Bisnis.com, JAKARTA -- Amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa BUMN adalah badan hukum privat. Penegasan itu mengakhiri status BUMN sebagai badan publik karena modalnya bersumber dari APBN.

Beleid yang menegaskan status kelembagaan BUMN tercantum di bagian penjelasan Pasal 4A ayat 5 UU BUMN draf tanggal 4 Februari 2025 lalu. Pasal itu secara eksplisit menyebut bahwa, BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya, baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN, adalah milik dan tanggung jawab BUMN.

Menariknya, di dalam amandemen UU BUMN klausul tentang modal BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi disebutkan. Ketentuan itu juga sejalan dengan penjelasan Pasal 4B bahwa kerugian maupun keuntungan BUMN bukan keuntungan dan kerugian negara.

"BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik," demikian bunyi penjelasan pasal 4A ayat 5 dalam draf UU terbaru.

Dalam catatan Bisnis, total investasi pemerintah jangka panjang atau penyertaan modal negara (audited) pada tahun 2023 lalu mencapai Rp3.093, 2 triliun atau naik dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp2.909,8 triliun.

Dari jumlah tersebut Rp2.890,4 triliun adalah PMN yang disalurkan ke BUMN. Sementara sisanya yakni sebanyak Rp36,9 triliun ke perusahaan umum aksi perum, Rp32,3 triliun ke lembaga keuangan internasional, serta Rp133,4 triliun ke badan usaha lainnya.

Polri Bakal Tindak Lanjuti

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri masih mempelajari soal draf UU BUMN yang menyatakan kerugian BUMN bukan lagi menjadi kerugian negara.

Wakortastipidkor Polri, Brigjen Arief Adiharsa mengatakan pihaknya masih perlu juga mengkoordinasikan aturan baru tersebut dengan pihak terkait.

Misalnya, aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) serta stakeholder lainnya seperti BPK dan BPKP.

"Prinsipnya akan kita koordinasikan dan pelajari secara internal dan eksternal dengan lembaga lain, baik APH maupun stakeholder lainnya termasuk KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP," ujar Arief saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Oleh karenanya, Arief menekankan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap apakah beleid teranyar itu bakal mempengaruhi atau tidak penegakan hukum terkait BUMN ke depannya.

Para Sekretaris Jendral (Sekjen) kementerian/lembaga negara berkumpul untuk membahas program efisiensi anggaran pemerintah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (11/2) kemarin.

Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Togar M. Simatupang dan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Togar menjelaskan ada ruang untuk lebih hemat anggaran bagi kementerian/lembaga dengan acuan penghematan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan ada salah tafsir terhadap program efisiensi tersebut, sehingga menyeret isu seperti tidak ada dana pemeliharaan, gaji, dan lain-lain.

"Sudah jelas bahwa ini adalah pola pikir hemat agar bisa membuang kegiatan atau program yang tidak produktif, tidak berdampak, atau bisa di optimalisasikan," kata Togar, Rabu (12/2).

Togar mengatakan dana kementerian/lembaga yang berhasil diefisiensikan tersebut untuk bisa mempercepat program-program prioritas Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Misalnya swasembada energi, pangan, sampai hilirisasi. Dengan penghematan maka dalam 1-2 tahun ke depan sudah dapat melihat hasilnya pada program prioritas," kata dia.

Terpisah, Kamaruddin Amin menjelaskan efesiensi anggaran kementerian/lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Supaya belanja pemerintahan lebih produktif dan berdampak kepada masyarakat.

"Efesiensi bertujuan mentransformasi "lemak lemak jenuh" yang tidak sehat, tapi tidak mengganggu kekuatan otot," kata Kamaruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/2).

Kamaruddin mengatakan program yang berpotensi pemborosan nantinya akan dialihkan ke dalam program prioritas yang berdampak kepada masyarakat.

