JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ekonomi dan Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 17 saksi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung.

“Sudah 15 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dalam penanganan perkara aquo,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025).

Namun, pemeriksaan ke-15 saksi tersebut belum termasuk Evelin dan suaminya yang berinisial JK.

Pasalnya, keduanya tidak hadir dalam panggilan polisi yang dijadwalkan untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Jumat ini.

Penyidik telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari kuasa hukum Evelin, Haposan Hutagalung.

“(Suratnya berisi) permohonan penundaan permintaan keterangan dikarenakan adanya schedule pekerjaan yang sudah terjadwal sebelumnya,” ungkap Ade Safri.

Dalam surat permohonan tersebut, Evelin berjanji akan hadir di Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan kepada penyidik pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin Dohar Hutagalung ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan TPPU dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini guna mengurus perkara yang menjerat kliennya itu, yakni dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

“Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (30/1/2025).

Namun, uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut tidak kunjung diterima Arif, dan mobil itu pun tidak dikembalikan. Oleh karena itu, Arif melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya.

Evelin merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat kedua tersangka tersebut menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Subdit Resmob (pembunuhan) dan Subdit PPA (persetubuhan anak di bawah umur).

Laporan kepolisian terkait dua kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (pembunuhan) dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (persetubuhan anak di bawah umur).

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Nomor laporan polisi untuk kasus ini tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam dugaan penyuapan karena berusaha menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga polisi dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara itu, dua anggota polisi lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan diperintahkan untuk tidak lagi bertugas di satuan reserse.

Kedua anggota tersebut adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang dijatuhi sanksi menyatakan banding atas vonis yang diterima dari majelis hakim KKEP.

Presiden AS Donald Trump telah memperketat aturan keimigrasian AS yang menyasar imigran tak berdokumen. Akibat kebijakan itu, Kemlu RI mengungkap 4 ribuan WNI di AS terancam dideportasi.

"Ada 4.276 (WNI) dari total 1,4 juta warga negara asing di Amerika Serikat yang masuk dalam 'final order' tersebut," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (14/2/2025).

Judha mengatakan 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar 'final order of removal' dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) itu berpotensi dideportasi dari AS.

Dia mengatakan WNI yang ada dalam daftar ICE diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, lanjut Judha, mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Judha memastikan Kemlu RI terus memantau kondisi para WNI di AS menyusul kebijakan imigrasi baru di bawah Presiden Trump. Dia juga mengimbau kepada para WNI untuk langsung menghubungi perwakilan RI terdekat apabila ditangkap otoritas AS.

Lebih lanjut, Judha mengimbau WNI di AS untuk mengetahui hak-hak hukumnya dan mematuhi regulasi baru.

"Kami imbau WNI di AS untuk know your rights (ketahui hak-hakmu) supaya tahu ketika terkena penindakan hukum, masih ada hak-hak yang mereka miliki dan harus perjuangkan," ucap Judha.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

Kemlu RI dan seluruh perwakilan RI juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan pertemuan virtual untuk menentukan langkah-langkah pelindungan kepada WNI yang berpotensi ditindak.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengadakan diskusi publik terkait harmonisasi dalam mengoptimalkan tata kelola royalti. Mereka berharap tak ada lagi kasus seperti Ari Bias melawan Agnez Mo lagi.

Dalam diskusi itu, LMKN mengundang para stakeholders seperti pemilik hak yang merupakan pemberi kuasa kepada LMK (pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, di antaranya adalah pelaku pertunjukan dan produser fonogram), perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari penyelenggara acara live event/konser musik, para akademisi dan praktisi hukum serta perwakilan dari asosiasi dan komunitas. Mereka semua didatangkan untuk memberikan pendapat dan sarannya terkait dengan bagaimana melakukan harmonisasi tata kelola performing right.

Dharma Oratmangun selaku Ketua LMKN mengatakan temu dialog itu bukan mengintervensi masalah yang sedang panas antara Ari Bias dengan Agnez Mo. Justru, untuk menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Proses hukum mencari ketetapan berkeadilan saling menghargai proses yang ada dan ada otoritas tersendiri dari proses peradilan tersebut. Kami dengar ada proses kasasi, kita hargai proses tersebut yang dilakukan bukan hanya Ari Bias tapi kita juga garis bawahi harmonisasi tata kelola pendistribusian royalti ini selaras dengan perintah undang-undang dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian semakin tepat dan bermartabat," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

"Forum ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari masukan yang ada kami simpulkan bahwa seluruh stakeholder merasa berkepentingan untuk duduk bersama pencipta, penyanyi, para promotor dan pengguna menghargai apa yang diperintahkan undang-undang," lanjutnya.

Terkait kasus Ari Bias melawan Agnez Mo, LMKN punya sikap tegak lurus terhadap regulasi dan peraturan undang-undang. Namun, ia berharap ke depannya penyanyi dan pencipta lagu tak saling bentur.

"Sikap LMKN tetap lurus pada regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau ada kata nggak sepakat pakai jalur hukum untuk dapatkan keputusan hukum berkeadilan, intinya semua seluruh stakeholders menghendaki situasi iklim kondusif dan sehat. Kedua, jangan dibenturkan antara pencipta lagu, penyanyi, pelaku industri, promotor yang ada dalam ekosistem industri musik Tanah Air," tutur Dharma.

LMKN akan terus mengkampanyekan sadar hukum kepada semua pihak yang ingin membuat acara maupun keramaian terhadap kegiatan yang menghadirkan musik untuk melapor. Sebab dari situ, royalti akan tersalurkan dengan baik.

"Langkah berikutnya kampanyekan sadar hukum. Perintah utama dari undang-undang bayar royalti, sesimpel itu. Kasus ini kalau lihat dari putusan nggak bayar royalti. Bukan kasus ini saja, kita hargai penuh para pencipta lagu, penyanyi mencari keadilan. Intinya sejak awal menyurati PT dimaksud untuk juga menjelaskan kewajiban biar itu proses hukum kita nggak intervensi. Kampanye sadar hukum bayar royalti," kata Dharma.

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan Djuyamto dinilai belum menguji sah atau tidaknya status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, yang menjelaskan putusan tidak diterimanya praperadilan melawan Komisi Antirasuah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tersebut.

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Antirasuah lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” kata Ronny kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menegaskan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim bukan ditolak.

Hanya saja, ada syarat formal yang dianggap hakim belum terpenuhi.

“Yang perlu diklarifikasi adalah putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

“Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Ronny menjelaskan, Hakim tunggal praperadilan Djuyamto memiliki penilaian bahwa mempersoalkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadikan Sekjen PDI-P menjadi tersangka KPK dipermasalahkan dalam satu gugatan praperadilan tidak sesuai hukum acara.

“Karena ada penggabungan dua sprindik terkait dugaan suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami, sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama,” kata Ronny.

Namun demikian, tim hukum Hasto menegaskan, mereka menghormati putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut.

“Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny.

Dia menambahkan bahwa pertimbangan hakim dalam keputusan praperadilan ini belum mengacu pada obyek pengujian penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI-P oleh KPK.

Oleh sebab itu, kata Ronny, tim hukum PDI-P akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim tersebut.

“Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” imbuhnya.

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua telah mendeportasi seorang Warga Negara Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT karena melanggar aturan keimigrasian di wilayah tersebut.

“Yang bersangkutan melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian,” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dari Atambua, Jumat.

Reza mengatakan bahwa WN Timor Leste itu diketahui memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dengan melalui jalur tidak resmi di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka pada 23 Desember 2024.

Ketika diperiksa, dia mengaku datang ke Indonesia yakni ke Kabupaten Malaka untuk menghindari permasalahan utang piutang dengan sebuah bank di Distrik Covalima, Timor Leste.

Kemudian, pada 10 Februari 2025, yang bersangkutan diamankan oleh Polsek Kobalima setelah adanya informasi dari Kepolisian Timor Leste. Selanjutnya, ia diserahkan kepada petugas Imigrasi di PLBN Motamasin dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk diperiksa lebih lanjut.

Setelah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh, terbukti bahwa WN Timor Leste itu melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua mengeluarkan keputusan untuk mendeportasi dan menempatkannya dalam daftar penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama enam bulan.

Pihaknya kemudian memberikan edukasi dan pengarahan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, sehingga tidak melanggar hukum di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Indra Maulana Dimyati, mengapresiasi kinerja petugas Inteldakim yang telah bekerja dengan sigap dan profesional sejak tahap penangkapan hingga proses deportasi.

“Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan ketelitian tim dalam menangani kasus ini dengan baik dan sesuai prosedur. Kerja sama yang solid antara petugas Imigrasi di lapangan dan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum keimigrasian,” ujar Indra.

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda terus berupaya meningkatkan jaminan kesehatan bagi 500 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Samarinda Theo Adrianus Purba di Samarinda, Jumat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi ratusan WBP yang tidak memiliki identitas kependudukan.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemkot Samarinda yang telah bergerak cepat melalui Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik kepada ratusan WBP yang tidak memiliki KTP. Ini sangat penting untuk upaya kami dalam memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS," katanya.

Theo menjelaskan Lapas Narkotika Samarinda memiliki daya tampung 450 orang, namun saat ini dihuni oleh 1.070 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 500 WBP yang berasal dari Samarinda tidak memiliki BPJS.

"Ini menjadi kendala bagi kami dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama saat merujuk mereka ke rumah sakit. Tak sedikit dari mereka yang sudah putus hubungan dengan keluarga, sehingga kami kesulitan untuk menghubungi kerabat mereka," ujarnya.

Theo mencontohkan ada seorang WBP yang bebas dari lapas, namun harus dirawat di rumah sakit karena penyakit hati (sirosis). Karena tidak memiliki KTP dan BPJS, serta tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, akhirnya WBP tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Kota Samarinda untuk penanganan orang terlantar.

"Hampir setiap hari kami merujuk pasien ke luar lapas. Efek dari kasus narkoba ini adalah kesehatan yang menurun dan timbulnya berbagai penyakit. Banyak WBP yang sakit dan keluarganya sudah tidak peduli. Syukur-syukur jika mereka ber-KTP, kami bisa mendaftarkan ke BPJS," jelas Theo.

Theo menambahkan dari 1.070 WBP di Lapas Narkotika Samarinda, tak hanya dihuni warga Samarinda. Sisanya berasal dari kabupaten/kota lain seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, dan lainnya.

"Ini adalah persoalan pemenuhan hak. Mereka juga warga negara Indonesia, meskipun sedang menjalani masa pidana di Lapas Narkotika Samarinda," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (13/2), mulai dari vonis penjara terhadap Harvey Moeis diperberat menjadi 20 tahun hingga tiga mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Menko Yusril: Organisasi profesi kedokteran idealnya satu di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

2. PT DKI Jakarta perberat hukuman Harvey Moeis jadi 20 tahun penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Teguh Harianto mengatakan hukuman diperberat seiring dengan penerimaan upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan penasihat hukum Harvey.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kementerian Imipas ungkap anggaran dipangkas sebesar Rp4,4 triliun

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya dipangkas atau diefisiensi sebesar Rp4,4 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kementerian Hukum usulkan rekonstruksi anggaran jadi Rp3,3 triliun

Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000," kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hilariej saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tahan tiga mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada tahun 2019-2022.

"Penahanan terhadap tiga orang mantan dewan direksi PT ASDP, yaitu IP. MYH dan HMAC untuk 20 hari ke depan, sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK," kata Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan anggaran penegakan HAM yang berkurang drastis pada 2025 hingga 90 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan itu merupakan imbas dari efisiensi kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan imbas efisiensi itu alokasi anggaran untuk penegakan HAM dari semula Rp11,7 miliar pada 2024 kini hanya Rp1,2 miliar.

"Tapi pada 2025 ini setelah rekonstruksi, kami hanya ada alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Artinya lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan," kata Atnike dalam rapat di Komisi XIII DPR, Kamis (13/2).

Dia menilai penurunan alokasi anggaran di sektor tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, dalam tugas dan fungsi Komnas HAM tak bisa menggunakan uang non APBN.

Pada praktiknya, tugas-tugas penegakan HAM meliputi hal-hal mendasar. Mulai dari penanganan pengaduan, pemantauan, hingga mediasi dugaan pelanggaran HAM.

"Ini akan menjadi masalah karena pada penegakan HAM, kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan HAM," katanya.

Secara umum, anggaran Komnas HAM di 2025 dipangkas Rp41 miliar dari pagu Rp112,8 miliar. Anggaran tersisa sekitar Rp71,6 miliar. Pemangkasan terutama dilakukan pada sektor belanja modal.

Sementara untuk belanja pegawai, Atnike mengungkap pihaknya tak melakukan pemotongan. Untuk belanja modal, dia mengaku hanya melakukan pengurangan karena saat ini pihaknya sedang melakukan renovasi kantor.

"Dan kalau enggak dilanjutkan, maka gedung itu akan mangkrak dan rusak. Jadi masih disisakan sedikit untuk menutup atap agar tidak rusak," kata Atnike.

Pemangkasan juga dilakukan terhadap Komnas Perempuan. Dari total Rp47 miliar pagu anggaran yang mereka dapat di 2025, jumlah itu dipangkas sekitar Rp18,3 miliar.

Ketua Komnas Perempuan, Andry Yentriyani mengungkap pemangkasan itu akan berimbas signifikan terhadap penanganan aduan hingga 75 persen. Selain itu, Andy mengungkap bahwa pihaknya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

"Maka implikasinya cukup signifikan. Implikasi ini adalah daya penanganan kami akan berkurang sekitar 75 persen," kata Andy.

"Komnas Perempuan tahun ini kembali tidak bisa menyelenggarakan akomodasi layak untuk organisasi inklusi maupun melaksanakan tugas dari Undang-Undang KIA," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan ditolak.

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Ronny mengatakan tim hukum PDI-P akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim tersebut.

“Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam keputusan praperadilan ini belum mengacu pada objek pengujian penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI-P oleh KPK.

“Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” katanya.

Ronny menegaskan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim karena ada syarat formil yang dianggap hakim belum terpenuhi.

“Yang perlu diklarifikasi adalah putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

“Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Ronny menjelaskan, Hakim tunggal praperadilan Djuyamto memiliki penilaian bahwa mempersoalkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadikan Sekjen PDI-P menjadi tersangka KPK dalam satu gugatan praperadilan tidak sesuai hukum acara.

“Karena ada penggabungan dua sprindik terkait dugaan suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama,” kata Ronny.

Namun demikian, tim hukum Hasto menegaskan, mereka menghormati putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut.

“Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny.

Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari selalu mengundang perdebatan di kalangan umat Islam. Lantas, bagaimana Islam memandang hari Valentine?

Hari Valentine disebut juga hari kasih sayang. Pada hari ini, banyak orang memberikan cokelat, kado, boneka, hingga bunga, kepada teman-teman yang mereka anggap istimewa.

Asal-usul Valentine

Hari Valentine berasal dari budaya barat atau Eropa. Asal mula budaya ini sendiri juga sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bersumber dari tradisi suatu agama tertentu, namun ada pula yang mengatakan budaya ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun.

Ada dua versi sejarah hari Valentine. Versi pertama menyangkut kematian tragis pendeta Roma bernama Valentine. Diceritakan, Valentine dipukuli dan dipancung pada 14 Februari 278 Masehi. Valentine dieksekusi karena dianggap menentang kebijakan Kaisar Claudius II.

Sang kaisar memang dikenal kejam dan membuat Roma terlibat pertempuran berdarah agar selalu menang perang. Bahkan, untuk memuluskan rencananya, ia melarang semua bentuk pernikahan dan pertunangan di Roma, karena dinilai menjadi penyebab tentaranya enggan pergi ke medan perang.

Pendeta Valentine pun menentang kebijakan tersebut. Ia diam-diam menikahkan pasangan muda, namun ketahuan sehingga berakhir di penjara, lalu dipukul dan dipancung. Eksekusi kepada Valentine menandai perayaan hari Valentine setiap tanggal 14 Februari.

Sejarah Valentine ini yang paling banyak dipercaya karena sang pendeta disebutkan meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya, dengan tulisan 'From Your Valentine'. Atas jasanya, Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut Santo Valentine.

Versi kedua berkaitan dengan Festival Lupercalia pada 15 Februari. Sejarah ini menyebutkan Valentine berasal dari festival tersebut. Festival Lupercalia adalah tradisi Romawi Kuno yang tidak terlepas dengan hal-hal berbau seks. Hal ini pernah ditulis J.A North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008.

