KY memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hakim dan kualitas peradilan di Indonesia, karena hal ini sangat berdampak pada tegaknya kepastian hukum yang sangat mempengaruhi dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan keberadaan Komisi Yudisial (KY) sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia

“KY memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hakim dan kualitas peradilan di Indonesia, karena hal ini sangat berdampak pada tegaknya kepastian hukum yang sangat mempengaruhi dunia usaha,” ujarnya saat menggelar entrymeeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) KY tahun 2024 di Kantor KY, dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keuangan negara merupakan sumber daya utama dalam mencapai tujuan KY, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.

Bentuk dukungan BPK adalah memastikan dan memberikan rekomendasi agar pengelolaan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan.

"BPK memastikan anggaran dan aset dapat dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan Komisi Yudisial," ungkap Nyoman.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga berharap tidak ditemukan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu komitmen pimpinan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sinergi antar lembaga, serta efektivitas dalam pengelolaan digitalisasi.

BPK menegaskan pentingnya implementasi sistem pengawasan internal yang kuat guna memastikan tata kelola baik dalam penggunaan anggaran negara.

“Melalui kegiatan ini, BPK dan KY meneguhkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang baik antara kedua lembaga, diharapkan pengelolaan anggaran di KY dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus terkait sistem keamanan laut. Lodewijk mengatakan salah satu masalah sistem keamanan laut adalah koordinasi yang kurang baik.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Awalnya Lodewijk menjelaskan ada sejumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait sistem keamanan laut.

"Sistem keamanan laut menghadapi beberapa permasalahan, kalau kita identifikasi masalah. Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu," kata Lodewijk.

Dia mengatakan ada berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lintas negara. Selain itu, ada regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara menyeluruh.

"Regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komprehensif, kemudian berkelanjutan adaptif, responsif, dan inklusif. Itu belum ada," kata dia.

Kemudian, dia melanjutkan, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum di laut. Dia mencontohkan pernah ada lembaga Bakorkamla untuk koordinasi dan dihapus kewenangannya dan menjadi Bakamla.

"Tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada, tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya, ya itu Bakamla ini jadi banci lagi," tuturnya.

Untuk itu, dia merekomendasikan regulasi tunggal untuk melatih tata kelola laut. Selain itu, perlu dibentuk sea and coast guard untuk menggantikan Bakamla.

"Perlu dibentuk sea and coast guard, jadi jangan Bakamla lagi, sea and coast guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan penegakan hukum di laut," ungkapnya.

(yld/dhn)

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, Yunihar mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan kliennya yang kini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemalsuan girik pada SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk saat ini memang kami belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga," ucap Yunihar saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan setelah memenuhi proses pemanggilan dari Bareskrim Polri terhadap Kades Kohod, timnya belum lagi bertemu sama kliennya tersebut. Bahkan, katanya, dirinya saat ini juga tengah mencari keberadaan Arsin.

"Kami juga sedang mencari tau di mana posisi beliau (Arsin). Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar," ujarnya.

Pada proses penggeledahan oleh tim penyidik Bareskrim Polri Senin (9/2) malam, Kades Kohod Arsin pun tak tampak hadir dalam agenda tersebut.

Adapun penyidik telah menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran, Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

"Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor Desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya," kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan Sekretaris Desa Kohod untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam ruangan itu

Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim, yakni kasus pagar laut.

Sementara itu, di tempat berbeda pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari penggeledahan pertama di kantor Desa Kohod.

Beberapa anggota kepolisian langsung menemui dan mengkonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan dalam agenda penggeledahan tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

Tim pertama, diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

"Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kita sita," terangnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Istri dan keluarga Kades Kohod terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Proses pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Polsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

aca juga: KKP periksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan soal pagar laut Tangerang

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) agar memanfaatkan aplikasi Jaga Desa apabila dihadapkan pada persoalan hukum.

"Kalau ada yang mengancam, oknum yang mengancam, oknum yang memeras, jangan takut, lawan saja. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab laporkan saja, apalagi sekarang kan ada Jaga Desa, aplikasi online sekarang, sudah saya luncurkan itu, real time monitoring," kata Mendes Yandri dalam audiensi bersama Apdesi dan Papdesi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa.

Mendes Yandri meyakini bahwa digitalisasi mampu membantu mengurai persoalan di desa, salah satunya adalah aplikasi Jaga Desa. Jaga desa adalah solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi kepala desa ataupun masyarakat desa, seperti pemerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung itu memungkinkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaporkan kendala dengan respons cepat dari pihak berwenang.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta menyelesaikan permasalahan seperti konflik lahan dan infrastruktur desa.

Dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi, Jaga Desa diyakini mampu mempercepat kemajuan desa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kepala desa yang tergabung, baik di Apdesi maupun Papdesi, membenarkan bahwa persoalan hukum merupakan hal yang ditakuti oleh pimpinan desa itu.

Menurut Kepala Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat Pipit, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab kepala desa kerap kebingungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, dia meminta Kemendes PDT membantu memberikan bimbingan kepada para kepala desa terkait hal tersebut.

Merespons masalah itu, Mendes Yandri menyampaikan kembali bahwa Kemendes PDT telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia, di antaranya kerja sama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan hukum bagi kepala desa.

Aplikasi Jaga Desa, ujar Yandri, merupakan salah satu wujud kolaborasi itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pimpinan LPSK untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan buntut adanya efisiensi anggaran di lembaga tersebut.

Efisiensi anggaran yang dilakukan merupakan tuntutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. LPSK diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 62% dari pagu semula.

"Dengan pagu anggaran Rp220 miliar, Kementerian Keuangan meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp144 miliar atau 62% dari pagu semua. Sontak tersisa Rp88 miliar," tulis keterangan pers yang disampaikan Ikatan Pegawai LPSK, dikutip Selasa (11/2/2025).



Anggaran minim itu harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun, minimnya anggaran setelah dipotong dinilai menghambat layanan perlindungan bagi publik.

"Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," tulis keterangan itu.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2) kemarin. Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.

"LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," jelas.

Pegawai juga mendesak pimpinan LPSK menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Sebab efisiensi ini juga mempengaruhi penggunaan fasilitas kerja untuk dikurangi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan badan legislasi nasional yang bertugas menggodok dan mengkoordinasikan rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum dibawa ke DPR.

Ia menjelaskan pembentukan badan legislasi nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (11/2).

Ia mengatakan aturan itu juga mengamanatkan sebelum badan itu terbentuk maka tugasnya dijalankan Kemenkumham.

Sementara pada saat ini, kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu Menko yang mengkoordinasikan.

Yusril mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan badan itu.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Apabila hendak dibentuk, menurut dia, bisa saja badan baru atau transformasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yusril mengatakan keputusan pembentukan ada di tangan Presiden Prabowo.

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," katanya.

"Diserahkan kepada presiden, yang penting kita punya satu Badan Legislasi Nasional internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya, sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," imbuh dia.

Jakarta -

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

(ial/rfs)

Solo -

Narapidana (napi) Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane, Agus Hartono tepergok aparat penegak hukum sedang bersama keluarganya di sebuah restoran di Semarang. Agus lalu dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Berikut sederet fakta dalam kasus ini.

Dipindah ke Lapas Nusakambangan

Informasi yang diperoleh detikJateng, Agus Hartono bisa keluar dari Lapas Semarang di tengah menjalani masa hukuman. Dia tepergok penegak hukum sedang bersama keluarganya di sebuah restoran di Semarang dan kemudian dilakukan tindakan.

Pada Sabtu (8/2) lalu, Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah saat ditanya soal kabar tersebut.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Mardi saat itu tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Dia juga tidak menyebut berapa petugas yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

3 Pejabat Lapas Semarang Dicopot

Buntut dari kejadian narapidana tepergok jajan di resto, tiga pejabat Lapas Semarang dicopot oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025), dikutip dari detikNews.

Agus mengatakan ketiganya menjalani pemeriksaan di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," ujar dia.

Terlibat Banyak Kasus

Agus Hartono, napi Lapas Semarang yang tepergok jalan-jalan saat masa hukuman ternyata punya hukuman pokok 25 tahun 10 bulan dalam beberapa kasus. Dia juga harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara Rp 67 miliar.

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto mengatakan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejaksaan Negeri Semarang.

Kasus pertama terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.

"Perkara AH (Agus Hartono) yang BJB itu inkrah, di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar," kata Cakra di kantornya, Semarang, Senin (10/2/2025).

Agus juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bank yang sama dengan putusan 1 tahun penjara. Namun jaksa penuntut umum (JPU) melakukan banding dan di tingkat Pengadilan Tinggi dijatuhi vonis lebih tinggi.

"Hukumannya naik menjadi 8 tahun penjara seperti tuntutan JPU, Pengadilan Tinggi memperbaiki dari putusan Pengadilan Tipikor," ujar Cakra, kemarin.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya.

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Agus di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

Belum Bayar Uang Pengganti Rp 14,7 M

Agus Hartono ternyata belum membayar uang pengganti (UP) kerugian negara Rp 14,7 miliar. Kasus itu sudah inkrah sejak 1 Maret 2024, sehingga jika tidak dibayar maka diganti kurungan penjara 4 tahun.