"Kami sepenuhnya mendukung dan segera mengambil langkah langkah teknis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut," ujarnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Mensesneg Prasetio Hadi dan Wamensesneg Juri Ardiantoro untuk mengonfirmasi kabar pertemuan dengan para sekjen kementerian/lembaga tersebut di Setneg kemarin. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga kabar ini diturunkan.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

MANILA, KOMPAS.com - Biro Investigasi Nasional (National Bureau of Investigation/NBI) Filipina merekomendasikan tuntutan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terkait dugaan ancaman untuk membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr dan sejumlah orang lainnya.

"Kami akhirnya merekomendasikan pengajuan tuntutan atas hasutan untuk melakukan makar dan ancaman berat terhadap wakil presiden," kata Direktur NBI, Jaime Santiago, kepada penyiar radio DZBB dalam sebuah wawancara.

Santiago mengatakan, rekomendasi itu telah diserahkan kepada Kementerian Kehakiman. Kementerian itu yang akan memutuskan apakah pihaknya akan melakukan penyelidikan awal.

Duterte, dalam sebuah komentar singkat yang disampaikan melalui staf medianya, mengatakan bahwa rekomendasi NBI “seperti yang diduga”.

Kasus itu berawal dari pernyataan Duterte pada November tahun lalu. Saat itu, Duterte menyatakan bahwa dia telah menyuruh seseorang untuk membunuh Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Filipina Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. Duterte membantah telah mengancam mereka dan menegaskan kembali pada minggu lalu bahwa dia tidak pernah membuat ancaman tersebut.

Duterte telah terlibat dalam perselisihan berkepanjangan dengan mantan sekutunya, Marcos. Dia juga menghadapi tuntutan pemakzulan atas ancaman yang dia lontarkan itu dan dugaan penyalahgunaan dana publik saat menjabat sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial masyarakat. Kampung Redam ini nantinya bakal menjadi pusat pemasyarakatan nilai-nilai HAM.

Pigai menyoroti ada cukup banyak daerah atau kampung di Indonesia yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya. "Ada (konflik) yang dianggap sudah selesai atau pun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Nah kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan juga keadilan,” kata Pigai di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pigai menjelaskan tahap awal menuju kampung Redam ialah pemetaan daerah-daerah konflik se-Indonesia termasuk kejadian-kejadian di masa lalu yang menyita perhatian publik dalam skala besar. Pigai mencontohkan konflik Ambon, Poso, Papua, Kalimantan, Aceh, Lampung akan masuk dalam pemetaan itu.

“Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antar geng misalnya dalam skala kampung itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” ujar Pigai.

Selain pemetaan, ide kampung Redam akan dilengkapi dengan sistem informasi yang bisa memantau sewaktu-waktu kondisi kampung. Kampung Redam nantinya akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial yang terlibat konflik.

“Di tempat-tempat itu nantinya kita akan buatkan juga monumen Rekonsiliasi dan Perdamaian agar ada pesan kuat untuk siapa pun untuk tidak mengulang lagi perisitiwa yang sama serta mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” ujar Pigai.

Pigai menyebut masyarakat di Kampung Redam juga dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM. Kampung Redam pun ikut melakukan program pemulihan baik terkait rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi.

“Dengan adanya Kampung REDAM ini kita ingin memastikan Indonesia ini memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” ucap Pigai.

Selebgram Isa Zega akhirnya dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, setelah resmi menjadi tahanan kejaksaan. Dengan senyum tersungging, ia melangkah ringan menuju balik jeruji besi, seolah tak terpengaruh oleh kasus hukum yang menjeratnya.

Penahanan Isa dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas tahap dua dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Mantan manajer artis itu sebelumnya mendekam di rumah tahanan Polda Jatim sebelum dipindahkan ke Malang.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan dari penyidik, tahap 2 untuk diberikan kepada jaksa. Dan hari ini kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, Selasa (11/2/2025) petang.

Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik

Isa Zega ditahan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri dari pengusaha kosmetik Gilang Widya Pramana atau Juragan99. Sebelumnya, Isa sempat diperiksa secara intensif di Polda Jatim sebelum berkasnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan.

"Setelah tahap 2 ini, kita siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," kata Deddy.

