Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (7/2) menerbitkan daftar nama 183 tahanan Palestina yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu sebagai pertukaran dengan tiga warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Daftar tersebut mencakup 18 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 54 lainnya dengan hukuman jangka panjang di penjara Israel. Selain itu, tujuh tahanan akan dideportasi ke luar Palestina, menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kantor Informasi Tahanan Hamas.

Berdasarkan afiliasi politik, daftar itu menunjukkan bahwa 38 tahanan berasal dari Hamas, 30 dari Fatah, satu dari Jihad Islam, dan tiga lainnya tidak memiliki afiliasi politik.

Selain itu, daftar tersebut juga mencakup 111 warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023, di tengah perang genosida yang dilancarkan Israel.

Pada Jumat pagi, sayap bersenjata Hamas mengumumkan tiga nama warga Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari tahap kelima pertukaran tahanan dengan Israel di bawah kesepakatan gencatan senjata.

Kelompok hak asasi manusia Palestina memperkirakan bahwa Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Pada tahap pertama, perjanjian tersebut menetapkan pembebasan bertahap 33 warga Israel dari Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan imbalan pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli berharap penegakan hukum kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten berbasis fakta, bukan asumsi ceroboh dari segelintir pihak. Menurut dia, kasus pagar laut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan.

Dalam analisisnya, dia menilai penanganan kasus tersebut bisa menjadi cerminan bagaimana hukum dapat dijalankan secara serampangan jika tidak berbasis pada fakta yang kuat. ?Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Dirinya mengingatkan tentang legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan yang seharusnya ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, bukan sekadar opini atau tekanan politik sesaat. Dia berpendapat, jika hukum terus dipermainkan sesuai dengan kepentingan tertentu, maka bukan hanya keadilan yang terancam, tetapi juga stabilitas investasi dan kepastian hukum di Indonesia.



Lebih lanjut Pieter mengatakan bahwa kebenaran mungkin bisa ditenggelamkan, tapi bakal selalu mencari celah untuk muncul ke permukaan. Akan tetapi, ujar dia, dalam sistem yang dipenuhi kepentingan dan prasangka, tidak semua kebenaran dapat diterima begitu saja, terutama oleh mereka yang menolak menerima kenyataan.

"Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh nyata betapa penegakan hukum yang sembrono dapat menciptakan kegaduhan yang merugikan banyak pihak," kata Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia pun berharap, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tergesa-gesa berasumsi adanya tindak korupsi dalam kasus ini tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam. Pasalnya, jika dugaan ini tidak berdasar, konsekuensinya bukan hanya hanya mencederai kredibilitas institusi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

?Masyarakat pun mempertanyakan, bagaimana mungkin wilayah perairan bisa memiliki sertifikat tanah? Apakah ada pelanggaran regulasi atau justru pemerintah sendiri yang tidak konsisten dalam menafsirkan hukum? Pertanyaan ini harus dijawab dengan pendekatan hukum yang jelas, bukan sekadar opini dan asumsi belaka,? tuturnya.

Pieter juga menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga tidak lepas dari sorotan. Dia mengatakan salah satu yang dipelototi publik adalah cara kementerian menangani persoalan pagar laut yang terkesan ceroboh, arogan, dan tidak berbasis pemahaman hukum yang utuh.

"Sikap represif tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lainnya justru berpotensi merugikan kepentingan negara. Logika hukum yang digunakan haruslah berbasis regulasi yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik atau tekanan publik sesaat," imbuhnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup wilayah perairan atau perbatasan pesisir. Proses pengajuan hak ini bahkan harus melalui Kementerian Kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah, disebutkan bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan demikian, kata dia, secara yuridis tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan. Sehingga, proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi ini, bukan didasarkan pada asumsi semata.

Maka itu, Pieter Zulkifli menekankan agar kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Korps Adhyaksa harus membuktikan pelanggaran hukum dengan bukti dan fakta, bukan dugaan mengada-ada yang justru merugikan banyak pihak.

Dia juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi di Indonesia atas penanganan kasus tersebut. Dia berpendapat, program Investasi Nasional bisa terganggu jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak punya pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku.

"Keputusan yang gegabah dan tidak berdasarkan hukum akan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional," ucapnya.

Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto lebih peka terhadap situasi ini. Dia melanjutkan, jangan sampai ada sekelompok elite dengan logika bolong dan agenda politik tersembunyi melakukan pembusukan terhadap pemerintahan yang seharusnya bersih dan jujur.

"Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan adalah kunci utama untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa merugikan kepentingan nasional," kata dia.

Dia kembali menegaskan bahwa kasus pagar laut Tangerang adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN harus belajar dari prinsip dasar, yakni kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya.

Namun, kebenaran juga tidak boleh disampaikan dengan cara yang ceroboh dan arogan. Dia mengatakan, negara ini butuh penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional, bukan yang dipenuhi dengan asumsi dan kepentingan politik.

