Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan peninjauan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pelabuhan Internasional Batam Center. Dalam kunjungan itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengapresiasi penerapan mesin pemeriksaan keimigrasian autogate di lokasi tersebut pada Jumat (14/2).

"Selamat kepada Imigrasi Batam yang telah menerapkan pemeriksaan keimigrasian berbasis teknologi melalui mesin Autogate," kata Lagat dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Lagat menyebut penerapan pemeriksaan keimigrasian autogate ini menunjukkan kepada negara lain bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan teknologi tinggi. Selain itu mesin autogate itu juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan mudah untuk masyarakat yang melintas.

"Kami sangat mengapresiasi, ini menunjukkan kepada negara lain, bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan high technology dalam proses keimigrasian guna memberikan pelayanan prima dan semakin memudahkan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan kunjungan ini, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad juga memperkenalkan program IM-pression atau Immigration Presents Love and Compassion in Every Service. Program itu bertujuan menumbuhkan citra positif kepada masyarakat melalui pemberian lembar pembatas paspor tematik yang didesain khusus untuk disematkan di dalam paspor penumpang yang keluar masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas orang, tetapi juga peduli terhadap hal-hal kecil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembatas buku ini adalah simbol dari komitmen kepedulian kami dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi setiap pemegang paspor," kata Hajar.

Hajar menjelaskan pembatas buku itu bukan sekadar lembaran kertas biasa. Didesain dengan cermat, penuh pertimbangan, menampilkan desain yang menarik, serta memberikan informasi singkat seputar keimigrasian, seperti pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan lainnya.

"Terdapat pula kutipan-kutipan (quotes) inspiratif dengan bahasa yang mudah dicerna tentang perjalanan yang diharapkan dapat membangkitkan semangat petualang para pemegang paspor. Khusus untuk tema peluncuran perdana ini, Imigrasi Batam mengambil tema kasih sayang," ujarnya.

Hajar mengungkapkan tak menutup kemungkinan kedepannya, Kantor Imigrasi akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lain terkait Program IM-pression misalnya bekerja sama dengan BNN, kepolisian dan lainnya.

"Bisa dalam hal penyampaian pesan-pesan sosial, seperti Hindari Narkoba dari instansi BNN , atau pesan Sayangi Nyawamu, Jangan Main Kebut-Kebutan dari instansi kepolisian," ujarnya.

"Bahkan sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian yaitu sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Kami Imigrasi Batam juga dapat menjadi partner kerja sama bagi UMKM dan pelaku usaha bisnis untuk menyampaikan pesan pesan atau materi usahanya melalui Program IM-pression" tambahnya.

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAWI – Wakil Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Anita Wahid menyampaikan protes atas penembakan nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia. Pihak Malaysia juga dituntut mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia. Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut" kata Anita Wahid, pada Jumat (14/02).

Pernyataan Anita Wahid tersebut disampaikan pada Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN, di Langkawi, Malaysia, 11-14 Februari 2025. Sidang yang dihadiri 10 Negara Anggota ASEAN serta Timor Leste sebagai observer tersebut dipimpin oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Tahun lalu, menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia baru saja menggelar the 1st ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang dihadiri para aparat penegak hukum dari ASEAN. Salah satu rekomendasi dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktek penegakan hukum. Tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia tersebut menurut Anita, tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Anita Wahid jug meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia. “Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara. AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Janji PM Anwar

Pria Turki berinisial FA ditangkap petugas imigrasi di sebuah penginapan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Pria berusia 40 tahun itu diamankan lantaran membuka jasa tata rambut (hair stylist) atau salon secara ilegal. Pelanggannya orang asing hingga warga lokal.

"Kami amankan warga asing asal Turki berinisial FA atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Winarko, dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Winarko mengungkapkan FA hanya berbekal visa kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) sejak mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 9 Februari 2025. Ia menegaskan orang asing pemegang VoA hanya dapat melakukan kunjungan sosial, tujuan bisnis, dan berlibur.

Setelah aktivitas ilegal yang dilakukan FA terdeteksi, petugas imigrasi lalu mendatangi tempat pria Turki itu menginap di Canggu pada Selasa (11/2/2025). "Setelah dilakukan pendalaman oleh tim, kami menemukan indikasi pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh FA," kata Winarko.

Menurut Winarko, FA akhirnya mengakui membuka bisnis salon untuk memenuhi biaya hidup di Bali. Pria asal Turki itu mematok tarif Rp 100 ribu hingga Rp 600 ribu untuk jasa potong rambut.

FA juga membuka layanan perawatan rambut dengan tarif Rp 100 ribu hingga Rp 5 juta. "Yang menjadi pelanggannya tidak hanya warga asing, tapi juga ada warga lokal," ungkapnya.

Winarko menegaskan FA sudah ditahan di ruang detensi kantor Imigrasi Ngurah Rai. FA masih akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Hukum puasa sunnah hari Sabtu dan Minggu dijelaskan dalam beberapa hadits. Rasulullah SAW sendiri semasa hidupnya pernah menjalani puasa sunnah di hari Sabtu dan Minggu. Lantas bagaimana hukumnya?

Rasulullah SAW pernah berpuasa pada hari Sabtu dan Minggu. Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW sering berpuasa dalam satu bulan. Kalau bulan ini beliau puasa hari Sabtu, Minggu dan Senin, maka hari berikutnya beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Kamis." (HR Tirmidzi)

Puasa Sunnah Hari Sabtu

Merujuk pada buku Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, terdapat hadits yang menjelaskan hukum puasa di hari Sabtu. Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait pelaksanaan puasa sunnah di hari Sabtu.

Dari Busr al-Sullami dari saudara perempuannya yang bernama Shamma, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلَّا لِحَاءَ عنَبٍ، أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضَغْهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Seandainya seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau dahan kayu (untuk makan), maka hendaknya dia memakannya." (HR Ahmad dan lainnya)

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa yang dimaksud makruh adalah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Sebab orang-orang Yahudi merayakan hari Sabtu.

Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW lebih sering berpuasa pada hari Sabtu dan hari Minggu daripada hari-hari yang lain. Beliau bersabda,

إِنَّهُمَا عِيدُ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

Artinya: "Kedua hari ini merupakan hari besar orang-orang musyrik. Maka, aku ingin melakukan amalan yang bertentangan dengan mereka (orang musyrik)." (HR Ahmad dan Baihaqi)

Mengutip buku Puasa Sepanjang Tahun karya Yunus Hanis Syam, ulama mahzab Hanafi, Syafi'i da Hambali menyatakan bahwa berpuasa pada hari Sabtu adalah hukumnya makruh. Hal ini berlandaskan pada hadits di atas.

Puasa Sunnah Hari Minggu

Mengutip buku Fiqih Praktis Sehari-hari karya Farid Nu'man, puasa di hari Minggu hukumnya makruh jika tanpa diiringi puasa pada hari lain atau tanpa sebab. Dalilnya adalah hadits dari Kuraib, seorang pelayan Ibnu Abbas RA, sebagaimana sebelumnya Ummu Salamah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Minggu. Ini menunjukkan bahwa keduanya harus digandengkan (beriringan), tidak boleh menyendiri.

Dalam kitab al-Mausu'ah disebutkan, "Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa menyengaja berpuasa pada hari Minggu (Ahad) secara khusus adalah makruh, kecuali jika itu adalah hari yang bertepatan dengan jadwal puasa yang menjadi kebiasaannya."

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin RA dalam Syarhul Mumti' mengatakan, "Puasa pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu dimakruhkan secara ifrad (menyendiri atau terpisah). (Puasa sunnah) Jumat menyendiri (terpisah) lebih kuat makruhnya karena telah sahih hadits-hadits yang melarangnya, tanpa ada perbedaan pendapat lagi. Adapun menggabungkan puasa itu dengan hari setelahnya, tidak apa-apa (boleh)."

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, melakukan puasa sunnah di hari Sabtu dan Minggu secara terpisah hukumnya makruh, kecuali jika diiringi berpuasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya, atau jika ada sebab, seperti untuk mengqadha puasa.

Wallahu a'lam

Hadiri Tablig Akbar Majelis Rasulullah, Anies Didoakan Sukses di Pilkada

Hadiri Tablig Akbar Majelis Rasulullah, Anies Didoakan Sukses di Pilkada

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) Palu meningkatkan kerja sama dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Sabtu, menekankan pentingnya peran akademisi dalam mendukung penguatan sistem hukum di Sulawesi Tengah.

"Kolaborasi dengan universitas sangat strategis dalam mempercepat diseminasi hukum serta mendorong partisipasi aktif civitas akademi dalam berbagai program layanan hukum,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik, salah satunya dengan Universitas Tadulako dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.

Ia menyebutkan beberapa poin penting dalam kerja sama tersebut, yakni pengembangan layanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Renaldy mengatakan Kemenkum Sulteng dan Untad bekerja sama dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum.

"Program ini bertujuan untuk melindungi hasil inovasi, penelitian, serta karya seni dan budaya dari civitas akademika Untad agar memiliki nilai ekonomi dan legalitas yang lebih kuat," katanya.

Selain itu, Kemenkum Sulteng akan memperkenalkan berbagai layanan AHU, seperti pendaftaran badan hukum, legalisasi dokumen, serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum perdata.

