JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Sebanyak 11 mobil milik Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, belum disitanya kendaraan dari kediaman Japto Soerjosoemarno, karena mengalami kendala teknis.

“Saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” ujar dia, Senin (10/2/2025). 

Biasa, lembaga antirasuah ini langsung mengangkut barang-barang sitaan ke Rupbasan yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Namun berbeda dengan Japto, yang masih dibolehkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang belum diangkut itu.

“Dari aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan,” ungkap dia Tessa.

Meski begitu, tegas Tessa, KPK meminta penguasa barang menjaga keutuhan barang-barang sitaan itu. Termasuk tidak memindah tangankan dan menjualnya.

"Sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” tegas dia.

Terkait kasus yang lagi dijalani Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, diakui Tessa, hingga sejauh ini Japto telah kooperatif. Sebelumnya, ada 11 mobil disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno. Terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa. 

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

 

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

"Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.



"Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan," ujarnya.

Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

"Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan," ucapnya.

Kendati begitu, Tessa menyebutkan selama proses penggeledahan hingga dilakukan penyitaan yang bersangkutan kooperatif.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis. Di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik KPK juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing.

"Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa'i, merekomendasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) hingga hakim pada semua tingkatan peradilan.

"Komisi Yudisial merekomendasikan kepada yang terhormat Komisi III DPR RI, kami berpandangan agar penegasan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial," kata Amzulian dalam rapat kerja (raker) dengan KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Usulan itu disampaikan mengingat KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

Saat ini, hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab 20 beleid tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pengadilan itu berada di ujung proses penegakan hukum.

Padahal, menurut Amzulian, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.

Selain itu, KY menerima ribuan pengaduan atau laporan terkait sikap dan perilaku hakim setiap tahun.

Pada 2024 saja, terdapat 2.274 laporan dan tembusan, serta 966 permohonan pemantauan persidangan untuk semua tingkatan pengadilan.

"Hal ini menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap proses hukum di pengadilan dan kesadaran akan haknya dalam memperjuangkan keadilan agar aparat penegak hukum tidak berbuat sekehendak hati dalam menjalankan tugas," kata dia.

Menurut Amzulian, memasukkan pengawasan di dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bahkan, jika perlu, masalah ini diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP baru.

"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri dalam perubahan KUHAP tersebut," jelas Rifa'i.

Sebagai informasi, DPR RI dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Ia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

Semarang -

Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida meminta Lapas Kedungpane untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sebagai upaya memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida saat dihubungi detikJateng, Minggu (9/2/2025).

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Farida menyebut, beberapa yang harus dilakukan Lapas Kedungpane Semarang yakni pemeriksaan internal untuk mengungkap siapa petugas yang lalai dan mengapa maladministrasi dapat terjadi, serta melakukan pembenahan dan evaluasi untuk memastikan tak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Perlu diungkap siapa petugas yang lalai, kemudian kenapa kok bisa gitu? Dan juga monitoring dari Kanwil Permasyarakatan di Jateng, tidak cukup hanya Kalapas, supaya ini juga tidak terjadi di Lapas maupun rutan lain di Jawa Tengah, tuturnya.

Selain itu, Farida juga mengingatkan bahwa bagi narapidana yang terbukti melanggar, seharusnya tidak mendapatkan remisi maupun hak-hak keringanan hukuman lainnya. "Kami akan coba merancang dulu, kita tetap harus melakukan sidak lagi ke lapas-lapas, tidak hanya Kedungpane," tutupnya.

(dai/dai)

Blangpidie (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar apel siaga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tema Ta jaga Aceh mulia bersyariat melalui penegakan hukum bermartabat, berperikemanusiaan, dan keadilan.

Kajari Abdya Bima Yudha Asmara mengatakan bahwa apel siaga WBBM tersebut merupakan amanat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh beberapa hari yang lalu.

"Apel siaga WBBM ini diharapkan kepada seluruh jajaran Kejari di kabupaten/kota dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing," ujarnya saat apel siaga yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Abdya di Blangpidie, Senin.

Bima berharap agar seluruh jajarannya di Kejari Abdya tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tupoksi masing-masing.

"Sebagai pimpinan, saya mengaku tidak bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa ada dukungan dan kerjasama dengan anggota saya," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dalam menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.

"Dengan kita bersama-sama dalam menegakkan hukum yang adil, saya mengajak kita semua untuk menjaga dan menjalankan amanat dari pimpinan masing-masing untuk menyelesaikan tugas dengan baik," kata Bima.

Apel siaga ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kejari Abdya dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi.

"Kami akan terus berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang bermartabat, berperikemanusiaan, dan adil," kata Bima.

Semarang -

Terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, tepergok makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Pihak Lapas Semarang angkat bicara.

Dilansir detikJatim, Agus yang divonis 10,5 tahun atas kasus korupsi yang menjeratnya itu harusnya berada di dalam Lapas Kelas 1 Semarang. Tetapi, pada kenyataannya Agus justru bisa bebas keluar Lapas hingga pergi bersama keluarga ke sebuah restoran di Semarang.

Keberadaan Agus Hartono ini pun tepergok oleh penegak hukum yang langsung melakukan penindakan.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Agus telah dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Para petugas yang terlibat dengan kejadian ini juga terancam sanksi.

Baca selengkapnya di sini

Saksikan Live DetikPagi :

(idh/dhn)

Sukabumi -

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukabumi yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) kini menghadapi sanksi berat. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa keduanya akan diberhentikan sementara dan dapat dipecat dengan tidak hormat jika terbukti bersalah.

"Untuk status ASN yang ditersangkakan, mereka akan diberhentikan sementara sebagai PNS. Sambil menunggu proses hukum berlanjut, jika sudah ada putusan bersalah, maka mereka akan diberhentikan tidak dengan hormat," kata Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, kepada detikJabar, Senin (10/2/2025).

Selain sanksi administratif, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan bantuan hukum bagi kedua ASN yang kini berstatus tersangka.

"Untuk pemerintah daerah, kita punya lembaga bantuan hukum (LBH). Nanti LBH akan menyikapi keterkaitan ASN yang diduga terlibat tindak pidana korupsi," ujar Ganjar.

Namun, ia menegaskan bahwa pendampingan hukum ini hanya sebatas administratif, bukan pembelaan di ranah pidana. Jika terbukti bersalah, maka ASN tersebut harus menjalani konsekuensi hukum tanpa intervensi dari Pemkab.

Lebih jauh, dua ASN yang ditangkap polisi saat ini berdinas di dua instansi yang berbeda. Salah satunya bahkan akan segera pensiun dalam waktu dekat.

"AR akan pensiun per 1 Mei 2025. Sedangkan ASN inisial R merupakan CPNS yang masuk pada tahun 2020, jadi dia masih baru," ungkap Ganjar.

AR sendiri saat ini menjabat sebagai Kabid di Dinas Perikanan sementara R berstatus sebagai staf pelaksana di Dinas Perindustrian.

"AR saat ini menjabat sebagai Kabid di Dinas Perikanan. Sedangkan R adalah staf pelaksana di Dinas Perindustrian," kata Ganjar.

Dugaan korupsi yang menjerat dua ASN ini berkaitan dengan proyek pengadaan barang di Disdagin tahun 2022, yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Berdasarkan penelusuran detikJabar di LPSE Kabupaten Sukabumi, ada dua proyek pengadaan yang memiliki nilai sejumlah itu di tahun 2022, antara lain,

Pengadaan Peralatan Produksi IKM Logam - Pagu anggaran Rp 1,05 miliar, tetapi harga kontrak turun hampir 50% dari HPS.

Pengadaan Peralatan Produksi untuk IKM Sutra - Pagu anggaran Rp 1,14 miliar, tetapi hanya satu peserta yang lolos, sementara 35 peserta lain gugur.

Hingga saat ini, polisi belum mengungkap secara detail peran kedua ASN ini dalam proyek tersebut, namun mereka diduga ikut terlibat dalam skema yang menyebabkan kebocoran anggaran negara.

(sya/yum)

KOMPAS.com - Belakangan disorot sosok narapidana kasus korupsi Agus Hartono yang bisa bebas jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana seorang napi kasus korupsi bisa bebas keluar lapas dan apa langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Dilansir dari Tribunnews, hal ini berawal dari beredarnya sebuah video yang menunjukkan Agus Hartono berjalan bersama keluarganya. Mereka terlihat sedang berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus Hartono adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Tribun Jateng, Agus Hartono disebut keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya ditangkap kejaksaan.

Sementara dalam pemberitaan Kompas.com, Agus keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin sehingga kepergok pihak Kejaksaan di Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Agus Hartono akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Respons Kalapas Kedungpane Semarang

Kalapas Kedungpane, Mardi Santoso, memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini.

Mardi menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kalapas.

Adapun Mardi menjabat sebagai Kalapas Kedungpane pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid yang berpindah tugas menjadi Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," jelas Mardi seperti dikutip dari tribun-jatim.com , Sabtu (8/2/2025).

Petugas Lapas Sudah Diberikan Sanksi

Terkait kejadian tersebut, Mardi juga mengungkapkan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam kejadian kaburnya Agus Hartono telah diberikan sanksi disiplin.

Bahkan, Usman Madjid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas turut dikenakan sanksi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Mardi.

