JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Dana tersebut diduga sebagai biaya operasional kegiatan yang ada dalam SPK fiktif.

Padahal, kata Febri, pemberian dana dari beberapa vendor ke PPK atau ASN dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan patut diduga adalah upaya penyuapan terhadap PPK Kemenperin. "Kami memegang bukti kuat dokumen dugaan penyuapan beberapa vendor pada LHS tersebut," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Kemenperin sedianya sudah berupaya mempertemukan para vendor dengan LHS beberapa waktu lalu.

Namun, upaya itu tidak berhasil karena LHS tidak dapat dihubungi.

Untuk diketahui, usai LHS diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024, Kemenperin menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tanggal 7 Agustus 2024.

Saat ini, LHS berstatus sebagai tersangka dan dinyatakan DPO oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang.

Tak akan bayar dana ke vendor

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan, Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif.

Alasannya, dana yang sudah diberikan vendor kepada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif.

Kedua, Kemenperin menilai ada kesalahan vendor yang tidak cermat dalam mempelajari SPK fiktif. "Apabila Kemenperin melakukan pembayaran dana yang keluar berdasarkan SPK fiktif dengan menggunakan anggaran tahun 2025, artinya anggaran tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya, tapi malah untuk membayar vendor-vendor tersebut," tutur Febri. "Hal tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan berindikasi pidana korupsi. Kami tidak mau melanggar hukum dan melakukan korupsi demi membayar vendor-vendor tersebut," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan SPK fiktif yang melibatkan oknum Kemenperin terungkap setelah ada aduan dari masyarakat pada 2024 lalu.

Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024 lalu, ada empat aduan dugaan SPK fiktif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kemenperin, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023.

Sebab, paket pekerjaan yang dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023. "Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif," ungkap Febri saat itu.

Febri bilang, terdapat empat SPK yang dilaporkan masyarakat kepada Kemenperin dengan nilai kerugian Rp 80 miliar. "Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Napi korupsi Lapas Kedungpane Semarang, Agus Hartono, menjadi sorotan usai tepergok pelesiran saat menjalani masa hukumannya. Dia Ternyata juga pernah terseret kasus mafia tanah.

Dia kembali disorot usai tepergok makan dengan keluarganya di sebuah restoran di Semarang, padahal dia seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane. Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso membenarkan hal itu dan tindakan sudah dilakukan dengan memindahkan Agus ke lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangan menanggapi peristiwa Agus yang bisa jalan-jalan meski dalam masa tahanan, Sabtu (8/2).

Agus Hartono diketahui menjadi narapidana korupsi karena kasus kredit macet terhadap tiga bank plat merah yang berada di Semarang. Dari kasus korupsinya itu dia juga terseret kasus pencucian uang. Selain itu, dia juga pernah terseret kasus mafia tanah. Bagaimana kasusnya?

Dalam catatan detikJateng, Agus Hartono pernah ditetapkan tersangka kasus mafia tanah di Salatiga oleh Polda Jateng pada Juli 2022 lalu. Polda Jateng menyebut Agus dan rekan-rekannya berkomplot untuk mengambil tanah para petani dengan total luas sekitar 3 hektare.

Ketiga tersangka yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi, Nur Ruwaidah alias Ida, dan Agus Hartono (AH). Aksi itu terjadi pada 2016 lalu.

"Tersangka atas nama DI alias ES kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AH melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga," kata Dirreskrimsus Polda Jateng yang saat itu dijabat Kombes Pol Johanson Simamora di kantornya, Selasa (19/7/2022).

Johanson menyebut Donni Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan identitas palsu bersama dengan Ida notaris yang mewakili Agus Hartono selaku pembeli tanah. Mereka lalu membeli 11 bidang tanah milik warga dengan membayar uang muka sebesar Rp 10 juta.

Lalu, ED meminjam sertifikat korban dengan dalih untuk dicek keasliannya di BPN. Ternyata, sertifikat itu justru dibalik nama atas nama Agus Hartono dan dijaminkan ke bank.

