REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Guru Besar Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Mesir Syekh Prof Muhammad Abdusshomad Muhanna menjawab keraguan bahkan tuduhan sejumlah kalangan.

Apakah aksi perlawanan di Palestina seperti Gaza dan Tepi Barat bentuk jihad memperjungkan hak tanah kelahiran mereka atau wujud terorisme?

“Tak ada ragu sedikit pun, bahka sebagaimana pernyataan Barat itu sendiri, atau resolusi PBB dan hukum internasional, yaitu prinsip kebebasan menentukan arah hidup dengan menggunakan segala cara termasuk mengangkat senjata, ini adalah prinsip yang berlaku di hukum internasional. Jadi apa yang dilakukan para pejuang adalah bagian memperjuangkan hak tanah meraka. Justru Barat itu sendiri adalah teroris,” kata dia kepada Republika.co.id, seusai menyampaikan ceramah dalam dalam Dialog Lintas Agama dan Simbolisasi Harmoni yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dalam kesampatan yang sama, sembelumnya Syekh Muhanna mengkritik rencana Presiden Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka.

Rencana ini menurut Syekh Muhanna, begitu akrab disapa, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lahur.

Bahkan dia juga menyebut, rencana Trump merupakan pengkhianatan atas hukum internasional yang menganggap pengusiran semacam ini adalah kejatan dan kriminal.

Syekh Muhanna pun menyebut Trump sebagai sosok yang sombong dengan menganggap manusia selain dia lebih rendah dan hina.

“Ini yang membayangi Trump sekarang dengan ilusi dan kesombongannya sekan dia merasa tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya kelak,” kata dia saat menyampaikan paparan ihwal kemanusiaan dan bagaimana agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilainya yang luhur.

Lebih lanjut dia menyebut Barat menyeret dunia ke arah peradaban dan budayanya dengan segala cara, baik yang sah maupun yang tidak sah.

Barat percaya bahwa peradabannya adalah satu-satunya peradaban baru yang tidak menjual, menjual, menjual, menjual, menjual, menjual.

“Dia tidak menyadari bahwa dia sedang menyeret umat manusia ke dalam bencana yang nyata,” kata Syekh Muhanna yang juga Mursyid Tarekat asyirah Muhammadiyah Syadziliyah ini.

Selama Barat tidak percaya bahwa tidak ada peradaban lain selain peradaban Barat sebagai model satu-satunya untuk peradaban, selama tidak ada standar untuk kemanusiaan selain apa yang disajikan kepada dunia dalam istilahnya sendiri, selama tidak ada hak-hak bagi manusia untuk diteladani kecuali hak manusia Barat saja dan tidak ada standar kebenaran dan keadilan di luar aturan mereka saja,

Selama Barat percaya bahwa untuk mempurifikasi pemikiran manusia dan ekspresi manusia atas dasar meremehkan agama-agama, mengecilkan arti penting para nabi, nilai dan prinsip, selama mereka bertekad untuk mengadu domba manusia dengan agama, ilmu pengetahuan dengan agama, dan bumi dengan langit.

Citra orang lain tidak mungkin menjadi sesuatu kecuali citra yang buruk di cermin orang lain, atau hak dan kewajiban standarnya menjadi rusak, dan juga tidak mungkin untuk kebajikan menemukan jalan keluarnya, dan wawasan dialog tidak dapat menemukan jalan masuknya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Minggu (9/2).

Dari mulai calo penerimaan Polri hingga jenazah awak media.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Polda Sulteng pecat satu oknum polisi terlibat calo penerimaan Polri

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pemecatan terhadap salah seorang oknum polisi AKP M yang terbukti terlibat calo penerimaan anggota Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Minggu, mengatakan Polda Sulteng telah memutus perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oknum polisi tersebut dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca di sini

2. Menteri ATR pastikan kebakaran di gedung ATR/BPN itu musibah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran yang terjadi merupakan musibah bagi Kementerian ATR/BPN dan bukan menjadi upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi.