Mahasiswa hukum Untad juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui program magang dan penelitian di bidang hukum.

Ia melanjutkan Kanwil Kemenkum Sulteng dan Untad juga akan menyelenggarakan seminar, workshop, serta program pelatihan terkait hukum yang dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan dosen dalam praktik hukum di lapangan.

Menurut dia, program ini juga mencakup penguatan kapasitas akademisi dalam melakukan kajian hukum yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan regulasi di daerah.

Kolaborasi ini, katanya, juga diharapkan dapat membantu dalam melakukan kajian terhadap peraturan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.

Rektor Universitas Tadulako Prof. Amar menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kesiapan Untad dalam mendukung program layanan hukum yang digagas oleh Kemenkum Sulteng.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menguntungkan civitas akademika, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Ia mengatakan dengan adanya sinergisitas ini, diharapkan pelayanan hukum di Sulawesi Tengah semakin mudah diakses dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Sebagai langkah awal, kedua pihak selanjutnya akan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai landasan implementasi program-program yang telah dibahas.

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat terlalu lama berada dalam tahanan. Tom Lembong diketahui terjerat kasus dugaan korupsi impor gula kala menjabat sebagai Mendag.

Ia berharap dapat segera diadili, terlebih karena dirinya sudah berada 3 bulan di tahanan. Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama, padahal kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom usai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (15/2/2025).

Lantas kasus apa yang menjerat Tom Lembong?

Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Oktober 2024. Ia diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Simak juga Video: Tom Lembong Seusai Diperiksa: Harapan Baru di Tahun Ini, Meski Banyak Tantangan

Kelompok Hamas akan membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sebanyak 369 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), hal ini akan menjadi pertukaran sandera-tahanan keenam sejak gencatan senjata diberlakukan di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel pada 19 Januari lalu.

Pertukaran ini sempat terhambat pekan ini, Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera usai menuduh Israel melanggar kesepakatan. Israel dalam tanggapannya mengancam akan mengakhiri gencatan senjata dan melanjutkan kembali perang di Jalur Gaza.

Namun pada Jumat (14/2) waktu setempat, kedua pihak mengisyaratkan bahwa pertukaran sandera-tahanan yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2) akan tetap dilaksanakan.

Hamas telah mengumumkan bahwa ada tiga sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu (15/2), termasuk salah satunya seorang sandera berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, secara terpisah mengatakan akan membebaskan sandera berkewarganegaraan Israel-Rusia sebagai bagian kesepakatan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya telah menerima tiga nama sandera yang akan dibebaskan di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Ketiga sandera itu terdiri atas Sagui Dekel-Chen yang berkewarganegaraan Israel-Amerika, kemudian Sasha Trupanov yang berkewarganegaraan Israel-Rusia, dan Yair Horn yang berkewarganegaraan Israel-Argentina.

Ketiganya disandera oleh Hamas dan Jihad Islam sejak 7 Oktober 2023 lalu ketika Hamas memimpin serangan mengejutkan terhadap Israel, yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

Kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, dalam pernyataannya, menyebut Israel akan membebaskan 369 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera Israel tersebut. Disebutkan bahwa terdapat "36 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup" terkait serangan terhadap warga Israel.

Sekitar 24 tahanan di antaranya, sebut Klub Tahanan Palestina, akan dideportasi ke negara lain usai dibebaskan oleh Israel.

Mayoritas dari tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel itu, sekitar 333 tahanan, menurut Klub Tahanan Palestina, merupakan "tahanan dari Jalur Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober".

Berdasarkan kesepakatan tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung selama 42 hari sejak pertengahan Januari lalu, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel. Sedangkan Israel membalasnya dengan membebaskan ribuan tahanan Palestina dari penjaranya.

Setelah krisis terjadi yang hampir mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza, Hamas mengatakan pihaknya mengharapkan perundingan tahap kedua bisa dimulai pada awal pekan depan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Semarang, iNewsSoloraya.id - Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, Lapas Kelas I Semarang gelar kegiatan pembinaan di Masjid At-Taubah Lapas, Jum’at (14/02).

Kegiatan rohani tersebut diikuti oleh 1173 napi beragama Islam. Napi inisial AF mengawali kegiatan dengan membacakan ayat suci Al Qur’an.
Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso mengawali sambutannya dengan memberikan gambaran cerita betapa kuatnya doa dari seorang Ibu.

“Dalam cerita malin kundang, dapat dipetik pembelajaran bahwa ucapan Ibu hampir 90% diijabah oleh Allah. Maka intropeksi diri kita seberapa jauh kita sudah mau berkorban untuk Ibu kita,” Ucap Mardi.

