REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI mengaku selalu terbuka untuk melakukan evaluasi demi peningkatan profesionalisme prajurit dalam penggunaan senjata api. Respons itu disampaik terkait rekomendasi dari Komnas HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto mengatakan TNI menghormati rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi.

"TNI akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk sosialisasi regulasi yang lebih intensif serta peningkatan mekanisme pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang," kata Hariyanto, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan TNI juga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada seluruh prajurit agar senjata api hanya digunakan sesuai dengan aturan dan dalam situasi yang benar-benar diperlukan.

Dengan begitu, dia menegaskan bahwa TNI tidak akan mentoleransi penyalahgunaan senjata api oleh prajurit TNI dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI harus dalam koridor hukum dan aturan militer yang berlaku.

Selain itu, dia memastikan saat ini proses hukum terhadap oknum TNI AL yang terlibat kasus itu sedang berjalan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pun sudah menyampaikan agar setiap prajurit yang terbukti melanggar hukum ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat KM 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum TNI AL pada Kamis (2/1) merupakan tindakan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing).

Komnas HAM juga merekomendasikan TNI untuk mengevaluasi regulasi penggunaan senjata api, khususnya dalam hal pengawasan, menyosialisasikan regulasi penggunaan senjata api, serta melakukan asesmen psikologi prajurit yang menggunakan senjata secara berkala.

Cilacap: Program inovatif pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) kini menjadi peluang baru bagi narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Melalui program Nusakambangan Berdaya, FABA dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala akan diolah menjadi bahan bangunan hingga pupuk oleh warga binaan. Hal itu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) dengan PLN.

Baca juga: Tak Hanya untuk Bahan Bangunan, FABA PLN Tingkatkan Hasil Panen Padi

Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi Napi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pemanfaatan FABA tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberikan bekal keterampilan bagi napi Lapas Nusakambangan.

Mereka akan dilatih untuk mengolah FABA menjadi bahan bangunan, seperti batako, paving blok, dan genteng.

Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Februari 2025.

Sebagai langkah awal, hasil produksi dari FABA akan digunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam Lapas. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi para napi.

FABA, limbah yang bernilai tinggi

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

FABA yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi besar sebagai bahan konstruksi.

Baca juga: PLN Sulap Abu Batu Bara PLTU Jadi Pupuk Silika

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batubara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasil pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Selain untuk bahan bangunan, FABA juga bisa digunakan sebagai pupuk yang mendukung sektor pertanian.

Dampak bagi ekonomi dan lingkungan

Program pemanfaatan FABA ini tidak hanya memberikan keterampilan bagi napi, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dengan biaya lebih rendah.

Dengan tersedianya bahan bangunan dari FABA, biaya konstruksi dapat ditekan, sementara lapisan masyarakat yang lebih luas bisa merasakan manfaatnya.

Lebih jauh, hasil olahan FABA oleh napi diharapkan mampu menciptakan produk yang memiliki nilai jual, sehingga setelah bebas mereka dapat memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi berdampak luas terhadap kinerja lembaga negara yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pemangkasan anggaran ini menyebabkan terganggunya sejumlah program penting, mulai dari seleksi calon hakim agung 2025, pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Kemudian, pemerintah diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Lalu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian/lembaga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

KY tak bisa seleksi hakim agung

Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 54 persen membuat mereka kesulitan menjalankan tugas, termasuk seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).

"Sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti permintaan tersebut di atas," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq, dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

Dalam surat yang dikirimkan MA ke KY, disebutkan bahwa terdapat kekosongan 16 posisi hakim agung di berbagai kamar peradilan.

Dengan keterbatasan anggaran, KY belum bisa memastikan kapan seleksi dapat dilakukan.

Meski begitu, KY masih berupaya agar seleksi hakim agung tetap dapat berjalan.

"Saat ini KY terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran, dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait," ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata.

Fajar pun berharap anggaran dapat ditambah agar seleksi hakim agung tetap bisa dilaksanakan.

"Semoga apabila terpenuhi, maka Insya Allah agenda seleksi calon hakim agung ini akan kembali bisa dilaksanakan," tambahnya.

