JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah bakal menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan sejumlah kementerian sebelum menyerahkan DIM yang sejatinya draft-nya sudah selesai dibahas.

Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

"DIM sebenarnya sudah, draft-nya sudah selesai. Tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum. Untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat 1-2 hari ini DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," kata Supratman, Selasa.

Supratman menuturkan, pihaknya tengah melakukan identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan.

Setidaknya, kata dia, ada 9 poin yang diidentifikasi oleh pemerintah.

Pertama, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31A RUU Minerba, terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemanfaatan ruang.

Kedua, Pasal 51, mengatur terkait penetapan Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Kemudian, Pasal 51A terkait pemberian Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Lalu, Pasal 51B, Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

"Kemudian Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi," beber Supratman.

Tak hanya itu, ada pula Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral maupun pengembangan atau pemanfaatan batu bara.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan proyek pada wilayah penugasan.

Ada pula Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat dikelola oleh Menteri.

Sementara itu, Pasal 173D mengatur tentang IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih dapat dicabut dan dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah.

Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi Menteri.

"Terakhir, Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan," jelas Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com -Efisiensi anggaran yang diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga berdampak signifikan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan minimnya anggaran pasca efisiensi, Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik.

"Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, dalam keterangan resminya pada Senin (10/2/2025).

Awalnya, LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 220 miliar. Namun, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula.

Dengan demikian, anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp88 miliar yang harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Menurut Tomy Permana, dengan anggaran yang tersisa, LPSK akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan korban.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tuturnya.

Selain itu, pegawai LPSK juga meminta kepada pimpinan untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pegawai.

Permintaan ini muncul karena dampak dari efisiensi yang menyebabkan sejumlah fasilitas kerja di kantor, salah satunya listrik, dikurangi.

Selain itu, ffisiensi anggaran diminta jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka.

"Termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ucap Tomy.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam waktu satu atau dua hari. Supratman menyebut pemerintah menyambut baik RUU Minerba sebagai inisiatif DPR RI.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun Rancangan UU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola minerba ke depan serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Supratman dalam rapat kerja dengan perwakilan Kementerian ESDM hingga Menteri Hukum di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Supratman mengatakan dalam waktu 1-2 hari, DIM dari pemerintah akan diserahkan. Dia mengatakan pengisian DIM menunggu koordinasi antara Kementerian ESDM, Mensesneg, dan Kementerian Hukum.

"Insyaallah dalam 1-2 hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg, dan Kementerian Hukum untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari ini mudah-mudahan DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ujarnya.

Supratman menyampaikan sembilan pokok pembahasan berdasarkan draf RUU dari Baleg DPR. Salah satu poinnya, yakni pemberian izin pertambangan secara prioritas ke perguruan tinggi.

Berikut identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31 A, terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

3. Pasal 51A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pasal 51B, wilayah izin umum pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

5. Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi.

6. Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan atau pengembangan, dan atau pemanfaatan batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan project pada wilayah penugasan.

7. Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dikelola oleh menteri.

8. Pasal 173D, terhadap IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayah izin umum pertambangannya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dicabut dan dikembalikan kepada negara. Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP-P, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi menteri.

9. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional. Nantinya badan itu bertugas menggodok dan mengoordinasikan rancangan undang-undang sebelum dibawa ke DPR.

Hal itu dikatakan oleh Yusril saat rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dirinya menjelaskan pembentukan Badan Legislasi Nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam aturan itu, ranah dari eksekutif untuk mengeksekusinya.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril.

Yusril menjelaskan aturan itu juga mengatur, sebelum badan itu terbentuk, maka tugasnya dijalankan Kemenkumham. Namun kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu menko yang mengoordinasikan.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Jika dibentuk, bisa saja badan baru atau transformasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal itu nantinya diserahkan di tangan Presiden Prabowo.

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, Menteri Hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ucap dia.

"Diserahkan kepada Presiden, yang penting kita punya satu Badan Legislasi Nasional internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya, sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi. Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Yusril juga menyoroti perlunya konsolidasi kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengamanan laut.

Saat ini, tugas patroli dan penegakan hukum di perairan dilakukan oleh berbagai instansi, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Bea Cukai.

"Apakah di masa depan kita akan memiliki satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus dan di dalamnya ada berbagai instansi? Ini perlu dipertimbangkan agar lebih efisien dan efektif dalam menegakkan hukum di laut, terlebih pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran," ujarnya.

Selain itu, Yusril menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi serta peningkatan infrastruktur keamanan laut. Menurut dia, Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam mengamankan wilayah perairannya, baik dari segi pertahanan militer maupun pengawasan terhadap penyelundupan dan kejahatan lainnya.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa.

Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta wakilnya, Oto Hasibuan, dan juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Frederik Paulus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heriawan menjelaskan, rapat ini untuk membahas lebih lanjut soal perbaikan sistem keamanan laut di Indonesia.

“Rapat hari ini membahas keamanan laut yang komprefensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan iklusif,” ujar Heriawan di ruang rapat, Selasa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, salah satu topik pembahasan dalam rapat kali ini adalah mengatasi persoalan tumpang tindihnya kewenangan berbagai instansi dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.

Heriawan mengungkapkan, saat ini setidaknya ada enam instansi yang memiliki peran dalam menjaga keamanan laut. Namun, banyaknya lembaga yang terlibat justru dinilai menghambat koordinasi di lapangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana pemberian amnesti masih proses pengajuan final kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses itu ditangani oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril mengatakan amnesti bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. Sebab, perihal amnesti ini adalah persoalan kebijakan presiden.

"Tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti. Baik di awal masa jabatan maupun di akhir masa jabatan," sebutnya.

Dirinya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang memberikan amnesti kepada narapidana pada akhir masa jabatannya. Hal itu, kata dia, adalah hal yang normal.

"Kita tahu juga misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana (di akhir jabatannya), normal saja," ucapnya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan membuka data para narapidana yang mendapatkan amnesti agar publik bisa mengetahuinya dan memberikan kontrol. Dia mengatakan pihaknya juga masih menunggu data dari Kemen Imipas.

"Nanti, kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya, ya. Mudah-mudahan minggu depan. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak itu kan Kementerian Imipas," ujar Andi.

Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti. Kalau disetujui, dia mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dia mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

"Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah," kata Sarifah.

Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dia juga mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi," kata Yusril.

"Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," tambahnya.

Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dia mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa rencana pemulangan narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, dan tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, Hambali, bukan menjadi prioritas utama pemerintah untuk dipulangkan saat ini.

"Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya sebagai jawaban menanggapi pertanyaan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan; dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali sebab menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perhatian kepada warga negaranya, sekalipun berada di luar negeri.

"Betapa pun salah, betapa pun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita, tapi tanggung jawab negara tidak terlepas terhadap hal itu karena setiap warga negara di mana pun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian, perlindungan dan pembelaan," ujarnya.

Terkait kasus Reynhard, Yusril menjelaskan bahwa menurut hukum yang berlaku di Inggris sendiri, yang bersangkutan baru boleh mengajukan permohonan keringanan setelah menjalani hukuman penjara selama 30 tahun.

"Bahkan kemungkinan sekiranya ada negara minta supaya ditransfer itu juga perlu waktu 30 tahun. Jadi enggak mudah karena memang kasus yang sangat berat," ucapnya.

Adapun terkait kasus Hambali yang telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta pemerintah Amerika Serikat untuk segera mengadili yang bersangkutan, namun belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali hingga saat ini.

"Mengupayakan kepada pemerintah Amerika minta supaya yang bersangkutan diadili, tapi sampai hari ini tidak pernah diadili. Jadi itu juga masalah terorisme pada satu pihak, pada lain pihak masalah Hak Asasi Manusia juga. Kami belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai (pemulangan) Hambali," katanya.

Dia pun menyebut perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Jadi lebih banyak kasus-kasus lain yang memang perlu ditangani, seperti ada sekitar 54 warga negara Indonesia yang dipidana mati di Malaysia, juga Arab Saudi," ucap dia.

Dia lantas menegaskan kembali, "Reynhard itu sudah saya jawab tidak menjadi prioritas bagi kita ya, karena kita menghadapi banyak sekali kasus-kasus serupa yang terjadi di Arab Saudi, maupun juga di Malaysia dan itu lebih prioritas kita selesaikan."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

"Oh harus (dikaji). Bayangkan kalau saya menyerahkan kepada Presiden ternyata saya kecolongan, kan sama dengan menjerumuskan Presiden. Nah, itu yang nggak boleh sehingga kami hati-hati bahwa prosesnya itu dalam waktu dekat kami akan segera rampungkan," ungkapnya.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

"Yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Terutamanya yang penghinaan kepada Kepala Negara dan yang terakhir, bagi mereka yang sakit berkelanjutan," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Simak Video Yusril soal Pemberian Amnesti: Nama-nama Sudah Dikumpulkan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guardkita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.

“Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka, coast guard kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.

Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.

“Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.

Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU Keamanan Laut adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.

“Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan kewenangan perguruan tinggi mengelola tambang menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba dari pemerintah ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Supratman menyebut kemungkinan BUMN yang akan menjadi perantaranya.

"Apakah nanti jadi diberi kepada perguruan tinggi, nanti lihat DIM-nya pemerintah. Iya kan? Nanti liat DIM-nya," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Supratman menyebut masih ada kemungkinan usulan pemerintah terkait perguruan tinggi dapat mengelola tambang terbuka dari sisi yang lain. Ia menyebut adanya alternatif pihak ketiga atau perantara sebelum tambang itu dikelola oleh kampus.

"Tapi kalau soal perguruan tinggi, nanti akan dilihat apakah nanti pemerintah setuju atau tidak karena itu menjadi salah satu bahasan. Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau nanti justru diserahkan kepada BUMN," ujar Supratman.

"Untuk pengelolaannya yang ditunjuk oleh pemerintah, BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," tambahnya.

Ia menilai hal ini bisa menjadi cara perguruan tinggi mengelola tambang. Dengan begitu diharapkan pembagian hasil tambang bisa merata ke seluruh perguruan tinggi.

"Saya belum tahu, maksudnya ini kan cara, salah satu caranya. Daripada mungkin memberikan langsung kepada perguruan tingginya, ya kan? Nah, pemerintah yang akan tunjuk BUMN ataupun pihak ketiga," kata Supratman.

"Hasilnya itu dibagi berapa besar yang bisa diberi sumbangsih kepada perguruan tinggi. Sehingga itu bisa merata semua perguruan tingginya. Nah karena itu juga salah satu yang membuat kenapa DIM-nya kami lagi mau selaraskan," imbuhnya.

Simak juga Video: Respons Kemendiktisaintek soal Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Kelola Tambang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini