DALAM acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 10 Januari lalu, Menlu Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis.

Sepertinya baru kali ini seorang Menlu secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan diplomasi. Sikap politik yang layak diapresiasi.

Bahwa Asta Cita - visi capres Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 - dijadikan panduan strategis, itu adalah keniscayaan. Sebab di dalam Asta Cita “memperkokoh ideologi Pancasila” menjadi prioritas pertama.

Alur logikanya jelas: karena prioritas pertama Asta Cita adalah memperkokoh Pancasila, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi harus mempedomani nilai-nilai Pancasila.

Justru yang kemudian menjadi pertanyaan: bagaimana memahami Pancasila sebagai dasar dan pedoman diplomasi, baik dalam tataran nilai dan kebijakan maupun dalam praksisnya?

Di dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara.

Sebagai falsafah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam prikehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila dimaknai sebagai sekumpulan nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi arah dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manakala Menlu Sugiono menegaskan Pancasila sebagai landasan diplomasi, serta merta muncul pertanyaan: seberapa pentingkah ideologi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Dalam perspektif ideologi sebagai seperangkat ide, gagasan dan cita-cita, Pancasila harus menjadi inspirasi semua langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Diplomasi mengikuti sabda ideologi. Manakala Menlu Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, itu artinya nilai Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam penetapan kebijakan luar negeri.

Tatkala nilai Pancasila direfleksikan ke dalam langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri, itu artinya Kemlu “mem-Pancasilakan diplomasi”.

Namun, bagaimana benar wujudnya jika Pancasila direflkesikan ke dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?

Terkait relasi fungsional antara ideologi dan kebijakan luar negeri, pakar hubungan internasional memetakan fungsi ideologi dalam dua lanskap utama: pertama, sebagai “pedoman nilai” untuk memaknai dan mengukur setiap fenomena politik internasional. Kedua, sebagai “instrumen” untuk melakukan tindakan politik terhadap fenomena itu (Sylvan & Majeski, Ideology and Intervention, 2008).

Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akan dibawa ke paripurna pekan depan. Rencananya RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025 usai pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Baleg DPR.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tangal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang, itu target kita bapak," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

Menteri Hukum Supratman menyebut pemerintah menyambut baik RUU Minerba sebagai inisiatif DPR. RUU Minerba dinilai Langkah memperbaiki tata kelola minerba.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun rancangan UU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola minerba ke depan serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Supratman.

Supratman mengatakan pengisian DIM menunggu koordinasi antara Kementerian ESDM, Mensesneg, dan Kementerian Hukum. DIM RUU Minerba akan diserahkan ke Baleg DPR dalam waktu satu atau dua hari.

"Insyaallah dalam 1-2 hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg, dan Kementerian Hukum untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari ini mudah-mudahan DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ujarnya.

Simak juga Video: Bahas RUU Minerba, Menteri Maman Sambut Kesempatan UKM Bisa Kelola Tambang

(dwr/rfs)

Polewali Mandar -

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi wanita warga negara Malaysia berinisial NF. NF dideportasi karena kedapatan menetap di Polman selama 6 bulan namun tidak memilik paspor.

"Keberadaanya ilegal, tidak punya dokumen perjalanan, tidak punya paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

NF dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (25/1). Tindakan tersebut, kata Adithia, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perempuan berinisial NF ini dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan," ungkap Adithia.

Menurut Adithia, NF dideportasi setelah kurang lebih 6 bulan tinggal di Polman. Selama ini NF tinggal di rumah orang tuanya yang diketahui berasal dari Polman.

"Kurang lebih hampir 6 bulan (di Polman). Orang tuanya dari sini, dari Malaysia pulang ke sini," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pihaknya rutin melaksanakan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Polman, Majene, dan Mamasa. Tujuannya, untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

"Kegiatan pengawasan keimigrasian ini dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup dalam rangka deteksi dini di awal tahun untuk meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian dari keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Polewali Mandar, khususnya pada saat libur nasional seperti tahun baru Imlek dan libur Isra Mi'raj," terangnya.

Dia menyebut lokasi pengawasan orang asing meliputi hotel, penginapan, dan tempat wisata yang menjadi titik kunjungan utama WNA. Untuk memastikan mereka patuh aturan keimigrasian.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah ini mematuhi ketentuan keimigrasian dan tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum," ungkap Adithia.

Dia menghimbau semua pihak selalu waspada dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian.

"Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pelaporan keberadaan orang asing kepada pihak Imigrasi," pungkas Adithia.

(asm/sar)

Jakarta -

Selebgram Isa Zega mulai ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang, Jawa Timur. Dia adalah transgender pertama yang ditahan di lapas wanita di Malang.

Dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025), Kalapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, mengatakan Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama warga binaan lainnya. Dia juga masih dipisah dengan warga binaan lainnya.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih.

Isa akan dipisah selama 1 minggu. Apabila dapat beradaptasi dengan baik, dia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

Yunengsih juga mengakui selama dirinya menjabat Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di Lapas yang dia pimpin. Sekadar informasi, Yunengsih menjabat Kepala Lapas sejak 2023.

Meski begitu, fakta bahwa Isa merupakan transgender pertama yang masuk ke Lapas Wanita itu menurut Yunengsih tidak menimbulkan masalah. Sebab, Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Simak lengkapnya di sini.

Simak Video 'Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang':

(zap/idh)

JAKARTA - Pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus berjalan profesional. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus membuktikan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk Hasto Kristiyanto. Mengingat, setiap orang sama di mata hukum.

"Tentu dukungan KPK terkait bahwa hukum itu, atau masyarakat itu, atau hukum, tidak mendiskriminasi orang atau warga negara terkait dengan kasus yang terlibat. Artinya warga negara itu sama di mata hukum siapapun orangnya," kata Guru Besar Universitas Andalas Asrinaldi, Selasa (11/2/2025).

Dengan tak pandang bulu, menurut Asrinaldi, KPK dapat menghilangkan anggapan negatif masyarakat soal penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai orang beranggapan, karena orang berkuasa kemudian hukum bisa dipermainkan, hukum bisa memilah-milah mana yang harus dihukum tergantung pada kekuasaan," ujarnya.

Oleh karenanya, Asrinaldi menegaskan, keresahan publik itu harus dijawab KPK dengan menindak tegas dan tak menghiraukan intervensi politik dari manapun. "Nah ini kan yang dihindari mestinya. Dan publik harus dijawab keresahannya dengan urusan perkaran ini," tuturnya.

Rapat di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2) mengubah peta efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Semula, ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemotongan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggaran mereka senilai Rp2,4 triliun awalnya tak diutak-atik. Namun, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku baru mendapatkan titah pemotongan Rp471 miliar pada malam hari tadi.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menjelaskan perubahan itu terjadi usai ada pertemuan di Kemensetneg. Ia hadir langsung dalam agenda yang juga mengundang seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

"Kemarin (benar ada pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi), saya datang. (Mulai) pagi ini ditindaklanjuti (hasil pertemuan di Kemensetneg), semua K/L akan bertemu mitra kerjanya (masing-masing komisi DPR RI)," ucapnya selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Kami juga tahu-tahu ada angka (efisiensi Rp471 miliar). Kita lihat seperti apa (pos yang harus dihemat)," sambung Ernadhi.

Ernadhi tidak menjawab tegas apakah angka itu 'ditodong' oleh Kementerian Keuangan atau Kemensetneg. Ia hanya menegaskan munculnya besaran efisiensi selepas pertemuan dengan Prasetyo Hadi Cs.

Ia juga tak merinci siapa pihak Kemenkeu yang ikut menghadiri pertemuan di Kantor Kemensetneg itu. Terlebih, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata baru ditangkap Kejaksaan Agung beberapa hari lalu imbas kasus korupsi Jiwasraya.

"Tadi malam ada (lanjutan pembahasan) tim BPKP dengan tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu). Saya tidak tahu persisnya (siapa yang menyodorkan angka efisiensi), tapi tadi malam baru (diberi tahu)," tutur Ernadhi.

"Spirit kita sama, efisiensi ... Sebenarnya dari awal kalau kita akan mengikuti efisiensi, efisiensi BPKP juga tidak ada salahnya. Intinya hasil harus tetap (baik), kontribusi harus tetap, kualitas harus tetap. Ada ruang-ruang untuk itu," imbuhnya.

Bukan cuma BPKP yang gagal selamat dari efisiensi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga kena. Anggaran Rp354 miliar di 2025 harus rela dihemat Rp109,8 miliar alias 31 persen

Serupa, pemotongan itu terjadi tepat sehari usai perkumpulan sekjen seluruh K/L di Kemensetneg. PPATK dan mitra kerja Komisi III DPR RI lainnya melakukan rapat pada hari ini.

Padahal, sehari sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersyukur pihaknya tak terdampak efisiensi.

"Alhamdulillah kami (PPATK) termasuk K/L yang tidak terkena (efisiensi anggaran)," ucap Ivan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Ivan bahkan membeberkan alasan mengapa PPATK selamat dari pemotongan besar-besaran. Menurutnya, ini sejalan dengan harapan Prabowo terkait keseriusan dalam upaya penegakan hukum.

