hartono sebelumnya sempat bikin heboh karena mengaku diperas jaksa.

Kasus yang menjeratnya yaitu kredit macet pada suatu bank daerah cabang Semarang. Sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan Ketua Majelis Hakim Rajendra pada Selasa (18/7/2023).

Artikel ini telah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini

KPU Akan Rapat dengan Kemenkumham soal Eks Napi Mau Ikut Pilkada

KPU Akan Rapat dengan Kemenkumham soal Eks Napi Mau Ikut Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli berharap penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten harus berbasis fakta dan data, bukan sekadar asumsi atau tekanan politik semata.

Pasalnya, sambung dia, legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan seharusnya ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas karena kasus tersebut bukan hanya persoalan administrasi pertanahan.

"Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," kata Pieter dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menuturkan dalam perjalanan kasus itu, beredar surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta data penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang.

Surat tersebut, kata dia, diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat yang ramai diperbincangkan setelah kasus pagar laut mencuat.

Pieter mengingatkan agar Kejagung tidak tergesa-gesa berasumsi adanya tindak korupsi dalam kasus itu tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam.

Jika dugaan tersebut tidak berdasar, menurut dia, konsekuensinya bukan hanya hanya mencederai kredibilitas institusi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

Dia mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup wilayah perairan atau perbatasan pesisir.

Proses pengajuan hak itu, sambung dia, bahkan harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu dalam Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah, disebutkan bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut merupakan legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan demikian, kata Pieter, secara yuridis tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan, sehingga, proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi tersebut, bukan didasarkan pada asumsi semata.

Untuk itu, dirinya berharap agar Kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Kejaksaan, lanjut dia, harus membuktikan pelanggaran hukum dengan bukti dan fakta, bukan dugaan yang dikhawatirkan merugikan banyak pihak.

Di sisi lain, dia berpendapat agar pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi di Indonesia atas penanganan kasus tersebut. Menurutnya, program Investasi Nasional bisa terganggu jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku.

"Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan merupakan kunci utama untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa merugikan kepentingan nasional," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (31/1) membenarkan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod yang berisi permintaan bantuan agar bisa memberikan buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

Di dalam surat tersebut, tertulis bahwa permintaan bantuan itu dalam rangka penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa SHGB dan SHM di wilayah perairan laut Tangerang, Banten, tahun 2023-2024.

“Ya, surat yang beredar itu surat dari kami. Saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pidsus,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan, Kejagung hanya mengumpulkan data dan keterangan.

Meskipun tengah melakukan penyelidikan, Harli menegaskan bahwa Kejaksaan tetap mendahulukan kementerian/lembaga dalam hal pemeriksaan pendahuluan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina kembali dilakukan pada Sabtu (8/2/2025) hari ini dalam gencatan senjata Gaza.

Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi kepada AFP pada Jumat, mereka telah menerima daftar sandera untuk dibebaskan dari Gaza setelah Hamas menerbitkan tiga nama tawanan yang akan dibebaskan dan ditukar dengan 183 tahanan Palestina.

Ketiga pria yang bakal dibebaskan pada Sabtu ini adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Mantan sandera Yarden Bibas, yang dibebaskan minggu lalu oleh kelompok Hamas di Gaza, pada Jumat mendesak Netanyahu untuk membantu membawa kembali istri dan dua anaknya dari wilayah Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu, saya sekarang berbicara kepada Anda dengan kata-kata saya sendiri... bawa kembali keluarga saya, bawa kembali teman-teman saya, bawa semua orang pulang," kata Bibas dalam pesan publik pertamanya setelah pembebasannya.

Hamas sebelumnya mengatakan istrinya Shiri dan kedua putranya Ariel dan Kfir sandera termuda telah meninggal, tetapi Israel belum mengonfirmasi kematian mereka.

"Netanyahu, yang berada di Washington, akan memantau fase pembebasan sandera ini dari pusat kendali delegasi di AS," kata kantor perdana menteri dalam pernyataan terpisah.

Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mendesak pemerintah pada Jumat untuk tetap berpegang pada gencatan senjata Gaza, bahkan ketika komentar Trump memicu kegemparan di Timur Tengah dan sekitarnya.

"Seluruh bangsa menuntut agar para sandera kembali ke rumah," kata kelompok kampanye Israel dalam sebuah pernyataan.

"Sekaranglah saatnya untuk memastikan perjanjian tersebut diselesaikan hingga yang terakhir," tambahnya.

Diketahui, Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Kelompok Palestina, yang dipimpin oleh Hamas, sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang sebagian besar dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengamankan pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian tersebut.

Negosiasi pada tahap kedua gencatan senjata akan dimulai pada Senin, tetapi belum ada rincian tentang status pembicaraan tersebut.

Pada tahap kedua itu bertujuan mengamankan pembebasan lebih banyak sandera dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

CIREBON, KOMPAS.com – Jumlah penghuni Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, saat ini melebihi kapasitas. Dari kapasitas daya tampung 555 warga binaan, lapas ini kini menampung 964 orang.

Lapas Kelas I Kesambi telah melaporkan kondisi ini kepada kementerian sebagai bagian dari pendataan dan bahan evaluasi.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Rommy Waskita Pambudi, mengatakan bahwa kondisi melebihi kapasitas ini membuat warga binaan harus tinggal dalam satu ruang tahanan secara bertumpuk, jauh dari jumlah ideal.

"Ada ruangan yang seharusnya hanya dihuni 10 orang, tetapi karena tidak ada lagi ruang tahanan yang cukup, akhirnya ditumpuk hingga 20 orang atau lebih," ujar Rommy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/2/2025) siang.

Menurut Rommy, dalam beberapa kasus, satu ruangan dengan kapasitas lima orang kini dihuni hingga 10 orang.

"Kalau kita melihat secara logis, dengan jumlah penghuni melebihi hampir 100 persen, artinya kapasitas yang seharusnya untuk 10 orang kini dihuni hampir 20 orang," tambahnya.

Kondisi melebihi kapasitas dan Ruang Khusus untuk ODGJ

Lapas Kelas I Kesambi memiliki delapan blok tahanan, dari Blok A hingga Blok H, dengan jumlah ruang tahanan dan ukuran yang berbeda-beda.

Di antara blok-blok tersebut, terdapat ruang khusus untuk tahanan dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau yang dianggap membahayakan.

"Ada kamar yang seharusnya diisi empat orang, tetapi hanya dihuni satu orang karena yang bersangkutan mengalami ODGJ dan tidak mungkin digabung dengan yang lain. Jika dicampur, bisa mengamuk dan membahayakan warga binaan lainnya," jelas Rommy.

Selain ODGJ, beberapa warga binaan yang keamanan dan keselamatannya terancam juga ditempatkan di ruang khusus.

"Ada juga orang yang merasa sangat terancam, sehingga sesuai ketentuan, harus dipisahkan," tambahnya.

Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan

Kondisi melebihi kapasitas juga berdampak pada warga binaan lansia dan yang memiliki penyakit menahun. Mereka tidak bisa digabung dengan tahanan lain dalam ruangan yang sesak, karena dapat membahayakan kesehatan mereka.

Untuk menangani kondisi ini, Lapas Kesambi menyiagakan tim medis internal setiap hari.

"Layanan kesehatan kita buka setiap hari. Ada petugas medis yang melayani, termasuk dokter dan perawat dengan status perjanjian kerja. Jika ada narapidana yang mengeluh sakit, petugas blok bisa mendatangi mereka, atau mereka bisa datang langsung ke klinik," jelas Rommy.

Kementerian Cari Solusi untuk Lapas yang Melebihi Kapasitas

Kepala Lapas Kelas I Kesambi Kota Cirebon, Nanang Syamsudin, menyampaikan bahwa kelebihan daya tampung ini menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, saat kunjungan kerja.

"Kalau melihat dari kapasitas ideal, penghuni saat ini sudah lebih, overkapasitas lebih dari 100 persen, jumlahnya 964 dari kapasitas 555. Pak Wamen menjadikan kondisi ini sebagai bahan perubahan kebijakan, karena di lapangan terdapat gap yang cukup besar," kata Nanang, Jumat (7/2/2025) petang.

Salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah pengurangan masa pidana bagi warga binaan yang telah memenuhi prosedur.

Opsi Rehabilitasi dan Amnesti untuk Mengurangi Kapas Berlebihan di Lapas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa lapas yang melebihi kapasitas merupakan masalah lama yang belum terselesaikan.

Dari data yang dimiliki, sekitar 55 persen penghuni lapas adalah kasus narkoba.

"Kami tidak ingin menambah lapas dan rutan, karena itu berarti kita berpikir bahwa kejahatan akan terus terjadi. Yang seharusnya dipikirkan adalah bagaimana kejahatan bisa menurun sehingga jumlah penghuni lapas sedikit demi sedikit berkurang. Itu konsep yang harus dibuat," ujar Otto, saat ditemui di Lapas Kelas I Kesambi, Jumat (7/2/2025) petang.