Profil Agus Hartono: dari Kasus Korupsi hingga Mafia Tanah

Dilansir dari Tribunnews, Agus Hartono adalah mantan Direktur Utama PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa yang terlibat dalam sejumlah tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus besar yang menjeratnya adalah kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Semarang pada tahun 2017.

Agus menggunakan order pembelian palsu untuk mencairkan kredit, dan menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan semula, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp25 miliar.

Sebagai akibat dari perbuatannya, Agus Hartono dijatuhi vonis 10,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 18 Juli 2023.

Dia juga dikenakan denda sebesar Rp400 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14,7 miliar.

Jika tidak dapat membayar, asetnya akan disita, atau jika nilai asetnya tidak mencukupi, dia akan menjalani hukuman tambahan empat tahun penjara.

Selain kasus di Bank BJB, Agus juga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet di Bank Mandiri yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp93 miliar.

Untuk kasus ini, Agus Hartono dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan penjara.

Namun, jaksa mengajukan banding terhadap vonis tersebut dan pada 4 Februari 2025 Pengadilan Tinggi menerima banding tersebut dan memperberat hukuman Agus menjadi 8 tahun penjara.

Agus Hartono juga dikenal sebagai salah satu mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

Dia diduga terlibat dalam penipuan yang melibatkan dua rekannya, Donni Iskandar Sugiyo Utomo (Edward Setiadi) dan Nur Ruwaidah (Ida).

Kasus ini bermula pada tahun 2016, ketika Edward Setiadi dan Ida menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat.

Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektar dengan memberikan uang muka Rp10 juta kepada setiap pemilik tanah.

Namun, mereka meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan untuk memverifikasi keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanpa sepengetahuan pemilik tanah, sertifikat tersebut malah dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

Pernah Mengaku Diperas Jaksa dan Alami Penyiksaan

Agus Hartono sempat menjadi sorotan publik terkait pengakuannya yang menyebutkan bahwa dia pernah diperas oleh dua jaksa dari Kejati Jateng, yaitu Putri Ayu Wulandari dan Leo Jimmi Agustinus.

Agus mengklaim bahwa keduanya datang kepadanya atas perintah Kepala Kejati Jawa Tengah saat itu, Andi Herman.

Tidak hanya itu, Agus juga mengaku pernah mengalami penyiksaan yang mengakibatkan luka-luka dan pembengkakan pada tubuhnya, yang kemudian diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.

"Saya dapati dia sudah bengkak kepalanya, berdarah tangannya dan robek kakinya di lutut dan betis," ujar Kamaruddin pada 22 Desember 2022.

Kamarudin menyebut saat dirinya tengah duduk di lobi Kejati Jateng, dia mendengar ada suara orang yang menjerit-jerit.

"Makanya saya masuk dan dobrak pintunya," ungkapnya.

Kamaruddin juga menduga bahwa penyiksaan tersebut berhubungan dengan kegagalan Agus untuk membayar uang Rp10 miliar yang diminta oleh jaksa atau karena kekalahan dalam praperadilan.

"Kedua karena kita masih gugatan praperadilan kedua. Jadi ini betul-betul keprihatinan," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Narapidana Agus Hartono Bebas Keluar Lapas Makan di Restoran, Petugas Lapas Kena Sanksi Disiplin".

KOMPAS.com - Belakangan disorot sosok narapidana kasus korupsi Agus Hartono yang bisa bebas jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana seorang napi kasus korupsi bisa bebas keluar lapas dan apa langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Dilansir dari Tribunnews, hal ini berawal dari beredarnya sebuah video yang menunjukkan Agus Hartono berjalan bersama keluarganya. Mereka terlihat sedang berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus Hartono adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Tribun Jateng, Agus Hartono disebut keluar dari lapas tanpa izin dan akhirnya ditangkap kejaksaan.

Sementara dalam pemberitaan Kompas.com, Agus keluar dari lapas saat jajan di sebuah resto tanpa izin sehingga kepergok pihak Kejaksaan di Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Agus Hartono akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Respons Kalapas Kedungpane Semarang

Kalapas Kedungpane, Mardi Santoso, memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini.

Mardi menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kalapas.

Adapun Mardi menjabat sebagai Kalapas Kedungpane pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid yang berpindah tugas menjadi Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," jelas Mardi seperti dikutip dari tribun-jatim.com , Sabtu (8/2/2025).

Petugas Lapas Sudah Diberikan Sanksi

Terkait kejadian tersebut, Mardi juga mengungkapkan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam kejadian kaburnya Agus Hartono telah diberikan sanksi disiplin.

Bahkan, Usman Madjid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas turut dikenakan sanksi.

Mardi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anak buahnya menindaklanjuti kasus yang menimpa seorang petani, Darma Sari Ambarita (32 tahun) di Desa Unjur Samosir, Sumatra Utara. Dalam kasus tersebut, pria berinisial TA menyewa orang untuk menggali parit sepanjang 80 meter dan lebar 5 meter yang mengelilingi rumah Darma.