Isa tiba di Kejari Kabupaten Malang sekitar pukul 17.30 WIB dengan mobil Toyota Kijang Innova berpelat L 1918 BBC, didampingi penyidik dari Kejaksaan Tinggi Surabaya. Tanpa menunjukkan kecemasan, ia justru terlihat santai.

"Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat sayang," ucap Isa saat ditanya kondisinya.

Saat dipindahkan ke Lapas Wanita Malang, Isa mengenakan piyama putih yang dilapisi jaket biru. Ia tetap berusaha bersikap tenang dan menebarkan senyum kepada awak media.

"Malang dingin, adem. Makanya saya memakai jaket," ujar Isa sembari tersenyum.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Malang, Agus Eko Wahyudi, mengatakan bahwa Isa akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Wanita Kelas IIA Malang sambil menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Namun jika sebelum 20 hari penahanan sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen, maka akan kami serahkan. Selanjutnya, untuk penahanan tersangka menjadi kewenangan Majelis Hakim PN Kepanjen," jelas Agus.

Ditahan Usai Menolak Restorative Justice

Kasus yang menjerat Isa sebenarnya sempat ditawarkan untuk diselesaikan secara damai melalui Restorative Justice. Namun, ia memilih menolak opsi tersebut sehingga kasusnya tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Akibat perbuatannya, Isa dijerat dengan pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a tentang pencemaran nama baik.

"Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk menunggu jadwal sidang," pungkas Agus.

Kini, Isa Zega harus bersiap menjalani proses hukum yang akan menentukan nasibnya ke depan. Meski demikian, ia tampaknya tetap tenang menghadapi perkaranya, bahkan masih sempat melontarkan candaan di tengah penahanannya.

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

Sebelumnya diberitakan, LPSK telah mengabulkan permohonan MH, sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalteng, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38. Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya. Namun, ia justru turut ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari LBH Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri masih mempelajari soal draf amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang BUMN yang menyatakan kerugian BUMN bukan lagi menjadi kerugian negara.

Wakortastipidkor Polri, Brigjen Arief Adiharsa mengatakan pihaknya masih perlu juga mengkoordinasikan aturan baru tersebut dengan pihak terkait.

Misalnya, aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) serta stakeholder lainnya seperti BPK dan BPKP.

"Prinsipnya akan kita koordinasikan dan pelajari secara internal dan eksternal dengan lembaga lain, baik APH maupun stakeholder lainnya termasuk KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP," ujar Arief saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Oleh karenanya, Arief menekankan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap apakah beleid teranyar itu bakal mempengaruhi atau tidak penegakan hukum terkait BUMN ke depannya.

Dalam catatan Bisnis, DPR telah mengesahkan amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara alias BUMN pada pekan lalu.

Salah satu klausul dalam amandemen tersebut adalah penegasan mengenai kerugian BUMN akan dianggap bukan sebagai kerugian negara. Begitupula sebaliknya, keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

"Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugiannya bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara," demikian tertulis dalam penjelasan pasal 4B yang dikutip dalam draf UU BUMN tertanggal 4 Februari 2025, pada Rabu (12/2/2025).

KOMPAS.com - Nama Nina Wati kembali mencuat setelah ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (11/2/2025).

Massa yang tergabung dalam Forum Orang Tua Calon Siswa TNI AD mengungkapkan kemarahan mereka atas ketidakhadiran Nina Wati dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan yang menjeratnya.

Kasus penipuan

Nina Wati merupakan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana dari calon siswa TNI AD. Ia disebut telah menjanjikan kelulusan kepada para korban dengan imbalan sejumlah uang. Namun, janji tersebut hanyalah tipu muslihat.

Para korban mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Yang membuat publik geram, Nina Wati telah absen dalam sidang sebanyak 16 kali. Sidang hanya berlangsung melalui Zoom dengan alasan terdakwa sakit dan dirawat di rumah, bukan di rumah sakit.

Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada kongkalikong antara aparat hukum dengan terdakwa.

