Kupang -

Putu Perdana resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Dia menggantikan Lukas Soelistyoadi yang menempati jabatan baru sebagai Kalapas Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Rutan Kelas IIB Kupang, Jumat (14/2/2025). Prosesi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maliki.

"Barusan kami lakukan serah terima jabatan Karutan Kelas IIB Kupang, dari Pak Lukas Sulis kepada Pak Putu sebagai tindak lanjut dari perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Maliki.

Menurut Maliki, pergantian jabatan merupakan suatu proses yang lumrah dalam rangka penyejukan organisasi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Ditjenpas NTT.

"Maka pada hari ini (sertijab) kami lakukan agar Pak Lukas segera menjalankan tugas sebagai Kalapas Waikabubak. Harapannya dengan sertijab ini, baik Pak Lukas dan Pak Putu bisa langsung fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing," ujarnya.

Maliki meminta para kalapas dan karutan yang baru mampu menciptakan suasana yang kondusif dan hubungan yang baik, kepada petugas maupun warga binaan.

"Ciptakan suasana yang kondusif dan saling menghargai demi menciptakan kebersamaan antar petugas. Mari kita sama-sama wujudkan lembaga pemasyarakatan ini yang bermartabat," katanya.

Maliki juga mengajak untuk semua jajaran di bawah Kanwil Ditjenpas NTT bisa bekerja dengan profesional.

"Mari kita bekerja sesuai SOP dan seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional. Untuk NTT saat ini warga binaan total keseluruhan sebanyak 3.070 orang," pungkas Maliki.

Untuk diketahui, Lukas Soelistyoadi menjabat sebagai Karutan Kelas IIB Kupang sejak 5 Desember 2022. Kini dipromosikan menjadi Kepala Lapas Waikabubak. Sementara, Putu Perdana sebelumnya menjabat Kasubbid Keamanan dan Pengelolaan Basan Barang pada Kanwil Kemenkumham NTT.

(hsa/hsa)

IDXChannel - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar perusahaan mitra penyelenggara retret 505 kepala daerah, PT Lembah Tidar Indonesia milik salah satu kader partai di Indonesia.

"Tidak, itu hanya yang mengelola," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dia menambahkan, pelaksanaan retreat memakai APBN. Anggaran retreat kepala daerah dialokasikan dari dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo.

Dia juga memastikan tak ada transfer pelaksanaan retreat kepala daerah dari pemerintah daerah (pemda) ke rekening PT Lembah Tidar.

"Harusnya tidak ada (transfer), semua (anggaran) dari Kemendagri," katanya.

Sekadar informasi, pelaksanaan retreat 505 kepala daerah menuai sorotan. Pasalnya, peserta retreat dipungut biaya dengan ditransfer ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bandung -

Kasus di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo hingga sekarang belum selesai. Setelah asetnya disita, Kejati Jawa Barat (Jabar) kali ini membekukan badan hukum Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung selaku pengelola Bandung Zoo.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, status badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik Yayasan Margasatwa Tamansari.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Diketahui, Kejati Jabar sebelumnya telah menyita 6 objek aset di Bandung Zoo, yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selain badan hukum yayasan dibekukan, Kejati Jabar juga memblokir rekening milik yayasan.

"Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Sebagaimana diketahui, Kejati Jabar telah menahan Raden Bisma Bratakusumah (RBB) dan Sri (S), dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung selaku pengelola Kebun Binatang atau Bunbin Bandung. Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah menguasai tanah negara yang merupakan aset daerah milik Pemkot Bandung.

Dalam uraian penjelasannya saat itu, RBB sejak Januari 2022 menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung. Sedangkan S merupakan Ketua Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari.

Kasipenkum Kejati Jabar dalam keterangannya menyatakan, lahan Bunbin Bandung seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi merupakan barang milik daerah (BMD) yang tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung dengan sistem sewa untuk keperluan kebun binatang.

Namun menurut Cahya, perjanjian sewa menyewa lahan itu sudah berakhir sejak 30 November 2007. Sementara, Yayasan Margasatwa Tamansari tetap menjalankan operasional kebun binatang tanpa memberikan setoran kepada kas daerah Pemkot Bandung.

"Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tersangka S telah menerima uang sewa lahan kebun binatang bersama-sama dengan tersangka RBB yaitu sebesar Rp 6 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi/keluarga dari JS," ungkap Cahya.

Kemudian, dalam perjalanannya, Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung pada 21 Januari 2022 mengalami pergantian kepengurusan. Awalnya, susunan kepengurusan pada 2017 adalah S sebagai anggota pembina yayasan, RBB sebagai sekretaris II yayasan dan ketua pengurusnya JS. Kemudian, kepengurusan itu diganti menjadi S ditunjuk sebagai ketua pembina sedangkan RBB menjadi ketua pengurus yayasan.