"Yang terbakar itu bagian Humas, di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apapun, jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti," ujar Nusron di Jakarta, Minggu.

Baca di sini

3. Akademisi Untar harapkan perubahan pasal di KUHAP tetap relevan

Surabaya (ANTARA) - Akademisi Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta DR Hery Firmansyah SH.,M.Hum.,MPA CTL mengharapkan perubahan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap relevan.

"Kita tak ingin pasal yang dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite yang kemudian akan menjadi dosa jariyah setelahnya," ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu.

Baca di sini

4. Pakar sarankan hakim periksa kesaksian Tio soal terintimidasi

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2).

Baca di sini

5. Polri temukan jenazah awak media yang hilang dalam insiden speedboat

Jakarta (ANTARA) - Polisi pada Sabtu pagi waktu setempat menemukan jenazah yang diduga sebagai awak media bernama Sahril yang hilang dalam insiden meledaknya speedboat milik Basarnas Kota Ternate saat melaksanakan operasi evakuasi nelayan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang berupaya memastikan identitas jenazah dengan prosedur yang tepat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemerintah menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menunjuk periwra TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog.

"(Penempatan Novi jadi Dirut Bulog) Itu melanggar ketentuan Undang-undang TNI dan Undang-undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.

Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang
membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, menurut Feri, penunjukkan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.

"Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan)," kata Feri.

Senada dengan Feri, pengamat militer Khairul Fahmi menilai penempatan Novi sebagai Dirut Bulog bahkan dapat menciptakan ambiguitas hukum.

Hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya.

"Tantangannya, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini mengharuskan prajurit aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog," kata Khairul kepada Kompas.com, Minggu.

"Memang ada beberapa potensi dampak yang kemudian perlu diperhatikan, terutama dalam hal profesionalisme TNI," ujar dia.

Di lain sisi, ia menduga pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog memiliki kaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.

Karena itu, menurut Khairul, bisa saja penempatan Mayjen Novi dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara.

"Secara keseluruhan, meskipun penempatan prajurit dalam jabatan strategis seperti Bulog bisa dimaknai sebagai kebutuhan negara, langkah ini harus tetap berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti jajaran direksi Perum Bulog.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Sosok yang diganti salah satunya pada posisi Dirut Bulog, Wahyu Suparyono.

Wahyu diganti oleh seorang perwira TNI aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Adapun Novi Helmy saat ini masih menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pendampingan terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Amerika Serikat (AS).

Politikus Nasdem itu juga mendorong Kemenlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, jika nantinya kedua WNI tersebut harus terdampak kebijakan penertiban imigran di AS.

“Kami mengimbau Kemenlu untuk mempersiapkan langkah antisipasi bagi dua WNI yang terkena dampak kebijakan Imigran di AS,” ujar Amelia kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

“Antisipasi dan bantuan pendamping hukum adalah langkah yang tepat sebagai bentuk perlindungan WNI di AS yang terdampak kebijakan imigran AS,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu mengonfirmasi bahwa ada dua WNI telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), dikutip dari Antara.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

“Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

“Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei terkininya, LSI mencatat Kejagung memperoleh angka 77 persen tingkat kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kejaksaan Agung di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo berada di angka 77 persen, cukup tinggi ya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, tingkat kepercayaan kepada pengadilan berada di angka 73 persen atau tepat di bawah Kejagung.

Untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh angka 72 persen dan menempati urutan ketiga.

"Terhadap polisi yang juga bagian dari penegak hukum, tingkat kepercayaan masyarakat ada di angka 71 persen," kata Djayadi.

"Jadi kalau kita lihat tingkat kepercayaan ini untuk sementara ini, penilaian masyarakat itu memang paling tinggi lebih paling positif kepada Kejaksaan Agung, diikuti oleh pengadilan, lalu KPK dan terakhir Polri," sambung dia.

Djayadi menjelaskan, ada hasil yang berbeda dalam survei kali ini di mana posisi KPK berada di urutan ketiga sedangkan Polri urutan terakhir.