“Jadi, ini Nina Wati sudah 16 kali sidang tidak pernah hadir. Hanya melalui Zoom, katanya sakit, bukan di rumah sakit melainkan di rumahnya. Hukum yang ada di Sumut sudah mati,” ujar seorang orang tua korban dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sumut.

Para demonstran juga menuding aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan bungkam terhadap kasus ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan dan memastikan proses hukum berjalan adil.

Tuntutan massa: tangkap dan adili Nina Wati

Dalam aksi tersebut, massa mengajukan empat tuntutan utama:

1. Menegakkan hukum terhadap Nina Wati yang telah melakukan penipuan dengan menggunakan nama oknum TNI AD dan fasilitas TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar.
2. Meminta kebijakan khusus dari TNI AD bagi para calon siswa yang telah dilatih secara militer selama tiga bulan agar bisa tetap bergabung dengan institusi tersebut.
3. Menuntut pengembalian dana yang telah diberikan korban kepada Nina Wati dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4. Mendesak DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Aksi massa sempat memanas dengan ancaman membakar ban jika tidak ada perwakilan DPRD Sumut yang keluar menemui mereka. Akhirnya, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, menemui demonstran dan berjanji akan memproses laporan penipuan tersebut.

“Kami akan pelajari dan memproses kasus ini, termasuk tuntutan pengunjuk rasa,” ujar Ihwan Ritonga.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumut akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat guna mencari solusi terbaik bagi para korban.

Rekam jejak kejahatan Nina Wati

Bukan kali ini saja Nina Wati terjerat kasus hukum. Ia diketahui telah menjadi calo masuk institusi TNI dan Polri sejak 2014.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, terdapat setidaknya tujuh laporan dari korban berbeda terkait penipuan yang dilakukan oleh Nina Wati.

“Profesinya adalah wiraswasta yang menjanjikan bisa memasukkan siswa ke beberapa institusi. Laporan yang sudah masuk, paling lama sejak 2014,” kata Kombes Sumaryono pada Maret 2024.

Tak hanya kasus penipuan masuk institusi militer, Nina Wati juga pernah terlibat dalam aksi kriminal lainnya.

Pada 2020, ia diduga memerintahkan seorang preman bertato bernama Kamiso untuk menembak seorang polisi, Aiptu Robin Silaban. Insiden itu terjadi di Doorsmer KD & RS Jalan Gagak Hitam, Medan.

Kapolrestabes Medan saat itu, Riko Sunarko, mengungkapkan bahwa Kamiso nyaris menembak kepala Aiptu Robin, tetapi senjatanya macet.

“Setelah menembak korban di bagian rusuk kiri, pelaku masih mengincar kepala korban. Namun, senjata api tersebut macet sehingga tidak meledak,” ujar Riko dalam konferensi pers pada 3 November 2020.

Penipuan Nina Wati mencapai puluhan miliar rupiah

Kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi telah menelan korban hingga kerugian puluhan miliar rupiah.

Salah satu korban, Jumiati, seorang warga Batubara, mengaku kehilangan Rp600 juta setelah dijanjikan bahwa anaknya akan diterima menjadi prajurit TNI.

“Saya ditipu Rp600 juta. Itu uangnya saya berikan cash di rumahnya di Percut, tapi tidak ada surat jaminan,” ujar Jumiati dengan nada geram.

Ia semula percaya bahwa jika anaknya tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan. Namun, kenyataannya, anaknya gagal masuk TNI dan uang yang diberikan tak pernah dikembalikan.

Kuasa hukum para korban, Dewi Latuperissa, telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Komisi 1 DPR RI. Ia berharap agar para petinggi negara ini segera turun tangan menangani kasus ini.

Dengan desakan dari berbagai pihak, kini publik menanti apakah Nina Wati akhirnya akan menghadapi proses hukum yang seharusnya atau tetap “kebal” seperti yang diduga banyak orang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nina Wati Dikenal Sakti, 16 Kali Absen Sidang Penipuan Casis TNI, Perintahkan Preman Tembak Polisi

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan efisiensi anggaran untuk kementerian dan lembaga, salah satunya terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, kebijakan tersebut ternyata mengancam hak perlindungan terhadap saksi dan korban.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.