Festival ini dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati Desa Kesuburan pada zaman pra Romawi. Sayangnya, tradisi ini dinilai tidak bermoral dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang. Hingga pada suatu waktu, tradisi ini diubah menjadi lebih baik.

Hukum Valentine dalam Islam

Mengutip dari muhammadiyah.or.id, inti dari Valentine adalah mengistimewakan satu hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Namun, Islam tidak pernah mengkhususkan hari dan tanggal tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

Islam malah mewajibkan umatnya untuk merayakan hari cinta kasih itu setiap hari dan setiap saat. Bukankah di dalam Islam ada tuntutan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucap kalimat basmallah, bismillahirahmirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang.

Cara menunjukkan kasih sayang di dalam Islam adalah tidak dengan cara berkasih-kasihan antara sesama anak muda. Karena cara berkasih-kasihan dan berpacar-pacaran seperti yang dilakukan kebanyakan anak muda sekarang ini adalah perbuatan yang dekat dengan dosa zina. Dalam hal ini dengan sangat jelas Allah SWT sudah berfirman:

وَلَاتَقْرَبُواالزِّنٰىٓاِنَّهٗكَانَفَاحِشَةًۗوَسَاۤءَسَبِيْلًا

Artinya: Dan, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra'ayat 32)

MUI Haramkan Perayaan Valentine

Pada 13 Februari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perayaan hari Valentine atau hari kasih sayang hukumnya haram. Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram. Hal tersebut tercatat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017, yang menjelaskan umat Islam dilarang merayakan Valentine.

Alasan penetapan Valentine haram adalah perayaan tersebut lebih banyak diisi hal-hal buruk dan tidak bermanfaat seperti pesta dan mabuk-mabukkan. Perayaan atau cara memperingati hari Valentine dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram karena tiga alasan, yaitu hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam, perayaan setiap 14 Februari ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan muda-mudi muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah, dan berpotensi membawa keburukan.

Jadi kesimpulannya, hari Valentine adalah perayaan yang sangat dekat dengan zina yang dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perayaan tersebut juga dihukumi haram.

Respons Ketum PBNU Terkait Salam Lintas Agama

Respons Ketum PBNU Terkait Salam Lintas Agama

“The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.” – John Locke (Two Treatises of Government)

SESUAI dengan ungkapan John Locke di atas, hukum seharusnya tidak mengekang kebebasan individu, tetapi melindungi dan memperluasnya.

Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur kehidupan pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dikaji agar tidak berlebihan dan tetap menjunjung hak serta profesionalitas pegawai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tugas kedinasan, tetapi juga pada perilaku dalam kehidupan pribadi mereka.

Regulasi yang berlaku memungkinkan pemberian sanksi administratif terhadap PNS yang mengalami masalah keluarga, seperti perceraian atau konflik rumah tangga.

Kebijakan ini diterapkan dengan alasan PNS merupakan representasi negara yang harus menjaga citra dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa konflik pribadi pegawai tidak mengganggu pelayanan publik serta menegakkan standar etika dan moralitas di lingkungan birokrasi.

Namun, penerapan sanksi administratif menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak semua konflik keluarga berdampak pada kinerja individu.

Selain itu, kebijakan ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar bagi PNS yang sedang menghadapi kesulitan pribadi.

Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan PNS yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) justru berisiko mendapatkan sanksi atau hambatan dalam kariernya.

Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta menunjukkan perlunya regulasi yang lebih manusiawi dan profesional.

Adil dan Profesional

Dalam perspektif filsafat hukum, regulasi terhadap PNS seharusnya mengutamakan asas profesionalitas.

Teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas (divinitas) dan John Locke (kontraktual) menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan moralitas universal.

Menghukum seseorang atas dasar masalah pribadi yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan alamiah.

Dengan demikian, regulasi yang mengaitkan kehidupan pribadi sebagai indikator kinerja perlu dikaji ulang.

Selain itu, pemikiran Immanuel Kant menegaskan bahwa individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat bagi kepentingan negara.

Jika seorang PNS menghadapi masalah keluarga, solusi yang lebih manusiawi adalah memberikan dukungan, bukan sanksi yang semakin memperburuk keadaan.