Otto mencontohkan bahwa banyak pengguna narkoba pemula masuk penjara dan justru keluar menjadi bandar.

"Bagaimana kalau pengguna narkoba pemula, bukan bandar, dihukum lebih dulu lalu direhabilitasi? Jangan sampai mereka masuk lapas, keluar justru jadi bandar," ujarnya.

Otto juga membandingkan biaya antara hukuman penjara bertahun-tahun dan rehabilitasi.

"Kita coba hitung, apakah biaya rehabilitasi lebih murah dibandingkan dengan biaya menghidupi napi di dalam penjara selama bertahun-tahun? Jangan-jangan lebih ringan biayanya," tambahnya.

Menurutnya, skema ini dapat menjadi opsi untuk mengurangi jumlah penghuni lapas tanpa mengorbankan penegakan hukum. Selain rehabilitasi, pemerintah juga mempertimbangkan amnesti dan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Meski demikian, Otto menegaskan bahwa rencana ini masih perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi strategis. Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas tetap berjalan secara optimal dengan pendekatan inovatif.

Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities. Hal ini merupakan bagian dari strategi efisiensi.

“Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini, Sabtu (8/2/2025).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengklaim efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi kesempatan bekerja lebih cerdas dan inovatif. Ia siap menjalankan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memenuhi undangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan tertutup di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan pada Jumat (7/2) waktu setempat.

Megawati menyatakan, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan semangat gotong royong. Selain itu, isu tentang pemanasan global juga menjadi topik pembicaraan.

Mengawali keterangan kepada media, Megawati mengungkapkan bahwa kedatangan ke Vatikan antara lain untuk menjadi pembicara World Leaders Summit on Children's Rights, yang juga dihadiri oleh Paus Fransiskus.

"Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan," kata Megawati.

Dari obrolan tersebut, terungkap bahwa Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong, yang menjadi bagian dari pidato Megawati di World Leaders Summit on Children's Rights.

"Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional," katanya.

"Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat, sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan, terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan," lanjut Megawati.

Menurutnya, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan tersebut. Megawati menyebut, ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

"Seperti kalau beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi (tetap) berjalan perang,"

"Dan juga beliau yang paling juga dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini, padahal waktu saya menjadi juri (Zayed Award 2024) ketika bertemu dengan beliau (Paus Fransiskus) sebelum ini, kan kami berbicara lalu beliau menanyakan kalau ada yang mau juga memberikan saran," tutur Megawati.

Mendengar pertanyaan Paus Fransiskus, Megawati pun memberikan saran. Dirinya juga mengungkapkan keheranan akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

"Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua-dua dan beliau hanya bilang, 'Saya setuju sekali' karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah Kutub, Kutub Utara dan Kutub Selatan, yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi, tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu," papar Megawati.

Kehadiran Megawati di kediaman Paus Fransiskus itu didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambe.

KUPANG,iNewsTTU.id-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki melaunching Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, Sabtu, ( 8/2/ 2025). kegiatan Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini mengambil tema : Meningkatkan Potensi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki
dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan satu terobosan baik untuk mencerdaskan WBP yang ada di Lapas Perempuan.

" Saya sangat apresiasi pada ibu
Kalapas dan jajaran karena punya konsep yang luar biasa untuk mencerdaskan anak- anaknya yang ada di Lapas ini, saya sambut baik gagasan ini karena penting dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pendidikan ini adalah hak asasi semua manusia, semua orang punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa mengenal usia," urai Maliki.

Sementara itu Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Dewi Anggriani meminta para Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) Perempuan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik serta menyerap semua ilmu yang diberikan agar kelak menjadi bekal berharga saat kembali ke masyarakat.

" Ikuti semua materi pelajaran dengan baik, mari kita mensukseskan program ini sehingga bisa bermanfaat, serta jadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat," ujar Dewi.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Paguyuban Ibu- ibu Pemasyarakatan ( PIPAS) Nusa Tenggara Timur dan jajaran, serta Ketua PIPAS Cabang se- Kota Kupang dan mengakomodir 40 warga binaan perempuan dengan kriteria hukuman maksimal 6 bulan dan usia maksimal 50 tahun dengan materi pembelajaran yakni Wawasan Kebangsaan, Bahasa Inggris dan Public Speaking dengan jangka waktu selama 6 bulan setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu mulai pukul 08.00 -10.00 Wita.

Editor : Sefnat Besie

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025