LPSK tak bisa lindungi korban terancam

Efisiensi anggaran juga berdampak besar pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mengalami pemangkasan anggaran hingga 62 persen.

Dari total Rp 229 miliar yang diusulkan, kini hanya tersisa Rp 85 miliar untuk operasional tahun 2025.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada layanan perlindungan saksi dan korban kejahatan.

"Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami, terutama berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

LPSK terpaksa menghentikan beberapa layanan, seperti bantuan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik.

Selain itu, keterbatasan dana juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam menangani permohonan perlindungan.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja, misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu kami enggak bisa terima," jelas Susilaningtyas.

Untuk menekan biaya operasional, LPSK akan memangkas pengeluaran seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

Komnas HAM: 90 persen dukungan tugas terdampak

Komnas HAM juga terkena dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran, dengan pemotongan mencapai 46,22 persen. Dari pagu awal Rp 112,8 miliar, kini tersisa Rp 60,6 miliar.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa efisiensi ini memengaruhi hampir seluruh program kerja lembaganya.

"Skema efisiensi anggaran sebesar 46 persen terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM," katanya.

Dari anggaran yang tersisa, Rp 47,8 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara hanya Rp 12,8 miliar yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan operasional.

Atnike menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR untuk memastikan anggaran yang tersedia cukup untuk menjalankan mandat perlindungan HAM.

Istana klaim pelayanan publik tak terdampak

Menanggapi kekhawatiran terhadap dampak efisiensi anggaran, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan publik.

Menurut Hasan, pemotongan anggaran hanya dilakukan pada program yang dinilai tidak memiliki manfaat bagi publik, seperti perjalanan dinas dan seremonial.

"Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi," kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan juga memastikan bahwa belanja pegawai, pelayanan publik, serta program bantuan sosial tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

"Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi, public service obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya," jelas Hasan.

Perlu diawasi

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah realistis yang harus diambil pemerintah mengingat tantangan ekonomi global.

"Namun, konsekuensi dari kebijakan pengetatan anggaran (bujet austerity) ini juga harus dipantau secara saksama," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Wahyudi juga mengkritisi pemangkasan anggaran yang menyentuh sektor strategis seperti penegakan HAM, kesehatan, dan pendidikan.

"Publik pantas khawatir bahwa layanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat justru semakin dikurangi, sementara prioritas untuk program MBG yang cenderung populis harus tetap diprioritaskan," ungkap Wahyudi.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak negatif jika dilakukan dengan benar.

"Namun, biasanya reaksi para pejabat dan aparat adalah dengan mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik, sementara belanja operasional seperti perjalanan dinas tidak banyak berubah," kata Wahyudi.

“Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran sangat tergantung kepada komitmen dan kemampuan setiap pejabat di tingkat pusat maupun di daerah,” sambungnya.

Wahyudi pun berpandangan bahwa komitmen tersebut tak mudah didapatkan.

Sebab, janji-janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN juga belum konsisten diwujudkan.

“Sesuatu yang tidak mudah mengingat bahwa janji-janji peningkatan kesejahteraan ASN dengan tunjangan kinerja juga belum terwujud secara konsisten,” ucap Wahyudi.

"Jadi dengan keterbatasan anggaran, pelayanan memang sulit dimaksimalkan, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, tergantung komitmen dan disiplin para pejabat dan ASN," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

?Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,? ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

?Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.?

Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. ?Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,? tambahnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

?Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,? tegas Abraham.

Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 3-9 Februari 2025, yang menjadi sorotan di antaranya Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula hingga KPK geledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM) di kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan impor gula kristal mentah sebanyak 110.000 ton.

Lalu, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan periode 2015–2016, tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada PT KTM pada tanggal 14 Juni 2016.

Baca selengkapnya di sini.

2. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025 lalu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

Baca selengkapnya di sini.

3. Pigai: Tak ada pengekangan kebebasan sipil pada 100 hari pemerintahan

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

Baca selengkapnya di sini.