Sebanyak 11 bidang tanah seluas 3 hektare itu digadai sebesar Rp 2,5 miliar. Johanson menyebut harga pasaran tanah itu di tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.

"Tahun 2018 terjadi kredit macet oleh AH kepada pihak bank. Oleh pihak bank otomatis melakukan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Pada saat pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya," katanya.

Sederet Vonis Agus Hartono

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, menjelaskan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejari Semarang. Pertama yaitu terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar.

Agus Hartono juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus itu, Pengadilan Tinggi Jateng memberi vonis 8 tahun penjara.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya, Senin (10/2/2025).

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

Video: Usut Kasus Mafia Tanah, Kejati Lampung Periksa Bupati Way Kanan

Video: Usut Kasus Mafia Tanah, Kejati Lampung Periksa Bupati Way Kanan

IDXChannel - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak para pimpinan lembaga tersebut untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan setelah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2/2025). Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.

"LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tulis keterangan pers yang disampaikan Ikatan Pegawai LPSK, dikutip Selasa (11/2/2025).

Efisiensi anggaran yang dilakukan merupakan tuntutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. LPSK diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 62 persen dari pagu semula.

"Dengan pagu anggaran Rp220 miliar, Kementerian Keuangan meminta LPSK melakuukan efisiensi sebesar Rp144 miliar atau 62 persen dari pagu semua. Sontak tersisa Rp88 miliar," tulis keterangan tersebut.

Anggaran minim itu harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun, minimnya anggaran setelah dipotong dinilai menghambat layanan perlindungan bagi publik.

"Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," tulis keterangan itu.

Pegawai juga mendesak pimpinan LPSK menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Sebab efisiensi ini juga mempengaruhi penggunaan fasilitas kerja untuk dikurangi.

(Febrina Ratna Iskana)

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengaku setuju dengan langkah itu.

"Saya apresiasi sekali langkah pak Menko," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Sahroni menilai saat ini penanganan kasus suap di Indonesia masih terkenal menggampangkan. Hal itulah, katanya, yang membuat penegakan hukum Indonesia di mata dunia diragukan.

"Karena untuk urusan kejahatan suap, Indonesia memang masih 'terkenal' menggampangkan. Sehingga kedaulatan dan kepastian hukum kita di mata dunia juga diragukan," kata Sahroni.

Sahroni menekankan penegakan hukum yang rendah akan membuat daya tarik bisnis menurun. Tak hanya itu, kata dia, hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan investasi.

"Kita tahu sendiri kalau kepastian hukum rendah, bisa membuat daya tarik untuk berbisnis dan berinvestasi juga menurun," ujarnya.

Politisi NasDem ini berharap langkah yang akan dilakukan pemerintah ini dapat membuat hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, katanya, ekonomi di Tanah Air juga akan meningkat.

"Jadi saya harap dengan langkah ini, bukan hanya hukum yang dibuat makin bagus, tapi imbasnya juga ekonomi Indonesia makin membaik," katanya.

Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Malam Nisfu Syaban jatuh pada 14 Syaban 1446 H atau tepatnya pada Kamis (13/2/2025) malam. Artinya puasa sunnah Nisfu Syaban akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2024).

Puasa Nisfu Syaban dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Bagaimana hukum, niat, dan keutamaan puasa Nisfu Syaban yang dirangkum dari berbagai sumber.

Hukum Puasa Nisfu Syaban

Hukum puasa Nisfu Syaban adalah sunnah, berdasarkan beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan puasa pada hari ini. Berikut adalah beberapa hadits yang relevan:

Hadits Tentang Puasa Nisfu Syaban

1. Hadits Riwayat Abu Dawud: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah penghapus dosa-dosa setahun yang lalu." (HR. Abu Dawud)
2. Hadits Riwayat Ibnu Majah: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah penghapus dosa-dosa dan memasukkan ke dalam surga." (HR. Ibnu Majah)
3. Hadits Riwayat Al-Baihaqi: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah sunnah, dan siapa yang melakukannya maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya." (HR. Al-Baihaqi)

Hukum Puasa Nisfu Syaban

Berdasarkan hadits-hadits di atas, hukum puasa Nisfu Syaban adalah sunnah, yang artinya adalah dianjurkan tetapi tidak wajib. Oleh karena itu, siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak melakukannya tidak akan mendapatkan dosa.