Di negara-negara maju, sistem birokrasi telah berkembang dengan menyediakan layanan konseling dan bantuan psikologis bagi pegawai yang mengalami kesulitan pribadi, bukan justru menghukum mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesejahteraan pegawai lebih efektif dalam menjaga profesionalitas birokrasi.

Dari perspektif hukum positif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (dari jalur utilitarian) dan terutama John Austin (dari jalur positivisme legal), aturan hukum harus bersifat rasional dan objektif.

Sanksi administratif terhadap PNS seharusnya hanya diberikan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan.

Jika regulasi terlalu mengontrol kehidupan pribadi, hal ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi melanggar hak dasar pegawai sebagai individu yang memiliki otonomi dalam kehidupan pribadinya.

Selain aspek hukum, faktor psikologi kerja juga harus dipertimbangkan. Tekanan akibat regulasi yang terlalu mengontrol kehidupan pribadi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan produktivitas pegawai.

Seorang PNS yang menghadapi perceraian atau konflik rumah tangga seharusnya diberikan akses ke dukungan psikologis agar tetap dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Dengan demikian, kebijakan yang lebih adaptif akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan kajian di atas, regulasi yang mengatur sanksi administratif terhadap PNS karena masalah keluarga perlu dikaji ulang.

Negara harus berperan sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang memperberat beban individu yang tengah mengalami kesulitan pribadi.

Reformasi regulasi harus berorientasi pada prinsip profesionalitas, kesejahteraan pegawai, dan keadilan sosial.

Jika suatu permasalahan keluarga tidak berdampak pada kinerja, pendekatan yang digunakan seharusnya adalah pendampingan dan dukungan psikologis, bukan sanksi administratif.

Dengan demikian, sistem birokrasi dapat lebih humanis dan berorientasi pada solusi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas layanan publik secara keseluruhan.

Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan PNS, tetapi juga bagi kredibilitas sistem birokrasi di Indonesia.

Dengan aturan lebih adaptif, birokrasi tidak hanya lebih profesional, tetapi juga lebih responsif terhadap realitas sosial pegawainya.

Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan lebih fleksibel dan berkeadilan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan humanis.

Tanggal 14 Februari diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Banyak orang di seluruh dunia turut merayakannya, tidak terkecuali umat muslim.

Akan tetapi, perayaan semacam ini sejatinya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, banyak dari umat muslim yang mempertanyakan terkait hukum merayakan Hari Kasih Sayang tersebut.

Lantas, apa hukum merayakan Valentine menurut Islam?

Untuk memahami lebih dalam, artikel ini akan membahas pandangan Islam mengenai perayaan Valentine berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para ulama. Berikut detikSulsel menyajikan ulasan selengkapnya.

Yuk, disimak!

Hukum Merayakan Valentine Menurut Islam

Mengutip Almanhaj, ikut serta dalam perayaan Valentine hukumnya haram. Pasalnya, perayaan Valentine tidak pernah diajarkan maupun dicontohkan dalam Islam. Perayaan ini adalah tradisi orang Nasrani.

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, para pendahulu sepakat menyatakan bahwa hari raya dalam Islam hanya dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, maka perayaan lainnya adalah bid'ah/haram termasuk Valentine.

Oleh karenanya, umat muslim tidak boleh merayakan, mengakui, menampakkan kegembiraan, bahkan membantu terselenggaranya perayaan tersebut. Perbuatan itu sesungguhnya telah melanggar batas-batas Allah dan menganiaya dirinya sendiri.

Terutama perayaan Valentine merupakan simbol-simbol orang-orang kafir. Jika dilakukan, maka seseorang akan mendapatkan dosa karena telah bertasyabbuh (menyerupai) sebagai bentuk loyal terhadap agama tersebut.

Larangan tersebut dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW bahwa:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka"

Maka dari itu, merayakan Valentine dengan melakukan tradisinya, mengakui, mengucapkan selamat, serta membantu penyelenggaraannya hukumnya haram bagi umat muslim. Sebab, semua perbuatan itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.

Sebagaimana Allah SWT telah melarang dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Al-Ma'idah/5:2)

Fatwa MUI: Perayaan Valentine Haram!