4. Delapan tewas di Tol Ciawi, tujuh pria satu wanita

Petugas kepolisian dan pihak RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rabu pagi, masih mengidentifikasi delapan korban tewas dan 11 korban luka-luka dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi ke arah Jakarta.

Informasi menyebutkan dari delapan korban tewas terdiri atas tujuh pria dan satu orang berjenis kelamin wanita.

Dari tujuh pria yang tewas, dua diantaranya dalam kondisi hangus terbakar.

Baca selengkapnya di sini.

5. KPK geledah rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS).

Yakni untuk mengantisipasi dampak kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual," kata Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (7/2/2025) dikutip dari Antara News.

Diketahui, ada enam Perwakilan RI di Amerika Serikat, yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha mengatakan pihaknya sudah dan akan terus berkoordinasi untuk langkah-langkah antisipasi dengan menetapkan standar prosedur untuk penanganan jika nanti ada WNI ditangkap di AS akibat kebijakan baru imigrasi Amerika Serikat.

Perwakilan RI juga berkoordinasi dengan berbagai macam otoritas di AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE), Custom and Border Protection (CBP) dan pihak Homeland Security Investigation, kata Judha.

Lebih lanjut dia mengatakan Perwakilan RI itu sudah menyampaikan sejumlah imbauan melalui beragam platform dan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat.

Caranya dengan melibatkan para pemuka masyarakat serta menyampaikan nomor hotline seluruh Perwakilan RI melalui berbagai macam platform.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," kata Judha.

Judha pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Sebelumnya, Kemenlu RI menyampaikan, dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," kata Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari dan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terkait proses penangkapan tersebut.

Judha juga menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta, mengatakan KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI itu dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

"Kami akan terus monitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," ujar Judha.

Judha kemudian melanjutkan bahwa WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari 2025.

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Salah satu keluarga dari tahanan Palestina yang dipenjara di Israel diancam pasukan Israel untuk tidak merayakan pembebasan para tahanan.

Apa yang terjadi? Ternyata, fisik dari Fakhri Barghouti (71) sakit. Yakni ketika bahunya dipegang karena putranya Shadi telah dibebaskan Israel.

Diketahui, Shadi menjadi salah satu tahanan dari Palestina yang masuk dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza untuk dibebaskan.

Sebagaimana diberitakan AFP pada Minggu (9/2/2025), Barghouti meneteskan air mata kebahagiaan saat melihat putranya itu pulang, tetapi ia juga merasakan sakit fisik.

Malam sebelumnya, pasukan Israel menyerbu rumah keluarganya di desa Kobar, Tepi Barat yang diduduki, memperingatkannya untuk tidak merayakan pembebasan putranya dan menyerangnya.

"Mereka masuk setelah tengah malam, menghancurkan segalanya, membawa saya ke ruang samping dan memukuli saya sebelum pergi," kata Barghouti kepada AFP.

"Saya dibawa ke rumah sakit, di mana mereka mendapati tulang rusuk saya patah," ucap Barghouti.

Pasukan Israel melakukan beberapa penggerebekan di rumah keluarga tahanan yang akan dibebaskan, menurut kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

Ketika ditanya oleh AFP tentang tuduhan Barghouti dan penggerebekan di desa Kobar, militer mengatakan tidak mengetahui adanya insiden yang melibatkan kekerasan.

Yakni selama aktivitas pasukan di daerah tersebut pada malam hari seperti yang diklaim oleh Barghouti.

Sebelumnya militer mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka menyampaikan pesan bahwa perayaan dan prosesi untuk mendukung terorisme dilarang selama pembebasan para tahanan.

Shadi Barghouti (47) telah dipenjara sejak 2003 dan menjalani hukuman 27 tahun penjara karena kepemilikan senjata, keanggotaan dalam organisasi ilegal, dan keterlibatan dalam pembunuhan, menurut kementerian kehakiman Israel.

Secara total, 183 warga Palestina dibebaskan pada Sabtu kemarin sebagai ganti tiga sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak kelompok Hamas melakukan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Dari mereka yang dibebaskan, 41 orang dikembalikan ke kota Ramallah di Tepi Barat, empat orang dibebaskan di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, 131 orang dikirim ke Gaza, dan tujuh orang dideportasi ke Mesir.