Niat Puasa Nisfu Syaban

Umat muslim juga dapat mengerjakan puasa di pertengahan bulan Syaban atau Nisfu Syaban. Berpuasa di pertengahan bulan ini memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri.

Berikut bacaannya:

نَوَيْتُ صَوْمَ فِي النِّصْفِ الشَّعْبَانِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma fi-n-nishfi-sy-sya'bani sunnata-lillâhi ta'ala.

Artinya: "Saya berniat puasa pada pertengahan bulan Syaban sunnah karena Allah Ta'ala."

Keutamaan Puasa Nisfu Syaban

Ada banyak keutamaan puasa sebelum Nisfu Syaban yang disebutkan dalam hadis, di antaranya:

- Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW
Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga puasa sebelum Nisfu Sya'ban adalah salah satu cara untuk meneladani beliau.

- Menghapus Dosa dan Meningkatkan Amal
Dalam hadis disebutkan bahwa amalan manusia diangkat kepada Allah SWT pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, puasa sebelum Nisfu Sya'ban adalah cara untuk memperbanyak amal sebelum pencatatan amal tahunan dilakukan.

- Mempersiapkan Diri untuk Puasa Ramadhan
Puasa sunnah di bulan Sya'ban dapat membantu umat Muslim menyesuaikan diri dengan pola makan dan ibadah puasa sebelum memasuki Ramadhan.

Ramainya Jemaah Masjid Istiqlal di Malam Nisfu Syaban

Ramainya Jemaah Masjid Istiqlal di Malam Nisfu Syaban

Malam Nisfu Syaban jatuh pada 14 Syaban 1446 H atau tepatnya pada Kamis (13/2/2025) malam. Artinya puasa sunah Nisfu Syaban akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2024).

Puasa Nisfu Syaban dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Bagaimana hukum, niat, dan keutamaan puasa Nisfu Syaban yang dirangkum dari berbagai sumber.

Hukum Puasa Nisfu Syaban

Hukum puasa Nisfu Syaban adalah sunah, berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan puasa pada hari ini. Berikut adalah beberapa hadis yang relevan:

Hadis Tentang Puasa Nisfu Syaban

1. Hadis Riwayat Abu Dawud: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah penghapus dosa-dosa setahun yang lalu." (HR. Abu Dawud)
2. Hadis Riwayat Ibnu Majah: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah penghapus dosa-dosa dan memasukkan ke dalam surga." (HR. Ibnu Majah)
3. Hadis Riwayat Al-Baihaqi: Nabi SAW bersabda, "Puasa pada hari Nisfu Syaban adalah sunah, dan siapa yang melakukannya maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya." (HR. Al-Baihaqi)

Hukum Puasa Nisfu Syaban

Berdasarkan hadis-hadis di atas, hukum puasa Nisfu Syaban adalah sunah, yang artinya adalah dianjurkan tetapi tidak wajib. Oleh karena itu, siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak melakukannya tidak akan mendapatkan dosa.

Niat Puasa Nisfu Syaban

Umat muslim juga dapat mengerjakan puasa di pertengahan bulan Syaban atau Nisfu Syaban. Berpuasa di pertengahan bulan ini memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri.

Berikut bacaannya:

نَوَيْتُ صَوْمَ فِي النِّصْفِ الشَّعْبَانِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma fi-n-nishfi-sy-sya'bani sunnata-lillâhi ta'ala.

Artinya: "Saya berniat puasa pada pertengahan bulan Syaban sunnah karena Allah Ta'ala."

Keutamaan Puasa Nisfu Syaban

Ada banyak keutamaan puasa sebelum Nisfu Syaban yang disebutkan dalam hadis, di antaranya:

- Mengikuti Sunah Rasulullah SAW
Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Syaban, sehingga puasa sebelum Nisfu Syaban adalah salah satu cara untuk meneladani beliau.