Dinukil dari laman Universitas Islam Riau, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan untuk memperingatkan umat Islam tentang haramnya Valentine. Hukum perayaan itu tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Hari Valentine dinyatakan haram karena bukan termasuk dalam tradisi Islam. Dikhawatirkan, perayaan ini dapat menjerumuskan pemuda Islam kepada pergaulan bebas seperti berhubungan intim sebelum menikah.

Selain itu, Hari Valentine berpotensi membawa pada keburukan seperti memberi ucapan kepada kaum tertentu, tukar hadiah, kencan, dan berujung perzinaan.

Potensi Kemungkaran di Balik Perayaan Valentine

Valentine diharamkan karena membawa kerusakan-kerusakan bagi umat muslim. Salah satu yang disebutkan sebelumnya yakni menyerupai kaum lain yakni Nasrani.

Selain itu, terdapat kerusakan-kerusakan lainnya bagi umat muslim jika merayakan Valentine. Berikut ini rinciannya yang dilansir dari laman Rumaysho:

1. Menyerupai Orang Kafir

Agama Islam telah melarang umat muslim untuk tidak meniru-niru perbuatan orang kafir. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri memerintahkan untuk menyelisihi atau berlainan pendapat dengan kaum lainnya seperti Yahudi dan Nasrani.

Apabila mereka merayakan Valentine, maka umat muslim tidak boleh merayakannya sebagai bentuk perselisihan pendapat. Perintah ini disebutkan Rasulullah SAW dengan memberikan contoh dalam masalah uban.

Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mau merubah uban, maka selisihilah mereka." (HR. Bukhari no. 3462 dan Muslim no. 2103) Hadits ini menunjukkan kepada kita agar menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani secara umum dan di antara bentuk menyelisihi mereka adalah dalam masalah uban. (Iqtidho', 1/185)

2. Bukan Ciri Orang Beriman

Menghadiri Valentine yang merupakan perayaan orang kafir termasuk dalam sifat-sifat orang tidak beriman. Allah SWT, telah merincikan sifat orang beriman, salah satunya yakni tidak merayakan dan menghadiri ritual maupun perayaan orang-orang musyrik seperti Valentine.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al Furqon [25]: 72)

3. Berkumpul dengan Orang Kafir di Hari Kiamat

Umat muslim akan berkumpul dengan orang yang mereka cintai di hari kiamat. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang tentang persiapannya menghadapi hari kiamat.

Orang tersebut menjawab:

مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya."

Nabi SAW kemudian menjawab:

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

Artinya: "(Kalau begitu) engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun jika merayakan Valentine maka seorang muslim mengagungkan tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang cinta. Dengan begitu, jika mencintai perayaan Valentine dan tokoh-tokoh Nasrani di dalamnya maka umat muslim akan berkumpul bersama mereka di hari kiamat.

4. Memberi Ucapan Selamat Besar Dosanya di Sisi Allah SWT

Memberikan ucapan selamat Valentine merupakan suatu perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dikemukakan oleh Ibnul Qoyyim RA dalam kitabnya Ahkamu Ahlidz Dzimmah bahwa:

"Adapun memberi ucapan selamat pada syi'ar-syi'ar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir (seperti mengucapkan selamat natal atau selamat hari valentine, pen) adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin."

Perbuatan tersebut sangat dibenci dan besar dosanya di sisi Allah SWT. Memberikan selamat kepada orang kafir bahkan lebih buruk dibandingkan memberikan ucapan selamat kepada pemabuk, pembunuh, pezina, dan maksiat lainnya.

5. Hari Semangat Berzina

Pada Hari Valentine, banyak orang yang menunjukkan kasih sayang dengan berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, hubungan seksual, dan lainnya meski belum menikah. Semua itu merupakan bentuk zina yang dilarang oleh Allah SWT.

Disebutkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al Isra' [17]: 32)

6. Meniru Perbuatan Setan

Perayaan Valentine dilakukan dengan memberi berbagai macam hadiah yang termasuk menghambur-hamburkan harta. Padahal uang tersebut masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain. Perbuatan itu sangat suka dilakukan oleh setan.

Disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." (QS. Al Isra' [17]: 26-27).

Itulah ulasan mengenai hukum merayakan Valentine menurut Islam. Semoga menjawab pertanyaan, detikers!

Video: Kejari Gorontalo Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp 1,1 M

Video: Kejari Gorontalo Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp 1,1 M