Di Ramallah, ratusan orang datang untuk melihat para tahanan yang dibebaskan, melambaikan bendera Palestina, mengenakan syal keffiyeh, dan bertepuk tangan saat bus yang membawa para tahanan mendekat.

Polisi berusaha keras untuk menjauhkan kerumunan dari para tahanan yang turun dari bus satu per satu, disambut dengan sorak-sorai dan nyanyian.

Diketahui, Fakhri Barghouti juga dibebaskan dalam pertukaran tahanan serupa, ketika pada 2011 Israel membebaskan 1.027 warga Palestina dengan imbalan pengembalian prajuritnya Gilad Shalit.

Fakhri Barghouti telah menjalani hukuman seumur hidup karena terlibat dalam pembunuhan seorang prajurit Israel, di antara dakwaan lainnya.

ANKARA, investor.id – Hamas mengumumkan nama 183 tahanan Palestina yang segera dibebaskan. Kelompok perlawanan Palestina menerbitkan daftar tersebut yang dijadwalkan bebas pada Sabtu (8/2/2025) waktu setempat, sebagai ganti pertukaran dengan tiga warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Daftar tersebut mencakup 18 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 54 lainnya dengan hukuman jangka panjang di penjara Israel, lapor Anadolu, Sabtu. Sedangkan tujuh tahanan akan dideportasi ke luar Palestina, menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kantor Informasi Tahanan Hamas.

Berdasarkan afiliasi politik, daftar itu menunjukkan sebanyak 38 tahanan berasal dari Hamas, sebanyak 30 tahanan dari Fatah, satu dari Jihad Islam, dan tiga lainnya tidak memiliki afiliasi politik.

Daftar ini juga mencakup 111 warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023, di tengah perang genosida yang dilancarkan Israel.

Pada Jumat (7/2/2025) pagi, sayap bersenjata Hamas mengumumkan tiga nama warga Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari tahap kelima pertukaran tahanan dengan Israel di bawah kesepakatan gencatan senjata.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) Palestina memperkirakan militer Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari 2025, menghentikan serangan bertubi-tubi Israel. Adapun konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 47.500 warga dari pihak Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Pada tahap pertama, perjanjian tersebut menetapkan pembebasan bertahap 33 warga Israel dari Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan imbalan pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Pemerintah Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina kembali dilaksanakan pada Sabtu (8/2/2025) seiring dengan berlakunya gencatan senjata Gaza.

Konfirmasi mengenai pertukaran ini disampaikan oleh kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kepada AFP pada Jumat.

Ia menyatakan telah menerima daftar sandera yang akan dibebaskan setelah Hamas mengumumkan tiga nama tawanan yang bakal dibebaskan.

Ketiga pria yang akan dibebaskan hari ini adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, yang namanya telah dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Yarden Bibas, mantan sandera yang dibebaskan oleh Hamas minggu lalu, pada Jumat mengeluarkan seruan kepada Netanyahu untuk membantu membawa kembali istri dan dua anaknya dari wilayah Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu, saya sekarang berbicara kepada Anda dengan kata-kata saya sendiri, bawa kembali keluarga saya, bawa kembali teman-teman saya, bawa semua orang pulang," ungkap Bibas dalam pesan publik pertamanya setelah pembebasannya.

Sebelumnya, Hamas menyatakan istri Bibas, Shiri, dan kedua putranya, Ariel dan Kfir, yang merupakan sandera termuda, telah meninggal.

Namun, Israel belum memberikan konfirmasi mengenai kematian mereka.

Kantor perdana menteri menyebutkan, Netanyahu, yang saat ini berada di Washington, akan memantau proses pembebasan sandera ini dari pusat kendali delegasi di AS.

Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mendesak pemerintah pada Jumat untuk tetap berpegang pada gencatan senjata Gaza, meskipun komentar dari mantan Presiden AS, Donald Trump, memicu kegemparan di Timur Tengah dan sekitarnya.

"Seluruh bangsa menuntut agar para sandera kembali ke rumah," tegas kelompok kampanye Israel dalam sebuah pernyataan.