- Menghapus Dosa dan Meningkatkan Amal
Dalam hadis disebutkan bahwa amalan manusia diangkat kepada Allah SWT pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, puasa sebelum Nisfu Syaban adalah cara untuk memperbanyak amal sebelum pencatatan amal tahunan dilakukan.

- Mempersiapkan Diri untuk Puasa Ramadhan
Puasa sunah di bulan Syaban dapat membantu umat Muslim menyesuaikan diri dengan pola makan dan ibadah puasa sebelum memasuki Ramadan.

Ramainya Jemaah Masjid Istiqlal di Malam Nisfu Syaban

Ramainya Jemaah Masjid Istiqlal di Malam Nisfu Syaban

Pendaftaran SNBP 2025 tengah dibuka hingga 18 Februari 2025 mendatang. Per Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 21.03 WIB, sudah ada 224.165 siswa melakukan pendaftaran hingga tahap pemilihan program studi (prodi).

Berdasarkan data tersebut, siswa yang telah melakukan finalisasi data ada 127.650 siswa. Kemudian dari jumlah tersebut, ada 113.522 siswa memilih prodi jenjang S1 pada pilihan pertamanya.

Bagi siswa yang masih belum melakukan pendaftaran SNBP 2025, bisa mempertimbangkan referensi kampus dan prodi. Salah satunya pilihan prodi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada SNBP 2024 lalu, pendaftar yang memilih UGM ada 29.223. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.821 peserta diterima.

Untuk tahun ini, berdasarkan data https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/, UGM menyediakan 94 prodi di SNBP 2025. Prodi tersebut tersebar di jenjang sarjana hingga sarjana terapan.

Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UGM untuk SNBP 2025

1. Hukum

Daya tampung: 96

Peminat di SNBP 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 278

3. Kehutanan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 477

4. Farmasi

Daya tampung: 72

Peminat di SNBP 2024: 1.540

5. Biologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 250

6. Psikologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 1.614

7. Kedokteran Hewan

Daya tampung: 60

Peminat di SNBP 2024: 390

8. Kedokteran

Daya tampung: 53

Peminat di SNBP 2024: 2.159

9. Teknik Mesin

Daya tampung: 51

Peminat di SNBP 2024: 508

10. Kedokteran Gigi

Daya tampung: 47

Peminat di SNBP 2024: 624

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

Kota Gorontalo (ANTARA) - Salah seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial GB yang masih menjalani masa pidana, melangsungkan pernikahan di aula dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan pernikahan itu merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan untuk membangun keluarga.

"Kami sangat mendukung warga binaan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan. Ini adalah hak mereka," ujar Sulistyo.

Momen bahagia bagi WBP tersebut turut dihadiri jajaran Lapas Gorontalo, bahkan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) Rusli Usman menjadi saksi dalam pernikahan itu.

"Prosesi ijab kabul berjalan dengan khidmat dan lancar. GB dengan didampingi oleh petugas Lapas Gorontalo, mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi. Momen ini menjadi bukti bahwa cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan di mana saja, termasuk di dalam Lapas," ujar dia.

Kepala Lapas mengungkapkan GB merupakan warga binaan kasus penganiayaan dengan vonis satu tahun penjara dan telah menjalani enam bulan masa pidana.

Menurut dia, meskipun berada di balik jeruji besi, GB tetap berhak untuk membangun rumah tangga.

"Selain itu, kami juga berharap momen ini dapat menjadi motivasi bagi GB untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pidananya," pungkas dia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang langkah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara perlu dikulik lebih dalam. ICW melihat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

"Wacana Pak Yusril patut dikulik lebih dalam, kira-kira akan seperti apa aturan yang dimaksud? Apakah akan lewat pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi? Masih banyak pekerjaan rumah, apalagi melihat pemberantasan korupsi hari ini," kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Tibiko mengatakan wacana itu dilontarkan karena ada kemungkinan keharusan untuk aturan hukum ketika negara masuk ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Tibiko menyadari saat ini belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara.