Dia mengungkapkan, sudah saatnya penegakan hukum di Indonesia berpegang teguh pada prinsip keadilan, bukan asumsi atau kepentingan politik. Jika hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan, maka masyarakat akan mendapat edukasi yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi negara pun akan meningkat.

"Jangan biarkan hukum menjadi alat kepentingan, karena keadilan harus ditegakkan untuk semua, tanpa kecuali," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berbicara soal Pancasila hingga pemanasan global dengan Paus Fransiskus dalam pertemuan yang digelar di Vatikan, Jumat (7/2/2025).

Megawati turut ditemani oleh putra tertuanya yakni Mohammad Rizky Pratama, putrinya yaitu Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah serta Bendahara PDIP sekaligus Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Kunjungan Megawati itu dalam rangka memenuhi undangan dari Paus Fransiskus untuk menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children's Rights.

Dalam keterangannya ke media, Megawati mengaku Paus tertarik dengan Pancasila dan spirit gotong royong. Keduanya juga berbicara soal pemanasan global.

"Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan," kata Megawati di kediaman Paus yang berlokasi di Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025).

Megawati menyebut Pancasila sebenarnya dapat diikuti oleh negara-negara lain karena bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia dari berbagai latar belakang negara. Hal itu turut disampaikannya saat menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children's Rights.

"Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat-sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan" ujar putri dari Presiden ke-1 RI Soekarno itu.

Mengenai perikemanusiaan, lanjutnya, Paus pun disebut ikut setuju dengan topik itu. Apalagi, dia menyinggung adanya perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, perang yang terjadi di sejumlah negara.

Menurut Megawati, hal yang dikhawatirkan Paus adalah masalah pemanasan global. Topik yang merupakan dampak dari perubahan iklim itu diakui menjadi pembicaraan Megawati dan Paus, bahkan pada 2024 lalu ketika keduanya menghadiri Zayed Award.

Satu-satunya perempuan yang pernah menjabat Presiden RI itu pun mengungkap saran yang disampaikannya kepada Paus. Dia menyoroti soal ketidakpedulian manusia terhadap isu alam tersebut.

"Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua dua dan beliau hanya bilang, 'Saya setuju sekali' karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub, kutub utara dan kutub selatan yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu," jelas Megawati.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan masyarakat.

Andi Syafrani menyatakan hal itu di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI (Independen Pembela Rakyat Indonesia) bertajuk bertajuk "Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan"..

Pembicara menyoroti pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas penegakan hukum.

Para pembicara juga membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Undang-Undang Kejaksaan itu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang, kata Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Jakarta Alfitrah.

KOMPAS.com - Kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, penegakan hukumnya harus berbasis fakta dan data.

Dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025), pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli menilai legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan harus ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, mengingat kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan.

Ia mengingatkan bahwa tindakan hukum yang didasarkan pada asumsi tanpa penyelidikan mendalam dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

"Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," kata Pieter.

Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menuturkan dalam perjalanan kasus itu beredar surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta data terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang.

Surat tersebut diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat yang mencuat setelah polemik pagar laut ramai diperbincangkan.

Oleh karena itu, Kejagung diharapkan tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya unsur korupsi tanpa melakukan penyelidikan yang komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan tetapi juga mencakup wilayah perairan dan perbatasan pesisir.

Pengajuan hak tersebut harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah menyebutkan bahwa perizinan terkait pemanfaatan ruang laut merupakan legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan dasar regulasi tersebut, proses hukum dalam kasus pagar laut seharusnya mengikuti kerangka hukum yang berlaku, bukan hanya didasarkan pada asumsi.

Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional dan transparan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Pembuktian pelanggaran hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta, agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak dari penanganan kasus ini terhadap iklim investasi di Indonesia.

Ketidakpastian dalam regulasi dapat mengganggu program investasi nasional apabila pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod untuk meminta bantuan dalam memperoleh data kepemilikan tanah di area pemasangan pagar laut.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah di wilayah perairan laut Tangerang, Banten, pada tahun 2023-2024.

Meski tengah melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam proses pemeriksaan awal.

Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan diharapkan menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan ditegakkan tanpa menghambat kepentingan nasional.

Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong agar dilakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan kepada masyarakat Indonesia.

"Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga dapat memastikan keadilan dan kesetaraan di Indonesia," kata Andi Syafrani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI itu, para pembicara juga menyoroti beberapa pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas dalam penegakan hukum. Diskusi itu bertajuk "Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan".

Para pembicara juga membahas bagaimana undang-undang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

"Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini (No 11/2021) telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alfitrah.