Padahal, pada survei sebelumnya, Polri menempati urutan ketiga, sedangkan KPK terakhir.

Namun, Djayadi tak menjelaskan apa hal yang membuat perbedaan posisi itu kini dialami dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025 dengan metodologi multistage random sampling. Terdapat 1.220 responden dalam survei.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2).

"Ini dapat menjadi petunjuk yang mengkonstruksi keyakinan hakim, namun tentunya dibutuhkan pemeriksaan mendalam," kata Beni di Jakarta, Minggu.

Agar menjadi terang benderang, menurutnya harus diusut sosok yang menawarkan uang kepada Tio itu. Jika terbukti ada janji pemberian uang, dia menilai perkembangan proses hukum tersebut akan berpengaruh ke depannya.

"In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores, artinya dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya," ucap dia.

Terkait Tio yang memohon agar pencekalannya dicabut karena harus segera menjalani operasi kanker di China, dia menilai KPK memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan tersebut.

Namun, dia mengatakan permohonan itu juga perlu dinilai dari aspek kemanusiaan dan subjektivitas penyidik. Hal tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio Fridelina mengaku merasa terintimidasi saat diperiksa KPK terkait kasus penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Nah wajar dong kalau saya merasa terintimidasi, karena tiba-tiba ada surat panggilan untuk diminta sebagai saksi dan itu saksi apalagi. Karena yang saya tahu kan kemarin Harun Masiku," kata Agustiani dalam sidang gugatan praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Dia mengungkap intimidasi itu dirasakan saat dimintai keterangannya oleh KPK terkait Hasto. Dia merasa pernyataan mereka seolah mengancamnya untuk menjebloskan dirinya kembali ke dalam penjara.

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali mencuat di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 42 / II / 2025 / SPKT / Resta Mamuju yang diterima pada 3 Februari 2025, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mamuju telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Ahmad Baramuli alias Muli bin Safri (24), warga Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju.

Menurut informasi yang dihimpun, Ahmad Baramuli ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Dalam perkembangannya, pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas dengan memproses hukum tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Reza Pranata, membenarkan perihal peningkatan status kasus ini. "Tersangka Ahmad Baramuli telah kami amankan dan dimasukkan ke ruang tahanan Polresta Mamuju dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani," jelas AKP Reza Pranata dalam keterangannya, Sabtu (9/2). "Proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Pihak kepolisian pun menegaskan komitmennya untuk menangani kasus KDRT dengan serius dan tegas. Mereka berjanji akan terus memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memastikan penegakan hukum yang adil serta transparan. Penanganan yang serius terhadap kasus ini diharapkan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat, serta menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Proses hukum terhadap tersangka kini tengah berlangsung, dan Polresta Mamuju memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk memastikan bahwa keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Editor : A. Rudi Fathir

Semarang -

Ombudsman Jawa Tengah (Jateng) meminta Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane untuk melakukan pembenahan dan pemeriksaan internal buntut napi korupsi jajan di restoran. Ombudsman juga meminta agar lapas memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida, mengingatkan Lapas Kedungpane untuk melakukan evaluasi dan pembenahan guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida saat dihubungi detikJateng, Minggu (9/2/2025).

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Tak hanya itu, Farida meminta Lapas Kedungpane Semarang yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pun menjadi tak selaras dengan adanya temuan kasus napi koruptor yang bisa terpergok jajan di restoran.

"Sudah mendapatkan WBK, ternyata ada kejadian seperti ini, ini kan satu hal yang perlu dilakukan evaluasi," tegasnya.

Menurutnya, beberapa yang harus dilakukan Lapas Kedungpane Semarang yakni pemeriksaan internal untuk mengungkap siapa petugas yang lalai dan mengapa maladministrasi dapat terjadi, serta melakukan pembenahan dan evaluasi untuk memastikan tak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Perlu diungkap siapa petugas yang lalai, kemudian kenapa kok bisa gitu? Dan juga monitoring dari Kanwil Permasyarakatan di Jateng, tidak cukup hanya Kalapas, supaya ini juga tidak terjadi di Lapas maupun rutan lain di Jawa Tengah, tuturnya.