"Saya kira, wacana tersebut dilontarkan mungkin karena memang ada semacam keharusan ketika negara masuk dalam keanggotaan OECD, maka perlu ada ketentuan pencegahan dan penindakan antikorupsi bagi negara anggota (foreign bribery)," katanya.

"Sebagai sebuah kerangka pemberantasan korupsi yang utuh, memang belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara (foreign bribery)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tibiko menyebut Indonesia belum mengadopsi semua norma hukum mesti telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Termasuk, katanya, soal kasus menjerat suap lintas negara yang belum ada di undang-undang tindak pidana korupsi.

"Indonesia meski telah meratifikasi UNCAC, tapi belum semua dalam norma tersebut diadopsi. Salah satunya soal suap lintas negara atau suap terhadap pejabat publik asing, yang mana hal tersebut belum ada dalam UU Tipikor kita hari ini," ujarnya.

Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Kelompok Perlawanan Palestina Hamas mengatakan pada Senin (10/2/2025), mereka akan menunda pembebasan sandera lebih lanjut di Jalur Gaza. Penundaan tersebut dilakukan akibat sikap Israel yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang menghadapi krisis paling serius sejak dimulai tiga pekan lalu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa setelah tiga orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu dibebaskan setelah 16 bulan dalam tawanan. Terancamnya gencatan senjata tersebut juga ditandai instruksi militer Israel yang mengatakan pada Senin malam bahwa mereka telah membatalkan cuti bagi para tentara yang ditugaskan ke Gaza.

Hamas mengatakan rencananya untuk menunda pembebasan sandera berikutnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sikap Hamas tergantung pada apakah Israel mematuhi kewajibannya. Pengumuman ini muncul ketika warga Palestina dan masyarakat internasional marah atas komentar Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa warga Palestina dari Gaza tidak akan memiliki hak untuk kembali di bawah usulannya agar AS mengambil alih wilayah yang dilanda perang tersebut.

Israel dan Hamas berada di tengah-tengah gencatan senjata selama enam pekan, di mana Hamas telah berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera yang ditangkap dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kedua belah pihak telah melakukan lima kali pertukaran sejak gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku pada 19 Januari. Hamas telah membebaskan 21 tawanan sementara Israel membebaskan lebih dari 730 tahanan Palestina. Pertukaran berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu, akan membebaskan tiga sandera Israel untuk ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.

Perang dapat berlanjut pada awal Maret jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada tahap kedua gencatan senjata yang lebih rumit. Pada tahap ini, semua sandera yang tersisa akan dikembalikan sementara Israel akan menyepakati gencatan senjata yang tidak terbatas.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa hari yang lalu, elpiji (LPG) dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sempat sulit diperoleh, sehingga menimbulkan antrean panjang konsumen di pangkalan resmi elpiji.

Kini situasi telah kembali normal, setelah pengecer diperbolehkan kembali menjual langsung pada publik.

Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kilogram (biasa disebut “gas melon”), antrean masyarakat berpotensi berulang, mengingat konsumen “gas melon” terbilang besar.

Salah satu sebab, mengapa konsumen gas melon demikian besar, karena ada subsidi, artinya konsumen membeli gas melon di bawah harga keekonomiannya.

Pada mulanya, elpiji bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sebagaimana tertulis di badan tabung. Namun distribusinya melalui pengecer, dan dijual secara bebas, sehingga ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya juga, itu sebabnya subsidi energi akan terus meningkat.

Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi reformasi subsidi energi di Indonesia, utamanya bagi elpiji 3 kilogram.

Merujuk data 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, dengan Rp87,4 triliun disalurkan untuk elpiji 3 kg.

Angka untuk subsidi elpiji 3 kg adalah yang terbesar dibandingkan subsidi energi lain, seperti jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan listrik.

Reformasi subsidi energi

Kebijakan subsidi energi Indonesia bertujuan untuk menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menahan harga energi di bawah harga pasar, ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses energi yang tidak mampu mereka beli.