"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikkan karena engga ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi anggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan korban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksanakan tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," ujar dia.

Sebagai informasi, anggaran LPSK pada 2025 awalnya mencapai Rp229 miliar, lebih rendah dari 2024 sebesar Rp279 miliar. Meski begitu, anggaran lembaga tersebut tetap terkena efisiensi menjadi Rp88 miliar, atau dipangkas 62 persen dari anggaran semula.

(Febrina Ratna Iskana)

LINGGA, iNewsBatam.id - Seorang tahanan Polres Lingga bernama Yanuar Hadinata, meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Dabo Singkep pada Selasa (11/2/2025).

Wakil Kapolres Lingga, Kompol Andi Sutrisno, menjelaskan bahwa Yanuar pada Senin (10/2/2025) mengeluh demam, dan langsung diperiksa oleh Tim Dokkes Polres Lingga.

"Almarhum sempat demam dan diperiksa serta diberi obat oleh Dokkes Polres Lingga," ujar Andi, Rabu (12/2/2025).

Pada Selasa sore, kondisi Yanuar memburuk. Ia mulai muntah tiga kali, dan karena kondisinya yang semakin lemah, Tim Dokkes membawa Yanuar ke RSUD Dabo Singkep.

"Saat dibawa ke rumah sakit, Yanuar masih bisa berbicara, namun kemudian hilang kesadaran," jelas Andi. Pada pukul 20.35 WIB, Yanuar dinyatakan meninggal dunia.

Kasat Narkoba Polres Lingga, Iptu Romi Charles, menyatakan bahwa Yanuar ditangkap pada 12 Desember 2024 di Hans Hotel Lingga dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 0,15 gram.

Sementara itu, Toni, perwakilan keluarga yang dihubungi terpisah, mengungkapkan bahwa jenazah Yanuar akan dibawa ke Kota Tanjungpinang pada Rabu (12/2/2025).

"Pihak keluarga ingin almarhum dikebumikan di Tanjungpinang," kata Toni.

Editor : S. Widodo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyikapi revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengerikan izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas).

Menurut dia, langkah tersebut sangat bagus karena ormas keagamaan nantinya bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam ekonominya.

“Terkait dengan ormas keagamaan, saya pikir dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan ormas-ormas keagamaan dalam rangka fungsi ekonomi dan sosialnya saya rasa sangat bagus ya,” katanya seusai rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dia berpandangan demikian supaya para ormas keagamaan itu bisa mandiri dalam ekonominya, sehingga tak lagi mengandalkan sumbangan dari pemerintah ataupun anggota.

“Supaya tidak tergantung pada sumbangan-sumbangan dari pemerintah maupun anggota. Itu justru sangat membantu bagi pemrintah ke depannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar-Abdalla menilai inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU Minerba merupakan langkah yang sangat baik. Sebab, dengan revisi tersebut pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan jadi memiliki payung hukum di tingkat UU.

“Kami mendukung supaya revisi ini cepat-cepat disahkan karena jika tidak ada maslahat yang terganggu. Jadi kami dukung supaya revisi ini dipercepat sehingga MK bisa segera melakukan keputusan terhadap judicial review yang dimintakan LSM,” kata Ulil dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Ulil pun mengaku pihaknya telah melakukan kajian terkait dampak positif dan negatif jika PBNU mengambil WIUP. Berdasarkan hasil kajian, pengembalian WIUP memiliki hal positif yang lebih banyak dibanding dampak negatif. Oleh karena itu, PBNU memutuskan untuk menerima WIUP.

“Kami menyatakan kebijaksanaan ini sangat tepat. Kontroversi pasti ada, tapi maslahat dari kebijakan ini yaitu konsesi tambang untuk ormas keagamaan maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya [dampak buruk],” kata Ulil.