Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU

Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat Polisi Militer (Danspuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan seluruh kasus pelanggaran yang dilakukan prajurit telah ditangani sesuai dengan undang-undang militer.

"Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU," kata dia usai usai menggelar upacara Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi Polisi Militer di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Hal tersebut dikatakan Yusri ketika merespon pertanyaan wartawan terkait maraknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI.

Menurut Yusri, penindakan hukum harus dilakukan melalui peradilan militer terlebih dahulu sebelum oknum prajurit dipidana di pengadilan umum.

Dia melanjutkan, sebelum masuk ke pengadilan militer, pihaknya akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sesuai undang-undang militer dari mulai pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga penetapan tersangka.

Selama proses itu berjalan, Yusri memastikan penyidiknya tidak akan diintervensi pihak manapun demi terwujudnya hasil penyidikan yang adil.

Lebih lanjut, Yusri pun tidak menjelaskan dengan rinci rangkaian kasus apa saja yang telah pihaknya usut hingga masuk ke peradilan militer.

Dia hanya menyebutkan salah satu kasus yang saat ini sudah masuk ke ranah peradilan militer yakni penembakan yang dilakukan tiga oknum TNI AL di rest area tol kawasan Tangerang.

"Para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada oditurat militer (Otmil) maupun untuk proses persidangan di peradilan militer," kata Yusri.

Sebelumnya, tiga anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa 1 atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa 3 Sersan Satu Rafsin Hermawan.

"Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan," kata Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

"Ketiga terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," lanjut Gori Rambe.

Selain pasal penadahan, Gori Rambe menyebut dua dari tiga tersangka didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

"Terdakwa satu (Bambang Apri Atmojo) dan terdakwa dua (Akbar Adil) telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ujar Gori Rambe.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa upaya bergabungnya Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memiliki peran penting untuk menuju visi Indonesia Emas tahun 2045.

“Upaya Indonesia bergabung dengan OECD berperan penting mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Yusril saat memberikan sambutan pada acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia perlu secara aktif ikut membangun mekanisme kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional.

Hal ini termasuk dalam hal mendukung sumber daya, informasi, dan praktik terbaik untuk membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan secara nasional.

Masuknya Indonesia dalam keanggotaan OECD akan menjadi peluang sekaligus tantangan.

Keanggotaan ini dapat dilihat sebagai insentif pelaksanaan domestik, terutama dalam hal menuju negara demokrasi yang berkualitas serta tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

“Aksesi pada konvensi OECD, anti-bribery, atau konvensi anti-penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional memang merupakan langkah penting menuju keanggotaan OECD,” lanjut Yusril.

Aksesi konvensi anti-suap OECD ini bukan hanya kepentingan teknis untuk menjadi anggota OECD, tetapi juga menjadi bukti dan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan suap.

“Sungguh, kita semua sangat menyadari bahwa kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial, menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Yusril.

Untuk menghadapi hal ini, hukum dan sistem peradilan perlu diperkuat demi memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta transparan.

“Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta,” tegas Yusril.

Konvensi anti-suap OECD mengatur kewajiban setiap negara anggota untuk mengkriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, serta menetapkan perangkat penegakan hukum dan pencegahannya.

Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis internasional yang setara, transparan, dan memastikan kebijakan ekonomi global yang adil.

“Ruh dari konvensi ini adalah memastikan bahwa pelaku bisnis internasional dapat berkompetisi secara adil tanpa adanya praktik penyuapan,” kata Yusril lagi.

Dia menegaskan bahwa Indonesia sendiri terus melakukan pembaruan legislasi dan aturan anti-korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktik korupsi dan penyuapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung dengan BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut Prabowo, hal itu tidak masalah.

“Saya kira enggak ada masalah. Kita juga ikut IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), kita juga ikut CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik). Ya, kita ikut beberapa kelompok,” ungkap Prabowo usai bertemu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024).

Menurut Kepala Negara, jalan itu diperlukan karena Indonesia ingin mengambil peluang yang ada untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita, kan," bebernya.

Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan adanya muatan aturan tentang pemberian bantuan hukum untuk terpidana di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). KY mengatakan KUHAP saat ini baru mengatur adanya bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa.

"Penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dalam KUHAP disebutkan dalam pasal 54," kata anggota sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (10/2/2025).

Joko menyebut terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan lewat peninjauan kembali (PK). Ia menilai tak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menghadirkan penasehat hukum sendiri.

"Sedangkan untuk terpidana tidak diatur. Padahal, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali atau PK. jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," ujar Joko.

Joko lantas mencontohkan kasus upaya perlawanan dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menyebut negara perlu hadir untuk memberi bantuan bagi pihak yang tidak mampu.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," imbuhnya.

(dwr/maa)

Surabaya -

Terpidana kasus korupsi di Lapas Kelas I Semarang, Agus Hartono ketahuan makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Buntut kejadian itu, petugas yang terlibat terancam sanksi.

Agus yang ditahan di Lapas Kelas 1 Semarang atas perkara korupsi harus menjalani hukuman penjara selama 10,5 tahun. Namun, di tengah masa hukuman itu Agus ternyata bisa bebas keluar dari Lapas dan pergi bareng keluarga untuk makan di sebuah restoran di Semarang.

Penegak hukum yang mengetahui ini langsung bertindak. Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah peristiwa bebasnya Agus keluar dari Lapas hingga bisa makan bareng keluarga di restoran. Dia mengaku telah melakukan sejumlah tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2), dilansir dari detikJateng.

Hanya saja, Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Mengenai petugas yang diduga terlibat sehingga Agus bisa bebas keluar dari Lapas, Mardi juga tidak membeberkan dengan jelas.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Dia memastikan akan menjaga integritas dan menindak tegas para petugas yang melakukan pelanggaran. Mardi juga menegaskan bahwa saat ini kondisi Lapas yang dia pimpin kembali kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," beber Mardi.

Mengenai kejadian ini, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengingatkan Lapas Kedungpane agar melakukan evaluasi dan pembenahan demi memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida.

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini.

(dpe/fat)

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan soal penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapapun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan pendapatnya bersifat pribadi bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chatnya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebut, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, produser dan lainnya turut merespons kasus ini, tak sedikit yang silang pendapat.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

Sebelumnya, Ahmad Dhani selaku Ketua Pembina AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) yang mana Ari Bias juga anggotanya, mengaku tak bisa menghalangi anggota AKSI menuntut haknya sebagai pencipta lagu.

Ahmad Dhani mengungkapkan, ia sebenarnya telah mencoba menghubungi Agnez Mo selama setahun terakhir, tetapi tidak mendapat respons.

Kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo pun menuai beragam reaksi dari publik serta pelaku industri musik.

Banyak yang mendukung keputusan ini sebagai langkah maju dalam perlindungan hak cipta, sementara sebagian pihak mempertanyakan bagaimana aturan ini akan diterapkan dalam industri ke depan.

Awal mula kasus royalty Ari Bias vs Agnez Mo sampai putusan sidang

Kasus sengketa royalti antara komposer Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo bermula pada Desember 2023, ketika Ari Bias mengungkapkan bahwa ia tidak menerima royalti dari lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Agnez Mo.

Lagu-lagu tersebut, termasuk "Bilang Saja", telah dinyanyikan oleh Agnez tanpa izin resmi dari Ari Bias.

Merasa hak ciptanya dilanggar, Ari Bias melarang Agnez Mo untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan karyanya harus melalui izin dan disertai dengan pembayaran royalti yang sesuai.

Setelah upaya komunikasi tidak membuahkan hasil, pada Mei 2024, Ari Bias melayangkan somasi kepada Agnez Mo dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar atas pelanggaran hak cipta.

Namun, karena tidak ada respons yang memadai, pada September 2024, Ari Bias melanjutkan langkah hukumnya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Proses persidangan berlangsung hingga Desember 2024, dengan menghadirkan berbagai saksi dan bukti terkait.

Akhirnya, pada Februari 2025, majelis hakim memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah atas pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Kasus ini menjadi sorotan di industri musik Indonesia, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan perlunya izin resmi serta pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan terkait penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapa pun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan, pendapatnya bersifat pribadi, bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chat-nya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebutkan, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, yaitu pencipta lagu, penyanyi, produser, dan lainnya, turut merespons kasus ini. Tak sedikit yang silang pendapat.

Adapun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias, pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

Sekarang benteng keadilan saja tidak dihormati oleh para penegak hukum, apalagi orang lain.

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho mengajak semua penegak hukum, termasuk pengacara atau advokat, untuk bersama-sama menjaga wibawa pengadilan dengan tidak melakukan tindakan kurang terpuji di pengadilan.

"Apalagi namanya advokat, itu 'kan penegak hukum, profesi yang terhormat. Jadi, menjaga nama profesi terhormat itu segala perilakunya harus terhormat," kata Prof. Hibnu Nugroho di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Prof. Hibnu pun menyoroti aksi tidak terpuji seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo yang naik ke meja saat sidang Hotman Paris Hutapea melawan Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2).

Menurut dia, perbuatan tidak terpuji tersebut berkaitan dengan masalah etik atau etika profesi.

"Jadi, saya kira memang organisasi profesi (pengacara/advokat) sekarang ini harus mengevaluasi kembali terhadap anggota-anggota untuk berperilaku secara etis," kata Guru Besar Hukum Acara pada Fakultas Hukum Unsoed itu.

Dijelaskan bahwa makna profesi yang terhormat itu harus dikembalikan sesuai dengan hakikatnya, baik dalam perilaku, bahasa, maupun sebagainya.

Menurut dia, hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh organisasi profesi advokat untuk mengevaluasi dan menginventarisasi kembali anggotanya sehingga ke depan menjadi lebih baik, lebih disegani, lebih terhormat, lebih cerdas, serta bisa mengendalikan diri.

"Apalagi, perilaku tidak terpuji itu dilakukan di pengadilan yang merupakan tempat benteng keadilan," katanya.

Ia melanjutkan, "Sekarang benteng keadilan saja tidak dihormati oleh para penegak hukum, apalagi orang lain. Paling tidak para penegak hukum yang ada ini harus betul-betul menjaga wibawa suatu pengadilan."

Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu, (08/02/2025). Dalam diskusi, Supratman membahas sejumlah kebijakan kewarganegaraan yang akan memudahkan para diaspora berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia, baik melalui pengembangan ilmu pengetahuan ataupun investasi.

“Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan peran diaspora dalam pembangunan nasional. Caranya bisa melalui transfer ilmu dan teknologi, pelembagaan budaya produktif, hingga berinvestasi di Indonesia,” ujar Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Senin (10/2).

Supratman menjelaskan, untuk memudahkan diaspora masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait kewarganegaraan. Contohnya mekanisme Overseas Citizenship of India (OCI) yang diterapkan oleh pemerintah India. Fasilitas OCI yang diberikan pemerintah India berupa visa seumur hidup, kemudahan bekerja, kepemilikan properti, serta beasiswa.

“Kementerian Hukum telah melakukan studi banding, di antaranya mekanisme OCI yang memberikan banyak fasilitas bagi diaspora India untuk masuk ke negaranya. Ini dapat kita adopsi, tentu saja dengan menyesuaikan aturan di Indonesia. Jadi nantinya bapak dan ibu (diaspora) lebih mudah masuk Indonesia,” jelasnya.

Dalam hal investasi, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkaji peluang diaspora agar dapat berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu di Indonesia.

“Kami sudah mendengarkan usulan-usulan sebelumnya dari diaspora yang ingin berinvestasi dengan mudah layaknya penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut akan kami kaji bersama Kementerian Investasi,” tutur Menkum dalam pertemuan tersebut.

Kemudahan lainnya akan diberikan pemerintah dalam hal persyaratan bekerja di Indonesia. Supratman menyebut Kemenkum akan mengusulkan perubahan persyaratan dan kriteria Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga diaspora mendapatkan persyaratan khusus.

Di samping itu, ke depannya semua kementerian/lembaga yang memiliki irisan dalam pelayanan diaspora akan memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan kepada diaspora menjadi lebih mudah dan cepat.

“Kemenkum akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan diaspora agar datanya terintegrasi. Misalnya pelayanan visa, kependudukan, serta kewarganegaraan,” jelasnya.

Selain pelayanan bagi diaspora, kader Gerindra ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, termasuk Inggris.

Ia menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan hukum yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan, layanan kewarganegaraan, dan pendampingan dalam penanganan kasus hukum.

“Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan data kewarganegaraan WNI, mengurus dokumen kewarganegaraan, juga perlindungan dalam kasus hukum,” pungkasnya.

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto siap mendukung diaspora Indonesia untuk berkontribusi membangun Indonesia.

Jakarta -

Tim Biro Hukum KPK bakal menghadirkan pakar hukum dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. KPK akan menghadirkan empat pakar melawan gugatan Hasto itu.

"Kalau ahli memang sudah kami persiapkan ada. Karena untuk keseimbangan, kemarin pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli empat orang," kata Plt Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

Iskandar tak merinci detail siapa saja ahli dari pihaknya. Dia mengatakan melalui ahli akan menerangkan segala proses yang ditangani KPK masih dalam koridor hukum acara yang berlaku.

"Untuk meng-counter bahwa apa yang kami lakukan itu masih dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku dan itu sah, dapat dijadikan sebagai landasan kami," tegasnya.

Iskandar menyebut pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan menghadirkan saksi atau tidak. Dia juga menyebut timnya akan mempertimbangkan untuk menghadirkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dalam praperadilan.

"Dan untuk hal-hal yang mungkin didalilkan oleh pemohon itu ya nanti di uji bersama. Tapi intinya masih kita pertimbangkan apakah kita akan hadir atau tidak untuk saksi-saksi," pungkas Iskandar.

KPK telah menyerahkan sebanyak 142 dokumen sebagai barang bukti dalam gugatan itu. KPK menyebut masih akan mengajukan 11 bukti elektronik kepada hakim, termasuk barang bukti handphone yang disita KPK terkait kasus itu.

"Itu termasuk besok yang akan kita ajukan barang bukti apa yang sudah kita sita dan kita olah, kita peroleh dari situ yang kemudian kita uji lab forensik oleh KPK untuk kemudian digunakan untuk menjadi bukti bahwa itu ada perbuatan dari para Pak Hasto dan yang lain-lain, tentunya kan penyertaan," ujar Iskandar.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadirkan ahli hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi, Jamin Ginting, sebagai saksi dalam sidang praperadilan. Jamin mengatakan penetapan seorang tersangka harus menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nama tersangka tersebut.

"Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka nafas terkait dengan semua alat bukti itu ada di sprindik-nya. Dia harus mengeluarkan sprindik baru kecuali dari awal sudah disebutkan dalam sprindik itu namanya sebagai terlapor atau dijadikan sebagai tersangka," kata Jamin Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Jamin mengatakan barang bukti yang sudah digunakan dalam perkara tertentu harus disita kembali jika ingin digunakan untuk perkara lain. Dia mengatakan penetapan tersangka harus menggunakan sprindik baru, bukan sprindik atas nama tersangka lain.

"Tapi kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru. Konsekuensi dengan sprindik baru itu apa? Semua produk hukumnya meliputinya. Apakah itu penyitaan, pemeriksaan saksi, semua alat bukti mengikuti dan harus ada penyitaan ulang, pemanggilan ulang, pemeriksaan ulang," kata Jamin.

Sebagai informasi, eks caleg PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR sejak Januari 2020. Harun menyuap Wahyu Setiawan yang pada 2020 masih menjabat Komisioner KPU untuk membantu proses PAW.

Wahyu telah divonis penjara. Namun, keberadaan Harun Masiku belum diketahui dan masih dicari-cari KPK.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

(ond/haf)

MEDAN, KOMPAS.com - Salman Alfaris Siregar, seorang warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan saat ditahan di Polrestabes Medan.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap Salman.

Tuseno, kuasa hukum korban, mengungkapkan bahwa keluarga Salman menerima kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis pada 29 Januari 2025.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," kata Tuseno kepada Kompas.com pada Senin (10/2/2025).

Tuseno menambahkan bahwa Salman mengaku telah mengalami penganiayaan sejak ditahan pada 21 Januari.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," ujarnya.

Salman sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, namun kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi peristiwa tersebut, istri korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

Mereka berharap Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto dapat mengungkap kasus ini.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

Salman sendiri ditahan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Menurut Tuseno, Salman adalah seorang pengusaha toko bangunan yang terlibat kerja sama dengan distributor keramik.