Semenjak pergantian itu, yayasan tetap menguasai lahan Bunbin Bandung tanpa menyetor sewa ke pemkot. Akibatnya kata Cahya, negara mengalami kerugian senilai Rp 25 miliar.

Adapun rinciannya yaitu nilai sewa tanah, nilai sewa pajak bumi dan bangunan (PBB), serta sewa lahan milik Pemkot Bandung pada 2022 oleh tersangka S senilai Rp 16 miliar. Kemudian penerimaan uang sewa dari JS senilai Rp 5,4 miliar dan pembayaran PBB pada 2022-2023 Rp 3,5 miliar.

"Akibat perbuatan tersangka RBB diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 juta karena telah menandatangani kwitansi pembayaran dan menikmati uang sewa lahan Pemkot Bandung untuk keperluan pribadi tersangka (RBB) dari JS," ucapnya.

RBB dan S terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ral/mso)

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan yang kini dilakukan pemerintah untuk dicapai dengan kepastian hukum sumber agraria bagi kelompok rentan seperti petani dan masyarakat hukum adat.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025 yang dipantau daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dalam forum agraria yang rencananya dihadiri 500 perwakilan dari 15 negara yang terdiri dari organisasi sipil, lembaga internasional dan perwakilan pemerintah itu akan memiliki "Indonesia Day".

Dalam pelaksanaan "Indonesia Day" sebagai rangkaian dari forum yang diadakan pada 17-21 Februari tersebut, kata dia, akan diangkat tema mendorong aksi bersama pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Di dalam 'Indonesia Day' ini kita akan melakukan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil bersama kementerian/lembaga yang akan hadir," ujarnya.

Kementerian yang diundang termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, dan BP Taskin.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi atau ikatan kita bersama pemerintah untuk memastikan adanya road map pembangunan ke depan sehingga upaya-upaya mencapai kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan cara memastikan kepastian hukum bagi masyarakat seperti petani, nelayan, masyarakat adat terkait sumber-sumber agraria," katanya.

Menurut dia, menyamakan visi antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah penting karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan dan penguatan badan usaha koperasi.

"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum Asia Land Forum ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tutur Dewi.

Asia Land Forum 2025 diselenggarakan oleh KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sebagai anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengukuhkan Prof. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H sebagai Guru Besar bidang Hukum dan Kenegaraan. Dia menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Harmonisasi Prinsip Demokrasi, Nomokrasi dan Teokrasi untuk Hukum Kenegaraan Indonesia Berkeadilan Berdasarkan Konstitusi.

"Bahwa penerapan prinsip demokrasi tanpa kedaultan hukum dan kedaulatan Tuhan dapat menghasilkan suatu keputusan politik yang meskipun legal namun jauh dari keadilan sebagai esensi nilai Ketuhanan yang Maha Esa," papar Taufiq dalam Sidang Terbuka Senat UPNVJ Pengukuhan Guru Besar, Jumat, 14 Februari 2025.

Demikian juga, penerapan kedaulatan hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima tanpa demokrasi dan keadulatan Tuhan dapat menghasilkan produk hukum tertulis yang jauh dari esensi etika dan keadilan. Begitu pula sebaliknya.

"Penerapan kedaulatan Tuhan tanpa demokrasi dan hukum akan dapat berakibat terjerumus pada kehidupan negara yang otoritarian atau kekuasaan absolut," jelas dia.

Baca juga: Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Rektor UPNVJ Teliti Nilai Komunikasi ke-Indonesiaan

Ketua Senat UPNVJ, Basuki Supartono, mengatakan gelar guru besar bukan hanya sebagai pencapaian tertinggi tapi mesti dimaknai sebagai amanah.

"Tapi ini amanah menjadi pelopor mengembangkan ilmu pengetahuan intelektualisme dan menjaga integritas akademik," ujar Basuki.

Dia menyebut dengan gelar guru besar, seseorang tidak hanya memiliki tugas mengajar. Tapi juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dari hasil risetnya untuk kepentingan negara.

"Mengembangakn ilmu pengengetahuan dari hasil risetnya dan mendedikasikannya untuk bangsa dan untuk membela negara," sebut dia.

Ia menegaskan profesor memiliki peran penting dalam mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Serta harus pula memahami tugas khusus lainnya sebagai profesor.

"Profesor juga harus menjaga integritas akademik memastikan ilmu-ilmu bersumber pada kebenaran ilmiah," ujar Basuki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengatakan perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerindra akan dihadiri oleh sejumlah Ketua Umum (Ketum) partai besok. Rencananya, acara itu akan terselenggara di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian (Ketum) bisa hadir, insyallah bisa hadir (silaturahmi hari ini), sebagian konfirmasinya akan hadir besok, di SICC, besok pagi," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo mengatakan sejauh ini hampir seluruh ketua umum partai akan hadir di perayaan HUT Gerindra. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut diundang dalam acara itu.

"Sementara ini hampir semua ketum partai (konfirmasi hadir). Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahmi yang hari ini," katanya.