Secara khusus proses hukum yang berkaitan dengan menjaga semua potensi penerimaan negara, sumber daya alam, dan kekayaan negara. Sang Kepala Negara diklaim berharap agar sumber itu sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Selain itu, kita baru saja menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023 lalu yang telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun. Ini sebagai bukti tingginya integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia internasional," tegas Ivan.

"Kontribusi nyata PPATK terkait dengan menambah penerimaan negara dalam beberapa tahun ini cukup signifikan, khususnya dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan potensi penerimaan serta penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana," sambungnya.

Sebelumnya ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari pemotongan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Daftar ini mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kementerian Keuangan membantah data itu buatan mereka, tapi CNNIndonesia.com sebelumnya mengonfirmasi langsung kepada 16 K/L dalam daftar tersebut.

Mereka menyatakan memang tak kena pemangkasan anggaran.

Berikut daftar 16 K/L selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Kota Malang -

Selebgram Isa Zega mulai menjalani penahanan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang. Masa penahanan Isa kurang lebih selama 20 hari menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih menjelaskan bahwa Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya. Sesuai aturan dia harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

Yunengsih juga memastikan bahwa proses pemindahan dari rutan Polda Jatim ke Lapas Wanita Kelas IIA Malang telah memenuhi seluruh prosedur yang diberlakukan.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Masa pengenalan ini dia jelaskan akan berlangsung selama 1 minggu. Apabila Isa dapat beradaptasi dengan baik, dirinya akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 1 minggu apabila sudah bisa beradaptasi maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," kata Yunengsih.

Dia juga mengakui bahwa selama dirinya menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di Lapas yang dia pimpin. Sekadar informasi, Yunengsih menjabat sebagai Kepala Lapas sejak 2023.

"Selama ini tidak ada (tahanan transgender). Belum pernah selama ini. Pertama kali, karena saya di sini dari tahun 2023 akhir, jadi sampai saat ini saya baru pertama kali menerima tahanan transgender," ujarnya.

Namun, fakta bahwa Isa merupakan transgender pertama yang masuk ke Lapas Wanita itu menurut Yunengsih tidak menimbulkan masalah. Sebab Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Sebelumnya, penahanan Isa Zega ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Isa sebelumnya sempat ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari hingga akhirnya dilimpahkan ke Kejari Malang.

(dpe/fat)

SURABAYA, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega kini telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara karena diduga mencemarkan nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Berkas perkara Isa Zega telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan penyerahan tersangka serta barang bukti telah dilakukan oleh Polda Jatim pada Selasa (11/2/2025).

Isa Zega sebelumnya ditahan Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik kepada pelapor, bos MS Glow, Shandy Purnamasari.

Dia disangkakan dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat (4) dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta.

Kemudian, dalam pengembangan yang dilakukan kepolisian, Isa Zega juga diduga telah melakukan pemerasan kepada korban.

Sehingga, dia dijerat pasal berlapis.

Atas dugaan pemerasan tersebut, selegram yang dikenal sebagai transgender ini terancam hukuman 6 tahun penjara, yakni melalui Pasal 27B ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE.

“Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” kata Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles Tampubolon, Selasa malam (11/2/2025).

Dalam kasus dugaan pemerasan, Polda Jatim telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa handphone, flashdisk, dan keterangan saksi.

“Dari evidence ada melalui laboratorium berupa handphone dan flashdisk, serta saksi-saksi lainnya yang menguatkan,” terangnya.

Kini, Isa Zega sedang menunggu waktu persidangan atas kasus yang menyeret dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum artis Baim Wong, Fahmi Bachmid, menanggapi 42 bukti yang diserahkan oleh pihak Paula Verhoeven dalam sidang perceraian mereka.

Sidang ini beragendakan penyampaian bukti yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

“Namun, dalam proses pembuktian ini, kami belum bisa melihat bukti aslinya. Dalam hukum, setiap pengajuan bukti harus ada bukti pembanding,” kata Fahmi, Rabu.

“Bukti pembanding itu adalah bukti asal, jadi asal-usul dari bukti tersebut harus bisa dicocokkan dengan yang asli,” tambah Fahmi.

Fahmi menegaskan, pihak Paula harus segera menyerahkan bukti asli yang sesuai dengan 42 bukti yang telah dilampirkan.

“Karena semua bukti ini berupa percakapan WhatsApp, majelis hakim meminta agar ponsel dibawa untuk dicocokkan,” tutur Fahmi.

Pasalnya, kata Fahmi, bukti tersebut akan dicocokkan oleh majelis hakim.

"Sesuai hukum acara, bukti yang diajukan harus bisa diperlihatkan dalam bentuk aslinya. Sebab, yang diserahkan selama ini adalah fotokopi yang telah diberi meterai dan disegel di kantor pos. Maka, aslinya harus dapat ditunjukkan,” tambah Fahmi.

Sebelumnya, pihak Paula Verhoeven, melalui kuasa hukumnya Ainul Yaqin, menyerahkan 42 bukti berupa surat dan bukti elektronik.

“Untuk persidangan hari ini, agendanya adalah penyampaian bukti dari pihak kami, pihak termohon. Hari ini, kami menyampaikan sekitar 42 bukti, baik berupa surat maupun bukti elektronik,” ungkap Ainul Yaqin.

Namun, Ainul menyatakan, ia tidak bisa mengungkapkan isi bukti yang disampaikan oleh Paula, mengingat sidang bersifat tertutup.

“Karena persidangan ini tertutup, kami tidak bisa mengungkapkan secara terbuka. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa bukti elektronik turut dilampirkan,” ucap Ainul.

pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai hak asasi di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan Kampung Redam merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama di daerah pascakonflik.

“Di Indonesia ada cukup banyak daerah atau kampung yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dianggap sudah selesai ataupun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Redam yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan keadilan,” kata Pigai.

Dalam keterangan tertulisnya, Pigai menjelaskan pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua.

“Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antargeng, misalnya dalam skala kampung, itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” imbuh dia.

Kampung Redam akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial terlibat konflik. Kampung itu akan dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau kondisi serta dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM.

Akan dibuatkan pula monumen rekonsiliasi dan perdamaian sebagai upaya menanamkan pesan agar peristiwa lama tidak terulang. Hal itu juga sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

“Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap, monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” kata Pigai.

Menteri HAM memastikan bahwa Kampung Redam akan terlibat dalam program pemulihan, baik terkait rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

“Dengan adanya Kampung Redam ini, kami ingin memastikan Indonesia memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” demikian Pigai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mendukung pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum RI.

Budi Argap Situngkir menilai, pelatihan paralegal serentak di seluruh wilayah tersebut dapat memperluas akses pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka saat digelar Ngobrol Virtual yang difasilitasi oleh BPHN diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa tujuan utama Pelatihan Paralegal Serentak adalah untuk membentuk individu dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat berkontribusi di Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum).

"Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan bantuan hukum, diharapkan seluruh Kanwil Kemenkum dapat melaksanakan kegiatan ini secara serentak, sehingga Pos Bantuan Hukum dapat segera terealisasi di seluruh Indonesia," ujar dia.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan pelaksanaan program ini di tengah situasi efisiensi anggaran.

Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan semangat dan komitmen tinggi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang adil dan merata.

Diskusi ini kemudian dipandu oleh Kepala Bidang Advokasi Hukum BPHN, Masan Nurpian, yang menyoroti pentingnya Pos Bankum sebagai salah satu syarat utama dalam program Paralegal Academy. Ia menegaskan bahwa setiap Pos Bankum harus memiliki paralegal yang kompeten untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas.

"Oleh karena itu, penguatan kapasitas paralegal menjadi prioritas utama yang harus didukung dengan pelatihan dan pembekalan efektif," pungkasnya.

Turut hadir mengikuti yakni Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi, beserta jajarannya, Selasa (11/02).

Ternate (ANTARA) - Sinergi Kanwil Kemenkum Malut dan Kanwil Ditjen Imigrasi Malut di masa transisi menjadi langkah baik untuk terus membangun kolaborasi lintas intansi.

Hal itu dilakukan Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam menghadiri Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Manajerial serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, Selasa (11/02).

Dalam amanatnya, Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara Ian Fidihanto Markos, menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki makna mendalam.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum bagi pejabat yang diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan integritas," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas dan amanah ini harus dijalankan dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi, serta menjunjung nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam bekerja. Selain itu, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan harmonis.

Turut hadir Kadiv Pelayanan Hukum Chusni Thamrin, Kabid Pemasyarakatan, dan perwakilan pejabat Kemekum, Kemenimipas, dan Kemenham.

Selain pelantikan, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

"Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat menghadapi setiap tantangan serta membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Kanwil Ditjenim, dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia menyatakan bahwa kegiatan ini tentunya ini menjadi langkah untuk terus menjalin kerja bersama dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Malut.