Mardi juga menjelaskan betapa pentingnya menjaga sholat bagi umat muslim. “Bicara Isra’ Mi’raj ada beberapa hal penting yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, pertama adalah perintah sholat, kedua amal ibadah yang pertama dihisab adalah sholat, ketiga seseorang bisa dinilai perilakunya pada saat melakukan ibadah,” ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan tausiyah oleh Ustad Puryanto. Ia menceritakan perjalanan Isra Miraj Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

“Bukti cinta niku pripun? Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebutnya, sering mengingatnya, maka mari seringlah bershalawat karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada kanjeng Nabi,” katanya.

“Para bapak monggo do sholat sakdereng disholati. Yang pertama kali diatanya diakhirat sholatmu piye? Lalu berbuatlah baik karena perbuatan yang baik dapat menghapus perbuatan buruk,” tandas dua.

Editor : zainal arifin

Manado (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghadirkan Mal Pelayanan Hukum untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum.

"Mal Pelayanan Hukum yang terletak di Jalan Boulevard Sario Tumpaan, Manado, diresmikan Kepala Kejati Sulut Andi Muhammad Taufik," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulut Januarius Lega Bolitobi, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat.

Ia mengatakan tujuan utama dari pembukaan fasilitas ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang dibutuhkan.

Di Mal Pelayanan Hukum Kejati Sulut, masyarakat dapat berkonsultasi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi.

Fasilitas ini menyediakan solusi serta nasihat hukum yang diperlukan oleh setiap individu.

Dengan adanya Mal Pelayanan Hukum Kejati Sulut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami hak-hak mereka dan mendapatkan dukungan hukum yang sesuai.

Kasus hukum yang menyelimuti Kebun Binatang (Bunbin) Bandung atau Bandung Zoo kembali menemui babak baru. Setelah sejumlah asetnya disita, Kejati Jawa Barat (Jabar) kali ini membekukan status badan hukum Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung sebagai pihak pengelolanya.

Badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Keputusan itu pun tertuang dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07. "Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Langkah ini diambil setelah Kejati Jabar menetapkan dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari, Raden Bisma Bratakoesoema (RBB) dan Sri sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan usai tersangkut kasus penguasaan lahan Bandung Zoo seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi yang merupakan barang milik daerah (BMD) dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005.

Setelah Bisma dan Sri ditahan, Kejati Jabar lalu memutuskan untuk menyita 6 objek aset di Bandung Zoo yang terdiri dari dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selepas itu, kini giliran badan hukum yayasan yang dibekukan Kejati Jabar.

Ternyata, upaya Kejati ini tentunya berdampak panjang. Selain status badan hukumnya, rekening yayasan juga sudah dibekukan untuk kepentingan penyidikan. "Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Bisam dan Sri saat ini sudah ditahan. Mereka terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, serta Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat terancam dideportasi, imbas kebijakan baru Presiden Donald Trump. Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 4.276 WNI di AS yang bakal terdampak.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan ribuan warga negara Indonesia tersebut masuk daftar Final Order of Removal.

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam Final Order Removal," kata Judha dalam konferensi pers pada Kamis (13/2).

Final Order of Removal atau perintah pengusiran terakhir merupakan putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

"Di tahun 2024, dahulu memang bagi WNI kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya non citizen, non detain dengan final order removal," ujar Judha.

Judha menyebut ribuan WNI yang masuk dalam daftar itu tidak ditangkap maupun ditahan. Meski demikian perwakilan RI dan Kemlu terus memantau situasi di Amerika Serikat.

Dia memastikan jika ada WNI yang ditangkap pihak berwenang AS untuk segera menghubungi pihak perwakilan KBRI.

Selain itu, pihak Kemlu juga menegaskan bahwa para WNI wajib memahami hak-hak yang dimiliki dalam sistem hukum AS di antaranya tak menyampaikan keterangan tanpa pendampingan pengacara, berhak mendapatkan pendampingan pengacara, dan berhak menghubungi perwakilan RI.

Sejak dilantik sebagai presiden ke-47 AS pada Januari lalu, Presiden Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif terkait imigrasi, termasuk deportasi massal dan penangkapan imigran ilegal.

Dalam perintah terbaru Trump itu, "pengusiran" imigran ilegal dapat dilakukan di mana saja di AS dan akan berlaku bagi imigran yang tidak berdokumen, yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di negara tersebut selama lebih dari dua tahun.

Trump juga menangguhkan masuknya semua migran tak berdokumen ke AS. Dia menginstruksikan agen patroli perbatasan untuk menolak orang tanpa memberi mereka kesempatan sidang suaka.