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan hukum yang kompleks ini.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya impunitas.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kelompok Hamas menyerahkan tiga sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Gaza pada hari Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan tahap kelima di bawah gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

Sandera Eli Sharabi, Or Levy dan Ohad Ben Ami dibebaskan setelah mereka dibawa ke atas panggung di kota Deir el-Balah, Gaza tengah oleh militan-militan Hamas yang bertopeng. Setelah diserahkan ke Palang Mereka, mereka selanjutnya akan dibawa menuju pasukan Israel di Gaza.

Sebagai ganti pembebasan sandera tersebut, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. Beberapa di antaranya dihukum karena terlibat dalam serangan yang menewaskan puluhan orang, dan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 111 orang yang ditahan di Gaza selama perang, menurut Hamas.

Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2) waktu setempat, bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

"Sama sekali tidak terburu-buru," kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

Simak juga Video: Hamas Lepas 3 Sandera, Israel Bebaskan 183 Tahanan Asal Palestina

Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi "sukarela" warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai "sama sekali tidak dapat diterima."

Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat kali pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

(ita/ita)

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang akhirnya angkat bicara terkait adanya seorang narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sempat kedapatan berada di luar lapas. Narapidana bernama Agus Hartono kini telah dipindahkan ke Lapas Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap yang memiliki fasilitas Super Maximum Security.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, menegaskan bahwa pemindahan napi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan,” ujar Mardi dikutip dari iNews Jateng, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, Mardi juga memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menjaga integritas, tegas saya katakan pada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi Lapas sekarang sangat kondusif," tegasnya.

Mardi juga menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban baik di dalam Lapas maupun di lingkungan masyarakat.

Diketahui, kasus ini mencuat pada Januari 2025, ketika Agus Hartono kepergok intelijen kejaksaan berada di luar Lapas tanpa alasan yang jelas. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa napi korupsi dan TPPU tersebut terlihat berada di sebuah mal di kawasan Simpang Lima, Semarang, dan bahkan sempat makan di sebuah kafe di wilayah Semarang Atas.

Akibat kejadian ini, belasan pejabat Lapas Semarang dicopot dari jabatannya sebagai bentuk sanksi atas kelalaian yang terjadi.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zaenal Abidin, menuntut transparansi dari pihak berwenang terkait adanya napi korupsi dan TPPU yang bisa pelesiran di luar lapas.

"Kenapa koruptor bisa keluar lapas? Dijawab saja kenapa koruptor bisa ke luar lapas? Jangan lempar tanggung jawab. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali (dijaga) kok ini koruptor diberi kelonggaran?" kata Zaenal heran.

Zaenal juga mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk petugas Lapas yang lalai, diberikan sanksi tegas hingga pemecatan.

"Itu permainan kotor kalau dibiarkan. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali, ini kok koruptor diberi kelonggaran," ucapnya.

Agus Hartono sendiri sebelumnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022. Saat itu, ia baru saja mendarat dari Jakarta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA 232 dan duduk di kursi 41B.

Dia dijerat dalam berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Modus kejahatannya termasuk membobol bank pelat merah melalui kredit macet serta berbagai skema pencucian uang. Total vonis hukuman yang dijatuhkan kepadanya mencapai 19 tahun penjara.

Selain ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kasusnya juga masuk dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi presiden terkait efisiensi anggaran berdampak terhadap 90 persen program kerja (proker) yang tengah berjalan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menjelaskan, anggaran lembaga yang dipimpinnya ini dipotong 46,22 persen dari pagu yang telah disetujui untuk tahun 2025.

“Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” kata Atnike saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak terhadap pelayanan ke masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Atnike lagi.

Atnike menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.

"Untuk memastikan bahwa dukungan sumber daya Komnas HAM memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Atnike.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2025 terpotong hingga 46,22 persen imbas efisiensi.

Efisiensi itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“(Aturan itu) menjadi dasar penghematan anggaran Komnas HAM sebesar 46,22 persen dari total anggaran,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Efisiensi ini berdampak pada 90 persen alokasi anggaran program yang dijalankan oleh Komnas HAM, terutama terkait penegakan dan pemajuan HAM.

“Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” imbuh Atnike.

Efisiensi ini berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tengah berusaha memperoleh perlindungan HAM.

Setelah dilakukan penyesuaian, pagu awal Komnas HAM yang mencapai Rp 112,8 miliar kini tersisa menjadi Rp 60,6 miliar.

“Dengan memperhitungkan belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 47,8 miliar, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dan untuk belanja operasional perkantoran Komnas HAM adalah sebesar Rp 12,8 Miliar,” kata Atnike lagi.

Atnike menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.

"Untuk memastikan bahwa dukungan sumber daya Komnas HAM memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, serta pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Atnike.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). ICW menilai pemblokiran tersebut dapat memicu masalah hukum.

Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa menilai pemangkasan anggaran sebenarnya bisa menjadi petunjuk ada perencanaan yang kurang baik dalam pembangunan IKN. Menurut dia, ada potensi sengketa kontrak kalau pembangunan IKN diblokir anggarannya.