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, mengatakan dalam kasus kredit macet Bank BJB cabang Semarang, Agus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan.

Agus juga wajib membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsider 4 tahun penjara. Uang pengganti itu harus dibayar Agus dengan jangka waktu hingga 1 Maret 2025. Hingga hari ini, 10 Februari 2025, belum ada pembayaran yang dilakukan Agus.

"Belum dibayar. Sudah tanda tangan pernyataan sanggup bayar sampai 1 Maret 2025. Kalau tidak bayar menjalani hukuman empat tahun," tegas Cakra.

Agus juga dihukum membayar uang pengganti dalam kasus lain yaitu korupsi atau kredit macet di bank Mandiri sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Agus dan rekannya, Donny dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsider 9,5 tahun. Putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian banding.

Pernah Ngaku Diperas Jaksa

Sebagai informasi, Agus Hartono pada Desember 2022 lalu sempat bikin heboh karena mengaku diperas jaksa. Dia juga sempat bersandiwara mendapat perlakuan kasar. Kejagung pun turun tangan dan faktanya tuduhan Agus Hartono tidak terbukti.

(dil/ahr)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para anak yang terdampak terorisme.

"Berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan memiliki kesamaan pemikiran, pola, dan tindakan dalam menangani isu ini," kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Eddy, kerja sama dan kesamaan persepsi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menangani anak pada kasus terorisme juga akan membantu terimplementasinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara maksimal.

PP tersebut, kata dia, harus dipahami dan diimplementasikan secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

Dalam penanganan anak pada kasus terorisme, Kepala BNPT juga berpesan agar semua pihak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat terutama di dunia digital, sehingga kebijakan yang disiapkan dan dijalankan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan yang adaptif terhadap dunia digital saat ini, sambung dia, perlu dihadirkan karena mengingat generasi muda di masa sekarang cenderung dekat dengan media sosial.

"Kecenderungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap propaganda berbagai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme," tuturnya.

Adapun untuk mendorong sinergi dan pemahaman yang sama, BNPT telah menggelar kegiatan bertajuk Ilmu Komunikasi: Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan "Mencapai keunggulan dalam pemajuan hak-hak anak" di Cianjur, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2025, yang digelar bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dan pemerintah Kanada.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).

"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.

Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.

"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.

Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.

Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.

"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.

(ial/idn)

Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan alasan untuk berkinerja tanpa aksi.

Pernyataan tersebut merupakan arahan Menko Yusril di Jakarta (10/2), berupa motivasi serta inspirasi kepada 234 pegawai yang telah dimutasi ke Kemenko Kumham Imipas agar seluruh pegawai dapat terus berkinerja meski dalam keterbatasan.

“Meski saudara pindah ke Kemenko Kumham Imipas saat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi, saya harap kinerja tidak menurun, aksi tetap harus terus berjalan, meski dalam keterbatasan,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggaran Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp9 miliar, namun terkena efisiensi anggaran senilai Rp6 miliar, sehingga hanya menjadi sekitar Rp3 miliar atau merupakan anggaran terkecil dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada.

Meski demikian, Yusril memotivasi seluruh pegawai dengan capaian yang telah diraih Kemenko Kumham Imipas, khususnya pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

“Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa rencana pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tengah berproses pada tahap finalisasi para calon penerima amnesti oleh Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum RI mendapuk tugas mengurus teknis terkait pemberian amnesti tersebut.

"Untuk pelaksanaan teknisnya nanti silahkan tanya langsung ke Supratman," ucapnya.

Ketika ditanya kapan pemberian amnesti ditargetkan terealisasi, dia pun enggan meresponsnya. Yusril hanya menjawab bahwa amnesti merupakan kebijakan yang dikantongi presiden dan bisa dilakukan kapan saja, baik di awal maupun di akhir masa jabatannya.

"Amnesti kan bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. karena ini kan bukan lagi persoalan hukum, tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti," tuturnya.

Menurut dia, pemberian amnesti oleh kepala negara juga merupakan suatu yang lumrah, sebagaimana yang dilakukan pula oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

"Misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana di Amerika Serikat, normal saja," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (5/2), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebaliknya, kata dia, amnesti oleh presiden akan diberikan kepada seluruh narapidana politik atau yang melakukan makar tanpa senjata. Tak terkecuali, pemberian amnesti bagi narapidana politik terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam rangka menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Cendrawasih.

Selain narapidana politik, di awal Pigai merinci bahwa amnesti akan diberikan pula terhadap narapidana dengan kondisi sakit berkepanjangan, lanjut usia (lansia), disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari tiga tahun, di bawah umur, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mereka yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025