Salah satu masalah di Indonesia adalah orang-orang kaya juga menikmati akses elpiji 3 kg bersubsidi karena lemahnya sistem basis data kelompok sasaran.

Elpiji subsidi yang bisa diakses semua warga, termasuk warga yang tergolong mampu, akan menimbulkan sejumlah masalah.

Subsidi yang sifatnya universal, justru akan mendorong konsumsi berlebihan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi, termasuk pelaku usaha skala besar.

Reformasi subsidi menjadi sesuatu yang krusial, mengingat skema harga yang stagnan selama satu dekade terakhir, menjadikan beban keuangan pemerintah terus meningkat.

Sejak 2009, harga elpiji 3 kg di angka Rp5.000 per kg. Harga eceran elpiji 3 kg saat ini di wilayah Jabodetabek masih di kisaran Rp22.000, artinya tidak mengalami kenaikan berarti. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang semestinya.

Subsidi berasal dari dana APBN, yang sebagian besar diambil dari uang pajak masyarakat, jadi harus digunakan juga untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi untuk memastikan, bahwa subsidi energi ini akan diberikan untuk melindungi masyarakat terutama dari kalangan bawah.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

Reformasi subsidi energi juga harus diikuti dengan upaya menghadirkan alternatif bagi sektor-sektor yang terkena dampak. Upaya tersebut antara lain pengembangan jaringan gas kota, pembangkit listrik energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Kebijakan ini juga akan mendorong masyarakat untuk mempelajari harga energi yang sebenarnya dan mulai mengubah gaya hidup mereka agar lebih bijak dan tidak boros dalam menggunakan energi.

Pada saat yang sama, industri juga harus mendorong efisiensi energi dalam bisnis, yang akan membantu memastikan bahwa perubahan subsidi energi berdampak kecil pada kegiatan bisnis mereka.

Selanjutnya perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait urgensi pengurangan subsidi, semisal dengan cara menunjukkan bagaimana pengalihan dana subsidi digunakan untuk program pembangunan yang lebih berdampak luas, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang lebih terarah.

Perlu juga disampaikan kepada publik, bahwa reformasi subsidi elpiji bukan hanya soal efisiensi fiskal pemerintah, bahwa kebijakan ini terhubung dengan asas keadilan sekaligus keberlanjutan energi.

Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan bentuk ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

Memperkuat infrastruktur jargas

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strateginya melalui pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

Pembangunan infrastruktur jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi. Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas.

Pada akhirnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

Jargas juga dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara, rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain itu pengembangan jargas juga selaras dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

Gas bumi merupakan salah satu sumber energi andalan di era transisi energi, oleh karenanya diperlukan infrastruktur terintegrasi untuk bisa menyalurkan gas dari area sumber gas menuju area penerima manfaat, seperti kawasan industri dan konsumen rumah tangga.

Manfaat pembangunan infrastruktur jaringan gas, agar harga gas lebih terjangkau, dengan biaya (toll fee) lebih murah, guna memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik dan rumah tangga.

Salah satu jargas skala besar yang sudah siap adalah jaringan pipa gas Cisem (Cirebon – Semarang) tahap 1 dengan investasi Rp1,13 triliun. Kemudian dilanjutkan pembangunan Cisem tahap 2, untuk tahun 2024 membutuhkan investasi Rp1,33 triliun, dan untuk tahun 2025 membutuhkan investasi Rp l2,01 triliun. Investasi lebih besar, karena jarak pipa yang dibangun juga lebih panjang.

Proyek CISEM merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah.

Antara lain, Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan dukungannya, terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM).

Kementerian ESDM berusaha mendukung sepenuhnya pembangunan CISEM Tahap I dan II selesai tepat waktunya. Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi sumber-sumber gas yang produksinya bisa dialirkan lewat pipa ini untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

Pembangunan pipa transmisi gas bumi seperti CISEM, bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat maupun industri.

Pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya industri maupun pembangkit listrik, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan transmisi pipa gas.

Selain pipa Cirebon-Semarang, penting dicatat adalah proyek West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai.

Selain itu, pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah yang terkendala faktor geografis, seperti di pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2025