Tak hanya itu, Farida juga mengingatkan bahwa bagi narapidana yang terbukti melanggar, seharusnya tidak mendapatkan remisi maupun hak-hak keringanan hukuman lainnya.

"Kami akan coba merancang dulu, kita tetap harus melakukan sidak lagi ke lapas-lapas, tidak hanya Kedungpane," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, terpidana kasus korupsi, Agus Hartono dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security karena melakukan pelanggaran. Para petugas Lapas yang terlibat dengan Agus pun disanksi.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Dia juga tidak menyebut berapa petugas yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

(apl/apl)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

"Kami mendorong KBRI Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay atau pekerja ilegal. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas peraturan oleh Trump," kata Amelia di Jakarta, Minggu.

Untuk saat ini, dia mengatakan Kemenlu perlu mempersiapkan langkah antisipasi dan pendampingan hukum bagi dua orang WNI yang sudah terkena dampak kebijakan imigran di AS guna meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan.

Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat dalam negeri yang akan bermigrasi ke AS maupun bagi WNI yang sudah berada di AS agar tetap taat administrasi dan hukum agar kejadian penahanan WNI di AS tidak terulang kembali.

"Kami mendorong Kemenlu dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bagi WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dua orang WNI ditangkap pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, Jumat (7/2).

Dia menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta.

Menurut dia, KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI tersebut dan dipastikan dalam kondisi baik, sehat, serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

Dia juga mengatakan pihaknya sudah menghubungi KJRI New York dan menerima informasi dari yang bersangkutan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2) .

Supratman menjelaskan saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

Atase hukum, kata dia, akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan, memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Adapun kedatangan delegasi Indonesia ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada WNI yang saat ini berdomisili di Negeri Ginseng. Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin Menkum Supratman di Korea Selatan, disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan untuk melindungi kepentingan WNI di sana, termasuk kepentingan di bidang hukum.

Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Ia berharap kedatangan delegasi Menkum RI akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkum RI didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran staf KBRI Seoul.

Sementara, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mendukung langkah Menkum, Supratman Andi Agtas dalam peningkatan pelayanan hukum bagi WNI di Korsel.

Penempatan Atase Hukum di KBRI Seoul, terang Budi Argap Situngkir dapat mendekatkan WNI terhadap layanan hukum yang diterima.

“Kami mendukung penempatan Atase Hukum yang nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah kaji penempatan atase hukum di KBRI Seoul

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai kerja-kerja cepat Kejaksaan dalam menuntaskan perkara berdampak pada tingginya kepercayaan publik.

Dia berpendapat, tak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menuntaskan perkara dengan cepat dan tuntas.

?Kejaksaan menangani secara kontinyu, begitu penyelidikan, langsung penyidikan dan penetapan tersangka, lalu dibawa ke persidangan. Kalau KPK, masih ada tersisa. Tidak langsung tuntas,? kata Hibnu saat menghadiri rilis survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, Minggu (9/2/2025).

Adapun survei bertajuk ?Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo? itu dilakukan pada 20-28 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.



Selain responsif dan kerja cepat, Hibnu melanjutkan, Kejaksaan juga banyak menangani persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Hibnu memberikan contoh kasus kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, penanganan kasus dengan nilai kerugian yang menyentuh ratusan triliun juga menjadi alasan lain.

?Apalagi visi Kejaksaan bukan hanya soal memidanakan, tapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini alasan kenapa Kejaksaan menjadi lembaga paling dipercaya,? kata Hibnu.

Karenanya, Hibnu menilai jika Kejaksaan bisa membongkar karut marutnya kasus gas 3 kg yang belakangan ada indikasi korupsi akan melengkapi harapan publik.

?Kalau kasus gas ini bisa dibuka, akan memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Apalagi menyentuh hajat hidup orang banyak,? pungkasnya.