"Kalau dari segi hukum, sebetulnya pemblokiran anggaran ini dikhawatirkan akan ada sengketa kontrak, misalnya pembayaran dari penyedia ke subkontraktor, atau malah pembayaran upah pekerja yang sudah bekerja, dan lain sebagainya," kata Erma kepada Republika, Sabtu (8/2/2025).

Terkait isu korupsi pembangunan IKN, menurutnya masih perlu pendalaman lebih lanjut. Sebab, sebetulnya masalah ini terletak pada pemblokiran anggaran, bukan penyalahgunaan anggaran.

"Sehingga, dampak hukum dari isu korupsi sendiri masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujar Erma.

Adapun dampak hukum lain, Erma menyebut jika proyek IKN yang tadinya diblokir kemudian dimulai lagi tahun depan, maka bisa jadi malah memperberat anggaran pada berikutnya. Misalnya, kata dia, jika ada izin pembangunan yang hanya berlaku beberapa tahun saja. "Jadi harus ada penyesuaian kembali yang berpotensi membengkak," ujar Erma.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

GAZA - Tiga sandera Israel dan ratusan tahanan Palestina lainnya diperkirakan akan dibebaskan. Itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Eli Sharabi, Ohad ben Ami, dan Or Levy ditetapkan sebagai sandera yang akan dibebaskan pada hari Jumat. Sebagai imbalannya, Israel diperkirakan akan membebaskan 183 tahanan Palestina dari tahanannya.

Para sandera sebelumnya telah diarak di depan kerumunan di Gaza - mulai dari penampilan yang sangat terkoreografi hingga pengawalan yang kacau melalui kerumunan yang melonjak.

Pada hari Jumat, Hamas merilis nama-nama sandera berikutnya yang akan dibebaskan di Gaza hari ini sebagai ganti tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

Mereka adalah warga sipil pria Eli Sharabi, 52 tahun, Ohad Ben Ami, 56 tahun, dan Or Levy, 34 tahun. Berikut ini informasi yang kami ketahui tentang mereka:

Eli Sharabi dibawa dari Kibbutz Beeri bersama saudaranya, Yossi, yang kini telah dipastikan tewas. Istri Eli dan dua putrinya terbunuh dalam serangan itu.

Ohad Ben Ami juga dibawa dari Kibbutz Beeri, bersama istrinya, Raz. Ia kemudian dibebaskan oleh Hamas.

Or Levy melarikan diri dari festival Nova bersama istrinya Eynav, ketika orang-orang bersenjata menyerang acara tersebut. Levy disandera dan jasad Eynav ditemukan di tempat perlindungan bom tempat pasangan itu bersembunyi. 0000

Sementara itu, layanan Penjara Israel mengatakan telah menerima daftar tahanan yang diharapkan akan dibebaskan hari ini tetapi belum mengumumkan nama-nama dalam daftar tersebut.

Para tahanan akan dibawa ke pusat penerimaan di penjara Ofer dan Ktziot, tempat mereka akan ditahan hingga para sandera Israel dibebaskan, kata layanan penjara tersebut.

Beberapa tahanan kemudian akan dibawa ke titik pembebasan di Tepi Barat yang diduduki, sementara yang lain dibawa ke perbatasan Kerem Shalom menuju Gaza.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Israel telah setuju untuk membebaskan 1.900 tahanan Palestina, termasuk beberapa yang ditahan tanpa dakwaan.

Kemudian, beberapa spanduk protes disandarkan di dinding dengan bendera Israel di atasnya. Spanduk tersebut menampilkan foto Ohad Ben Ami, yang mengenakan kemeja polo putih dan kacamata. Ia menyandarkan kepalanya di tangannya. Pita kuning yang digunakan oleh organisasi pendukung sandera diikatkan pada plakat.

Persiapan sedang dilakukan di Lapangan Sandera Tel Aviv saat tiga pria akan dibebaskan hari ini dan dipulangkan ke Israel.

Ini menandai putaran kelima pembebasan sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku bulan lalu. Sebagai imbalan atas pemulangan para sandera, Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina.

Setiap minggu, rekaman berita langsung tentang pemulangan para sandera disiarkan di layar besar di lapangan tersebut. Di antara kerumunan yang diperkirakan akan berkumpul di sini hari ini adalah kerabat dari beberapa orang yang masih ditawan di Gaza.

Kami tidak tahu persis kapan pembebasan akan terjadi, tetapi laporan di media Israel mengatakan para pejabat di sini memperkirakan pembebasan akan dimulai sekitar pukul 10:00 waktu setempat.

Di Gaza, para pejuang Hamas yang bersenjata dan bertopeng mulai berkumpul di sebuah panggung di pusat kota Deir al-Balah sebagai persiapan.