Ia menyebut undangan untuk perayaan HUT juga disampaiakan ke PDIP. Namun, ia melihat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak bisa hadir lantaran masih di luar negeri.

"Sepertinya belum (bisa hadir Megawati) karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri," tambahnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini.

"Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Supratman usai pertemuan, Jumat (14/2/2025).

Andi Agtas juga mengungkapkan pembicaraan dalam silaturahmi membahas soal efisiensi dalam rangka penghematan. "Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," katanya.

Supratman memastikan semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. "Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," ungkapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta bantuan Kepolisian untuk melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu disampaikan Agus secara langsung saat menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, pada Jumat (14/2) siang.

Dalam pertemuan itu, Agus mengakui apabila keamanan di Lapas masih menjadi permasalahan utama yang harus dibenahi. Khususnya, kata dia, untuk memberantas peredaran narkoba di Lapas yang masih kerap terjadi.

"Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian, karena personel kami sangat terbatas," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agus mengatakan kolaborasi dengan Korps Bhayangkara itu sangat diperlukan untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan peredaran narkoba.

Untuk mendukung pemberantasan narkoba itu, kata dia, saat ini terdapat 313 narapidana yang telah dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari lapas.

"Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusakambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan," tuturnya.

"Kami juga membuat program perikanan, pertanian dan peternakan terpadu. Selanjutnya, akan dikembangkan pembudidayaan tambak udang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus juga mengaku telah menerbitkan surat edaran agar jajarannya dapat bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyelidikan peredaran narkoba di lapas.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menegaskan pihaknya siap membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba. Terlebih Indonesia juga masuk dalam kategori darurat Narkoba.

"Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusa Kambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun," pungkasnya.

Jakarta -

Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengatakan pelaksanaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prasetyo menyebut tak ada transfer dari rekening pribadi peserta kepada pihak pengurus acara.

"APBN, APBN, semua pakai APBN di Kemendagri itu. Ndak, ndak (transfer pakai ongkos pribadi)," ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

"Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja," kata Prasetyo.

"Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan tidak ada pengiriman uang pribadi kepala daerah ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia untuk melakukan retreat di Magelang. Ketua DPP Gerindra itu menyebut semua dana dibiayai oleh negara.

"Harusnya tidak ada (transfer pribadi), karena semua dari Kemendagri," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meneken surat mengenai pembiayaan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri dan tidak dibebankan ke APBD.

Dilihat detikcom, Kamis (13/2), surat Mendagri diteken Tito pada hari ini. Surat menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Bima mengatakan Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2).

(dwr/rfs)

Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penguatan kepada seluruh pegawai agar tetap bekerja secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2), ia menegaskan bahwa profesionalisme dan dedikasi dalam bekerja harus tetap dijaga guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, Yusril juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kini telah mengalami restrukturisasi.

Saat ini, kementerian tersebut terbagi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian teknis, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan perubahan struktur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dengan pembagian yang lebih spesifik, dirinya berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menyoroti pentingnya upaya Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

Ia menilai keanggotaan Indonesia di OECD akan memberikan manfaat besar dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pasalnya, kata Yusril, OECD dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan sumber daya, informasi, serta praktik terbaik yang dapat membantu Indonesia mencapai target ekonomi dan pembangunan nasional.

Adapun kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh para kepala kantor wilayah, baik Kemenkum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Direktorat Jenderal Imigrasi NTB, pejabat struktural, serta jajaran pegawai terkait.

Melalui kunjungan, diharapkan jajaran pegawai semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui adanya perbedaan pemahaman di antara kementerian dan lembaga mengenai instruksi efisiensi anggaran.

Hal ini berpotensi berdampak pada sektor-sektor tertentu yang seharusnya tidak terpengaruh.

“Memang kan kita butuh (penghematan), ini kan baru pertama kali kita lakukan kebijakan efisiensi ini, semangat dari bapak presiden. Tentunya banyak teman-teman K/L bukan salah tafsir, tidak, tetapi memahami masih agak berbeda gitu loh,” ungkap Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menekankan bahwa perbedaan persepsi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar, mengingat kebijakan ini baru diterapkan.

Ia memberikan contoh mengenai anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ikut dipangkas, meskipun program tersebut tidak termasuk dalam pos anggaran yang harus dikurangi.

“Menurut saya sih wajar ya, kita kan proses, terus kita berikan penjelasan kan. Seperti yang sekarang terjadi pagi ini, yang ramai diviralkan adalah KIP tidak ada lagi, enggak begitu, makanya penting untuk kita berikan penjelasan,” tambah dia.

Dalam konferensi pers yang digelar bersama Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prasetyo menegaskan kembali bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani menjelaskan hal ini menyusul banyaknya informasi mengenai PHK tenaga honorer akibat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

"Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP Kuliah tidak dipotong ataupun dikurangi sedikit pun.