Pigai meminta agar persoalan di Samosir ini mendapat perhatian serius karena kental dengan persoalan HAM. "Kami mengingatkan pentingnya mengedepankan HAM dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat," kata Pigai kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima Pigai, Pemerintah Kabupaten Samosir telah membangun jembatan guna keperluan akses Darma beraktivitas. Pembangunan jembatan tersebut diyakini mempermudah Darma mengantarkan anaknya ke sekolah.

"Dari diskusi dengan Pemkab Samosir, kami mengapresiasi bahwa kepentingan terbaik anak yang merupakan aspek penting telah menjadi perhatian penting di pemerintah daerah dalam membuat kebijakan," ujar Pigai.

Banjarbaru (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) menargetkan klakson telolet menjadi salah satu sasaran penegakan hukum pada Operasi Keselamatan Intan 2025 yang berlangsung 14 hari, dari tanggal 10 sampai dengan 23 Februari 2025.

"Klakson tidak sesuai standar yang dikenal dengan klakson telolet ini biasanya digunakan armada bus," kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol Fahri Anggia Natua Siregar di Banjarbaru, Senin.

Menurut Fahri, penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet dapat mengancam keselamatan lantaran menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angin, sehingga berdampak pada fungsi rem yang kurang optimal.

Oleh karena itu, Polantas bisa melakukan tilang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengatur suara klakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel.

"Apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000," jelasnya saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Intan 2025 di halaman gedung Satpas SIM Ditlantas Polda Kalsel di Banjarbaru.

Selain itu, sasaran lain yang juga dilakukan penegakan hukum yakni kendaraan pribadi untuk penumpang umum atau travel gelap serta kendaraan over dimensi dan over load (ODOL).

Meski begitu, Fahri memastikan Operasi Keselamatan 2025 tetap mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif berkaitan imbauan dan edukasi tertib berlalu lintas.

Penerapan tilang manual dan juga tilang secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE hanya untuk pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan.

Ia menyebutkan Polda Kalsel memiliki enam kamera ETLE ditambah 30 kamera yang dioperasikan Satlantas pada 13 Polres jajaran.

"Ribuan pengendara ter-capture setiap hari dengan pelanggaran terbanyak tidak menggunakan sabuk keselamatan dan menerobos lampu lalu lintas," ungkap Fahri.

Pewarta: Firman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan peran diaspora dalam pembangunan nasional. Caranya, kata dia, bisa melalui transfer ilmu dan teknologi, pelembagaan budaya produktif, hingga berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut dikatakannya saat menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu (8/2/2025). Supratman menuturkan, pemerintah akan memudahkan diaspora agar bisa masuk ke Indonesia.

Ia mengungkapkan Indonesia tengah mempelajari mekanisme Overseas Citizenship of India (OCI) yang diterapkan oleh pemerintah India. Fasilitas OCI yang diberikan pemerintah India berupa visa seumur hidup, kemudahan bekerja, kepemilikan properti, serta beasiswa.



?Kementerian Hukum telah melakukan studi banding, di antaranya mekanisme OCI yang memberikan banyak fasilitas bagi diaspora India untuk masuk ke negaranya. Ini dapat kita adopsi, tentu saja dengan menyesuaikan aturan di Indonesia. Jadi nantinya bapak dan ibu (diaspora) lebih mudah masuk Indonesia,? ujar Supratman dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).

Dalam hal investasi, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkaji peluang diaspora agar dapat berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu di Indonesia. ?Kami sudah mendengarkan usulan-usulan sebelumnya dari diaspora yang ingin berinvestasi dengan mudah layaknya penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut akan kami kaji bersama Kementerian Investasi,? tuturnya.

Kemudahan lainnya akan diberikan pemerintah dalam hal persyaratan bekerja di Indonesia. Supratman menyebut Kemenkum akan mengusulkan perubahan persyaratan dan kriteria Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga diaspora mendapatkan persyaratan khusus.

Di samping itu, ke depannya semua kementerian/lembaga yang memiliki irisan dalam pelayanan diaspora akan memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan kepada diaspora menjadi lebih mudah dan cepat.

?Kemenkum akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan diaspora agar datanya terintegrasi. Misalnya pelayanan visa, kependudukan, serta kewarganegaraan,? jelasnya.

Selain pelayanan bagi diaspora, kader Gerindra ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, termasuk Inggris.

Ia menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan hukum yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan, layanan kewarganegaraan, dan pendampingan dalam penanganan kasus hukum.

?Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan data kewarganegaraan WNI, mengurus dokumen kewarganegaraan, juga perlindungan dalam kasus hukum,? pungkasnya.