"Sekaranglah saatnya untuk memastikan perjanjian tersebut diselesaikan hingga yang terakhir," tambah mereka.

Diketahui, Israel dan Hamas telah melaksanakan empat pertukaran dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Sejauh ini, kelompok Palestina yang dipimpin oleh Hamas telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang sebagian besar berasal dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengamankan pembebasan 33 sandera selama fase pertama perjanjian yang berlangsung selama 42 hari.

Negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada Senin, namun belum ada rincian mengenai status pembicaraan tersebut.

Tahap kedua ini bertujuan untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera dan membuka jalan bagi berakhirnya perang Israel-Hamas secara permanen.

Israel telah membebaskan 183 tahanan Palestina pada Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran kelima dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Menurut pernyataan dari Layanan Penjara Israel yang dikutip AFP, 183 tahanan yang mereka sebut sebagai "teroris" dipindahkan dari beberapa penjara yang tersebar di seluruh negara, sebelum dibebaskan dan dikirimkan ke wilayah Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Gaza.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Namun, pembebasan ini juga memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat internasional, dengan beberapa pihak mengkritik langkah Israel, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai langkah positif untuk mempercepat proses perdamaian.

Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah menghasilkan beberapa putaran pertukaran tahanan, dan meskipun ada peningkatan ketegangan, para pihak yang terlibat tetap berusaha mencari jalan keluar bagi konflik yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut.

Sebelumnya ada tujuh tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel hari ini, tiba di Ramallah.

Ketujuh tahanan tersebut yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan.

"Semua tahanan yang dibebaskan hari ini memerlukan perawatan medis, pengobatan, dan pemeriksaan akibat kekejaman yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir. Ada tujuh orang yang dipindahkan ke rumah sakit," kata Abdullah al-Zaghari, Kepala Klub Tahanan Palestina kepada AFP.

Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa tujuh tahanan tersebut telah dirawat di rumah sakit.

Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski bukan negara dengan jumlah warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyayangkan sikap Kedutaan Besar China beberapa waktu lalu yang membeberkan data kasus pemerasan di Bandara-Bandara Indonesia. Menurutnya, sikap itu dapat berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia – China.

“Peristiwa seperti ini dapat mencederai hubungan erat yang sudah terjalin sejak lama,”ungkap Rezasyah.

Menurutnya, investigasi sudah dilakukan. Pemerintah melalui kementerian terkait sudah melakukan rotasi jabatan pegawai imigrasi di sejumlah bandara. Rezasyah menandaskan, seharusnya Kedubes China memperlakukan Indonesia sebagai negara sahabat dalam menyelesaikan kasus ini, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak.

“Secara etika, Pemerintah China (Kedubes China, red.) seharusnya memperlakukan Indonesia sebagai sahabat, mengingat Indonesia dan China sama-sama merupakan anggota BRICS”, jelasnya.

Terlebih Indonesia dan China telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral seperti tertuang dalam joint statement saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing.

Selain itu, Rezasyah berpendapat, jika Pemerintah China ingin berkoordinasi dan menyampaikan saran, maka sebaiknya Kedutaan Besar China dapat menyampaikannya melalui nota diplomatik yang sesuai dengan ketentuan internasional. Mengacu pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961): Pasal 3 ayat 2, dan Konvensi Wina tentang Relasi Konsuler (1963): Pasal 3 ayat 2, bahwa Nota Diplomatik harus dijaga kerahasiaannya.

“Selain menuduh Pemerintah Indonesia, Kedubes China juga terbukti tidak mampu menjaga kerahasiaan isi nota diplomatiknya karena menyebar ke khalayak ramai dan menimbulkan polemik”.

Pemerintah China agaknya harus lebih berhati-hati karena Indonesia dapat saja membalas perlakuan tersebut dengan membatalkan kesepakatan bilateral atau bahkan mengabaikan inisiatif kebijakan China di dalam keanggotaan BRICS. “Intinya hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan tidak baik, apalagi kita sama-sama anggota BRICS,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial X surat dari Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat itu disebutkan, kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.