"Klien kami ini pernah menjalin kerja sama dengan distributor keramik. Sistemnya, barang laku baru dibayar. Namun, seiring berjalannya waktu, korban belum bisa melunasi utang senilai Rp 168 juta karena kondisi tokonya yang pasang surut," jelas Tuseno.

"Salman berjanji akan membayar Rp 4 juta per bulan, tetapi pelapor menginginkan pembayaran secara tunai. Hal ini menyebabkan ketidaksepakatan dan pelapor akhirnya melaporkan Salman ke Polrestabes Medan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait peristiwa yang dialami Salman dan saat ini masih mendalami situasi tersebut.

"Saya lebih cenderung menunggu yang bersangkutan sehat dan memberikan keterangan sebenarnya. Kita berdoa yang terbaik untuk beliau," ungkap Gidion saat diwawancarai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terkait penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, mewujudkan program Astacita reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya Wisnu Pramudyo mengatakan jika kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat aspek hukum di lingkungan KAI Daop 8 Surabaya.

"Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa segala aspek hukum dalam operasional KAI dapat dikelola dengan baik, sehingga perusahaan dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ucap Wisnu dalam keterangannya di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan jika ruang lingkup perjanjian ini meliputi berbagai aspek, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, kata Wisnu, kerja sama itu juga mencakup pembangunan proyek strategis, percepatan investasi perkeretaapian, pertukaran data, serta koordinasi dalam pemulihan aset perusahaan.

"Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari Surabaya, perusahaan berharap operasional dapat berjalan lebih baik, aman dan akuntabel," katanya.

Menurut Wisnu, dalam menjalankan operasionalnya, KAI sering menghadapi tantangan hukum yang membutuhkan sinergi dengan Kejari Surabaya agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan memiliki kepastian hukum yang kuat sesuai prinsip good corporate governance (GCG).

"Kami ingin menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kepastian hukum yang kuat sesuai prinsip GCG," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Surabaya Ajie Prasetya menyatakan komitmennya dalam memberikan dukungan hukum kepada KAI Daop 8 Surabaya guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan layanan transportasi kereta api di wilayah tersebut.

"Kami siap memberikan pendampingan hukum yang diperlukan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung optimalisasi pelayanan KAI kepada masyarakat," ucapnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendukung KAI Daop 8 Surabaya dalam berbagai aspek hukum, baik dalam penyelesaian masalah hukum maupun dalam upaya optimalisasi aset perusahaan.

Dengan adanya kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan KAI Daop 8 Surabaya dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api dengan dukungan hukum yang kuat, sehingga mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan profesional.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi operasional perkeretaapian," tuturnya.

SEMARANG - Agus Hartono adalah sosok narapidana kasus korupsi. Belakangan, namanya menjadi sorotan usai kepergok jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.


Foto/Eka Setiawan

Pada sebuah video yang beredar, Agus Hartono tampak berjalan bersama keluarganya dan berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Setelah itu, Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kedungpane ke Lapas Nusakambangan. Petugas di Lapas Kedungpane yang terlibat pun ikut disanksi.

Profil Agus Hartono

Agus Hartono adalah seorang mafia tanah dan pelaku korupsi kasus kredit macet. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat perbuatannya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Melihat ke belakang, Agus ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Penangkapannya terjadi tak lama setelah dia mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta.

Sebelum itu, Agus ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang tahun 2017.

Pada proses pengajuan, dia disebut menggunakan Purchase Order (PO) palsu guna mendapatkan pencairan.

Selain kasus korupsi, Agus juga menjadi mafia tanah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.



Pada proses hukum yang berlangsung, Agus diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jawa Tengah.

Dia menuding keduanya telah melakukan pemerasan sebagai bayaran menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas namanya.

Selanjutnya, Agus kemudian dinyatakan bersalah dan ditahan. Adapun vonis dari beberapa kasus yang menjeratnya itu mencapai 19 tahun penjara.

Terbaru, Agus Hartono dikabarkan kepergok keluar tempat penahanan tanpa sebab. Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti.

Tak hanya itu, Agus kemudian juga dipindahkan. Dia dipindah dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

Demikian ulasan mengenai profil Agus Hartono, tahanan kasus korupsi yang kepergok makan di resto bareng keluarga.